Ditemukan 1108 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : resort resor refra refri rekor reforma refort refor refoza ref.rm report
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 29-11-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 526/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 20 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat : SUDIRMAN
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK NEGARA INDONESIA PERSERO, Tbk Kantor Cabang Pembantu Iskandar Muda Medan
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI c.q Direktorat Jendral Kekayaan Negara DJKN cq Kanwil DJKN Sumatera Utara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Medan
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah RI cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATRBPN c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara c.q Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Binjai
Terbanding/Turut Tergugat II : Dedi Khairunas
60 — 35
  • Oleh karena itulah Majelis Hakim selainmempertimbangkan halhal yang diatur dalam undangundang lelangsecara khusus, harusnya juga membahas bagaimana peran yang dapatdilakukan oleh seorang Hakim dalam mengatasi permasalahan hukumdibidang lelang selaku agent of change untuk pembaharuan peraturanlelang dalam mewujudkan /aw and legal reform di masyarakat.3) Bahwa pengertian lelang menurut Vendu Reglement (Stbl. Tahun 1908MDNNo. 189 diubah dengan Stbl. 1940 No. 56).
Pengadilan PN Oelamasi Perdata Tanah
Register : 18-11-2014 — Putus : 05-06-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN Oelamasi Nomor - 48/PDT.G/2014/PN.OLM
Tanggal 5 Juni 2015 — - JOHAN JULIUS TUY lawan - JOEL SANGA, Cs
97 — 43
  • Bahwa gugatan Penggugat kami tolak dengan alasan : seolaholahmengklaim dirinya sebagai satusatunya ahliwaris dari Alm.David Tuy,oleh karena sesuai pengakuan Alm.David Tuy pada tanggal 06September 1966 pada saat melaporkan tanah miliknya kepada PanitiaLand Reform Kec.Kupang Barat mengikut sertakan 4 orang anak yangterdiri dari :1) Markus Tuy (29 Tahun)2) Christina Tuy (27 Tahun)3) Elisabeth Tuy (26 Tahun)4) Abraham Tuy (20 Tahun)Disini nampak jelas itikad buruk Penggugat ingin menggelapkan hak hakahliwaris
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-08-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 838 K/Pdt/2017
Tanggal 30 Agustus 2017 — TIMOTIUS, S.Sos, dk vs. SAMSIDAR, dk
215 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mapadegat, tanggal 25 Februari 1962(sesuai Berita Acara Sidang (Lanjutan 12) tanggal 25 FEBRUARI2016) atau masih berumur 10 (Sepuluh) tahun atau "berada di bawahumur pada tahun 1972 tidak mungkin baik secara de facto cakapmenerangkan tentang hibah ditahun 1972 itu maupun de jure cakapuntuk berbuat dalam hukum karena masih berusia dibawah umur 21Tahun sesuai Rekomendasi Restatement Berdasarkan ProdukPengadilan (Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur Halaman 150Diterbitkan pertama kali oleh Nasional Legal Reform
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN Pertanahan
Register : 09-07-2015 — Putus : 18-12-2015 — Upload : 21-04-2016
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 18-G-2015-PTUN-BL
Tanggal 18 Desember 2015 — Penggugat :1. M. ROHIM 2. SITI ZULAIHA Tergugat : 1. Gubernur Propinsi Lampung 2. Kepala Kantor BPN Bandar Lampung
188 — 111
  • sebagaimana yang diuraikandalam gugatannya seluas 92. 000 m2 dengan rincian seluas 42.000 m2 didapatPenggugat I berasal dari warisan SAMAN, seluas 1,5 ha didapat Penggugat Imengganti rugi dari MASNGUD, seluas 2 ha didapat Penggugat I dari WarisanPutusan Perkara No. 18/G/2015/PTUNBL him. 11711810SAMAN yang mengganti rugi dari MURJO dan seluas 1,5 ha didapat Penggugat IIdari mengganti rugi dariNGADIMUN 22 22222 n2n nnn nn nnn cence encesBahwa maksud diterbitkannya Peraturan PerundangUndangan Land Reform
    Menggarap SendiriDan Bahkan Sama Sekali Secara Pisik Tidak Pernah Menguasai Atau MenggarapTanah Obyek Sengketa, halmana terbukti tanah a quo berada didepan mata ParaPenggugat tetapi kenapa baru sekarang Para Penggugat beraksi menggugat setelahPutusan Perkara No. 18/G/2015/PTUNBL him. 119kurun waktu kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) tahun dimana secara sah tanahtelah dibagikan dan secara nyata dikuasai oleh pihak lain yaitu diantaranyaTergugat II Intervensi 2; Bahwa prinsip pembagian tanah Land Reform
    Pernah MenggarapSendiri Dan Bahkan Sama Sekali Secara Pisik Tidak Pernah Menguasai AtauMenggarap Tanah Obyek Sengketa, halmana terbukti tanah a quo beradaPutusan Perkara No. 18/G/2015/PTUNBL him. 129didepan mata Para Penggugat tetapi kenapa baru sekarang Para Penggugatberaksi menggugat setelah kurun waktu kurang lebih 38 (tiga puluh delapan)tahun dimana secara sah tanah telah dibagikan dan secara nyata dikuasai olehpihak lain yaitu diantaranya Tergugat Il IntervensiBahwa prinsip pembagian tanah Land Reform
Pengadilan PA PANGKAJENE Perdata Agama Perceraian
Register : 06-01-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 31-07-2017
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 0013/Pdt.G/2017/PA.Pkj
Tanggal 19 Juli 2017 — penggugat dan tergugat
16 — 13
  • Jaffer Husssain (Marriage BreakdownUnder The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, IIU LawJournal, Vol.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 08-04-2015 — Upload : 15-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 08 P/HUM/2015
Tanggal 8 April 2015 — PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
67 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Masingmasing adalah Advokat/ Pengacara Publik dan AsistenAdvokat/Pengacara Publik, yang memilinh domisili hukum dikantor Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), JalanCempaka Nomor 4, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12530,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2015;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawan:MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, beralamat di Jalan Jalan HR. Rasuna Said kavling67 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya memberikan kuasakepada:.
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 10-06-2013 — Upload : 14-11-2013
Putusan PN KEDIRI Nomor 61/Pdt.G/2012/PN.Kdr
Tanggal 10 Juni 2013 — CHANDRA SOEGIANTO dkk
melawan
. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG KEDIRi
295 — 154
  • Oleh karena itulah dalam putusan ini selain mempertimbangkan halhalyang diatur dalam UndangUndang Lelang secara khusus juga akan membahasbagaimanakah peran yang dapat dilakukan oleh seorang Hakim dalam mengatasipermasalahan hukum di bidang lelang selaku agent of change untuk pembaharuanperaturan lelang dalam mewujudkan Jaw and legal reform di masyarakat ;Menimbang, bahwa memperhatikan jawab jinawab dan faktafakta yang terungkapdi persidangan, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 05-04-2018 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 07-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 140/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 12 Juli 2018 — PIMPINAN PT. PERTAMINA SUMBAGUT VS PILIAN TAMPUBOLON
72 — 51
  • R.Moelyadi memperoleh tanah sengketa dari Panitia Land Reform Kabupaten DeliSerdang sesuai dengan Surat Keterangan Panitia Landreform No.No.126/LR/Ket/1970 tanggal 2 Februari 1970 (Bukti P3) yang sesuai dengan SIMLandreform Kabupaten Deli Serdang tanggal 31 Mei 1965. SepengetahuanPembanding/Terbantah , perolehan hak akan hilang jika tanah tidak digarapterus sedangkan tidak ada saksi yang menerangkan bahwa alm R Moelyadisebagai penggarap tanah.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 10-08-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 09-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 P/HUM/2020
Tanggal 3 Desember 2020 — BABY RIVONO NASUTION, DKK VS PRESIDEN RI;
366 — 203 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., kewarganegaraan Indonesia, dan kawankawan,Para Advokat, Pengacara Publik dan Asisten Pengacara Publik, yangmemilin domisili hukum di kantor Institute for Criminal Justice Reform(ICJR), Jalan Kompleks Departemen Kesehatan Blok B No. 4, PasarMinggu, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal13 Maret 2020;Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;melawan:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di JalanMedan Merdeka Utara Nomor 3, Rt.02/Rw.03, Gambir, Kec.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 28-01-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penggugat:
1.I GUSTI NGURAH MANIK, SH.
2.I GUSTI ALIT MADE DIRA
3.A.A.RAKA SUAMBA
4.A.A.NGR. HERI SUDIAWAN,SE.
5.I GUSTI NGURAH AGUNG RUDY NURTJAHYA
6.I GUSTI NGURAH MANIK HARI KESUMA, SE
Tergugat:
NI WAYAN LATRI
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa/Kepala Kelurahan Peguyangan Kangin
2.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DENPASAR
103 — 55
  • KETUT SEMARA PUTRA:Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 112/Padt.G/2021/PN Dps Bahwa saksi adalah pegawai Kantor Pertanahan Kota Denpasaryang menjabat sebagai Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan BPNKota Denpasar sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang ; Bahwa tugas saksi adalah berkaitan dengan kegiatanpemberdayaan masyarakat, penataan akses Reform, mendata asetasetmasyarakat termasuk masyarakat yang belum mempunyai sertifikat; Bahwa mengenai pendataan tanah termasuk tugas di bagian saksiakan tetapi
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 01-12-2014 — Upload : 04-05-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 144/Pdt.G/2014/PN.Mks
Tanggal 1 Desember 2014 —
35 — 4
  • kewajibannyasebagaimana ditentukan dan dipersyaratkan dalam Surat Keputusan KepalaInspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara No.166/XVIV/170/8/1965, tertanggal 25 September 1965.Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah menelantarkan tanahitu dan telah melalaikan kewajibannya tersebut membayar harga ganti rugisehingga penggugat tidak diberi tanda bukti hak (sertifikat), maka jika faktatersebut dihubungkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara AgrariaNo.11/1997 tentang Penertiban Tanah Retribusi Land Reform
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Upload : 19-05-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 31/PDT/2016/PT-MDN
LANGSIR GINTING, SH. X EDUARD DEPARI
88 — 36
  • Hal ini juga sejalan dengan pendapat ELLY ERAWATI danHERLIEN BUDIONO di dalam bukunya Penjelasan Hukum tentang KebatalanPerjanjian, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010 pada hal 6 yangmenyatakan sebagai berikut:Akta otentik yang dimaksud adalah akta yang dibuatoleh notaris atau pejabat hukum lain yang memiliki kKewenangan untuk membuatakta otentik menurut undangundang.Bahwa dalil Para Penggugat keliru dan tidak sesuai dengan hukum khususnyamengenai kedudukan KIRAS SEMBIRING DEPARI i.c.
Pengadilan PN Pasarwajo Perdata Tanah
Register : 11-07-2012 — Putus : 14-12-2012 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN Pasarwajo Nomor 04 / Pdt.G/ 2012 / PN.PW
Tanggal 14 Desember 2012 — Perdata - LA SAA’I, dkk ( Penggugat ) MELAWAN - LA ODE MUHIYU, dkk ( Tergugat )
98 — 5
  • Landreform adalah upaya penataan ulangstruktur pemilikan dan penguasaan tanah, yang merupakan bagian pokok dalam konsep57agrarian reform (pembaruan agraria). Pelaksanaan Landreform diatur oleh UndangUndangNo. 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ; Bahwa, mengenai pelaksanaan Landreform tersebut maka terbit Keputusan MenteriPertanian dan Agraria No. SK. 35/Ka/1962 yang menetapkan :1.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 02-08-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 175/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 7 Februari 2017 — SAMAN ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR , dkk
198 — 161
  • KotaAdministrasi Jakarta Timur terdapat sebuah bangunan bedeng dansebuah bangunan untuk pos jaga sebagaimana dijelaskan dalamRisalah Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 03 Mei 2011 Nomor251/2011;. bahwa berdasarkan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanahtanggal 29042011 Nomor 471/PTPGT/TNI/IV/2011, lokasi tanahyang dimohon dapat dipertimbangkan untuk diberi Hak GunaBangunan karena rencana penggunaan dan pemanfaatan tanahnyasesuai Rencana Tata Ruang Wilayahnya yaitu Suka Fasilitas Umumtidak termasuk obyek Land Reform
    Bahwa berdasarkan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah tanggal29042011 Nomor: 471/PTPGT/TN/IV/2011, lokasi tanah yang dimohonHalaman 78 dari 128 halaman Putusan No.175/G/2016/PTUNJKTdapat dipertimbangkan untuk diberi Hak Guna Bangunan karenarencana penggunaan dan pemanfaatan tanahnya sesuai Rencana TataRuang Wilayahnya yaitu Suka Fasilitas Umum tidak termasuk obyekLand Reform, tidak dalam sengketa dan dikuasai dengan diberi tandabatas yang jelas;.
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama Perceraian
Register : 16-09-2013 — Putus : 05-03-2014 — Upload : 28-05-2014
Putusan PA JEMBER Nomor 4634/Pdt.G/2013/PA.Jr
Tanggal 5 Maret 2014 — Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi melawan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi
16 — 3
  • Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, IIU Law Journal, Vol. , No. 1, 1989,halaman 126;if on the object of the marriage being defeated, separation has not beenallowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right of freechoice and society would have been deprived of a happy married state of life(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diijinkan bagi parapihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN
Register : 08-12-2020 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 28/G/2020/PTUN.DPS
Tanggal 22 April 2021 — Penggugat:
1.I Nyoman Buncing
2.I Wayan Sukiara
3.I Wayan Sukita
4.I Nyoman Mana
5.I Wayan Warka
6.Made Sidarma
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI
Intervensi:
Desa Pekraman Catur
242 — 132
  • Fisik Bidang Tanah, yang menyataakanBahwa bidang tanah tersebut telan saya kuasai terus menerus/turunmenurun sejak tahun 1960 sampai dengan saat ini, baik oleh diri sayasendiri maupun pendahulupendahulu saya dan tidak menjadi obyeksengketa/perkara, tidak menjadi obyek jaminan suatu hutang serta tidakterikat dalam suatu perjanjian dengan pihak lain, bukan merupakanasset Pemerintah atau Pemerintah Daerah, merupakan obyek yangdikuasai oleh Desa Pakraman (PKD/AYDS), bukan merupakan tanahobyek Land Reform
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 28-04-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92/B/PK/PJK/2015
Tanggal 28 April 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs CV ANUGERAH SARANA TEKNIK KAYU
52 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepada PemohonBanding untuk ditanggapi; Pemohon Banding sedikit pun tidak mengetahui dan tidak pernahdiperlihatkan Terbanding mengenai hasil pemeriksaan, karenaPemohon Banding langsung ditahan sampai menjalani hukuman tindakpidana fiskalBahwa Terbanding dalam menerbitkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar secara sepihak dengan menggunakan caracara lamadengan sistem Official Assessment yang nyatanyata sudah tidak sesuailagi dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku dengandicanangkannya Tax Reform
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-05-2015 — Upload : 24-05-2016
Putusan PN DEPOK Nomor 167/Pdt.G/2014/PN.DPK
Tanggal 13 Mei 2015 — RAHMAT EFENDI LUBIS vs. BASUKI ; LODWIK LOUIS, dkk
115 — 67
  • Saksi RADEN MOEHAMMAD HARYAMANe Bahwa saksi bekerja di Kantor BPN dibidang Land Reform danKonsolidasi Tanah;e Bahwa sertifikat No 496 Rahmad Effendi Lubis terdaftar pada kantorBPN Kota Depok;e Bahwa saksi akan menjelaskan awal dari kepemilikan atas tanahSertifikat hak milik Nomor 496, Sertifikat Hak Milik Nomor 496dikeluarkan oleh Kantor Agraria yang berubah menjadi KantorPertanahan Nasional Kabupaten Bogor dan pemilik awalnya adalahRH Wisatya pada tahun 1973 lalu beralin kepada Ny Koen Koendariberdasarkan
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-02-2017 — Upload : 08-03-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 748/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 16 Februari 2017 — H. ACHMAD BISRI melawan H. ACHYAR ROFIQ Dkk
110 — 61
  • ANWAR akan tetapi adalahmilik Tergugat I dan Tergugat II sendiri berclasarkan Surat Pernyataan tanggal 9 Juni1966 No. 470/7 demikian dalil Gugatan Penggugat angka 7 patut dinyatakan DITOLAK(BUI TL = 4: scene neneeeesenemee ne ees enioene eee enema neeBahwa terhadap Surat Pernyataan tanggal 9 Juni 1966 No. 470/7 tersebut diatas diclasarkanpada Surat Keputusan Panitia Land Reform Daerah Tingkat IT Surabaya tanggal 4 juli 1966 (Bukti Tl 5. A, Bukti Tl 5.
Pengadilan PN POSO Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 18-06-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN POSO Nomor 160/PID.SUS/2015/PN PSO
Tanggal 4 Nopember 2015 — H. MANGKAU
382 — 43
  • PeraturanBersama 4 Menteri yaitu Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Kehutanan RI, Menteri Pekerjaan Umum RI dan KepalaBadan Pertanahan Nasional RI, Nomor : 79 tahun 2014, Nomor:PB.3/Menhutll/2014, Nomor: 17/PRT/M/2014, Nomor: 8/SKB/X/2014tanggal 17 Oktober 2014, tentang Tata Cara PenyelesaianPenguasaan Tanah yang berada di dalam kawasan hutan, yaitu :Pasal 8 ayat (2), menerangkan : Dalam hal bidang tanah yangdikuasai kurang dari 20 (dua puluh)hektare dapat diberikan hak atas tanahdalam rangka reform