Ditemukan 10784 data
MATHEOS MATULESSY, S.H
Terdakwa:
I NYOMAN DARTA
140 — 57
Nomor 75.B/HK/2010 tanggal 8 Februari 2010 tentang Perubahan atasLampiran Keputusan Bupati Karangasem Nomor 567 tahun 2009 tentangPenunjukan Pegawai Menjadi Bendahara Penerimaan dan BendaharaPengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem ;2. Nomor 364/HK/2010 tanggal 09 Desember 2011 tentang Penunjukan PegawaiMenjadi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di LingkunganPemerintah Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2011 ;3.
Tahun 2010 berdasarkan No.75.B/HK/2010 tanggal 8 Februari 2010 tentangPerubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Karangasem No. 567 Tahun 2009tentang Penunjukan Pegawai menjadi Bendahara Penerimaan dan BendaharaPengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem. KeputusanBupati Karangasem2.
115 — 45
Kerugian Keuangan Negara (567) Rp. 1.077.538.783,00Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 joUndangUndang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAR:Bahwaterdakwa Ir.
Kerugian Keuangan Negara (567) Rp. 1.077.538.783,00Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 joPasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.27Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwatidak mengajukan keberatan;yaitu:Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksisaksi1
Kerugian Keuangan Negara (567) Rp. 1.077.538.783,00,Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan faktafakta hukumsebagaimana tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan SaksiSaksi danketerangan Terdakwa serta didukung oleh barang bukti yang diajukan di persidanganperkara ini maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa dengan demikianunsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara telahterpenuhi;Ad.5 Unsur Yang Melakukan yang Menyuruhlakukan dan yang Turut sertaMelakukan
Terbanding/Terdakwa : Rohadi
659 — 1800
dikembalikan kepada Prisha Alvia Nugraha;
- Barang Bukti Nomor 553 dan Nomor 554 dikembalikan kepada Ikhsan Abdillah Harahap;
- Barang Bukti Nomor 555 dan Nomor 556 dikembalikan kepada Darmo;
- Barang Bukti Nomor 557 sampai dengan Nomor 559 dikembalikan kepada Irvan setiawan;
- Barang Bukti Nomor 560 dan Nomor 561 dikembalikan kepada Handoyo;
- Barang Bukti Nomor 562 sampai dengan Nomor 566 dikembalikan kepada Armaji Sayoko;
- Barang Bukti Nomor 567
ETI 565.RUKMAWATI.566 1 (Satu) bundel prin out schedule pembayaran ETY RUKMAWATI Barang bukti nomor urut 562 s/d 566, dikembalikan kepada ARMAJI SAYOKO; 1 (Satu) Lembar print out yang bertulikan barisan paling atas567. berbunyi Mengenai pinjaman uang 700 Jt, adalah murniipinjaman dari pak PETRUS. 1 (satu) lembar Print out yang bertuliskan barisan paling atas" berbunyi Pada sidang hari Senin Barang bukti nomor urut 567 s/d 568, terlampir dalam berkas perkara; 1 (Satu) lembar copy Surat pesanan Kendaraan
Barang Bukti Nomor 551 dikembalikan kepada Febrianto;Barang Bukti Nomor 552 dikembalikan kepada Prisha Alvia Nugraha;Barang Bukti Nomor 553 dan Nomor 554 dikembalikan kepada IkhsanAbdillan Harahap;Barang Bukti Nomor 555 dan Nomor 556 dikembalikan kepada Darmo;Barang Bukti Nomor 557 sampai dengan Nomor 559 dikembalikankepada Irvan setiawan;Barang Bukti Nomor 560 dan Nomor 561 dikembalikan kepadaHandoyo;Barang Bukti Nomor 562 sampai dengan Nomor 566 dikembalikankepada Armaji Sayoko;Barang Bukti Nomor 567
Nomor 552 dikembalikan kepada Prisha Alvia Nugraha;Halaman 204 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUSTPK /2021/PT DKI.Barang Bukti Nomor 553 dan Nomor 554 dikembalikan kepadaIkhsan Abdillah Harahap;Barang Bukti Nomor 555 dan Nomor 556 dikembalikan kepadaDarmo;Barang Bukti Nomor 557 sampai dengan Nomor 559 dikembalikankepada Irvan setiawan;Barang Bukti Nomor 560 dan Nomor 561 dikembalikan kepadaHandoyo;Barang Bukti Nomor 562 sampai dengan Nomor 566 dikembalikankepada Armaji Sayoko;Barang Bukti Nomor 567
SAHMINAN
Tergugat:
1.GUSTI JAYA
2.SYAHMINAN
Turut Tergugat:
1.PEMBAKAL DESA SUNGAI BAKUNG
2.CAMAT SUNGAI TABUK
83 — 25
Baru Sei Bakung
Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 388.2/SB-ST/XI/2000, dengan Registrasi Nomor : 567/SKT-ST/2000 atas nama H.SYAHMINAN, Tanggal 7 Desember 2000, yang terletak dahulu dikenal dalam lingkungan RT. 2 RW.1, Desa Sungai Bakung, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran tanah :
- Sebelah Utara : 10 Meter;
- Sebelah Timur
1.SYAHRUL ARIF HAKIM. SH
2.SISWANTO, SH
3.TRI SATRIO WAHYU M, SH
4.MEITRI LISTYONINGRUM SH
5.WIWIEK SURYANI SH
Terdakwa:
ARIE WARNASARI Binti IBRAHIM
93 — 14
Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Rupiah);
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional di Kecamatan Selat yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV Dimensimetris Konsultan dengan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 2.040.000.000,- (Dua Milyar Empat Puluh Juta Rupiah);
- Gambar Kerja Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional di Kecamatan Selat yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV Dimensimetris Konsultan;
- Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 567
1.EDWIN I BESLAR.SH
2.KHAREZA MOKHAMAD THAYZAR, SH., MH.
3.MILIA KURNIAWAN, SH
4.MAT YASIN, SH
Terdakwa:
YUDHI PRASETYO
38 — 1
MEI 861460055993426 dan IMEI861460055993434 berikut simcard 0878 8889 7905
Disita dari Terdakwa Yudi Prasetyo
- 730 box azithromycin dehydrate 500mg
- 511 box Grathazon Dexamethasone 0,5 mg
- 1765 box Grafadon Paracemamal 500 mg
- 850 box Intunal X tablet obat batuk dan flu
- 567 box Lanadexon Dexamethasone 0,5 mg
- 145 box box Fiumin kaplet
- 1759 box Flucadex kaplet
476 — 500
mengadili perkara ini untuk dapat meletakkan sita jaminan(conservatoir beslaag) terhadap harta benda milik Para Tergugat, berupa UnitTambak berikut rumah hunian diatasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM)atas nama Para Tergugat sebagaimana tabel berikut: SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) PARA TERGUGAT31TABEL VI SHM YANG DIMOHONKAN UNTUK DIJADIKAN SITAJAMINANNO ane TGLTERGUGAT NomoR HM TGL NO.SHM SU SU1 TERGUGAT 1 560 11091996 11091996 15829/19962 TERGUGAT 2 130 11091996 11091996 15399/19963 TERGUGAT 3 567
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan oleh juru sitaPengadilan Negeri Menggala atas unit tambak milik Para Tergugat yang telahbersertifikat Hak Hilik sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) sebagaimanatabel dibawah ini:TABEL VI SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) PARA TERGUGAT SHM YANG DIMOHONKAN UNTUK DIJADIKAN SITAJAMINANNO PARA TGLTERGUGAT NOMOR S is ~SHM H U UM1 TERGUGAT 1 560 11091996 11091996 15829/19962 TERGUGAT 2 130 11091996 11091996 15399/19963 TERGUGAT 3 567 11091996 11091996
106 — 33
Simon (ibid, hal 567), bahwapelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yangbersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau ketidaksengajaanseperti yang disyaratkan oleh undangundang atau telah melakukan tindakan yangterlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undangundang atau denganperkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yangtelah ditentukan dalam undangundang ini, baik itu merupakan unsurunsur subyektifmaupun
Avinda Purwoko, S.Pd
Tergugat:
Kepala Desa Juwiran, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten
122 — 56
T 14 : Sertifikat Nomor : 412.2/6331/567, atas nama JohanSaputro, Jabatan : Pendamping Lokal Desa (PLD),tertanggal 19 Oktober 2017 yang diterbitkan olehDinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi JawaTengah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);15. T 15 : Satu) bendel Lembar Waktu Kerja IndividuPendamping Lokal Desa, atas nama Johan Saputro,S. Kom, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten ;(fotokopi dari fotokopi) ;16.
183 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nasioanal Nomor 570.353708D.IIMengenai Masalah Tanah Seluas 850 Ha Eks PerkebunanGondang Tapen Barumas Di Desa Ringinrejo, Kec.wates,Kabupaten Blitar yangdi tuju kepada Direktur PT SemenDwima Agung di jakarta Dan Dirut PT Perhutani di Jakarta,Tertanggal Jakarta 11 Maret 2003;Bukti P23 ini menunjukkan bahwasanya berdasarkan SuratKakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timurtanggal 30 September 1999 Nomor 570.3512096 dilaporkan,tanah yang dipermasalahkan adalah eks HGU Nomor1/Ringinrejo luas 567
NELSON VICTOR S SH
Terdakwa:
CANAKYA SUMAN, SP
165 — 70
Oleh karenanya tidak bisa di pasang Hak Tanggungan; Bahwa Dari 93 (Sembilan puluh tiga) Sertifikat Hak Guna Bangunantersebut yang sudah di proses pemasangan Hak Tanggungan kepadaBank Tabungan Negara Cabang Medan sebanyak 10 (Sepuluh) SertipikatHak Guna Bangunan dengan nomor masing masing Sertipikat HakGuna Bangunan No. 529, 527, 555, 537, 559, 567, 549, 518, 517, 570pada tanggal 13 April 2019 telah dikembalikan kepada Bank TabunganNegara Cabang Medan.
106 — 20
bank mauseluruhnya yaitu 5,2 MBahwa saksi tahu tanah dan rumah yang disengketakan adalah di jalancikurai;Bahwa saksi pernah dijadikan saksi dalam perkara sebelumnya antara PakDian Tohari melawan Bank Permata;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perkara yang terdahulu sudah selesaiatau belum dan apa putusannya;Bahwa saksi mengetahui baha tanah yang disengketakan dilelang dan padawaktu itu pembeli lelangnya Pak Wiliyani;Bahwa sepengetahuan saksi harga penjualan lelang tanah terperkara itu senilaiRp. 567
1.INSYAYADI
2.GALUH BASTORO AJI,SH.,MH.
Terdakwa:
IRWANSYAH, S.PT, M.AP Bin Drs. DARMAWAN
183 — 33
Atra Widiya Agung dari Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan No : 567/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/e/2018 tanggal 19 Maret 2018;
18) 2 (dua) lembar fotocopy terlegalisir Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI nomor : HK.07.Alkes/IV/412/AK.2/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Izin Penyaluran Alat Kesehatan ;
19) 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Keputusan Dirjen Bina KefarmasianAtra Widiya Agung dari Kepala UnitPelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota AdministrasiJakarta Selatan No : 567/24.1PM.7/31.74/1.824.27/e/2018tanggal 19 Maret 2018;2 (dua) lembar fotocopy terlegalisir Keputusan Dirjen BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RInomor : HK.07.Alkes/IV/412/AK.2/2012 tanggal 25 Juni 2012tentang Izin Penyaluran Alat Kesehatan ;1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Keputusan Dirjen BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RInomor : HK
Atra Widiya Agung dariKepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu KotaAdministrasi Jakarta Selatan No : 567/24.1PM.7/31.74/1.824.27/e/2018 tanggal 19 Maret 2018;2 (dua) lembar fotocopy terlegalisir Keputusan Dirjen BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RInomor : HK.07.Alkes/IV/412/AK.2/2012 tanggal 25 Juni 2012tentang Izin Penyaluran Alat Kesehatan ;1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Keputusan Dirjen BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RInomor : HK
Atra Widiya Agung dari Kepala Unit PelaksanaPelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan No :567/24.1PM. 7/31. 74/1.824.27/e/2018 tanggal 19 Maret 2018;18)2 (dua) lembar fotocopy terlegalisir Keputusan Dirjen Bina Kefarmasiandan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI nomorHK.07.Alkes/IV/412/AK.2/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang IzinPenyaluran Alat Kesehatan ;19)1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Keputusan Dirjen Bina Kefarmasiandan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI nomorHK
122 — 41
orang saksi yangbernama Mukhlisin dan Rohaendi yang memberikan keterangan dibawah sumpah,dan Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Eka Warsanadan Bambang Kuntoro untuk menguatkan dalil bantahannya yang memberikanketerangan dibawah sumpah ;Menimbang, bahwa terhadap penyelesaian perselisinan dalam perkara initelah diupayakan melalui proses mediasiakan tetapi tidak tercapaikesepakatandanMediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi, telah mengeluarkanSurat Anjuran Nomor: 567
81 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada tanggal 22 Mei 2013 Para Penggugat melalui kuasa51.hukumnya, memberikan surat jawaban anjuran yang dikeluarkan olehMediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi pada tanggal 12 Mei 2013dengan Nomor 567/2447/HISyaker/VII/2013.
123 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
AsuransiJiwasraya sebesar 100%;Bahwa untuk penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) antara Para Penggugat dan Tergugat, Dinas Sosial dan TenagaKerja Kota Denpasar Bali melalui Pegawai Mediator telah mengeluarkanAnjuran melalui Surat Nomor 567/626/Dinsosnaker pada tanggal 31 Maret2015 yang isinya sebagai berikut:1:Agar Perusahaan PT.
Nomor.112/SKG/2014 sehingga dengan demikian pada saatdilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh TergugatAsal/Pemohon Kasasi PT.Industri Sandang Nusantara PKB/PerjanjianKerja Bersama periode 2082010 yg telah diperpanjang sudah tidakberlaku lagi, dengan demikian segala akibat hukum PemutusanHubungan Kerja diselesaikan berdasarkan ketentuan UndangUndangTenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, hal ini sesuai juga denganRekomendasi surat Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial TenagaKerja Denpasar No.567
75 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
KabupatenBekasi, maka Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat yang diwakili olehPengurus SB KIKEF menemui undangan sidang Mediasi;Bahwa di dalam sidang Mediasi yang dihadiri oleh Pengurus SB KIKEF danMenejemen Termohon Peninjauan Kembali/ Tergugat tidak ada titik temukarena Termohon Peninjauan Kembali/ Tergugat masih dengan sikapnyauntuk memPHK Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat;Bahwa oleh karena tidak ada titik temu di dalam sidang Mediasi, maka DinasTenagakerja Kabupaten Bekasi melalui surat nomor: 567
KabupatenBekasi, maka Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat yang diwakili olehPengurus SB KIKEF memenuhi undangan sidang Mediasi;Bahwa didalam sidang Mediasi yang dihadiri oleh Pengurus SB KIKEF danManejemen Termohon Peninjauan Kembali/ Tergugat tidak ada titik temukarena Termohon Peninjauan Kembali/ Tergugat masih dengan sikapnyauntuk memPHK Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat;Bahwa oleh karena tidak ada titik temu didalam sidang Mediasi, maka DinasTenagakerja Kabupaten Bekasi melalui surat nomor: 567
96 — 44
.: 38 40 Surabaya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 7 Maret 2016 yang terdaftar di kepaniteraan PengadilanNegeri Surabaya tanggal 8 Maret 2016 Nomor : 567 /HK/Ill /2016, oleh karenaproses mediasi secara formal tidak dapat dilaksanakan lagi, kemudian Hakim Ketuamenekankan kepada pihak pihak yang hadir untuk tetap mengadakan perdamaiandi luar persidangan kapan saja sepanjang perkaranya belum diputus ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melaluikuasanya telah mengajukan Jawabannya
140 — 55
.591/563/KDWPPtnh/2016 tanggal 21Oktober 2016, seluas : + 20.000 M2, diberi tanda T.l 146;147.Foto copy sesuai asli IMTN, No.591/564/KDWPPtnh/2016 tanggal 21Oktober 2016, seluas : + 20.000 M2, diberi tanda T.l 147;148.Foto copy sesuai asli IMTN, No.591/565/KDWPPtnh/2016 tanggal 21Oktober 2016, seluas : + 20.000 M2, diberi tanda T.l 148;149.Foto copy sesuai asli IMTN, No.591/566/KDWPPtnh/2016 tanggal 21Oktober 2016, seluas : + 20.000 M2, diberi tanda T.l 149;150.Foto copy sesuai asli IMTN, No.591/567
285 — 144
Tahun 2015 2019. 1921 (satu) bundel fotocopy Peraturan Pemerintahan RepublikIndonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana IndukPembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 2025. 1931 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Pekerjaan UmumDan Perumahan Rakyat Nomor : 290/KPTS/M/2015 TentangPenetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai JalanNasional, Kementerian Pekerjaan Umum Dan PerumahanRakyat Direktorat Jenderal Bina Marga. 1941 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Pekerjaan UmumNomor : 567
Terkait denganadministrasi biasanya dengan menilai apakah program tadi masukdalam kewenangan kami atau tidak berdasarkan kriteria menjadibagian dari jalan nasional sesuai SK Menteri PU nomor 290 dan jugadi SK nomor 567 yang merupakan rencana umum jaringan jalan danselain itu juga kita lihat apakah merupakan bagian dari RPJMHal 202 Pts No. 19/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst24.maupun Rensira dan dicocokkan programprogram tadi.Pembahasannya bukan cuma saksi tetapi terkait substansinya kamimelibatkan direktorat
Ruas JaeloloMatuwi di Halmahera Barat ;Sudah sesuai SK Menteri PU nomor 290 dan juga di SK nomor 567; Bahwa Terdakwa ANDI TAUFAN TIRO tidak berbicara mengenaiadanya kontraktor tertentu yang akan dimenangkan dalam lelang diTerhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukankeberatan.Nama Lengkap : BUDI LIEMTempat lahir /tanggal lahir : Ternate, 10 Mei 1965Jenis Kelamin : Laki lakiHal 203 Pts No. 19/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.PstKebangsaan : IndonesiaAgama : KatholikPekerjaan : Direktur PT IntimkaraAlamat
Tahun 2015 2019. 1921 (satu) bundel fotocopy Peraturan Pemerintahan RepublikIndonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana IndukPembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 2025. 1931 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Pekerjaan UmumDan Perumahan Rakyat Nomor : 290/KPTS/M/2015 TentangPenetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai JalanNasional, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan RakyatDirektorat Jenderal Bina Marga. 1941 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Pekerjaan UmumNomor : 567