Ditemukan 17404 data
9 — 6
Nomor 5 Tahun 2019 pada Pasal 12 ayat (1) HakimPemeriksa telah memberikan nasihat risiko perkawinan di usia dini Kepada Pemohon,anak Pemohon (calon mempelai wanita), dan calon suami dari anak Pemohon sertaorangtuanya, dan sekiranya mengurungkan niatnya atau menunda pelaksanaanperkawinan anak Pemohon hingga mencapai batas minimal usia perkawinansebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974
32 — 3
TngPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, Anak,Calon Isteri dan Orang Tua Calon Isteri agar menunda pernikahan anaknyabeberapa bulan ke depan sampai usia anaknya telah mencapai usia menikahatau berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan memahamkan risiko perkawinanbagi anak yang belum cukup umur terutama kemungkinan berhentinyapendidikan bagi anak, akan tetapi tidak berhasil sebab
31 — 17
Sehingga apabila pernikahan tersebut sampai gagal, maka tentuakan memberi efek negatif dan mudarat atau risiko membahayakan bagi keduakeluarga calon pengantin yang dalam istilan adat bugis dikenal dengan siri.Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim adalah anak PemohonHal. 10 dari 14 Hal.
20 — 13
Anak yang dinikahkan masihdalam usia belia dan belum dewasa maka akan cenderung mengalami masalahdalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang pasti akan muncul, belumlagi alasan dalam kesiapan organ reproduksi anak yang masih belum cukupumur.Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang menjelaskan bahwaPerkawinan pada usia anak merupakan masalah yang sangat serius karenamengandung berbagai risiko dari berbagai aspek, seperti Kesehatan, psikologi,dan sosiologi.
38 — 18
Dan khusus kepada Evi Tamala binti Rahman yang masih berumur 18tahun 9 bulan, atau dibawah umur 19 tahun, Sehingga, hakim menasihatitentang risiko terhadap perkawinan usia dini bagi kesehatan fisik dalamkehamilan usia muda dan proses kelahiran anaknya kelak. Untuk itu mejelismenyarankan kepada Evi Tamala binti Rahman agar setelah menikah nantijangan terlalu cepat buruburu untuk menjalani kehamilan atau dapat menundakehamilan sampai umur paling tidak pada usia 20 tahun ke atas.
56 — 32
atau mendampingi dalam perkara PermohonanDispensasi Nomor 302/Pdt.P/2020/PA.Ckr di Pengadilan Agama Cikarang, haltersebut dibenarkan menurut hukum sesuai dengan Pasal 142 dan 147 R.Bgdan Advokat tersebut telah disumpah oleh Pengadilan Tingkat Banding makatelah sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) UndangUndang Nomor 18 tahun 2003tentang Advokat;Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohondan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuacalon suami dengan menyampaikan risiko
11 — 5
Dan khusus kepadaIdia Citra binti Rustam yang masih berumur 18 tahun 3 bulan, atau dibawahumur 19 tahun, Sehingga, hakim menasihati tentang risiko terhadap perkawinanusia dini bagi Kesehatan fisik dalam kehamilan usia muda dan proses kelahirananaknya kelak. Untuk itu mejelis menyarankan kepada Idia Citra binti Rustamagar setelah menikah nanti jangan terlalu cepat buruburu untuk menjalanikehamilan atau dapat menunda kehamilan sampai umur paling tidak pada usia20 tahun ke atas.
11 — 7
perkara menurut Hukum;Subsider: Mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telahhadir di persidangan dengan ikut menghadirkan anak Pemohon yangdimohonkan dispensasi kawinnya, calon suami anak Pemohon, dan orang tuacalon suami anak Pemohon;Bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon dan para pihak keluargayang hadir agar menunda pernikahan anak para Pemohon sampai anaktersebut mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, karena pernikahan anakakan memberikan risiko
37 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Skema Penugasan LNG berdasartinjauan asas keadilan & kepastian hukum menunjukkanketidakseimbangan beban, risiko dan benefit akibat putusanPengadilan Pajak sebagaimana gambar berikut:SKEMA PENUGASAN BISNIS LNGTINJAUAN AZAS KEADILAN & KEPASTIAN HUKUM I Pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945PENUGASAN a= PERTAMINA + Bebas Beban Operasi dan Risiko Pajaksi neninsontSanksi Perpajakan (bung, kenaikanaeKlaim PT Badek den PT Arun akibet riFaktur Pajak dianggap cacatGambar XI.
Ketidakseimbangan Beban, Risiko dan Benefit Akibat Putusan Pengadilan PajakHalaman 48 dari 53 halaman.
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : H. A. Syarifuddin Diwakili Oleh : Suherman Bahran, S.H
Terbanding/Pembanding/Penggugat II : Hj. Tasiah Diwakili Oleh : Suherman Bahran, S.H
Terbanding/Tergugat III : PT. Bank BRI Cab. Maros
81 — 34
bidang tanah yang dibelinya itu maka pembeli tidak berhakmenolak atau menarik diri kembali setelah pembeliannya disahkan danmelepaskan segala hak buat meminta kerugian atas Suatu apapun juga.Hal. 17 dari 42 Hal, Putusan No.47/PDT/2021/PT MKS6.66.76.8Bidang tanah tersebut tetap dijual menurut keadaannya pada hariini dengan segala cacarcacat dan kepincangannya, baik yang diketahulmaupun tidak diketahul, maka dengan demikian mulai dari saat penjualanini, bidang tanah tersebut menjadi tanggungan dan risiko
pembeli sendiri.Pejabat Lelang/Kantor Lelang Negara Ujung Pandang maupunKantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Ujung Pandang tidakmenanggung atas kebenaran keteranganketerangan yang dibenikansecara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan Hukum Persil tersebut,seperti luasnya, batasbatasnya peyanjian sewa menyewa dan dalam hal iniyang dilakukan seluruhnya untuk dan atas nama serta beban nisiko sipembeli senairi.Bahwa berdasarkan halhal di atas, telah jelas bahwa Para Penggugatmenyetujui bahwa risiko
Bahwa tidak sepatutnya nilai Suku bunga kredit bank dijadikan acuan oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Maros untuk menyesuaikan nilai tanah yang dibeli olehPara Pembanding/Para Penggugat pada tahun 1999 dengan nilai saat inidikarenakan nilai suku bunga kredit merupakan nilai yang dibebankan oleh bankdalam menyalurkan kredit dengan mempertimbangkan tingkat suku bunga acuan(BI), biaya operasional, dan unsur risiko yang harus ditanggung oleh bank selakupenyalur kredit.45.
45 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adapun atas implementasi SuratDirjen Pajak Nomor S1936/PJ.51/1992 tidak pernah ada koreksihingga Tahun 2013.Skema Penugasan LNG berdasar tinjauanazas keadilan & kepastian hukum menunjukkan ketidakseimbangan beban, risiko dan benefit akibat putusan PengadilanPajak sebagaimana gambar berikut:SKEMA PENUGASAN BISNIS LNGTINJAUAN AZAS KEADILAN & KEPASTIAN HUKUM Pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 :PENUGASAN 4* PERTAMINA Bebas Beban Operasi* dan Risiko PajakRisiko hukum dan Komersial i)Sanksi cecneikes bunga,
Ketidakseimbangan Beban, Risiko dan BenefitAkibat PutusanPengadilan Pajaklil.
Terbanding/Pembanding/Tergugat I : Vinod Kumar Chandra Kumar
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : PT Vink Indonesia
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : PT Magna Praxis Indonesia,
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : Fitriola Nadiah
Terbanding/Pembanding/Tergugat V : Gadis Aditya Siregar
Terbanding/Pembanding/Tergugat VI : Imran Karim Bachtiar S
Terbanding/Pembanding/Tergugat VII : Denny Tanuwijaya
Terbanding/Pembanding/Tergugat VIII : Jessica Budiwarman
835 — 632
Mohon memberitahukan kami kesediaan saudara minggu depan.Jasa DireksiYth.xx,Mengingat adanya arahan baru dari tim manajemen risiko TMFGroup mengenai ketentuan layanan jabatan direktur, apakah kamidapat mengusulkan pembicaraan melalui telepon dengan andasuatu saat minggu depan?MD kami, Vinod Kumar yaitu Tergugat 1 dalam Gugatan a quo,akan turut serta dalam pembicaraan tersebut untuk mendiskusikanstrategistrategi baru beserta dampaknya.Mohon memberitahukan kami kesediaan anda minggu depan.40.
Sehubungan dengan hal ini, terdapat 2 pilihan:1) Memberikan jasa pembukuan dan perpajakan sebagai bagiantambahan dari ruang lingkup pekerjaan jasa jabatan direksi.Kami akan dengan senang hati mendiskusikan ruang lingkupdan biaya yang terkait.2) Merubah pithak perjanjian dengan entitas yang secarakhususkamidirikan (SPV) bernamaPT MagnaPraxisIndonesia yaituTergugat 3 dalam Gugatan a quo untukmelindungi jabatan direksi dari risiko dengan ruang lingkup danbiaya yang saat ini berlaku.
Mohon memberitahukan kami kesediaan saudara minggu depan.Jasa DireksiYth.xx,Mengingat adanya arahan baru dari tim manajemen risiko TMFGroup mengenai ketentuan layanan jabatan direktur, apakah kamidapat mengusulkan pembicaraan melalui telepon dengan andasuatu saat minggu depan?MD kami, Vinod Kumar yaitu Tergugat 1 dalam Gugatan a quo,akan turut serta dalam pembicaraan tersebut untuk mendiskusikanstrategistrategi baru beserta dampaknya.Mohon memberitahukan kami kesediaan anda minggu depan.68.
1351 — 2077 — Berkekuatan Hukum Tetap
pekerjaan, tidak melampaui batas waktuyang disyaratkan;peralatan utama, memenuhi jenis, kapasitas, dan jumlah yangdisediakan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yangdisyaratkan;personel manajerial, memenuhi tingkat pendidikan dan pengalamansesuai dengan yang disyaratkan;bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan, memenuhi ketentuanpekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan yangdisyaratkan;dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi, memenuhi PaktaKomitmen Keselamatan Kerja dan manajemen risiko
Adanya perbedaan persyaratan yang semakin kompetitif antarasegmentasi pemaketan usaha kecil, usaha menengah, dan usahabesar adalah dalam rangka memastikan pekerjaan konstruksidilaksanakan oleh penyedia yang memenuhi kualifikasi dan memilikikompetensi sesuai dengan tingkat kompleksitas pekerjaan yang akandilaksanakan, yang dilihat dari risiko pekerjaan, kebutuhan teknologi,dan besaran biaya pekerjaan.Berdasarkan uraian latar belakang dan tujuan terbitnya PermenPUPR7/2019 tersebut, maka pengaturan
Putusan Nomor 64 P/HUM/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Namun apabila tidak naik kelas atau downgrade ke kualifikasi usahayang lebih kecil akan terkena risiko pidana sebagaimana diaturketentuan Pasal 40 UU 20/2008.Jawaban Termohon:a.
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adapun atas implementasi Surat DirjenPajak Nomor S1936/PJ.51/1992 tidak pernah ada koreksi hinggatahun 2013.Skema Penugasan LNG berdasar tinjauan azaskeadilan & kepastian hukum menunjukkan ketidakseimbanganbeban, risiko dan benefit akibat putusan Pengadilan Pajaksebagaimana gambar berikut:SKEMA PENUGASAN BISNIS LNGTINJAUAN AZAS KEADILAN & KEPASTIAN HUKUM 1 Pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945PENUGASAN a=47* PERTAMINA Bebas Beban Operasi~ dan Risiko PajakRisiko hukum dan Komersial 5Sanksi P. i: bunga, kenaikanaa
Ketidakseimbangan Beban, Risiko dan Benefit Akibat PutusanPengadilan Pajak;KESIMPULAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALIBerdasarkan uraian permohonan Peninjauan Kembali atas PutusanPengadilan Pajak Nomor: Put.64446/PP/M.IIA/16/201 5tanggal 06 Oktober2015, dimohonkan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung yangtelah dipaparkan,diuraikan, dilakukan pembuktian berdasarkan fakta dandata sebagaimana disebutkan didalam surat permohonan PeninjauanKembali ini, disusun kesimpulan permohonan Peninjauan Kembali
121 — 325 — Berkekuatan Hukum Tetap
WK/3/7772 tanggal 17 Juli 2002 kepada Div.Treasuri perihal Skim Pembayaran Pembelian kredit dari BPPN;Fotokopi Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Wholesale 4 danMiddle Market Buku , Bab Il, Sub Bab D, Sub Bab 4,halaman 4, tanggal berlaku 10 April 2001;Fotokopi CPC/87 tanggal 26 Agustus 2002;Fotokopi PBE/3/3658 tanggal 30 Oktober 2001 tentang PenjelasanCPC79;Fotokopi Memo Mapping Debitur dalam PPAK Skala Korporasi danKomersial BPPN, Jakarta Juni 2002, Divisi Pengendalian Risiko;Fotokopi Surat Keputusan
WK/3/7772 tanggal 17 Juli 2002 kepada Div.Treasuri perihal Skim Pembayaran Pembelian kredit dari BPPN ;Fotokopi Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Wholesale 4 danMiddle Market Buku , Bab Il, Sub Bab D, Sub Bab 4, halaman 4,tanggal berlaku 10 April 2001;Fotokopi CPC/87 tanggal 26 Agustus 2002;Fotokopi PBE/3/3658 tanggal 30 Oktober 2001 tentang PenjelasanCPC79;Fotokopi Memo Mapping Debitur dalam PPAK Skala Korporasi danKomersial BPPN, Jakarta Juni 2002, Divisi Pengendalian Risiko;Fotokopi Surat
Perbaikan dimaksuddilakukan dengan cara menempatkan personil yang berbeda untukfungsi Analisis Kredit dengan fungsi Analisis Risiko Kredit, agarindependensi dapat terjaga dan benturan kepentingan (conflict ofinterest) dapat dihindari. Dalam kasus PT. IBG ini, analisis kredit dananalisis risiko kredit dilakukan oleh personil yang sama yaitu Sdri. S.;c. Memasukkan pengurus PT.
6 — 3
PA.Sor Hal. 2Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapanperkara ini dengan seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadirmenghadap sendiri ke persidangan;Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar menundaperkawinan anak Pemohon yang bernama Anak pemohon dengan calonSuami anak pemohon dan menunggu sampai anak Pemohon tersebutmencapai usia perkawinan sebagaimana dalam ketentuan UndangUndangserta Hakim juga telah menjelaskan perihal risiko
20 — 1
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Kontrak Pengadaan Barang Nomor027/14556.DIKDAS/436.6.4.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013, kontrak didasarkansystem kontrak lumpsum, yaitu penyelesaian seluruh pekerjaan dilakukan dalambatas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap serta semua risiko yangmungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak Penggugat ;5.
13 — 7
Dan khusus kepada Nurjannah binti Dg Sirua yang masihberumur 15 tahun 6 bulan, atau dibawah umur 19 tahun, Sehingga, hakimmenasihati tentang risiko terhadap perkawinan usia dini bagi kesehatan fisikdalam kehamilan usia muda dan proses kelahiran anaknya kelak. Untuk ituHal. 7 dari 14 Hal.
12 — 2
Menentukan biaya perkara seSuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;SubsidairApabila Pengadilan Agama cq Majelis Hakim pemeriksa perkara iniberpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya ;Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon, anak yangdimohonkan dispensasi kawin, calon istri, dan orang tua calon istri datangmenghadap di depan sidang, kKemudian Majelis Hakim menasihati Pemohondan pihak yang hadir tersebut agar memahami risiko perkawinan dibawah umurantara lain : masalah
18 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
berkenan menjatuhkan putusan sebagaiberikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;Menyatakan menurut hukum bahwa para Tergugat tidak mempunyai haktinggal dan menetap di atas tanah milik Penggugat;Menyatakan tindakan para Tergugat menguasai dan menempati tanah milikPenggugat adalah tindakan melawan hukum;Menghukum pula kepada para Tergugat atau kepada siapa saja yang dikiramemperoleh hak dari padanya untuk membongkar dan memindahkanrumahnya dari atas tanah sengketa dengan biaya dan risiko