., yang dibuat pada tanggal O05 Januari 2016 oleh PengadilanNegeri/PHI/Tipikor Kelas .A Banjarmasin;2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 74/PDT/2015/PTBJM., tanggal 28 Desember 2015 sama sekali tidak memberikanpertimbangan hukum yang jelas dalam memberikan putusan dan hanyabegitu saja mengambil alin pertimbangan, seharusnya pertimbangan hukumdilakukan secara menyeluruh yang bersifat adil dan tidak memihak;3.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Semarang No. 35/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg, tanggal 9 Agustus 2012yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada KomisiPemberantasan Korupsi tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangtanggal 29 Mei 2012 Nomor 40/Pid.Sus/2011/PN.

Tipikor Semarang yangdimintakan banding tersebut; Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada keduatingkatperadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 2019 K/Pid.Sus/2012tanggal 22 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/PenunitutUmum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan

Bahwa sejak awal yaitu mulai dari proses penyidikan, oleh Penyidik KPK,kemudian penuntutan maupun pemeriksaan di Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang untuk Kedua Terdakwa yaitu Sumartono danAgung Purno Sarjono keduanya didakwa dengan 3 (tiga) dakwaan alternatifdan berlapis yaitu:Hal. 73 dari 80 hal. Put. No. 8 PK/Pid.Sus/2014a.

Bahwa ternyata sesuai fakta yang terungkap di Pengadilan (Judex Fact)baik Pengadilan Tingkat Pertama yaitu dibuktikan adanya putusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang maupun telahdikuatkan pada putusan banding dibuktikan adanya putusan PengadilanTindak Pidana korupsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yaitu:a. Putusan No. 43/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. jo No 34/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg. a.n. Terdakwa Agung Purno Sarjono;b.

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 2019 K/Pid.Sus/2012atas nama Terdakwa Sumartono ternyata membatalkan putusanPengadilan Banding Putusan No. 35/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.tanggal 9 Agustus 2012 jo putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanSemarang No 40/Pid.Sus/2012/PN. Tipikor.Smg. dan mengadili sendirisedang untuk putusan Mahkamah Agung RI No. 2017 K/Pid.Sus/2012tidak ada seperti tersebut;4.

PUTUSANNomor : 100/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksadan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa :Nama lengkap : MARYOSO Bin MUKUAT;Tempat lahir : Pati;Umur/ tgl lahir : 49 tahun/ 01 Oktober 1964;Jenis kelamin : lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Panjunan Rt.07/ Rw.ll, Kec.Pati,Kab.Pati

Tah/2013/PN.Pt sejak tanggal 11 Agustus 2013s/d 9 September 2013 ( Rutan ) ;Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 22 Agustus 2013 No. 103/III/Pe.Pid/Sus.H/2013/PN.Tipikor.Smg sejak tanggal 22 Agustus 2013 s/d 20 September2013 ;5.

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang tanggal 11 Nopember 2013, Nomor: 351/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg . sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d 19Desember 2013 (Pertama ) ;7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang tanggal 19 Desember 2013, Nomor: 430/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg . sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d 18 Januari2014 ( Kedua );Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ARIS SOETIONO, SHAdvokat berkantor : JI.Dr.

Smgtanggal 2 92013 ;e Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarangtersebut;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tentang PenunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan;e Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara;e Telah mendengar Keterangan Saksisaksi,Keterangan Terdakwa dan Buktibukti yang diajukan di persidangan;e Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umumpada hari Selasa tanggal 19 Nopember

Energy Spectrum;Pendidikan : S1;Terdakwa dalam Penyidikan : tidak dilakukan penahanan;Terdakwa di tahan dengan tahanan Kota oleh:e Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Julie Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan 9 Agustus 2012;e Hakim Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejaktanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan tanggal O1September 2012 ;e Perpanjangan

Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,sejak tanggal 02 September = sampai dengan 31 OktoberHal. dari 56 hal.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak dapat dibenarkanmenurut hukum oleh karena perbuatanTerdakwa dalam surat DakwaanSubsidiar Pasal 3 UndangUndang Tipikor adalah juga merupakan perbuatanmelawan hukum sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikor dalamsurat Dakwaan Primair, tanpoa harus membedakan kedudukan dan jabatanTerdakwa sebagai Pegawai Negeri dan PA/PPK karena perbuatanmenyalahgunakan kewenangan oleh Terdakwa adalah juga perbuatanmelawan hukum, justru oleh karena dengan perbuatan

melawan hukum berlakubagi siapa saja sepanjang setiap orang atau subjek hukum termasuk diriTerdakwa sendiri yang mampu bertanggungjawab secara hukum sebagaimanadimaksud dan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikor dalamperkara a quo;.

Dimana PemohonKasasi adalah satusatunya yang mencari, mencukupi, menghitung kiraakan nafkah mereka (tanggung jawab) dan tulang punggung keluagayang dulunya pernah diuji dengan musibah tsunami dan kini mencobamenapaki kehidupan dan bangkit kembali dengan usaha dan doa;Namun sebagai manusia biasa Pemohon Kasasi tersentak dan sedihakan sikap Penuntut Umum mengajukan banding atas putusanpengadilan tingkat pertama dan atas banding yang diajukan olehPenuntut Umum pada putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa,maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa dalammemori bandingnya adalah keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh MajelisHakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:1 Bahwa Judex Factie telah tidak secara cermat mempertimbangkan substansipleidoi (nota pembelaan) Terdakwa dalam pertimbangan hukum putusannya;2 Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Palu telahtidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukum pada unsur dengantujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;3 Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu telahtidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukum pada unsurmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan;4 Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu telahkeliru dan salah dalam pertimbangan

Mamuju Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju, secaramelawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, Perbuatan manadilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2009 Rachmat SR Sampetodingselaku Kuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo PT.

Mamuju Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju, dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatanPerbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,(sepuluh riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari SENEN,tanggal 9 Januari 2017, Oleh kami : BESLIN SIHOMBING,SH,MH selaku Ketua Majelis,JOHN DISTA, SH dan ERIZAL, SH. masingmasing Hakim Ad hoc Tipikor sebagaiAnggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umumpada hari KAMIS tanggal 12 Januari 2017 oleh Ketua

Rappocini Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5Nopember 2018 yang didaftarkan pada kepaniteraan PengadilanNegeri/Niaga/PHI/Tipikor Kelas A Khusus Makassar Nomor 414/Pid.Sus /2018/KB tanggal 9 Nopember 2018Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :Terdakwa ditahan sejak : Kejari Soppeng (Rrutan ) sejak tanggal 12 September 2018 s/d 01Oktober 2018 Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum (RUTAN ) : sejak tanggal 02Oktober 2018 s/d tanggal 10 Nopember 2018; Penuntut

Umum LAPAS sejak tanggal 18 Oktober 2018 s/d tanggal 06Nopember 2018 ; Hakim Pengadilan Tipikor ( Rutan ) sejak tanggal 01 November 2018 s/dtanggal 30 Nopember 2018; Perpanjangan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejaktanggal 01 Desembr 2018 s/d tanggal 29 Januari 2019 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal30 Januari 2019 s/d tanggal 28 Pebruari 2019 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal O01 Maret2019 s/d tanggal 30 Maret 2019;Pengadilan

Tipikor tersebut ;Telanh membaca berkas perkara dan surat surat lain yang terkait ;Telanh mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dandiserahkan dalam persidangan tanggal 28 Pebruari 2019 yang pada pokoknyamenuntut Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan :1.

persidangan berlangsung ; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.Mengingat ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP,UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor

,MH., Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusantersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu olehDra. HJ. PASIHA, MH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Soppeng dan Terdakwa didampingi PenasihatHukumnya.HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,T T D T T D92932. DR. IBRAHIM PALINO, SH.M.H. 1. DANIEL PRATU, SH.M.H.T T D3.

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan NegeriKendari ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN sejak tanggal 29 Juli2016 s/d tanggal 27 Agustus 2016;8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampaidengan tanggal 26 Oktober 2016;9.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 27 Oktober 2016sampai dengan tanggal 25 November 2016;10. Perpanjangan Penahanan Il oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 26 November2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, H.

dijadikan dader atau terdakwa atau setiaporang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapatserta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakanatau perbuatannya;Menimbang, bahwa dengan demikian setiap orang dalam rumusanpasal ini bukan merupakan unsur delik, melainkan sebagai subyek delik, akantetapi penting dipertimbangkan dan dibuktikan untuk menghindari terjadinyakesalahan orang (error in persona) dalam suatu peradilan pidana;Menimbang, bahwa di depan persidangan Tipikor

dan selama persidangan Terdakwa dapatmenjawab pertanyaanpertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua Majelissehingga dalam hal ini Terdakwa adalah orang yang karena perbuatannyadidakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan olehPenuntut Umum hal tersebut sesuai pula dengan keterangan saksisaksi, danpengakuan Terdakwa sendiri dan surat bukti serta barang bukti yang diajukanoleh Penuntut Umum ke persidangan;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas menurutpenilaian Majelis Hakim Tipikor

Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah):Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA tanggal 26 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut:Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 9/Pid.SusTPK2017/PN Bnatanggal 23 Agustus 2017 yang

pemberdayaankemasyarakatan sudah terpenuhi dengan catatan dilakukanpersetujuan bupati sebelum penetapan APBDes.Bahwa seingat saksi untuk pencairan dana ADD dan DD untuk Kab.Pangkep dilakukan pada bulan Mei dan berlanjut ke Bulan Juni, namununtuk Desa Taraweang yang disalurkan hanya Dana ADD berhubungLaporan Pertanggung Jawaban APBDes (ADD/DD) untuk tahapsebelumnya tidak ada, nanti sekitar bulan November 2017 baru DanaDesa (DD) tahap untuk Desa Taraweang dicairkan setelah adanyaPutusan /nkracht dari Pengadilan Negeri Tipikor

Makassar terkaitpenyalahgunaan dana sebelumnya.Bahwa untuk Dana Alokasi Dana Desa telah disalurkan sepenuhnya kerekening khas Desa Taraweang (100%) yaitu 60% untuk pencairantahap sekitar Bulan Juni dan 40 % untuk tahap II sekitar BulanNovember sementara untuk Dana Desa (DD) tahap dicairkan sekitarbulan November tahun 2017 menunggu putusan /nkracht dariPengadilan Negeri Tipikor Makassar namun untuk Dana Desa (DD)tahap II belum dicairkan sampai saat ini Karena LPJ Dana Desa untuktahap belum ada.Bahwa

Adapun pencairan sepengetahuan saya sebanyak 2(dua) tahap dalam satu tahun yaitu Tahap 60 % dan Tahap II 40 %.Untuk Dana Desa Tahap desa taraweang T.A. 2017 baru dapatdicairkan pada bulan Desember 2017 dikarenakan LPJ Tahunsebelumnya tidak ada, dana Desa Tersebut baru dicairkan setelahadanya putusan inckrhat dari Pengadilan Tipikor Makassarsedangkan dana desa Tahap II belum dicairkan.Bahwa yang berhak mencairkan adalah Kepala Desa bersamaBendahara Desa dan setelah dana dicairkan disetiap penarikanada

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang Sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengantanggal 29 Maret 2013;4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 30Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2013 ;5. Perpanjangan .......+++:5. Perpanjangan Penahanan Tahap (Pertama)oleh Wakil KetuaPengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupangsejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Juni6.

Perpanjangan Penahanan Tahap II (Kedua) oleh Wakil KetuaPengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupangsejak tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan tanggal 27 Juli2013 ;7. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 19 Juli2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus8.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara inidalam amar putuSsannya menyatakan dakwaan kesatuprimair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. yaitudalam pertimbangan hukumnya unsur melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatukorporasi dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakimmenyatakan nilai yang diterima oleh terdakwa adalahjumlah yang tidak signifikan untuk menyatakan bahwaterdakwa telah memenuhi UnsurMemperkaya

Panitera PengadilanNegeri Bengkulu Klas A pada tanggal 25 Februari 2019 sebagaimana ternyataAkta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/Tipikor/2019/PNBgl.danpermintaan banding Penasihat Hukum tersebut telah diberitahukan dengan caraseksama kepada Jaksa Penuntut Umum, sesuai Akta PemberitahuanHal. 69 dari 77 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2019/PT BGL.Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/Tipikor/2019/PNBgl., tanggal 26Februari 2019;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa tersebut. telahmengajukan

Memori banding tertanggal 4 Maret 2019 yang berdasarkan TandaTerima Memori Banding Nomor : 1/Akta.Pid/Tipikor/PK/2019/PN.Bgl tertanggal4 Maret 2019 dan memori banding Penasihat Hukum tersebut telahdiberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum, sesualAkta Pemberitahuan Memori Banding Nomor 1/Akta.Pid/Tipikor/2019/PNBgl.

Yogykarta ;Agama : Kristen ;Pekerjaan : Wiraswasta ;Pendidikan : SMA;Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah TahananNegara Yogyakarta, oleh :Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengantanggal 09 Oktober 2016 ;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakartasejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober2016;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Yogyakarta sejaktanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016

Ahmad Jazuli No.69 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2016yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Yogyakarta pada tanggal 16Oktober 2016 di bawah register No. W.13.U1/394/Pid/2016 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca :. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari KepalaKejaksaan Negeri Gunungkidul : Nomor : B1559/0.4.11/Ft.1/09/2016 danSurat Dakwaan Nomor . Reg.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 30 September2016 Nomor : 16/Pen.Pid.SusTPK/2016/PN.Yyk tentang penunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara ini ;3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tanggal 30 September2016 Nomor : 16/Pen.Pid.SusTPK/2016/PN. Yyk tentang penetapan harisidang ;4.

Komodo Jaya); Pemohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :1 Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 26 April 20142 Majelis Hakim sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 20143 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN.

primair yaitu pasal 2 Jo pasal 18 UU no.31 tahun 1999 sebagaimana yangtelah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidanakorupsi .karena pertimbangan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehinggapertimbanganpertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbanganpertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara int di tingkatbanding, namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada TerdakwaPengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tipikor

BAHWA PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI KUPANG(JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA) TELAH SALAH MENERAPKANHUKUM DALAM PERKARA INI YAITU DALAM MEMPERTIMBANGKANKEDUDUKAN BUKTI TERTULIS DAN BUKTI SAKSI YANG BERKITANDENGAN KERUGIAN NEGARA;Perhitungan kerugian NegaraPertimbagan Kerugian Negara yang dijadikan dasar dalam Putusan oleh Judex Factiadalah hasil perhitungan oleh ahli dari Inspektorat Daerah kabupaten manggarai danbukan oleh BPKP propinsi NTT.Bahwa sesuai fakta persidangan yaitu terurai dalam

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2018;5. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 06Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018;6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 3November 2018;7.

Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Pekanbaru sejak tanggal 04 November 2018 sampai dengan tanggal 3Desember 2018;Halaman 1 dari 119 halaman Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2018/PN. Pbr8.

Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Pekanbaru sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2Januari 2018; Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : RAJA JUNAIDI, SH,INDRAYADI, SH., MH serta JUNAIDI, SH, Advokat & Konsultan Hukum pada kantorAdvokat RAJA JUNAIDI, SH INDRAYADI, SH., MH & REKAN "JI.Hasanuddin/Ombak LT.II No. 24 Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal16 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru No.43/Pid.SusTPK/2018/PN.Pbr, tanggal 06 Agustus 2018 tentangPenunjukan Majelis Hakim;2. Penetapan Majelis Hakim No.43/Pen.Pid.SusTPK/2018/PN.Pbr, tanggal 06Agustus 2018 tentang Penetapan hari sidang;3.

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal12 Desember 2018 oleh kami : BAMBANG MYANTO, SH., M.Hum selaku HakimKetua Majelis, DAHLIA PANJAITAN, SH dan Hakim Ad Hoc Tipikor Dr.

. ; Ketua Majelis Hakim sejak tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan 30 Oktober Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 31Oktober 2013 sampai dengan 29 Desember 2013 ; Hal dari 149 hal Putusan No. 23/Pid. Sus/2014/P.TPkor.

Yk Perpanjangan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak tanggal 30 Desember2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014; Perpanjangan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak tanggal 29 Januari2014 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2014; Terdak wa didampingi penasehat hukumnya, bernama : ; 1. HM. BIMAS ARIYANTA, SE.SH.CN 322022252. MUSLIH H. RAHMAN, SH.;222 222 neon neeKesemuanya adalahAdvokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan FirmaHukum B & Partners, berkantor di JIn.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 1 Oktober 2013Nomor : 23/Pen.Pid.Sus/2013/P.TPikor. YK tentang penunjukan Majelis Hakimyang mengadili perkara ini; ; 3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tanggal 7 Oktober 2013 Nomor :23/Pid.Sus/2013/P.TPikor. YK tentang penetapan hari sidang; 4.

MAWARDI, S.H, M.H selaku Hakim Ketua Sidang, RINALISTYOWATI, S.H Hakim Ad Hoc Tipikor dan SAMSUL HADI,S.H. M.Se HakimAd Hoc Tipikor masingmasing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkanpada hari Senin, 3 Pebruari 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh MajelisHakim tersebut, dengan dibantu oleh Y. SUSETYO, Panitera Pengganti padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta tersebut dan dihadiri oleh DIDIKHal 148 dari 149 hal Putusan No.23/Pid. Sus/2014/P.TPkor.

Hak mencabut pernyataan sebagaimanadimaksud dalam huruf (a) dalam tenggang waktu yang ditentukan olehundangundang ini ;Bahwa Majelis Hakim yang memutuskan perkara Nomor160/Pid.B/2009/ PN.Btg tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa DodyRondonuwu ;Bahwa pada halaman penutup putusan Pengadilan Negeri Nomor 160/Pid.B/2009/PN.Btg tanggal 28 September 2016 (halaman 148), dikemukakan :Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim TindakPidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri

(dst) ;Bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, begitu jelas perkara Terdakwa DodyRondonuwu yang mengadili dan menjatuhkan putusan bukan PengadilanNegeri Bontang akan tetapi justru Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSamarinda, adapun Pengadilan Negeri Bontang sematamata hanyalahmenjadi tempat berlangsungnya sidang pembacaan putusan danmenyediakan fasilitas berupa berkas perkara, administrasi, dan petugasKepaniteraan ;Bahwa dalam faktanya Pengadilan Tipikor telah menjatuhkan putusan akhirperkaranya

, padahal perintah putusan banding tersebut di atas telahmemerintahkan Pengadilan Negeri Bontang untuk memeriksa danmemutuskan perkaranya, wewenang mengadili berada pada PengadilanNegeri Bontang bukan kewenangan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Samarinda ;Bahwa kewenangan mengadili dengan Majelis Hakim Pengadilan NegeriBontang sendiri ditegaskan dalam Surat Mahkamah Agung RI Nomor34/Tuaka.Pid/8/2016 tanggal 9 Agustus 2016 perihal petunjuk hukum, yangpada pokoknya antara lain :V Agar segera

bertentangan dengan petunjuk hukum dariMahkamah Agung RI ;Bahwa oleh karenanya putusan pertama dan putusan banding (Judex Facti)sebagai proses peradilan yang telah melampaui batas wewenangnya, sebagaipelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHAP ;Bahwa Judex Facti telah salah di dalam menerapkan hukum, padaputusan banding perkara a quo dengan pertimbangannya yang menyatakan :Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dapatmenyetujui pertimbangan Pengadilan Tipikor

Lumme, S.H.HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota,dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari dan tanggal itujuga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Ad Hoc Tipikor tersebut, dandibantu oleh Ida Satriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadirioleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum ;Hakim Hakim Anggota Ketua MajelisTtd./ Ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.Ttd./MS.

Perpanjangan penahanan' oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR PNPenetapan No : 03/Pen.Pid.Sus/2012/PN.PDG tanggal 4 Januari 2012 untukTerdakwa., Terdakwa.ll, Terdakwa.lll, Terdakwa.V dan Terdakwa.VI sejak tanggal10 Januari 2012 s/d tanggal 10 Maret 2012 ; 5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR PengadilanTinggiPadang ; Penetapan No : 34/Pen.Pid.K/2012/PT.PDG tanggal 5 Maret 2012 sejak tanggal 11Maret 2012 s/d tanggal 9 April 2012 ;6.

Perpanjangan Penahanan KeIl oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR Pengadilan TinggiPadang ;Penetapan No : 51/Pen.Pid.K/2012/PT.PDG tanggal 29 Maret 2012 sejak tanggal10 April 2012 s/d tanggal 09 Mei 2012 ; Terdakwa selama dalam Persidangan didampingi olen Penasehat Hukum WILSONSAPUTRA, SH dan DIDI CAHYADI NINGGRAT, SH yang berkantor di Komplek BCANo. 10 Andalas Timur Padang ,berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 56/BH.Pen/2011/PN.Pdg tanggal 8 Nopember 2011.

Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri tersebut ; Telah membaca ;1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Padang tanggal 20 Juli 2011 No :06/Pen.Pid.Sus/2011/PN.Pdg tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkaraterdakwa ;2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 06/Pid.B/TPK2011/PN.Pdg tanggal 21Juli 2011 tentang Penetapan HariSidang ;3.