Ditemukan 49647 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 14-10-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 15-03-2023
Putusan PT KUPANG Nomor 32/PID.SUS-TPK/2016/PT KPG
Tanggal 7 Desember 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : RADEN ARRY VERDIANA, S.H
Terbanding/Terdakwa : KORNELIS HALE BAU, SE.
573
  • M E N G A D I L I

    Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum dan Penuntut Umum tersebut ;-
    Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg., tanggal 26 September 2016 yang dimintakan banding tersebut :
    Memerintahkan supaya terdakwa KORNELIS HALE BAU, SE. tetap ditahan ;
    Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa KORNELIS HALE BAU, SE.

Register : 22-11-2021 — Putus : 23-03-2022 — Upload : 31-03-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg
Tanggal 23 Maret 2022 — Penuntut Umum:
1.M. LUKBERLIANTAMA, SH.,MH.
2.YOPHI MISDAYANA,SH
Terdakwa:
HAYUN HASYIM BIN HASYIM
9724
  • M E N G A D I L I:

    1. Menyatakan Terdakwa HAYUN HASYIM Bin HASYIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
    2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HAYUN HASYIM Bin HASYIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana
Register : 04-08-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
NUR RACHMANSYAH, S.H.,M.H.
Terdakwa:
MOCHAMAD NUR CHOLIS
12147
Register : 20-04-2021 — Putus : 30-08-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 30 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.DIMAS INDRA GUNAWAN, S.H
2.LUCKY MAULANA ADYA RATMAN,SH.,MH
Terdakwa:
JOHAN MEIDAR ACHYAN, S.H
970
  • ., tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair ;
  • Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
  • Menyatakan Terdakwa JOHAN MEIDAR ACHYAN, SH., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOHAN MEIDAR ACHYAN,
Register : 17-12-2018 — Putus : 15-02-2019 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk
Tanggal 15 Februari 2019 — Penuntut Umum:
MEDIAN SUWARDI, SH
Terdakwa:
MIRSUAN, ST., Bin HASAIRIN.
510
  • Bin Hasairin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai mana dalam dakwaan subsidair;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Mirsuan, ST.
Register : 16-11-2016 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mks
Tanggal 4 Oktober 2017 — Penuntut Umum:
IRMA ARIANI, SH
Terdakwa:
Dra. Hj. BUNSUHARI BASO TIKA Binti BASO TIKA
14418
  • Bunsuhari Baso Tika Binti Baso Tika tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT sebagaimana dalam dakwaan alernatif kesatu;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  • Menetapkan
    TPK/2016/PN.Makassar.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassaryang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasadalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:OoRWNECO N. Nama lengkap. Tempat lahir. Umur/tanggal lahir. Jenis kelamin. Kebangsaan. Tempat tinggal. Agama. PekerjaanDra. Hj.
    TPK/2016/PN.MksPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas Undangundang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP;AtauKetiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 22Undangundang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 TentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi danNepotisme jo Pasal 64 ayat (1)
    Andi Hamzah, S.H. yang menerangkan bahwa Terdakwa sebagaiAnggota DPRD bukan subyek Pasal 12 i Undangundang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, demikian pula pendapat ahli Prof. Musakkir, S.H.
    Andi Hamzah, S.H. yang menerangkan bahwa Terdakwa sebagaiAnggota DPRD bukan subyek Pasal 12 i Undangundang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, demikian pula pendapat ahli Prof.
    sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangundangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Register : 14-03-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 30 Juli 2018 — Penuntut Umum:
MEILANA SIMATUPANG, SE., SH
Terdakwa:
BAMBANG SURYADI, M.Pd BIN IDRIS
170
  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SURYADI, M.Pd Bin IDRIS tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan Pertama Primair;
    2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
    3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, korupsi
Register : 20-12-2021 — Putus : 31-03-2022 — Upload : 01-04-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 31 Maret 2022 — Penuntut Umum:
IVAN KUSUMAYUDA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.ALI IRSYAD, S.Pdi bin ISLAM Alm
2.SUPENDIK BAMBANG IRAWAN, SH bin Sakeh
8415
  • IRAWAN,SH Bin SAKEH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair,
  • Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
  • Menyatakan Terdakwa I ALI IRSYAD,S.Pdi Bin ISLAM (Alm) dan Terdakwa II SUPENDIK BAMBANG IRAWAN,SH Bin SAKEH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi
Register : 15-12-2022 — Putus : 05-01-2023 — Upload : 05-01-2023
Putusan PT MANADO Nomor 10/PID.TPK/2022/PT MND
Tanggal 5 Januari 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : CAECILA SEPTIN BIRANA, SH
Terbanding/Terdakwa : Karim Botutihe
10417
  • M E N G A D I L I

    - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

    - Menguatkan Putusan PengadilanTindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 Oktober 2022 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Mnd yang dimintakan banding tersebut;

    - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

    - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Register : 06-06-2022 — Putus : 28-06-2022 — Upload : 28-06-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PT MDN
Tanggal 28 Juni 2022 — Pembanding/Terdakwa : RISTON RAJAGUKGUK, ST Diwakili Oleh : BETMAN SITORUS, SH
Terbanding/Penuntut Umum : RIO BATARA SILALAHI, SH
15839
  • M E N G A D I L I :

    • Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
    • Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 April 2022, Nomor 94/Pid.Sus.TPK/2021/ PN.Mdn tersebut;
    • Menetapkan masa penangkapan
Register : 21-05-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan PT JAYAPURA Nomor 13/PID.TPK/2021/PT JAP
Tanggal 2 Juni 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : IMAM RAMDHONI, S.H.
Terbanding/Terdakwa : ABU SALEH TAFALAS,S.TP
9037
  • M E N G A D I L I:

    • Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
    • Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk tanggal 25 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
    • Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
    • Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah
    PUTUSANNomor 13/PID SUSTPK/2021/PT JAPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura yangmemeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkatbanding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas namaTerdakwa:Nama Lengkap : ABU SALEH TAFALAS,S.TP:;Tempat Lahir : Waigama;Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/01 Januari 1975;Jenis Kelamin > Laki Laki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Waisai Distrik
    Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriManokwari sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November2020;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Manokwari sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 2Januari 2020;5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding Pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 3 Januari 2021sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;6.
    Arnas Sejahtera Dituntut dalam berkas perkara terpisah;Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam rentang waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013;Bertempat di Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat, atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berdasarkan ketentuanPasal 35 ayat (2) Undangundang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang PengadilanTindak Pidana Korupsi
    Menyatakan Terdakwa ABU SALEH TAFALAS,S.TP. terbukti Secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2.
    , yang diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Register : 12-05-2023 — Putus : 05-07-2023 — Upload : 05-07-2023
Putusan PT BANDUNG Nomor 18/PID.TPK/2023/PT BDG
Tanggal 5 Juli 2023 — Pembanding/Penuntut Umum I : MOHAMAD HARI MAHAR P. SH.,MH
Terbanding/Terdakwa : UCU HENDRAYANI, S.Ag.
13625
  • M E N G A D I L I
    - Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
    - Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg hari Senin tanggal 10 April 2023 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa UCU HENDRAYANI, S.Ag sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
    1.
    Menyatakan Terdakwa UCU HENDRAYANI, S.Ag., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa UCU HENDRAYANI, S.Ag.
Register : 30-08-2017 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 26-04-2018
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tpg
Tanggal 22 Februari 2018 — Penuntut Umum:
BENY SISWANTO, SH., MH
Terdakwa:
JANUAR Bin ST KUSAINI
533
Register : 03-07-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 04-09-2020
Putusan PT PALU Nomor 38/PID.TPK/2015/PT PAL
Tanggal 27 Agustus 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : DENY KURNIAWAN, S.Kom.,SH
Terbanding/Terdakwa : MUHAIMIN DZULHIJAH
5024
  • - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;

    - Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 23 April 2015 yang dimintakan

    banding tersebut ;

    - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah

    Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu, sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari2015 (Tahanan Kota) ;3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu, sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22Maret 2015 (Tahanan Kota) ;4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 23Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 (Tahanan Kota) ;5.
    Menyatakan Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2015/PT PALtentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan
    Menyatakan Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana didakwakan dalam DakwaanSubsidiair
    (Sepuluh ribu rupiah) ;Membaca, salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu Nomor 77/Pid.SusTPK/2014/PN Pal tanggal 23 April2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:2. Menyatakan Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH tersebut di atas,tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalanh melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primairtersebut ;4.
    Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Register : 07-10-2022 — Putus : 17-02-2023 — Upload : 07-03-2023
Putusan PN PALU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal
Tanggal 17 Februari 2023 — Penuntut Umum:
IRMA, SH
Terdakwa:
HANIA Alias NIA
8217
  • MENGADILI :

    1. Menyatakan Terdakwa Hania Alias Nia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
    2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair;
    3. Menyatakan Terdakwa Hania Alias Nia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
Register : 20-12-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 28-07-2022
Putusan PN PALU Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal
Tanggal 14 Maret 2019 — Penuntut Umum:
CAHYADI, SH
Terdakwa:
SUONO IB. SIKOTI, A.Ma.Pd
13038
  • SIKOTI A.Ma.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
  • Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
  • Menyatakan Terdakwa SUONO IB.
    SIKOTI A.Ma.Pd tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  • Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar
Register : 09-01-2019 — Putus : 25-01-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 1/PID.TPK/2019/PT BDG
Tanggal 25 Januari 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Terdakwa : H. ABUBAKAR
216105

  • 2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I.A khusus, tanggal 17 Desember 2018 Nomor 73/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut Sekedar mengenai pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
    1. Menyatakan Terdakwa H.
    ABUBAKAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi (menerima suap) secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
    Penuntut Umumsejak tanggal 03 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22Agustus 2018;Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung sejak tanggal 13Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11September 2018;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengantanggal 10 November 2018;.
    B 5,Arcamanik, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23Desember 2018 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandungselaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding tanggal 10Januari 2019, Nomor : 01/PEN/TIPIKOR/2019/PT.BDG. serta berkas perkaratindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 07 Januari2019 Nomor : 73/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg. dan suratsurat yangbersangkutan dengan perkara tersebut
    ;Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada KomisiPemberantasan Korupsi tanggal 13 Agustus 2018 Nomor Reg.
    sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.
    ABUBAKAR terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Secara bersamaHalaman 23 dari 76, Perkara Nomor 01/TIPIKOR/2019/PTBag.sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf aUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto
Register : 20-10-2022 — Putus : 08-11-2022 — Upload : 10-11-2022
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 14/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE
Tanggal 8 Nopember 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : RIZKY SEPTA KURNIADHI, SH
Terbanding/Terdakwa : SETYA BUDI Alias BUDI
15033
  • M E N G A D I L I:

    1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah tersebut;
    2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte tanggal 26 September 2022 yang dimintakan
    meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
  • Membebaskan Terdakwa Setya Budi Alias BUDI oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
  • Menyatakan Terdakwa Setya Budi Alias BUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI
Register : 03-12-2021 — Putus : 30-03-2022 — Upload : 30-03-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 30 Maret 2022 — Penuntut Umum:
1.I GUSTI PUTU SUDA ADNYANA, SH
2.CATUR HIDAYAT PUTRA,SH
3.IWAN GUSTIAWAN, SH
4.DENI NISWANSYAH, SH
5.HERLAMBANG SURYA ARFAI, SH
6.INDRA GUNAWAN, SH
7.KOKO ROBBY YAHYA, SH
8.VIDYA NOVIANTI CHARLAN, SH. MH
9.VINI ANGELINE, SH
10.DWI DUTHA ARIE SAMPURNA, SH
Terdakwa:
LALU HAMZAN
5039
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa LALU HAMZAN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
    2. Membebaskan Terdakwa LALU HAMZAN oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
    3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
    4. Menjatuhkan pidana
Register : 19-07-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 10-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 40/PID.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 20 Agustus 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. A. M. KILAT KARAKA Diwakili Oleh : Ir. A. M. KILAT KARAKA
5640
  • Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 7 Juni 2018, Nomor 16/ Pid.Sus.Tpk/ 2018/ PN.Mks, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara yang amar selengkapnya sebagai berikut ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    • Menyatakan Terdakwa Ir. A. M.
    Kilat Karaka tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ; ----
  • Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ; --------------------------------------------------------
  • Menyatakan Terdakwa Ir. A. M.
    Kilat Karaka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut ; -------------------------------------------------------
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. A. M.
    PUTUSANNOMOR 40/ PID.SUS.TPK/ 2018/ PT.MKS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar,yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Korupsi dalam tingkatbanding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : Nama lengkap : Ir. A. M.
    Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar yang menyatakan Terdakwa Ir. A.M. KILATKARAKA terbukti unsur subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang RI Nomor : 20 Tahun 2001tentang Perubahan UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana dengan unsurunsur sebagai berikut : A.
    Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi PengadilanNegeri Makassar dimana Terdakwa Ir. A.M.
    (limaribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, padahari SENIN, tanggal 20 Agustus 2018, oleh Kami : H. NASARUDDIN TAPPO,SH.,MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis H.Halaman 90 dari 91 halamanPutusan Nomor 40PIDSUSTPK2018PT.MKSMAKASSAU,SH.MH Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan H M IMRANARIEF, SH.,MH.
    Hakim ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi Makassar, masing masing sebagai Hakim AnggotaMajelis, Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan di hadiri olehHakim Anggota Majelis tersebut dan dengan dibantu oleh H.