Keputusan Keuchik Gampong Tunong No 07 Tahun 2017 tentang pengangkatan Tenaga Kesehatan dalam Wilayah Gampong Gampong Tunong Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2017;

Barang / Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Gampong Tunong Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2017;

Putusan Nomor 2341 K/Pid.Sus/2017Scanner dan Printer 3D untuk 25 Sekolah SMAN/SMKN di Wilayah JakartaBarat TA. 2014, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 7 PerpesNomor 54 Tahun 2010 yang menyatakan Pejabat Pembuat Komitmen yangselanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung Jawab ataspelaksanaan Pengadaan barang/jasa.

barang/jasa daerah Provinsi DKI JakartaNo.3865/Pokja.VIE/PBSDJB/2014 tanggal 2 Oktober 2014 tentangpenetapan pemenang pengadaan barang/jasa;25) 1 (satu) lembar asli tindasan surat perintah pencairandana (SP2d) No. 30072482014 tanggal 22 Desember 2014.B.

barang/jasa;25) 1 (satu) lembar tindasan surat perintah pencairandana (SP2d) No. 30081442014 tanggal 30 Desember 2014.I.

barang/jasa tanggal 25September 2014 ;25) 1 (satu) lembar tindasan surat perintah pencairan dana(SP2d) No. 30072492014 tanggal 22 Desember 2014.X.

Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa.2. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan PembangunanPrasarana Pramuka (CADIKA) Nomor : 900/115/PWSCDK/KONT/PENDD/2009 tanggal 15 Juni 20093. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pramuka(CADIKA) Nomor : 900/176/SPK/CADIKA/APBD/PEND/2009 tanggal 14Agustus 2009.Bahwa akibat rangkaian perbuatan Terdakwa ENDRAWATI, STbersamasama dengan DAMRIS, SIP, ABD.

Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa.2. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan PembangunanPrasarana Pramuka (CADIKA) Nomor : 900/115/PWSCDK/KONT/PENDD/2009 tanggal 15 Juni 20093.

.,- beserta lampirannya8. 1 (satu) lembar Asli Tanda Bukti Kas tanggal 29 Desember 2011 uang sebesar Rp. 69.982.000,- 9. 1 (satu) set legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Pekerjaan Pengadaan Barang/jasa berupa belanja jasa service Alat berat untuk menunjang operasional Dinas Pekerjaan umum Kab. Muna Tahun Anggaran 2011Dikembalikan kepada Wa Ode Hasnia10. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Dinas Pekerjaan Umum dengan CV.

Katobu Kabupaten Muna;e Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai KUPTD peralatan danLaboratorium Dinas PU Kabupaten Muna;e Bahwa saksi ada hubungan kerja dengan Dinas PU Kabupaten Munayaitu sebagai pengadaan barang Jasa Kegiatan Rehabilitasi /Pemeliharaan alatalat berat Dinas PU Kabupaten Muna dengan caraPL (penunjukkan Langsung) sekitar bulan September 2011;e Bahwa tahapantahapan dan dokumendokumen yang diperlukansehingga saksi ditunjuk oleh Dinas PU untuk Kegiatan Rehabilitasi /Pemeliharaan alatalat

RUKMANABUDIAYANA, NIP. 19560218.198303.1.006, Pembina Utama Muda (IV/c),Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalayaditugaskan sebagai PPA/PPB dan saksi YANTO MUGIANTO, NIP.19590104.1998803.1.001, Pengatur (Il/c), Pelaksana ditugaskan sebagaiBendahara Pengeluaran.Bahwa berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa :a) Pengguna Barang/Jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaanyang telah diselesaikan, baik

RUKMANABUDIAYANA, NIP. 19560218.198303.1.006, Pembina Utama Muda (IV/c),Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalayaditugaskan sebagai PPA/PPB dan saksi YANTO MUGIANTO, NIP.19590104.1998803.1.001, Pengatur (Il/c), Pelaksana ditugaskan sebagaiBendahara Pengeluaran.Bahwa berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa :c) Pengguna Barang/Jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaanyang telah diselesaikan, baik

Menerima ahsil pengadaan Barang / Jasa setelah melaluipemeriksaan dan pengujian.4.

Cimanggis Depok pada Dinas Binamargadan Sumberdaya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012 sesuai Perpres No.54 Tahun 2010 adalah :1) Mengawasi dan mengendalikan serta memberikan petunjuk danbimbingan baik teknis maupun administrasi kepada pelaksanakegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan syaratsyaratyang telah ditentukan.2) Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Kemajuan Fisik yangada di lapangan untuk pembayaran angsuran.3) Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melaluipemeriksaan

Cimanggis Depok pada Dinas Binamarga danSumberdaya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012 sesuai Perpres No. 54Tahun 2010 adalah :1) Mengawasi dan mengendalikan serta memberikan petunjuk danbimbingan baik teknis maupun administrasi kepada pelaksanakegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan syaratsyaratyang telah ditentukan.2) Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Kemajuan Fisik yangada di lapangan untuk pembayaran angsuran.3) Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melaluipemeriksaan

Barang/Jasa setelah melaluipemeriksaan dan pengujian.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, bila dihubungkan dengan faktafakta yang terungkap dipersidangan yangantara lain : Bahwa benar pada TA 2012 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air KotaDepok memilki kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok RangonMahogani Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depokdengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.991.948.000 (dua milyar sembilanratus sembilan puluh satu juta sembilan

Barang Jasa pada KomiteOlahraga Nasional Indonesia ( KONI ) Kota Tasikmalaya tahun 2018,adalah :e CV.

KONI )Kota Tasikmalaya pada tahun 2018, adalah :e Akomodasi dan Transfort dan Honor, Surat Perintah PerjalananDinas, yang dilaksanakan oleh saya sesuai Perintah Tugas yangsaya terima.e Honor Pelaksanaan Monitoring Latihan Cabang Olah Raga sebelumpelaksanaan PORDA XIII Tahun 2018 Jawa Barat.Bahwa tidak pernah dilibatkan dalam penggunaan anggaran KomiteOlahraga Nasional Indonesia ( KONI ) Kota Tasikmalaya tahun 2018.Bahwa saksi tidak pernahn membuat Surat atau Dokumen yangberkaitan dengan Kegiatan Pengadaan

Barang Jasa pada KomiteOlahraga Nasional Indonesia ( KONI ) Kota Tasikmalaya tahun 2018dan Saksi tidak tahu siapa yang membuat Surat atau Dokumen yangberkaitan dengan Kegiatan Pengadaan Barang Jasa pada KomiteOlahraga Nasional Indonesia ( KONI ) Kota Tasikmalaya tahun 2018tersebut.Bahwa Saksi termasuk dalam Kontingen Kota Tasikmalaya untukmengikuti PORDA XIII Jawa Barat Tahun 2018 dengan Jabatan BidangHukum dan Arbitrase Kontingen Kota Tasikmalaya, dan pasilitas yangditerim, adalah :e Uang Sakue

EDDYSUPRIYADI.Saksi menjelaskan bahwa anggaran KONI Kota Tasikmalaya tahun 2018,ada yang digunakan untuk pengadaan barang jasa, berupa : Pengadaan UNIFORM PORDA XIII Jawa Barat tahun 2018, dengananggaran Rp. 434.500.000. ( empat ratus tiga pulunh empat jutarupiah ).

Pengadaan 1 ( satu ) unit Kendaraan Toyota HiAce Comuter,dengananggaran Rp. 466.000.000. ( empat ratus enampuluh enam jutarupiah )halaman 167 dari 293 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2021/PN BdgBahwa Perusahaan pelaksana Pengadaan Barang Jasa pada KomiteOlahraga Nasional Indonesia ( KONI ) Kota Tasikmalaya tahun 2018,adalah : CV. SUNDAJAYA untuk pengadaan UNIFORM PORDA XiIll JawaBarat Tahun 2018. CV.

Hasil pekerjaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standarpenilaian yang berlaku yaitu Standar Penilaian Indonesia (SPI) ;Bahwa dengan demikian HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku PPK tidakmelaksanakan tugasnya mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontraksebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 11 ayat (1) huruf e yangberbunyi : "PPK memiliki tugas pokok

Barang/Jasa dan Rahmadi sebagaiPejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Asli) ;Peraturan Walikota Bogor Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tugas Pokokfungsi, Tata Kerja dan Uraian, Tugas Jabtan Strukstural di LingkunganKantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (fotocopy) ;1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota BogorNomor 591.45152 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim PengadaanTanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki Limaeks.

Nomor 1012 K/PID.SUS/201720.21.22.1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Koperasi danUMKM Kota Bogor Selakau Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaran Nomor 027/475.1KUMKM tanggal 03 November 2014tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Kantor Koperasidan UMKM Nomor 027/88KUMKM tentang Penunjukan PejabatPengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan padaKantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor tahun 2014 atas nama Elfina,S,H, sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Rahmadi

Barang/Jasa dan Rahmadi sebagaiPejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Asli) ;PeraturanWalikota Bogor Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tugas Pokokfungsi, Tata Kerja dan Uraian, Tugas Jabtan Strukstural di LingkunganKantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (fotocopy) ;1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota BogorNomor 591.45152 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim PengadaanTanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki Limaeks.

duaratus enam puluh lima ribu rupiah); dan untuk keperluan Administrasi, PengelolaanDan Pelaporan sebesar Rp. 7.985.000,(Tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh limaribu rupiah):Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh para Terdakwa dalampersidangan,bahwa pelaksanaan penggunaan dana hibah sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa Il dengan caraSwakelo;Menimbang, bahwa sesuai dengan Bab Ill Kepres No. 80 Tahun 2003 TentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah; bahwa pelaksanaan125dengan swakelola ditentukan bahwa Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/sukuCadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh Panitia yang ditetapkan olehpengguna barang/jasa dan menggunakan metoda pengadaan sesuai dengan ketentuanyang ditetaoakan di dalam keputusan presiden ini, yaitu lelang/seleksi umum,lelang/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsungatau penunjukan langsung, akantetapi dalam hal ini Terdakwa dan Terdakwa II dalam pelaksanaannya

penyimpangan berupa yangmengakibatkan kerugian keuangan negara ; Terdakwa dan terdakwa II juga telahmenggunakan dana hibah tersebut berbeda dari yang disetujui oleh Bupati KabupatenPohuwato; para Terdakwa dan terdakwa Il juga tidak tepat waktu untuk membuatlaporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut seharusnya dibuat padatanggal 28 Desember 2008 sesuai Surat Pernyataan tanggal 28 Oktober 2008; danpela&sanaannya tidak sesuai dengan Bab Ill Kepres No. 80 Tahun 2003 TentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Il dalampenggunaan pengelolaan atau pembelanjaan dana hibah yang sedemikian itu telahdapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena terdapat adanya penyimpangan ataspenggunaan dana hibah tersebut yang berakibat pada adanya kerugian keuanganNegara;Terdakwa dan Terdakwa Il juga melaporkan pertanggungjawabanpenggunaannya tidak tepat waktu ; dan pelaksanaan penggunaannya tidak sesuaidengan

KURNIAWANSYAH,SE Selaku Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palu;

Barang/Jasa Program Hibah Air Minum APBN Ta.2017;

Kabupaten Enrekang;

Selain itu Bank Maluku tidak pernahmenunjuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (BUMD) Tahun 2014untuk pembelian tanah dan bangunan untuk pembukaan Kantor Cabang baru diSurabaya. Sedangkan berdasarkan aturan tentang proses Pengadaan Barangdan Jasa yang diatur dengan SK Direksi Nomor : DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik Dan Material PT. BankPembangunan Daerah Maluku) yang dalam pelaksanaannya harusdilaksanakan oleh Divisi Umum dan Hukum.

DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistikdan Material yang dalam melaksanakan kerjanya Panitia Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah mengacu kepada Ketentuan :1.

Selain itu Bank Maluku tidakpernah menunjuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (BUMD) Tahun2014 untuk pembelian tanah dan bangunan untuk pembukaan Kantor Cabangbaru di Surabaya.Bahwa pada bulan November 2014 tersebut status tanah danbangunan JI. Raya Darmo No.51 Surabaya tersebut berada dalam penguasaanpihak Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah Ill Surabaya JI. Raya DarmoNo. 5 Surabaya sebagai agunan dari pinjaman PT.

Bank Maluku No.DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material yangdalam melaksanakan kerjanya Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahmengacu kepada Ketentuan :1. Pasal 1 angka 14 Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011 tentangperubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan PerpresNo. 70 Tahun 2012 tentang perubahan terakhir Perpres 54 Tahun 2010.tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;2.

Pasal 2 ayat (1) huruf (6) Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 danPerpres No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan terakhir Perpres 54 Tahun2010. tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;3. Pasal 3 huruf b Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011 tentangperubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan PerpresNo. 70 Tahun 2012 tentang perubahan terakhir Perpres 54 Tahun 2010.tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;4.

li>Fotocopy legalisir Peraturan Bupati Bangkalan nomor 3 tahun 2016 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa Kabupaten Bangkalan TA 2016;

Barang / jasa di Desa;

YASIN yang telah mengembalikan sebagian kerugian negara sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dirampas untuk Negara;

No.218 PK/Pid.Sus/2015 Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyediabarang/jasa;" Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepadapimpinan instansinya; Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepadawalikota dengan berita acara penyerahan;" Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan barang/jasadimulai;Bahwa untuk pekerjaan belanja perawatan kendaraan bermotor (Armada BusTrans Metro Pekanbaru

. --------------------------------------------------d. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Keputusan Pelaksana Sekolah Tinggi Multi Media MMTC Yogyakarta Nomor : 00.28/MMTC/SK/1/2008, tanggal 03 Januari 2008, tentang Penunjukan Drajad Topo Yuwono, SE. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sekolah Tinggi Multi Media MMTC Yogyakarta TA. 2008. -----------------------------10. a. 1 (satu) bendel asli Surat Pernyataan An.

Sangihe;10) 1 (satu) berkas dokumen rencana pelaksanaan pengadaan barang/Jasa, nomor :175/72/VII-2014 tanggal 22 Juli 2014;11) 1 (satu) berkas dokumen pengadaan nomor : 02/BLP-PB6/Pkt-01/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014;12) Rekening koran lama giro periode : 01/07/2014 s.d 31/12/2014. No. Rekening : 004-01520100393-CV SAVIOUR. BANK SULUTGO 004-CABANG TAHUNA JL. Dr.

Rote Ndao Nomor 050/01/Kes.RN/V/P3K/2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Penunjukan/Pembentukan Panitiaan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2008; 20) 1 (satu) jepitan Berita Acara Penjelasan Dokumen Pelelangan tanpa nomor tanggal 24 September 2008;21) 1 (satu) jepitan Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 050/59/P3K/KES.RN/X/2008 tanggal 07 Oktober 2008;22) 1 (satu) jepitan Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Nomor 050/72/ P3K/KES.RN