Ditemukan 12724 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-06-2016 — Putus : 15-11-2016 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 15 Nopember 2016 — M. Mahfudin Noor bin Marhasan Arsyad
8815
  • pembayaran dan kuitansi, lalu Saksimembuat SPP yang ditandatangani oleh saksi dan Antin Hastuti, PPTK,setelah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan, dibuatkanSurat Perintah Membayar yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran,selanjutnya diserahkan ke Dinas Pendapatan, Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Sukamara untuk diterbitkan SP2D, kemudiandibayarkan melalui rekening bank perusahaan;Bahwa syarat pencairan 100% antara lain: permohonan opname darirekanan, Berita acara dari PPHP, laporan kemajuan
    Mitrasolusi Teknologi Mandiri.Bahwa saat melakukan pengawasan di lokasi pemasangan PLTS, saksimenemukan ada warga yang memodifikasi PLTS yang terpasangmisalnya digunakan untuk mesin pompa air;Bahwa saksi mengetahui mengenai pengalihan sebanyak 13 Unit PLTSuntuk Dusun Kapuau Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubungdan hanya terpasang 237 unit di Desa Nibung Terjun;Bahwa di dalam Berita Acara dan Laporan Kemajuan yang dinyatakantetap 250 Unit PLTS sudah terpasang di Desa Nibung Terjun karena tidaktahu
    Saifuddin alias Galang yang merupakan pihakyang mengangkut barang PLTS;Bahwa dokumen yang saksi buat terkait pekerjaan ini antara lain: BeritaAcara Kemajuan Pekerjaan 100% dan saksi menandatanganinya,diserahkan oleh staf saksi kepada Terdakwa untuk selanjutnyaditandatangani;Bahwa di dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) DAKDAU 20%dan 100% terdapat tanda tangan saksi selaku PPTK yang prosesnyasetelah SPP (Surat Permintaan Pembayaran) tersebut dibuat olehbendahara pengeluaran yaitu Dedi Ariyanto
Register : 26-10-2015 — Putus : 28-04-2016 — Upload : 04-04-2019
Putusan PA BANJARBARU Nomor 472/Pdt.G/2015/PA.BJB
Tanggal 28 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
8246
  • EndarApriono, SP bin Alpasah mengalami kemajuan dan perkembangan yangcukup baik;Bahwa dari kemajuan dan perkembangan usaha tersebut, maka telahternyata H. Endar Apriono, SP bin Alpasah telah membeli beberapa hartayang untuk selanjutnya diatas namakan H. Endar Apriono, SP bin Alpasah(vide bukti P.7, P.11, P12, P13 dan P.14) dan yang belum diatas namakan H.Endar Apriono, SP bin Alpasah (vide bukti P.6, P.8, P.9 dan P.10);Bahwa meskipun terhadap buktibukti yang telah diatas namakan H.
    EndarApriono, SP bin Alpasah mengalami kemajuan dan perkembangan yangcukup baik dengan telah dibelinya beberapa harta benda yang selanjutnyamenjadi obyek perkara; Bahwa terhadap obyekobyek yang telah dibeli oleh H. Endar Apriono, SPbin Alpasah tidak serta merta oleh Pengadilan dinilai sebagai hak milikmutlak H.
Register : 08-03-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 P/HUM/2021
Tanggal 3 Mei 2021 — Dr. Drs. M. SAYUTI, M.Pd. Gelar DT. RAJO PANGHULU VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI., MENTERI DALAM NEGERI RI., MENTERI AGAMA RI;
12241617 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pendidikan merupakan kunci utama dalammewujudkan kemajuan bangsa dan negara.
    Bagi masyarakat, pendidikan sangatbermanfaat bagi kelangsungan dan proses kemajuan hidupnya;Agar masyarakat dapat melanjutkan eksistensinya, maka kepadaanggota muda di masyarakat harus diteruskan nilainilai,pengetahuan, keterampilan dan bentuk tata perilaku lainnya, yangdiharapkan akan dimiliki oleh setiap anggota masyarakat.
    Bagimasyarakat, pendidikan sangat bermanfaat bagi kelangsungan danproses kemajuan hidupnya;Agar masyarakat dapat melanjutkan eksistensinya, maka kepada anggotamuda di masyarakat harus diteruskan nilainilai, pengetahuan,keterampilan dan bentuk tata perilaku lainnya, yang diharapkan akandimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Setiap masyarakat berupayameneruskan kebudayaannya kepada generasi muda melalui pendidikan,secara khusus melalui interaksi sosial.
Register : 18-10-2013 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 47/Pdt.G/2013/PN Bna
Tanggal 10 September 2014 — ABDUL HADI M.YUNUS CV.USI KENCANA MELAWAN 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ.GUBERNUR PROVINSI ACEH, CQ.KEPALA KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH (BPBA) 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.KEPALAKANTOR BADAN PENANGGULANAGN BENCANA ACEH(BPBA) CQ. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN BADAN PENAGGULANAGN BENCANA ACEH (BPBA) 3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ.GUBERNUR PROVINSI ACEH CQ. ABDUL HARIS, MT 5.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PENANGGULANGAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH.SELAKU TIM AUDIT PENYELESAIAN SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
9633
  • Menyatakan tindakan Tergugat V melakukan audit terhadap 100% Volume kemajuan fisik pekerjaan yang telah penggugat selesaikan atau telah difungsikan dua tahun yang lalu serta menentukan secara sepihak volume pekerjaan itu sebesar 92,96%, adalah Perbuatan melawan hukum dan melanggar kepatutan yang dilakukan oleh penguasa yang telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Perusahaan Penggugat;9.
Putus : 10-03-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm.
Tanggal 10 Maret 2015 — HAZAIRIN, SPd., SD BIN (ALM.) HASAN T.
296
  • Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) berkas laporan kemajuan fisik dan dokumentasi pekerjaan pembangunan ruang perpustakaan SDN Bentok Darat 1 Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut Tahun anggaran 2013.2. 1(satu) lembar copy kuitansi untuk pembayaran bantuan sosial pembangunan perpustakaan dan meubelair dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang diterima oleh Sdr. HAZAIRIN, S.Pd. SD BIN (ALM.)
Register : 14-03-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Juli 2018 — Pidana Korupsi - DR. SANJOYO, MEc
18566
  • Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggarandan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiaptriwulan; danMenyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaanPengadaan Barang/Jasa.Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut, dalam hal diperukan,PPKdapat:Putusan No. 29/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst. Hal. 73a. Mengusulkan kepada PA/KPA:1) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;b. Menetapkan tim pendukung;c.
    bersangkutan atau Surat Izin sebagai Pedagang BesarFarmasi serta Dukungan dari Pabrik atas Barang yangditawarkan;Menyerahkan contoh kontrasepsi implant/susuk KB Il Tigatahunan plus inserter pada saat jadwal pemasukan/pembukaan penawaran di ruangan ULP BKKBN lantai Gedung Halim II Jalan Permata Nomor 1 Jakarta timur;Standarisasi sesuai progran pre kualifikasi WHO VQS yangdibuktikan dengan salah satu dokumen: a) PengajuanProgram pre kualifikasi WHO VQS yang bagi yang belumpernah menyampaikan komitmen; b) kemajuan
    Hal. 183e Melampirkan komitmen berupa pengajuan mengikutpengajuan program prekualifikas)s WHO PQS bagiyang belum pernah menyampaikan komitmen tahunlalu;e Melampirkan kemajuan proses pengajuan programprekualifikasi WHO PQS (Performance, quality andsafety) bagi yang sudah mengajukan komitmen tahunlalu;5. Produksi: tahun 2015;6. Expired date: Minimal 3 tahun self life time 5/6 tahunproduksi;.
    Hal. 1848.c) Telah dilakukan uji toksisitas, pyrogenitas dan sterilitasyang dapat dibuktikan dengan sertifikat dari instansiberwenang;d) Standarisasi sesuai program prakualifikasi WHO PQS(performance, quality and safety), yang dibuktikandengan:e Melampirkan komitmen berupa pengajuan mengikutpengajuan program prekualifikasi WHO PQS(performance, quality and safety) bagi yang belumpernah menyampaikan komitmen tahun lalu;e Melampirkan kemajuan proses pengajuan programprekualifikasi WHO PQS (performance
    Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran danhambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan ;Putusan No. 29/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst. Hal. 2108. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaanPengadaan Barang/Jasa;Bahwa Terdakwa selaku PPK menggantikan dr. Ali Sudjoko;Bahwa yang menetapkan Spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga PerkiraanSendiri (HPS), dan Rancangan Kontrak adalah dr.
Register : 23-01-2014 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 01/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR
Tanggal 10 April 2014 — HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR
10150
  • Pelaporan Jalur Fungsional; Pelaporan untuk masing masing jenjang pada jalur fungsional minimal meliputi : Rencana dan Realisasi Kegiatan Bulanan; Laporan Kemajuan Kegiatan; Laporan Keuangan UED/KSP; Permasalahan yang dihadapi dan langkah penanganannya ; Perkembangan pinjaman dan pengembalian; Halaman 80 dari 300 halaman Putusan No : 01/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR Rekonsiliasi reke ning; Jumlah dan jenis usaha serta besarnya pinjaman; Jumlah kelompok dan anggota pemanfaat; Tingkat partisipasi masyarakat
    Pelaporan Jalur Struktural; Pelaporan untuk masing masing jenjang pada jalur Struktural minimal meliputi : Laporan Kemajuan Kegiatan; Permasalahan yang dihadapi dan langkah penanganannya; Jumlah dan jenis usaha serta besarnya pinjaman; Jumlah kelompok dan anggota pemanfaat; Tingkat partisipasi masyarakat; Analisa dan evaluasi kegiatan; Kesimpulan dan saran/rekomendasi; Bahwasaksi pernah di konfirmasi oleh pihak BPKP Perwakilan Prov.
    Kabupaten; TK Kabupaten mengirimkan laporan aslinya kepada TK Provinsi setiap tanggal15 setiap bulan berikutnya dan untuk copy laporan dikirmkan kepada Bupati danTim Pengarah Kabupaten; TK Provinsi mengirimkan laporan aslinya kepada Gubernur setiap tanggal 20setiap bulan berikutnya dan untuk copy laporan dikirmkan kepada Tim PengarahProvinsi; Pelaporan Jalur Fungsional; Pelaporan untuk masing masing jenjang pada jalur fungsional minimal meliputi : Rencana dan Realisasi Kegiatan Bulanan; Laporan Kemajuan
    Kegiatan; Laporan Keuangan UED/KSP; Permasalahan yang dihadapi dan langkah penanganannya ; Perkembangan pinjaman dan pengembalian; Rekonsiliasi rekening; Jumlah dan jenis usaha serta besarnya pinjaman; Jumlah kelompok dan anggota pemanfaat; Tingkat partisipasi masyarakat; Pelaporan Jalur Struktural ;Pelaporan untuk masing masing jenjang pada jalur Struktural minimal meliputi : Laporan Kemajuan Kegiatan;Permasalahan yang dihadapi dan langkah penanganannya ; Jumlah dan jenis usaha serta besarnya pinjaman
    Kegiatan; Laporan Keuangan UED/KSP;Permasalahan yang dihadapi dan langkah penanganannya ; Perkembangan pinjaman dan pengembalian; Rekonsiliasi rekening; Jumlah dan jenis usaha serta besarnya pinjaman; Jumlah kelompok dan anggota pemanfaat; Tingkat partisipasi masyarakat; Pelaporan Jalur Struktural ;Pelaporan untuk masing masing jenjang pada jalur Struktural minimal meliputi : Laporan Kemajuan Kegiatan;Permasalahan yang dihadapi dan langkah penanganannya; Jumlah dan jenis usaha serta besarnya pinjaman
Register : 31-01-2018 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 21-03-2018
Putusan PT MAKASSAR Nomor 16/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS
Tanggal 6 Maret 2018 — A.JAYANTI RAMLI
9158
  • SABRI, M.Si menaggapi agar hargasewa jangan terlalu tinggi mengingat proyek Makassar New Port adalahproyek nasional dan juga untuk kemajuan Kota Makassar oleh karenanyadisepakati harga sewa tanah garapan sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratusjuta rupiah) untuk masa waktu 1 (satu) Tahun lalu Terdakwa Drs. SABRI,M.Si mengatakan agar menyelesaikan proses pembayarannya.Bahwa setelah pertemuan diatas dilakukan lagi pertemuan bertempatdi Rumah Toko (Ruko) Astra Daihatsu, Jl.
    SABRI M.Si selakuPemerintah Kota Makassar menanggapi permintaan tersebut denganmenyatakan bahwa sewa Jjangan terlalu tinggi mengingat bahwa proyekMakassar New Port adalah Proyek Nasional demi untuk kemajuan KotaMakassar, yang selanjutnya dalam pertemuan tersebut telah disepakatitentang besarnya sewa terhadap lokasi tersebut yaitu sebesar Rp.500.000.0000 (lima ratus juta rupiah) setiap tahunnya danhasilkesepakatan tersebut telah dituangkan dalam surat perjanjian sewamenyewa lahan tanah tertanggal
Putus : 15-12-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bjm
Tanggal 15 Desember 2015 — SUPARMAN Bin PAIMIN (Alm).
387
  • Mulai tanam padi.Bahwa Pola pembiayaan langsung transfer ke rekening kelompok tani dari Dinas PertanianPropinsiMekanisme kegiatan adalah sebagai berikut :Pencairan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu 30%, 30%, 30% kemudian 10% sesuaidengan laporan kemajuan pekerjaan di lapangan, sesuai laporan tersebut kami memberikanrekomendasi pencairan untuk tahap selanjutnya. Ketua dan Bendahara Kelompok Tanididampingt) PPL membuat laporan kemajuan kegiatan di lapangan untuk pencairanselanjutnya.
Putus : 24-08-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2300 K/PID.SUS-LH/2015
Tanggal 24 Agustus 2016 — Ir.Erwin
533223 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2300 K/PID.SUS.LH/2015Kemajuan Pembangunan IUPHHBKHTI Sagu, Laporan Bulanan KegiatanPerlindungan Hutan tahun 2013, Laporan Triwulan II Laporan penggunaanTenaga Teknis Kehutanan Dan Tenaga Kerja Indonesia dan TKWNAP,untuk periode April Juni 2013.Legalisir Foto Copy Laporaan Pengendalian Kebakaran Hutan Tahun2013, Laporan Triwulan Penggunaan Peralatan, Laporan Triwulan Kemajuan Pembangunan IUPHHBKHTI Sagu, Laporan Bulanan KegiatanPerlindungan Hutan tahun 2013, Laporan Triwulan Laporan penggunaanTenaga
    periode Juli September 2013.Legalisir Foto Copy Laporaan Pengendalian Kebakaran Hutan Tahun2013, Laporan Triwulan Il Penggunaan Peralatan, Laporan Triwulan IIKemajuan Pembangunan IUPHHBKHTI Sagu, Laporan Bulanan KegiatanPerlindungan Hutan tahun 2013, Laporan Triwulan II Laporan penggunaanTenaga Teknis Kehutanan Dan Tenaga Kerja Indonesia dan TKWNAP,untuk periode April Juni 2013.Legalisir Foto Copy Laporaan Pengendalian Kebakaran Hutan Tahun2013, Laporan Triwulan Penggunaan Peralatan, Laporan Triwulan Kemajuan
Putus : 20-10-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN GORONTALO Nomor 9/Pid.Sus.Tipikor/2014/PN.Gtlo
Tanggal 20 Oktober 2014 — -KEMAL PASHA MOPILI, SE
9017
  • melaksanakan tugas dantanggungjawab Saksi sebagaimana tupoksi Saksi;Bahwa pada Laporan Visualisasi Pekerjaan ada tandatangan Saksitetapi Saksi tidak pernah menandatangani Laporan VisualisasiPekerjaan tersebut, tandatangan tersebut berbeda dengan tandatanganSaksi, Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani;Hall 67 s/d Hall 139Putusan No. 09/Pid.Sus Tipikor/2014/PN.Gtoe Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen apapunsehubungan dengan Pembangunan Jembatan Monggupo;e Bahwa yang membuat Laporan Kemajuan
    tersebutdapat dibeli pada perusahaan tersebut;Bahwa Terdakwa selaku rekanan yang memenangkan Kontrak,bertanggungjawab membeli baja sesuai dengan spesifikasi dalamKontrak;Hall 89 s/d Hall 139Putusan No. 09/Pid.Sus Tipikor/2014/PN.GtoBahwa permohonan pembayaran Termyn (85 %) yang Terdakwaajukan kepada KPA tidak dikabulkan karena ditemukannya ukuran BajaGirder yang terpasang tidak sesuai dengan gambar dalam kontrak;Bahwa dasar Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran Termyn (85 %) adalah Laporan Kemajuan
Register : 15-11-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 30-08-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 225/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 14 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat I : H. AL ASRI TANJUNG, S.E., Ak selaku Ketua Umum Serikat Pedagang Pasar Plaza Sukaramai
Pembanding/Penggugat II : AJUAN DE FUCA selaku Sekretaris III Serikat Pedagang Pasar Plaza Sukaramai
Terbanding/Tergugat I : PT. MAKMUR PAPAN PERMATA,
Terbanding/Tergugat II : WALIKOTA PEKANBARU
Terbanding/Tergugat III : Drs. ISMET BAKRI
7667
  • Makmur Papan Permata) sebagai Pengelola PlazaSukaramai, agar meningkatkan pelayanan dan melakukanpenataan dan/ atau Pengelolaan Plaza Sukaramai supaya lebihbaik lagi dari yang ada sekarang ini, serta meminta menyediakanfasilitas umum tempat parkir yang lebih luas, mengingatpengunjung yang datang ke plaza sukaramai dari tahun ke tahunmeningkat tinggi dan sering terjadinya kemacetan di sekitar JalanSudirman;Bahwa seiring dengan perkembangan dan kemajuan KotaPekanbaru tersebut, dan di Pasar Pusat Sukaramai
    Kota Pekanbaru yang semakin pesat dan maju sekali,seiring dengan perkembangan tersebut bangunan ruko dan Plaza yangHal 85 dari 108 Halaman Putusan Nomor 225/PDT/2018/PT PBRada di Pasar Sukaramai sekarag tidak sesuai lagi untuk memenuhituntutan perkembangan zaman dimasa yang akan datang, maka kamiakan melakukan perubahan dan penambahan bentuk bangunan PlazaSukaramai tersebut, sesuai dengan perkembangan Kota Pekanbaru uanglebih baik dengan konsep yang modern.Bahwa untuk memenuhi perkembangan dan kemajuan
Putus : 09-01-2014 — Upload : 18-02-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 46 / Pid. Sus / 2013 / PN.KPG.
Tanggal 9 Januari 2014 — DOMINGGUS BESSI.
10652
  • sumpahdidepan persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagaiberikut:Bahwa saksi Sebagai Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten, SuratPerintah Tugas dari PUOK Propinsi Nomor dan tanggalnya saksi lupa.Bawa Adapun yang menjadi tugas saksi selaku Asisten FasilitatorTeknik Kabupaten adalah membantu semua tugastugas dariFasilitator Teknik Kabupaten yang ada tertuang didalam Penjelasan Vhalaman 30 dan 31 Petunjuk Teknis Operasional antara lain :e Membantu memfasilitasi penanganan masalahberkaitan dengan kemajuan
    pelaksaan fisik dilapangan termasuk penyelesaian permasalahanlainnya.e Memberikan informasi mengenai ketersediaanbahan, alat dan tenaga ahli untuk jenis pekerjaanyang spesifik atau sulit yang akan dilaksanakanoleh masyarakat.e Melaporkan kemajuan penanganan masalah yangberkaitan dengan bidang teknis dan upayapenanganan yang telah dilakukan kepada tim TKPNPM MP Kab.
Putus : 26-06-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN KENDARI Nomor 17/Pid.Tipikor/2015/PN.Kendari
Tanggal 26 Juni 2015 — ARMAN BIN L NAUNU
10264
  • tersebut diataskarenasebelumnya telah disampaikan oleh KadisDikmudora lama Sdr Tasrim, Spd pada saatsebelum pencairan uang muka di ruangankepala Dinas bahwa untuk kegiatan DAKada biaya 1 % untuk PPTK sebagai biayaadministrasi dan pelaporan, 3 % untukkonsultan perencana, 2,5 % untukkonsultan pengawas, 4,5 % sebagai feekepala dinas, atas penyampaiaan Kadistersebut lalu saksi konfirmasi kepadakepala sekolah yang lain dan temantemankepala sekolah yang lain menyamipakn halyang sama;Bahwa untuk laporan kemajuan
    masukkeruangan Kepala Dinas ada penyampaiaanbahwa yang 4,5 % untuk Kepala Dinas, 2,5% untuk Konsultan Perencana dalam hal iniyang menggambar, kemudian untukkonsultan pengawas 2 % dan yang 1 %untuk terdakwa saksi bayarkan semuanyadan yang 1 % saksi bayarkan ke pada PakArman sebesar Rp. 4.895.000 (empat jutadelapan ratus sembilan puluh lima riburupiah);Bahwa Pak Arman sebagai PPTK danpekerjaan semua sudah dilaksanakanberdasarkan RAB dan gambar, dimanaRAB dibuat oleh Konsultan Perencanasedangkan presentase kemajuan
Putus : 30-09-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 228 PK/PID.SUS/2012
Tanggal 30 September 2014 — Drs. SUHARNO
7029 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 6September 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan ProyekPengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi BambangSuhartoyo;1 (satu) bendel surat yang dibuat di Banyuwangi tanpa tanggal, pada bulanAgustus 2005, perihal Penjelasan tindak lanjut laporan: Rapat pembahasankerjasama pihak ke Ill dalam kegiatan pembangunan Lapter diBanyuwangi;1 (satu) lembar peta pembebasan Tahun 20022005;1 (satu) lembar surat nomor: 551.21/1239/429.110/2005, Banyuwangitanggal 28 Nomor 2005, perihal: Laporan bulanan Kemajuan
    6September 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan ProyekPengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi BambangSuhartoyo;1 (satu) bendel surat yang dibuat di Banyuwangi tanpa tanggal, padabulan Agustus 2005, perihal Penjelasan tindak lanjut laporan: Rapatpembahasan kerjasama pihak ke III dalam kegiatan pembangunan Lapterdi Banyuwangi;1 (satu) lembar peta pembebasan Tahun 20022005;1 (satu) lembar surat nomor: 551.21/1239/429.110/2005, Banyuwangitanggal 28 Nomor 2005, perihal: Laporan bulanan Kemajuan
Register : 23-08-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 410/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 12 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat I : Talal Mahmoud Lababedi Diwakili Oleh : MIRZA AULIA SH MH Dkk
Pembanding/Penggugat II : Isam Mohamed Lababedi Diwakili Oleh : MIRZA AULIA SH MH Dkk
Terbanding/Tergugat : SATORI
407300
  • Ltd, yangnotabene perusahaanperusahaan milik Para Penggugat;2) Kemajuan perusahaan yang dihasilkan dari inovasi produk dan strategipenjualan tersebut atas hasil kerja siapa ?
    Terkait Hubungan Kausal (Sebab Akibat);Bahwa oleh karena tidak terbukti adanya unsur KESALAHAN danunsur KERUGIAN atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugatselama menjalankan tugasnya sebagai Direktur Operasional Perusahaan,maka tidak ada HUBUNGAN KAUSAL antara perbuatan KESALAHAN yangtelah dilakukan oleh Tergugat dengan KERUGIAN PERUSAHAAN, yangada adalah adanya HUBUNGAN KAUSAL antara PRESTASI yang telahdilakukan oleh Tergugat dengan KEMAJUAN PERUSAHAAN;Bahwa sehubungan dengan Fakta Hukum
Register : 31-08-2015 — Putus : 21-09-2015 — Upload : 11-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 24/PID.TPK/2015/PT BDG
Tanggal 21 September 2015 — Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : Dra. Leli Nilam Sari
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. EDENTE SINURAYA
7337
  • dicairkan pada tanggal 14 Juni 2011;Bahwa sejak diterbitkan SPMK tanggal 19 April 2011, terdakwa selakupelaksana pekerjaan telah dengan sengaja tidak melaksanakan tugas dantanggung jawabnya yang tertera dalam kontrak yang disepakati, haltersebut sesuai buku laporan harian yang dibuat (ditandatangani) olehRomi Sinulingga selaku pelaksana lapangan PT.Ultrajasa Persada Primadimana sejak April sampai dengan Juni 2011, terdakwa sama sekali tidakada melakukan kegiatan apapun sehingga tidak ada progress kemajuan
    dicairkan pada tanggal 14 Juni 2011; Bahwa sejak diterbitkan SPMK tanggal 19 April 2011, terdakwa selakupelaksana pekerjaan telah dengan sengaja tidak melaksanakan tugas dantanggungjawabnya yang tertera dalam kontrak yang disepakati, haltersebut sesuai buku laporan harian yang dibuat (ditandatangani) olehRomi Sinulingga selaku pelaksana lapangan PT.Ultrajasa Persada Primadimana sejak April sampai dengan Juni 2011, terdakwa sama sekali tidakada melakukan kegiatan apapun sehingga tidak ada progress kemajuan
Putus : 28-09-2017 — Upload : 26-04-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 88/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY
Tanggal 28 September 2017 — BAMBANG SULOGO Bin LANTAS Kejaksaan Kota Probolinggo
7524
  • Laporan kemajuan fisik kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahap 1 lokasi kelurahan Kedungaleng kec Wonoasih Kota Probolinggo waktu pelaksaan minggu I-minggu XVI12.
Register : 27-04-2011 — Putus : 15-09-2011 — Upload : 11-11-2011
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 42/Pid.B/2011/PN.TJP
Tanggal 15 September 2011 — HENDRI
7417
  • penanaman / kliring ;Bahwa seharusnya setelah Tahun Anggaran proyek tersebutberakhir maka pekerjaan proyek tersebut juga sudah selesai135Bahwa sampai sekarang proyek tersebut belum ada diserahterimakan =;Bahwa sampai Desember 2007 seluruh uang pengerjaan fisikproyek tersebut sudah masuk seluruhnya dalam rekeningkelompok tani;Bahwa masing masing kelompok tani tidak boleh mencairkanuang yang ada dalam rekening tersebut dan wuang bolehdicairkan setelah ada permintaan dari kelompok tersebutberdasarkan kemajuan
    tersebut berakhirpada tanggal 1 Desember 2007, tetapi khusus' untuk polaPMUK dapat dilaksanakan dalam bentuk lain ;Bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut, Saksi bertugassebagai SP4 (Penanda Tangan SPM) ;Bahwa tugas SP4 adalah menguji kebenaran kelengkapan SPM ;Bahwa syarat kelengkapan SPM adalah adanya Penetapankelompok Tani penerima bantuan, lokasi yang akan dijadikanlahan, Nomor Rekening kelompok Tasni penerima bantuan,surat pernyataan dan surat penetapan belanja ;Bahwa tidak ada kaitan antara kemajuan
    laporan disesuaikan denganTahun Anggaran adalah agar setiap bulannya dapat honor ;Bahwa surat bukti Nomor : 103, 104, +4105, $4110, dan i111adalah laporan yang Saksi buat (surat bukti dibenarkansaksi tersebut) ;157Bahwa Laporan tersebut dibuat untuk mencairkan dana yangada pada rekening masing masing kelompok tani tersebut ;Bahwa dalam proyek ini pencairan dana yang ada padarekening masing masing kelompok tani tersebut tidakberdasarkan laporan tersebut, pencairan dana dilakukan BPKyang menghitung kemajuan
    tahu, apakah Hendri ada tanda tanganberita acara proyek selesai 100 %;269Bahwa tugas Hendri sebagai Ketua kelompok adalah,membenahi kelompoknya untuk untuk memperlancar pekerjaandan kegiatan menuju keberhasilan kelompoknya yaitu fungsikelompok secara umum ;Bahwa Saksia terima pertanggung jawaban / laporan daripetugas lapangan ;Bahwa lama pekerjaan tebangtebas secara idial lebihkurang 60 hari ;Bahwa pekerjaan tebangtebas selesai dilaksanakan padaBulan Februari 2008 ;Bahwa Saksi ada lihat kelapangan kemajuan
    proyek tersebut ,waktu itu) kemajuan proyek tersebut baru 30 %;Bahwa pencairan dana untuk tebangtebas dilaksanakan bulanDesember 2007 ;Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah dana yang diambilpetani / kelompok ;Bahwa Laporan pekerjaan selesai 100 % dibuat bulanFebruari 2008 ;Bahwa yang membuat surat surat / SPJ proyek terseut adalahGapotan (termasuk MHendri) dan sebagian ada yang dibuatoleh staf Perkebunan atas perintah Kepala ;Bahwa surat surat kelengkapan SPJ tersebut dibuat olehAsep Ajidin dengan
Register : 29-06-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 29 September 2015 — Ir. FREE VYNOU,MT Bin KARNO A DANDAN
5456
  • Selanjut terdakwalmenanyakan kepada kami tentang pogres fisik pekerjaan dan keuanganyang ada di masingmasing bidang kami agar dipercepat kemajuan dilapangan mengingat akhir tahun sudah dekat, kKemudian kami dimintaKadis untuk memaparkannya, itu saja yang disampaikan, tidak adaterdakwa menyampaikan kita ada beban ke Dewan sebesar Rp.2.200.000.000, sehingga dibebankan kepada masingmasing Kabidyakni Kabid Bina Marga Rp. 1.700.000.000, Kabid Pengairan dan KabidCipta Karya sebesar Rp. 500.000.000,Bahwa
    Selanjut Kadis menanyakan kepada kami tentangpogres fisik pekerjaan dan keuangan yang ada di masingmasing bidangkami agar dipercepat kemajuan di lapangan mengingat akhir tahun sudahdekat, kemudian kami diminta Kadis untuk memaparkannya, itu saja yangdisampaikan, tapi tidak ada Kadis menyampaikan kita ada beban keDewan sebesar Rp. 2.200.000.000, sehingga dibebankan kepadamasingmasing Kabid yakni Kabid Bina Marga Rp. 1.700.000.000, KabidPengairan dan Kabid Cipta Karya sebesar Rp. 500.000.000,Bahwa
    Meminta dan atau memberikan kesempatan kepada alatalatkelengkapan DPRD lainnya untuk memberikan penjelasanmengenai kemajuan dan kendala pelaksanaan tugas masingmasingf. Merekomendasikan pembentukan panitia khususg. Badan musyawarah menyusun rancangan anggaran untukpelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnyadisampaikan kepada pimpinan DPRDh.