Ditemukan 22417 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nomor35 nomor85 nomor nomor29 nomor.c nomor12 nomor83 nomor01 nomor42 nomor21 nomor14 nomor28 nomor04
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama
Register : 04-09-2015 — Putus : 21-09-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PA MAROS Nomor 459/Pdt.P/2015/PA Mrs.
Tanggal 21 September 2015 — Pemohon I Pemohon II
8 — 6
  • ., KabupatenMaros.Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, makasesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon danPemohon Il diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawaiHal. 8 dari 10 hal. Pen.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 16-10-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 675/Pdt.P/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 30 Nopember 2020 — Pemohon:
Johan W
37 — 7
  • Pengakuan anak hanya berlaku bagianak yang orang tuanya telah melaksanakanperkawinan sah menurut agamanya, tetapi belumsah menurut hukum NegaraPasal 50:ayat (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagianak yang orang tuanya telah melaksanakanperkawinan sah menurut hukum agama dan hukumNegara;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertianpengakuan anak dijelaskan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor24
Pengadilan PA FAK FAK Perdata Agama
Register : 05-03-2021 — Putus : 22-03-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan PA FAK FAK Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Ff
Tanggal 22 Maret 2021 — Pemohon melawan Termohon
17 — 8
  • tinggal di Kampung Patipi Pulau, RT.002 Distrik Teluk Patipi Kabupaten Fakfak, sebagaiPemohon II;Selanjutnya Pemohon bersama dengan Pemohon Ildisebut Para Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan para Pemohon;Telah memeriksa alatalat bukti para Pemohon.DUDUK PERKARABahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfakpada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor24
Pengadilan PA MANNA Perdata Agama Dispensasi Nikah
Register : 27-10-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PA MANNA Nomor 0731/Pdt.P/2017/PA.Mna
Tanggal 13 Nopember 2017 — Pemohon
70 — 18
  • Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2000;Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2, oleh karena Pemohondan isteri Pemohon berkewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempattinggal di wilayah Kabupaten Seluma, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksiHal 7 dari 11 hal Pent No. 0731/Pdt.P/2017/PA Mna.Pengadilan Agama Manna, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan AgamaManna berwenang memeriksa
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 01-11-2010 — Putus : 28-03-2011 — Upload : 03-11-2011
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 61/G.TUN/2010/P.TUN.Mks.
Tanggal 28 Maret 2011 — 1.PAONGANAN DARA’ TUNGGA LINGGI’ 2.Dr. JAN TANGDISERU RAMBA’ 3.INNOSENTIUS RANTESAPA 4.YOHANIS BADI’ sebagai PARA PENGGUGAT MELAWAN : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH TORAJA sebagai TERGUGAT
83 — 26
  • Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat untuk18Menyatakan .........seluruhnya ; Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima ;5 Dalam PokokPerkara :Menyatakan Menolak gugatan Penggugat untukseluruhnya ; Menyatakan Sah dan Prosedural Sertipikat Hak MilikNomor : 13/ Tadongkon, Surat Ukur Nomor14/Tadongkon/2008 Tanggal 11 Pebruari 2008, seluas5.482 M ss tercatat atas nama =: Yohanis TarukAllo 5 255 eee ee eee eee eeMenyatakan sah dan prosedural sertipikat Hak MilikNomor : 23/ Tadongkon, Surat Ukur Nomor24
    Februari 2008, luas 5.482 nf, atasnama Yohanis Taruk Allo (sesuai denganaslimya)s 22 eee ee ee: Foto copy Surat dari Pahala LammidukRumahorbo, SH.Mkn, Nomor18/PLR/PPAT/XI1I/2009, tanggal 17 Desember2009, perihal Permohonan Balik Nama yangditujukan kepada Kepala Kantor PertanahanKabupaten Tana Toraja (sesuai denganaslinya); : Foto copy Akta Jual Beli Nomor176/JB/X1I1/2009, tanggal 15 Desember 2009antara Tuan Yohanis Trauk Allo kepada NyonyaAgustina Rapa (sesuai denganaslinya); : Foto copy Surat Ukur Nomor24
    /Tadongkon/2010, tanggal 16 Januari 2010,luas 4.251 nt (sesual denganBukti T25 : Foto. copy Buku Tanah Hak Milik Nomor23/Desa/Kelurahan Tadongkon, tanggal 19Januari 2010, Surat Ukur Nomor24/Tadongkon/2010, tanggal 16 Januari 2010,luas 4.251 nt, atas nama Agustina Rapa (sesuaidenganaslinya); Bukti T26 : Foto copy Surat Pemberitahuan KetetatapanIPEDA Tahun 1983 (sesuai denganaslinya); Bukti T27 : Foto copy Surat Pemberitahuan KetetatapanIPEDA Tahun 1984 (sesuai denganaslinya); Bukti T28 : Foto copy
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 03-03-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 53/G/2017/PTUN.JKT
Tanggal 19 Juni 2017 — KASTAMAN HADI, S.AG ; KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
64 — 40
  • Bahwa dalil/alasan Penggugat pada huruf A angka 8 dan huruf Bangka 11 yang pada intinya menyatakan bahwa BAPEK membuatkeputusan setelah 11 (sebelas) bulan sehingga melanggar Pasal 9Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasaan danPendayagunaan Aparatur Negara selaku Ketua BadanPertimbangan Kepegawaian Nomor 01/BAPEK/1998 tentangBAPEK dan juga melanggar Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2011 dst...Bahwa perlu Tergugat jelaskan bahwa dalam memutus bandingadministratif dari Penggugat
    Di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2011 tidak ada satu pasal pun yang menyatakan harusbatal dan juga tidak ada satu pasal pun yang menyatakan sanksimelebihi 180 hari.
    dari ketentuan Pasal 80 ayat (1), ayat (2) danayat (3) tersebut, ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tidak masuk didalamnya sehingga dapatdisimpulkan terhadap Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuantersebut tidak dapat dikatakan sebagai Pelanggaran administratif yangharus mendapatkan sanksi administratif, sehingga Penggadilanberpendapat tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana ditentukandalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama Perceraian
Register : 27-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan PA SURABAYA Nomor 1016/Pdt.G/2017/PA.Sby
Tanggal 4 Juli 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
6 — 0
  • Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif bea materai dan besarnya bataspenggunaan harga nominal yang dikenakan bea materai sehinggabuktitersebut dapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti bahwa Pemohondengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sahsejak O07 Desember 2008 dengan demikian Pemohon dan Termohonberkualitas sebagai pihak dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil
Pengadilan PA SRAGEN Perdata Agama
Register : 15-04-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PA SRAGEN Nomor 0722/Pdt.G/2019/PA.Sr
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 7
  • dari kedua belah pihak untuk didengar keterangannya sebagaimanadimaksud oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah,merupakan Akta Otentik dengan nilai bukti Ssempurna, bermaterai cukup, cocokdengan aslinya, isinya dibenarkan Pemohon dan Termohon maka bukti P.2tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat pasal 165 HIR dan pasal 2Ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor24
Pengadilan PA PASURUAN Perdata Agama
Register : 29-09-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PA PASURUAN Nomor 1570/Pdt.G/2020/PA.Pas
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 5
  • Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocokdengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilaipembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo.
Pengadilan PA PASURUAN Perdata Agama
Register : 01-09-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PA PASURUAN Nomor 1379/Pdt.G/2020/PA.Pas
Tanggal 22 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 2
  • Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocokdengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilaipembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo.
Pengadilan PA PADANG PANJANG Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 24-10-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 08-04-2019
Putusan PA PADANG PANJANG Nomor 103/Pdt.P/2016/PA.PP
Tanggal 23 Nopember 2016 — Pemohon I Pemohon II
13 — 1
  • yangdiajukan Pemohon dan Pemohon Il dengan menyatakan sah perkawinanPemohon dengan Pemohon Il yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus1992 di Kabupaten Tanah Datar;Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon dan Pemohon Il telahdisahkan, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) UndangundangNomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jisPasal 35 huruf a dan Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor24
Pengadilan PA SLAWI Perdata Agama Perceraian
Register : 09-02-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 25-07-2016
Putusan PA SLAWI Nomor 426_Pdt.G_2016_PA.Slw.
Tanggal 22 Juni 2016 — Penggugat dan Tergugat
6 — 3
  • diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, makaperkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa danmengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberi materai sesuaiketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24
Pengadilan PA PASURUAN Perdata Agama
Register : 24-08-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 29-09-2020
Putusan PA PASURUAN Nomor 1318/Pdt.G/2020/PA.Pas
Tanggal 29 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 4
  • Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocokdengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilaipembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo.
Pengadilan PA SLAWI Perdata Agama
Register : 09-11-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 11-05-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 3055/Pdt.G/2015/PA.Slw
Tanggal 16 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 3
  • diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi HukumIslam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi untukmemeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberi materai sesuaiketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24
Pengadilan PA SUNGGUMINASA Perdata Agama
Register : 08-04-2016 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 04-05-2016
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 65/Pdt. P/2016/PA Sgm
Tanggal 26 April 2016 — Pemohon
14 — 5
  • dalil permohonanPemohon.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon mengajukan bukti surat berkode P.1 dan P.2, bukti tersebut telahbermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya,terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formilsebagai bukti dipengadilan berdasarkan Pasal 1888 Kitab UndangUndangHukum Perdata dan Pasal 2 ayat ( 3 ) UndangUndang Nomor 13 tahun 1985tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor24
Pengadilan PA AMBARAWA Perdata Agama
Register : 31-01-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA AMBARAWA Nomor 0152/Pdt.G/2019/PA.Amb
Tanggal 18 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 4
  • Pasal 1 huruf a danhuruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surattersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnyaHal 7 dari 11 hal Put.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 18-03-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 196/Pdt.P/2021/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Pemohon:
1.KATHY JULIADI
2.DEDY
21 — 12
  • Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013menyebutkan bahwa Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan danmenerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 16 UndangUndang Nomor24
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama Perceraian
Register : 17-02-2017 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 03-04-2017
Putusan PA SURABAYA Nomor 866/Pdt.G/2017/PA.Sby
Tanggal 30 Maret 2017 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
10 — 1
  • Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif bea materai dan besarnya bataspenggunaan harga nominal yang dikenakan bea materai sehinggabuktitersebut dapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, teroukti bahwa Penggugatdengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sahsejak 28 Nopember 2005 dengan demikian Penggugat dan Tergugatberkualitas sebagai pihak dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil
Pengadilan PA PACITAN Perdata Agama
Register : 02-08-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PA PACITAN Nomor 781/Pdt.G/2019/PA.Pct
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 1
  • Pasal 1 huruf a danhuruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surattersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnyaakan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidangperkawinan, dan berdasarkan Bukti P1 Pemohon berdomisili di wilayah hukumPengadilan Agama Pacitan, maka berdasarkan
Pengadilan PA SAMARINDA Perdata Agama
Register : 13-06-2019 — Putus : 19-08-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PA SAMARINDA Nomor 1110/Pdt.G/2019/PA.Smd
Tanggal 19 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 5
  • Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alatbukti.Menimbang, bahwa SaksiSaksi yang diajukan Pemohon telahmemberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas,didasarkan kepada pengetahuannya sendiri sesuai dengan Pasal 308 R.Bg.Selanjutnya keterangan SaksiSaksi tersebut saling bersesuaian antara satudengan yang lainnya sesuai dengan pasal 309 R.Bg., maka SaksiSaksi danketerangannya