Memori penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b dari UU PPN menyatakanbahwa yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungandengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatankegiatanproduksi, distribusi, pemasaran dan managemen. Ketentuan ini berlakuuntuk semua bidang usaha;3.

Pada setiapproduk wajib tertera penjelasan sebagai berikut:"This product is produced and sold under license from, and with thetechnical assistance of NOK Corporation""This product is produced and sold under license from, and with thetechnical assistance of Synztec Co, Ltd."2. bahwa Pemohon Banding wajib membayar 3% royalti kepada Synztec danNOK Corporation atas pemberian Technical Assistance, Hak Paten danTrademark;bahwa sudah selayaknya Pemohon Banding membayarkan royalti sebesar3% tersebut dihitung

Putusan Nomor 888/B/PK/PJK/20152011 pada halaman 67, tertulis bahwa penjelasan koreksiadalah: Koreksi positif atas biaya royalty yang dibayarkankepada related party, dan tidak terdapat penjelasan terkaitdengan dasar hukum yang digunakan dan apa yang dimaksudsebagai related party oleh Pemohon Peninjauan Kembali;Pernyataan majelis yang menyatakan bahwa tidak terdapatpenjelasan terkait dengan dasar hukum yang digunakan dan apayang dimaksud sebagai related party oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut

bahwa proses pemeriksaan dan koreksi PemohonPeninjauan Kembali terkait dengan transaksi hubungan istimewayang didasari oleh KEP01/PJ.7/I993 tanggal 9 Maret 1993berkenaan dengan transaksi antara perusahaan yang memilikihubungan istimewa (transaksi afiliasi);Atas fakta persidangan ini maka atas pertimbangan majelis yangmenyatakan bahwa: bahwa dalam Laporan Pemeriksaan Pajaktertanggal 15 April 2010 pada halaman 9 dan Laporan PenelitianKeberatan tertanggal 2 Mei 2011 pada halaman 67, tertulisbahwa penjelasan

Atas suratmenyurat dalam ruang lingkup permintaan data ini juga telahdicocokkan dalam persidangan kedua pada tanggal 07 Desember2011 oleh majelis Hakim Pengadilan Pajak.Bahwa berdasarkan semua penjelasan di atas, Pemohon PeninjauanKembali berpendapat bahwa Koreksi Pajak Masukan PajakPertambahan Nilai JLN atas Royalti sebesar Rp347.633.865,00 telahsesuai dengan data fakta serta ketentuan yang berlakuterkaittransaksi dalam mata uang asing, dengan demikian pendapat danputusan Majelis Hakim Pengadilan

kepada Penggugat, menjelaskankeuntungan yang akan didapat Penggugat dengan cara adanyapemberian sewa atas Unit ke Tergugat untuk disewakan kembalioleh Tergugat kepada wisatawan baik asing maupun lokal, wakilTergugat pun terus menyakinkan Penggugat bahwa tingkat hunianBest Western Kuta Beach sangat tinggi dan diminati oleh parawisatawan, dan hasil dari pemberian sewa akan didapat Penggugatuntuk setiap 6 (enam) bulan ;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat percayadengan informasi dan penjelasan

mendapatkan haknya untuk periodebulan JuliDesember 2014 sebagaimana dijelaskan di atas,Penggugat mendapatkan haknya kembali berupa ROI padatanggal 22 Juni 2016 untuk periode Januari Desember 2015(periode tahunan) dengan tanpa adanya laporan keuangan hasilaudit yang merupakan dasar dari pemberian ROI kepadaHal 6 dari 28 Putusan Nomor 552/Padt.G/2018/PN Dps17.18.19,20.Penggugat, maka patut untuk dipertanyakan itikad baik Tergugatatas kebenaran Nilai ROI yang diberikan kepada Penggugat ;Bahwa berdasarkan penjelasan

yaitu sejak Juni 2011 sampai Gugatanini dibuat, Penggugat secara hukum (masih) dinyatakan bukansebagai pemilik/oemegang hak atas Unit a quo ;Hal 13 dari 28 Putusan Nomor 552/Padt.G/2018/PN Dps46.47.48.49.Bahwa kerugian imateriil bagi Penggugat tidak dapat dinilai dengansejumlanh uang dari Tergugat, akan tetapi sudah sepatutnyaTergugat memberikan kerugian sejumlah Rp. 1.000.000.000, (Satumilyar Rupiah) sebagai aremarem bagi Penggugat ;Bahwa dengan belum dialihkannya hak atas Unit a quosebagaimana penjelasan

atas Unit a quo dan Pengugat sudah tidak memiliki keinginanyang kuat untuk memiliki hak atas Unit a quo yang diakui secarahukum, oleh karenanya Penggugat memiliki cukup alasan yangdapat diterima oleh hukum untuk membatalkan PPJB a quo danTergugat mengembalikan seluruh uang pembelian dari Penggugatyang telah diterima oleh Tergugat, yaitu sejumlah US$ 80.510(delapan puluh ribu lima ratus sepuluh Dollar Amerka Serikat) danseluruh pajakpajak pengembalian ditanggung oleh Tergugat ;Bahwa berdasarkan penjelasan

dari Butir 41 sampai dengan Bultir47 Gugatan ini, maka Penggugat mohon kepada Yang MuliaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyatakanbahwa Tergugat telah memiliki itikad buruk dan wanprestasiatas Pasal 6 Ayat (1) Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibawahtangan No. 016/CUNASHIII/11 tanggal 17 Februari 2011 yangdibuat dibawah tangan oleh Para Pihak dengan materai cukup(PPJB) ;Bahwa berdasarkan penjelasan dari Butir 41 sampai dengan Bultir47 Gugatan ini, maka Penggugat memohon kepada Yang

terdakwa kepada saksi Adapun caramelakukan atau memasang angka tebakan yaitu pemain memasangangka 0 sampai dengan angka 9 (dipasang pasangkan atau dibolakbalik) setelah mendapat angka pasti, baru pemain memasang angkatebakan di 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (angka) terserah kepadapemainBahwa menurut penjelasan terdakwa kepada saksi yaitu Awalnyaterdakwa masuk kesitus judi online bernama TOGEL 118 kemudianterdakwa masuk ketahap pertama yaitu mengisi data yang sudahdisediakan oleh situs tersebut

Namun sebelum memulai permainan judi onlineHalaman 7 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Pilidi situs tersebut pemain harus mentransferkan sejumlah uang ke nomorrekening yang sudah tercantum di dalam situs tersebut (uang deposit).Bahwa penjelasan terdakwa kepada saksi yaitu Adapun cara temanteman terdakwa memasang angka tebakan kepada terdakwa yaitutemanteman terdakwa datang kerumah dengan membawa catatanangka sendiri yang dicatatnya diatas kertas putih dan juga ada pemainyang mengirimkan angka

Selanjutnya angka tebakan tersebut di masukkan ke situs judionline yaitu TOGEL 118.Bahwa menurut penjelasan terdakwa terdakwa telah melakukanperjudian on line tersebut sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulanlamanya;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;2. Ariawan, S.Sos bin H.

saudara ISHAK kepada saksi Adapun caramelakukan atau memasang angka tebakan yaitu pemain memasangangka 0 sampai dengan angka 9 (dipasang pasangkan atau dibolakbalik) setelah mendapat angka pasti, baru pemain memasang angkatebakan di 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (angka) terserah kepadapemainBahwa Yang saksi ketahui menurut penjelasan saudara ISHAK kepadasaksi yaitu Awalnya saudara ISHAK masuk kesitus judi online bernamaTOGEL 118 kemudian saudara ISHAK masuk ketahap pertama yaitumengisi data

Bahwa Menurut penjelasan saudara ISHAK kepada saksi yaitu Adapuncara temanteman saudara ISHAK memasang angka tebakan kepadasaudara ISHAK yaitu temanteman saudara ISHAK datang kerumahdengan membawa catatan angka sendiri yang dicatatnya diatas kertasputin dan juga ada pemain yang mengirimkan angka tebakan kepadasaudara ISHAK melalui telpon genggam (HP), Kemudian angka tebakandari para pemain tersebut saudara ISHAK catat kembali atau saudaraISHAK rekap di kertas lain yang sudah saudara ISHAK siapkan

Putusan Nomor 790/B/PK/PJK/2017berdasarkan hasil eqiialisasi jumlah objek PPh Pasal 23, antaralaporan keuangan dengan SPT PPh Pasal 23 Masa Pajak Oktober2008, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan data dan keterangan dalam berkas sengketaserta penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding serta hasil ujibukti, Majelis mempertimbangkan halhal sebagai berikut:Bahwa berdasarkan dokumen yang ada, untuk akun 506.01.03Sewa Alat dan Kendaraan terdapat biayabiaya sewakendaraan, instalasi

jasa otomasi;Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Alat Bukti AntaraPemohon Banding dan Terbanding tanggal 14 Maret 2014 atassisa biaya sebesar Rp249.879.357,00 Pemohon Banding tidakdapat menunjukkan bukti serta tidak memberikan penjelasanatas biaya tersebut.Bahwa Terbanding mempertahankan koreksi tersebut karenaberpendapat bukan jasa telekomunikasi akan tetapimerupakan sewa alat sehingga terutang PPh Pasal 23, namunTerbanding tidak menjelaskan alat apa yang disewa olehPemohon Banding;Bahwa dalam Penjelasan

badanpemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggarakegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luarnegeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentukusaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:c. sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilanneto atas:2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen,jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasayang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21;Penjelasan

tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;Penghasilan berupa imbalan jasa yang wajib dilakukanpemotongan pajak adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasakonstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang diterima ataudiperoleh Wajib Pajak selain jasa yang telah dipotong PajakPenghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;Pasal 23 ayat (2):Besarnya perkiraan penghasilan neto dan jenis jasa lainsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ditetapbkan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak;Penjelasan

Dari beberapa uraian penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkanbahwa Majelis Hakim Pengadilan nyatanyata telah melakukankesalahan dalam mengambil kesimpulan dan putusan:1) Tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) atas DPP PPh Pasal 23 BiayaSewa Alat dan Kendaraan sebesar Rp199.117.766,00;2) Tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) atas DPP PPh Pasal 23 BiayaPemelihnaraan dan Perbaikan Kendaraan Bermotor sebesarRp9.065.000,00

Jika memilih mediator nonhakim maka biayaditanggung Para Pihak.1 Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalamKesepakatan Perdamaian, maka Para Pihak dapat memilih KesepakatanPerdamaian akan dikuatkan dengan Akta Perdamaian atau mencabutgugatan.0 Apabila Para Pihak sudah memahami dan mengerti, silahkanmenandatangani formulir penjelasan tentang mediasi".Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, selanjutnya Penggugatdan Tergugat menyatakan telah memahami penjelasan tersebut

dan bersediauntuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik;Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menandatangani formulirpenjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Penggugat dan Tergugattelah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia untukmenempuh mediasi dengan beriktikad baik;Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Penggugat danTergugat tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator, baik MediatorHakim yang ada di Pengadilan Agama maupun Mediator dari luar (Mediatornonhakim

syarat formal dan material sebagai alat bukti dengan nilai kekuatanpembuktian sempurna dan mengikat (volledig en binden bewijs kracht), makatelah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yangsah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (legalstanding) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di PengadilanAgama;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yangmerupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49huruf a dan penjelasan

Bahwa Pelawan mengajukan gugatan dengan perihal : Perlawanan, menjadipersoalan bagi Terlawan, I, II, IH, IV, apakah Pelawan ini tahu atau tidak tahuperbedaan gugatan biasa sesuai pasal 118 HIR/142 Rbg. dengan Perlawanan atauyang dalam bahasan belanda disebut Verzet, sesuai pasal 125 ayat 3jo. 129 HIR, 149ayat 3 jo.153 Rbg.Sebetulnya disini Pelawan I, II, III, IV tidak perlu memberikan penjelasan yangpanjang lebar seperti dosen kepada mahasiswa terhadap Pelawan tentang perbedaandan pemahaman tentang

atau verezet.Gugatan biasa adalah tuntutan hak yang mengadung sengketa yang diajukan kepadaKetua Pengadilan ( Pasal 118 ayat 1 HIR jo.Pasal 142 Rbg ) sedangan Perlawananadalah upaya hukum yang ditempuh oleh salah satu pihak dalam suatu perkara karenaadanya putusan verstek ( Pasal 125 ayat 3 jo.Pasal 129 HIR, Pasal 149 ayat 3 jo.Paal153 Rbg), dalam teori hukum acara perdata, perlawanan juga dapat sebagai upayahukum atas Sita Eksekutorial ( Pasal 207 HIR, 225 Rbg,).Secara yuridis, berkaitan dengan penjelasan

Dengan demikian sangat berbahaya, jika kedudukan hukum Radid Elbarttidak jelas dan tidak dijelaskan dalam perkara a quo, karena putusan yang satu bisabertentangan dengan putusan yang lain berkaitan dengan kedudukan yuridis RadidElbart ini.Bahwa dalam perlawanan, Pelawan menempatkan Desti Suparwati sebagai IkutTerlawan, tidak ada penjelasan mengapa Desti Suparwati dijadian pihak denganposisi kut Terlawan, dengan demikian perlawanan ini tidak jelas dan tidak ada dasarhukumnya untuk diajukan ke Pengadilan

Bahwa Pelawan mengajukan gugatan dengan perihal : Perlawanan, menjadipersoalan bagi Terlawan, I, II, IH, IV, apakah Pelawan ini tahu atau tidak tahuperbedaan gugatan biasa sesuai pasal 118 HIR/142 Rbg. dengan Perlawanan atauyang dalam bahasan belanda disebut Verzet, sesuai pasal 125 ayat 3jo. 129 HIR, 149ayat 3jo.153 Rbg.Sebetulnya disini Pelawan I, II, III, IV tidak perlu memberikan penjelasan yangpanjang lebar seperti dosen kepada mahasiswa terhadap Pelawan tentang perbedaandan pemahaman tentang

atau verezet.Gugatan biasa adalah tuntutan hak yang mengadung sengketa yang diajukan kepadaKetua Pengadilan ( Pasal 118 ayat 1 HIR jo.Pasal 142 Rbg ) sedangan Perlawananadalah upaya hukum yang ditempuh oleh salah satu pihak dalam suatu perkara karenaadanya putusan verstek ( Pasal 125 ayat 3jo.Pasal 129 HIR, Pasal 149 ayat 3 jo.Paal153 Rbg), dalam teori hukum acara perdata, perlawanan juga dapat sebagai upayahukum atas Sita Eksekutorial ( Pasal 207 HIR, 225 Rbg,).Secara yuridis, berkaitan dengan penjelasan

Putusan Nomor 1028/B/PK/PJK/2017Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya KEP653/WPuJ.29/2011 tertanggal 22November 2011 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 22 November2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d.Desember 2006, dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding ataskeputusan tersebut di atas dengan penjelasan dan alasan sebagai berikut:Dasar HukumBahwa berdasarkan Pasal 27 Undangundang Nomor 16 Tahun 2009 tentangPerubahan Keempat Atas Undangundang Nomor 6

KEP653/WPUJ.29/2011 tersebut,sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (4a) UU KUP, Pemohon Bandingtelah mengajukan permintaan penjelasan mengenai halhal yang menjadidasar surat keputusan keberatan diterbitkan, namun sampai dengan suratpermohonan banding ini Pemohon Banding buat, Pemohon Banding belummemperoleh penjelasan mengenai halhal yang menjadi dasar suratkeputusan keberatan No. KEP653/WPUJ.29/2011 tersebut diterbitkan;Materi Pokok BandingHalaman 2 dari 18 halaman.

Nomor 1028/B/PK/PJK/2017Perhitungan PPN menurut keputusan Terbanding Nomor KEP653/WPJ.29/2011 adalah sebagai berikut: Ditambah / aUraian Semula (Dikurangi) Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)PPN yang Kurang (Lebih) Bayar 966.955.336 (472.557.672) 494.397.664Sanksi Administrasi Sanksi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP 966.955.336 (472.557.672) 494.397.664Jumlah PPN Yang Masih Harus (Lebih) 1.933.910.672 (945.115.344) 988.795.328Dibayar Alasan Pengajuan Bandingbahwa berikut rincian koreksi serta alasan dan uraian penjelasan

Pemohon Banding akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenaisengketa ini di dalam persidangan;KesimpulanBahwa sesuai dengan penjelasan dan alasan yang Pemohon Banding uraikandi atas, maka perhitungan PPN Masa Pajak Januari s.d.

Putusan Nomor 83/B/PK/PJK/2016Pasal 69 ayat (1):Alat bukti dapat berupa:a. surat atau tulisan;b. keterangan ahli;c. keterangan para saksi;d. pengakuan para pihak, dan/ataue. pengetahuan Hakim.Pasal 76:Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktianbeserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukanpaling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69ayat (1).Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaranmateriil

dengan asas yang dianut dalam Undangundangperpajakan.Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harusdibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dansahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidakterbatas pada fakta dan halhal yang diajukan oleh para pihak.Pasal 78:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.Memori penjelasan

uang (inline dengan PPh Badan) Rp220.849.604.00Jumlah sengketa banding Rp639.479.881,006.3.Bahwa sengketa Penghasilan dari Luar Usaha sebesarRp418.630.277,00 merupakan objek PPN yang belum dipungut, yangterdiri dari:Pendapatan jam staf Rp 94.023.978,00Laba Penjualan aktiva tetap Rp 1.200.000,00Seminar Rp322.479.949 00Lainlain Rp 926.350.00Jumlah Penghasilan dari Luar Usaha Rp418.630.277,006.4.Bahwa pada saat dilakukan uji bukti, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) sebagaimana dalam penjelasan

Putusan Nomor 83/B/PK/PJK/2016Banding) hanya menyerahkan bukti sebesarRp99.033.598,00 dengan hasil penelitian sebagai berikut:1)2)3)Sebesar Rp65.932.669,00 yang dinyatakan olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) sebagai penerimaan uang dari LPPM denganketerangan pinjaman tidak disertai dengan buktibuktipendukung serta penjelasan berupa tujuan danmanfaat dari adanya pinjaman tersebut,kontrak/perjanjian pinjaman antara TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)dengan pihak

Atas mutasi debet iniTermohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) tidak memberikan penjelasan lebih lanjut apaHalaman 17 dari 21 halaman.

Banding tebus PIB di Bea Cukai Pemohon Banding harus bavarPPNnya, dan apabila Pemohon Banding tidak bayar maka barang PemohonBanding pasti akan rusak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding adalahsupplier bahan makanan ke hotel/restoran, sehingga koreksi pajak ini sangatmemberatkan Pemohon Banding, karena Pemohon Banding sudah bayar keNegara ditambahkan sanksi lagi 100%, dimana letak hati nurani Pemeriksa,padahal Pemohon Banding ini sebagai wajib pajak sudah membayar pajakdengan yang benar;Bahwa dari penjelasan

tersebut,pengusaha B membayar pajak pertambahan nilai kepada pengusaha kenapajak yang menjual atau menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajaktersebut;Meskipun atas pajak pertambahan nilai yang dibayar oleh pengusaha kenapajak B kepada pengusaha kena pajak pemasok tesebut merupakan pajakmasukan yang dapat dikreditkan, akan tetapi karena tidak ada pajakpengeluaran berhubung diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak,maka pajak masukan tersebut me njadi tidak dapat dikreditkan;(sumber penjelasan

Pasal 16 B UU PPN Nomor 18 Tahun 2000);Bahwa sehingga dari penjelasan peraturan tersebut maka menurutperhitungan Pemohon Banding atas Pajak Pertambahan Nilai masa Desember2008 tersebut, masih ada kekurangan bayar sebesar Rp25.856.682,00 danditambah sanksi Pasal 13 (2) yaitu sebesar Rp12.411.208,00 sehingga totalkekurangan bayar PPN untuk Masa Desember 2008 adalah sebesarRp38.267.890,00;Bahwa untuk efisien keuangan Pemohon Banding memohon sidang diKantor Pengadilan Pajak Surabaya;Bahwa demikian surat

Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan JasaKena Pajak tertentu;c. impor Barang Kena Pajak tertentu; pemantfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dariluar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;. pemantaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabeandi dalam Daerah Pabean;Pasal 16B ayat (3):Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BarangKena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yangatas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;Penjelasan

apa yang harusdibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dansahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidakterbatas pada fakta dan halhal yang diajukan oleh para pihak;Pasal 78:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuaidengan

Bahwa pengurusan perseroan (Termohon) dalam hal ini pertanggung jawabannya berada pada Direksi sebagaimana dimaksud;dalam Pasal 97 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UndangUndang Nomor4012007 berikut ini (kutipan dan penjelasan dalam kurung):(1) Direksi bertangoung jawab atas pengurusan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajibdilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuhHalaman 3 dari 18 hal. Put.

Nomor 1961 K/Pdt/2017tanggung jawab (Penjelasan Ayat (2): Yang dimaksud denganpenuh tanggung jawab" adalah memperhatikan Perseroan dengansaksama dan tekun);(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secarapribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutanbersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (2);(4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atautanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlakusecara tanggung

Laporan mengenai kegiatan Perseroan (Penjelasan Hurufb: Yang dimaksud dengan "laporan kegiatan Perseroan" adalahtermasuk laporan tentang hasil atau kinerja Perseroan);c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial danlingkungan;d.

Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yangmempengaruhi kegiatan usaha Perseroan (Penjelasan Hurufd: Yang dimaksud dengan "rincian masalah adalah termasuksengketa atau perkara yang melibatkan Perseroan);e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telahdilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yangbaru lampau;f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;g.

Bahwa yang dimaksud dengan Tempat Kedudukan Perseroanadalah sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) Undangundang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Pasal 5 Ayat (1) UndangUndang Nomor 40/2007 tentangPerseroan Terbatas:"Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayahnegara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar; Penjelasan Pasal 5 UndangUndang Nomor 40/2007:Tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusatPerseroan.

Madina DanSuyamti, tertanggal 22 November 2012;Foto copy Surat Pernyataan antara Rukmin Mahmud dan YunusMahmud kepada Hj Rida Polapa, tertanggal 21 Februari 2018;Foto copy Surat Keterangan Jual beli antara Yahya Puluhalawa,Daud Puluhulawa,Norma Puluhulawa kepada Herman Madina,Duangga tertanggal 25 Mei 2011;Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Hamid Mahmud kepadaMaryam Yusuf Spd, tertanggal 9 Mei 2017;Foto copy Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, denganNomor: 624/5007501/x/2018, perihal Penjelasan

/PN.Lbo Foto copy Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, denganNomor: 624/5007501/x/2018, perihal Penjelasan PemberitahuanAtas...( Permohonan Blokir Permintaan Sertifikat An Hj. RidaPolapa); Foto copy Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, denganNomor: 624/5007501/x/2018, perihal Penjelasan PemberitahuanAtas...( Permohonan Blokir Permintaan Sertifikat An Hj.

juga untuk menerapkan asaskonsistensi dan kepastian hukum bagi Pemohon Banding sebagai pelaku industri asuransijiwa;MENURUT TERBANDINGBahwa secara singkat, pendapat Terbanding mengenai pengenaan PPN atas pembebananbiaya pengelolaan investasi dari produk asuransi jiwa Unit Link adalah sebagai berikut:Bahwa Terbanding berpendapat bahwa biaya pengelolaan yang tertera di dalam polisadalah serupa dengan biaya yang dikenakan oleh perusahaan investasi yang terutang PPN;Bahwa Terbanding berpendapat bahwa penjelasan

Koreksi Terbanding Tahun 2009 bertolak belakang dengan hal tersebut di atas.Koreksi tersebut juga bertentangan dengan prinsip konsistensi dan kepastian hukum;D Tanggapan Pemohon Banding atas pendapat TerbandingBahwa sebagai tambahan penjelasan di atas, berikut ini adalah tanggapan PemohonBanding terhadap pendapat Terbanding mengenai pengenaan PPN atas pembebanan biayapengelolaan investasi dari produk asuransi jiwa Unit Link;1 Unit Link adalah nama jenis produk asuransi jiwa dan biaya pengelolaan

tersendiri terpisah dariperasuransian.Bahwa dasar hukum yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) terkait sengketa a quo adalah :a UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak(selanjutnya disebut dengan UUPengadilan Pajak) antara lainmengatur sebagai berikut:*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian besertapenilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2(dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).e Penjelasan

dilakukan untuk menghasilkan barangkarena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.Pasal 1 angka 6:Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakanpajak berdasarkan Undang undang.Pasal 1 angka 7:Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajaksebagaimana dimaksud dalam angka 6.Pasal 4 huruf c :Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas : Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalamDaerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.e Penjelasan

Pasal 4 huruf c :Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat syarat sebagaiberikut :Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, danPenyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.Pasal 4A ayat (3)e :Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 142/B/PK/PJK/2014Jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentudalam kelompok jasa sebagai berikut : jasa asuransi.e Penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf e :Yang

Bahwa benar Awalnya Saksi tidak kenal dengan korban tindak pidanatersebutsetelah Saksi diberi penjelasan ole penyidik pemantu yangmenangani perkara ii barulah Saksi mengetahui kalau korban tindakpidana pengeroyokan tersebut bernama IVAN dan pelaku tindak pidanatersebut adalah Saksi sendiri.c. Bahwa benar temanteman Saksi yang melakukan tindak pidanapenegroyokan terhadap korban tersebut adalah Saksi, TEGUH dansaudara RIDHO.d.

Bahwa benar Awalnya Saksi tidak kenal dengan korban tindak pidanatersebut setelah Saksi diberi penjelasan ole penyidik pemantu yangmenangani perkara ii barulah Saksi mengetahui kalau korban tindakpidana pengeroyokan tersebut bernama IVAN dan pelaku tindak pidanatersebut adalah Saksi sendiri.o.

Bahwa benar Awalnya Saksi tidak kenal dengan korban tindak pidanapengeroyokan tersebut setelah Saksi diberi penjelasan oleh penyidikpembantu barulah Saksi mengetahui kalau korban tindak pidanapengeroyokan tersebut bernama IVAN.b. Bahwa benar temanteman Saksi yang melakukan tindak pidanapenegroyokan terhadap korban tersebut adalah Saksi, TEGUH dansaudaraTOMY.c.

Bahwa benar Awalnya Saksi tidak kenal dengan korban tindak pidanapengeroyokan tersebut setelah Saksi diberi penjelasan oleh penyidikpembantu barulah Saksi mengetahui kalau korban tindak pidanapengeroyokan tersebut bernama NAN.c. Bahwa benar temanteman Saksi yang melakukan tindak pidanapenegroyokan terhadap korban tersebut adalah RIDHO, TEGUH dansaudara TOMY.d. Bahwabenar Temanteman Saksi melakukan tindak pidanapengeroyokan terhadap korban hanya mengunakan tangan kosong.

Murai Desa Aik Rayak kec.Tanjungpandan kab.Belitung.Terdakwa menjelaskan bahwa Awalnya Terdakwa tidak kenal dengankorban tindak pidana tersebutsetelah Terdakwa diberi penjelasan olepenyidik pembantu yang menangani perkara ini barulah Terdakwamengetahui kalau korban tindak pidana pengeroyokan tersebut bernamaIVAN dan pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa sendiri..

Judex Juris telah keliru dan khilaf karena tidak mempertimbangkan Pasal 48dan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU Peratun mengenai lembaga upayakeberatan;b.

Putusan Nomor 89 PK/TUN/2012.3434memenuhi kriteria keberatan yang diatur dalam Pasal 48 dan Penjelasan Pasal48 ayat (1) UU Peratun.

Namun, apabila Pasal8 dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No.12 Tahun 2011 diterapkanterhadap SK Bupati tersebut, maka SK Bupati tersebut ternyata tidak dapatdiakui keberadaannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebab dasarpenerbitan SK Bupati tersebut adalah Perda No. 2 Tahun 201 yang telahdicabut dan dibatalkan.li.6.

SK Termohon PK I No. 540/135/KPEr/DPEIV/IX/2007 tertanggal 13September 2007 (Obyek Sengketa) bertentangan dengan asas kecermatan danasas kehatihatian.11.3.1.I1.3.2.11.3.3.11.3.4.Judex Juris seharusnya tidak hanya mempertimbangkan AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang diatur ketentuannyadalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU Peratun jo.

Surat bukti (novum) tersebut membuktikan bahwa Pemohon PK telahmeminta arahan, penjelasan dan tanggapan kepada Termohon PK I mengenaiHalaman 49 dari 60 halaman.

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUKPKPU telah memberikanpatasan secara limitatif? mengenai halhal lain yang dapat dimohonkanatau diajukan dan diperiksa dengan hukum acara perdata yang berlakubagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenaipembatasan jangka waktu penyelesaiannya, yaitu hanya terbataskepada:a. Actio Pauliana;b. Perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan (derden verzet);c.

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian penjelasan dan uraian Tergugatdiatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 136 HIR, maka eksepsikewenangan absolut ini wajib diperiksa dan diputus sebelumpemeriksaan materi pokok perkara;8.

Nomor 84 K/Pdt.SusPailit/2017dipenggal dalam memahami/memaknai/membaca kata/kalimatdemi kalimat yang terurai dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1)Undang Undang RI Nomor 37 Tahun 2004, sebagaimana dikutipdi atas, maka Majelis Hakim, sangat tidak sependapat terhadappemahaman/pemaknaan oleh kuasa dari Tergugat yangberpendapat bahwa yang dimaksud dengan halhal lainsebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1)Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, bersifat limitatif, yaituhanya terhadap gugatan tentang

Adapun yang dimaksud denganhalhal lain, dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut, yaknihalhal yang lain, adalah antara lain actio pauliana, perlawanHalaman 33 dari 78 hal. Put.

Nomor 84 K/Pdt.SusPailit/20177.4.Bahwa namun dalam perkara in litis, Pemohon Kasasi selakuKurator dari PT Kendal Indah Perkayuan Indonesia (dalam pailit)telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dengantanpa uraian dan penjelasan hukum mengenai perbuatan melawanhukum mana yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi. Bahwasebagaimana diterangkan bahwa objek sengketa dimasukkandalam boede!

dan telahhaid sejak tahun 2018; Bahwa Risma binti Tajuddin dan Kurniawan Muchtar bin Muchtar sudahkenal sangat dekat satu tahun lebih, sudah sering bertemu dan bepergianbersama; Bahwa Risma binti Tajuddin setuju agar hubungan dekatnya denganKurniawan Muchtar bin Muchtar menjadi resmi agar keduanya terhindardari perbuatan terlarang; Bahwa Risma binti Tajuddin sendiri yang menyampaikan kepadaorangtuanya agar dinikahkan dengan Kurniawan Muchtar bin Muchtar; Bahwa Risma binti Tajuddin sudah memahami penjelasan

kediaman di Lingkungan Pekkae,Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dan ataspertanyaan Hakim ayah dari calon suami anak para Pemohon memberikanketerangan sebagai berikut: Bahwa Muktar sudan mengerti maksud para Pemohonmenghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginananaknya, Kurniawan Muchtar bin Muchtar menikah dengan anak paraPemohon, Risma binti Tajuddin; Bahwa Muktar tahu bahwa Risma binti Tajuddin saat ini baru berusia 17tahun; Bahwa Muktar sudah memahami penjelasan

Endang sudah memahami penjelasan Hakim tentang resikomenikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi ia berharapanak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikahkarena selain anak Hj.

untukmenyegerakan pelaksanaannya;11Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatuapapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaanperkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan

bekerja sebagai sopir mobildan memperoleh penghasilan Rp3.500.000, setiap bulan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana telahdikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitumpermohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasiuntuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yangsebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa menurut Penjelasan

sebesar Rp.3.225.688.828,00 denganalasan bahwa pada dasarnya seluruh penyerahan garam dari Pemohon Bandingadalah terutang PPN, kecuali garam yang digunakan untuk dimakan dan garam yangdigunakan sebagai bahan pembuatan makanan, dimana barang tersebut dalamrangka untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat banyak;bahwa Terbanding menolak permohonan keberatan Pemohon Banding denganalasan sebagaimana telah dinyatakan Terbanding dalam Surat Uraian Banding aquo,bahwa dalam persidangan Terbanding memberikan penjelasan

dilakukan koreksi oleh TerbandingPabrik makanan (food);Pembeli dalam bentuk curah (brine);Non Food, dilakukan koreksi oleh TerbandingSelain Customer Food (terutang PPN).Industry tekstil, industri kosmetik dan industry feedmill; Alasan koreksi Terbanding atas penyerahan garam Non Food:Pasal 4 UU PPN, PPN dikenakan atas penyerahan BKP di dalam daerah pabean.Pasal 4A ayat (1) dan 2 UU PPN, barang yang tidak dikenakan PPN..hurufb..barangbarang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak;Penjelasan

ternak (bahan penolong) dimanadalam contoh formulasi pakan (unggas) biasanya dilakukan penambahan garamsebanyak 0,5% s.d. 5%;Oleh karena itu, penyerahan garam kepada industri makanan ternak tidak termasukpenerahan bahan baku makanan ternak;bahwa pada dasarnya jumlah pokok sengketa yaitu sebesar Rp. 3.225.688.828,00,telah sama dengan yang disengketakan oleh Pemohon Banding;bahwa menurut Terbanding permasalahan banding ini adalah murni masalah yuridis;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding memberikan penjelasan

lisan yangpada pokoknya menyampaikan halhal sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi DPP PPN yang PPNnyaharus dipungut sendiri dengan alasan aspek yuridis fiskal dan penjelasan sebagaiberikut:Pasal 4A ayat (1) dan (2) UndangUndang 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18Tahun 2000 menyatakan sebagai berikut:(1) Jenis barang sebagaimana dimaksud

ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;(2) Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan PPN sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) didasarkan atas kelompokkelompok barang sebagai berikut:a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsungdari sumbernya;b. barangbarang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyatbanyak;Cc. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan,warung, dan sejenisnya;d. uang, emas batangan, dan suratsurat berharga;Selanjutnya, penjelasan

Bahwa UU Pengadilan Pajak menyebutkan :Pasal 76:Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian besertapenilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).Penjelasan Pasal 76:Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil,sesuai dengan asas yang dianut dalam Undangundang perpajakan.Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harusdibuktikan, beban pembuktian, penilaian

Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak,yang berbunyi sebagai berikut:Halaman 25 alinea ke1, ke3 dan ke5:pahwa berdasarkan penelitian atas buktibukti tersebut, Majelis berpendapatterbukti dalam harga jual kendaraan yang dijual oleh Pemohon Bandingsudah termasuk atau satu paket dengan perlengkapan serta biaya suratkendaraan untuk kendaraan on the road dan tanpa biaya surat kendaraanuntuk harga jual off the road,bahwa berdasarkan penjelasan

Putusan Nomor 257/B/PK/PJK/2014Terbanding atas pendapatan lainlain sehubungan surat kendaraan sebesarRp.128.896.500,00;Halaman 27 alinea ke1, 2 dan 4:bahve berdasarkan penelitian atas buktibukti tersebut, Majelis berpendapatterobukti dalam harga jual kendaraan yang dijual olen Pemohon Bandingsudah termasuk atau satu paket dengan perlengkapan (accessories) yangterpasang pada kendaraan tersebut;bahwa berdasarkan penjelasan dan buktibukti yang telah disampaikanPemohon Banding Majelis berpendapat Pemohon

yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut diatasMajelis berkesimpulan terdapat cukup alasan untuk membatalkan koreksiTerbanding atas pendapatan lainlain sehubungan perlengkapan kendaraansebesar Rp.18.559.238,00;Halaman 30 alinea ke1, 2 dan 4:bahva berdasarkan penelitian atas buktibukti tersebut, Majelis berpendapatterbukti dalam harga jual kendaraan yang dijual oleh Pemohon Bandingsudah termasuk atau satu paket dengan antikarat yang terpasang padakendaraan tersebut;bahwa berdasarkan penjelasan

Faktur Pajak Sederhana sudah termasuk hargaperlengkapan kendaraan, antikarat dan jasa BBN, karenaterbuktidalam Faktur Pajak sederhana yang dibuat tidak terdapat hargaperlengkapan kendaraan, antikarat dan jasa BBN.Bahwa dengan demikian, kesimpulan Majelis Hakim yang intinyamenyatakan bahwa harga perlengkapan/aksesoris, antikarat, dan jasaBBN sudah termasuk dalam harga jual yang tercantum dalam FakturPajak, adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta yangterungkap persidangan.Bahwa dalam Penjelasan

sY"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (MajelisHakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasukorang zalim, dan gugurlah haknya";Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan No.0121/Pdt.G/2020/PA.AdlMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9)Penjelasan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, yang padapokoknya mengatur

Olehkarena itu, Penggugat yang bertempat kediaman di Kabupaten KonaweSelatan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, makaPengadilan Agama Andoolo berwenang secara relatif untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9)Penjelasan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor

Penggugat sudah tidak mau;Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihatiPenggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap padagugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokokyang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni : Menjatuhkan talaksatu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, maka dapatditerapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan

gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti daripihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itumenyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya,sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belahpihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain.Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugattelah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan

PA.Ad1dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadapPenggugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmidan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pulatanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasanmenurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., makagugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9)Penjelasan

Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang "Partai Politik" mengenai pemecatantanpa alasan yang jelas dapat diselesaikan melalui Pengadilan; Selanjutnyasesuai Ketentuan Penjelasan dari Pasal 383 Ayat (2) huruf h UndangUndangNomor 27 Tahun 2009 tentang "Majelis Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah" menyebutkan: "Dalam hal Anggota Partai Politikdiberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukankeberatan

melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya PutusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";12 Bahwa agar putusan ini nantinya dapat dilaksanakan, maka Penggugatmohon agar Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepadaPenggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari, setiap ia lalaimemenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukumtetap hingga dilaksanakan;Dalam Provisi:1 Bahwa sesuai ketentuan penjelasan dari Pasal 383 Ayat (2) huruf

Penjelasan Pasal 32 Ayat (1)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang "Partai Politik" mengenai pemecatantanpa alasan yang jelas dapat diselesaikan melalui Pengadilan; Selanjutnya sesuaiKetentuan Penjelasan dari Pasal 383 Ayat (2) huruf h UndangUndang Nomor 27 Tahun2009 tentang "Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanHal.11 dari 15 hal. Put.