Ditemukan 11357 data
87 — 18
Akhirudinseluas 20,4 Ha dengan membuat Surat Pelepasan Hak Jual Beli tanahdengan pembayaran tahap seharga Rp. 100.000.000, ( seratus jutarupiah ) dan tahap II seharga Rp. 400.000.000, ( empat ratus juta rupiah) dan masing masing uang pembayaran telah diterima oleh TerdakwaUSMAN EFFENDI Alias KULUP ;Halaman 61 dari 89 halaman Putusan Nomor :230 / Pid.B /2014/ PN.MrbBahwa benar kemudian Surat Pelepasan Hak ditanda tangani olehTerdakwa dan H.
Terbanding/Penggugat I : MUHAMAD RIZA
Terbanding/Penggugat II : HJ ERLY MARLYA
Terbanding/Penggugat III : HANIBALDY SUKARNA
Terbanding/Penggugat IV : HJ SHINTA MUTIARA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA DESA SUKAMANAH
Terbanding/Turut Tergugat II : BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat III : IDA DAHLIA TEDDY SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : TINTIN HERTIWI
Terbanding/Turut Tergugat V : HJ YAYA SUKARNA
Turut Terbanding/Tergugat I : BATH AHMAD ALIAS AHMAD SLAMET
201 — 79
;Bahwa, begitupun berdasarkan Bukti.T.II9 dari PEMBANDINGsemula TERGUGAT Il tersebut di atas, pada halaman. 15, alinea 3,dinyatakan pula bahwa unsur mengadaikan atau menyewakan tanahdengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwaorang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu,telah terbukti. Sehingga, dengan mengingat ketentuan Pasal 385 ke4KUHP, jo.
165 — 181
Menetapkan batasbatasnya; Halaman 75 dari 87 halaman Putusan Nomor : 7/G/2016/PTUNPbr76Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Kendali No. 439/593/80 dan No.440/593/80 masingmasing tanggal 13 maret 1980 dapat diketahui bahwa objek sengketaa quo diterbitkan telah sesuai dengan Risalah Pemeriksaan Tanah adalah sebidang tanahdengan hak milik pertanian dan berdasarkan hasil penyidikan riwayat bidang tanahsebagaimana dimaksud Pasal 3 UUPA objek sengketa a quo diterbitkan berdasarkan alashak berupa Akta
59 — 39
Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2014 dalam hal penggunaannilai ganti kerugian di dalam musyawarah antara Pelaksana Pengadaan Tanahdengan pihak yang berhak, yaitu di dalam Pasal 34 ayat (3) UU No.2 Tahun2012 ditentukan bahwa nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaianPenilai tersebut menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian,sedangkan di dalam Pasal 66 ayat (4) Peraturan Presiden No.71 Tahun 2012Jo.
165 — 476 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 1 angka 12 Pergub Nomor 67 Tahun 2012 telahmenetapkan definisi Ekosistem karst Sangkulirang Mangkalihatsebagai: tatanan karst di bawah permukaan dan di permukiman tanahdengan semua benda, daya, keadaan dan makhliuk hidup yangmerupakan satu kesatuan utun menyeluruh dan saling mempengaruhidalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitaslingkungan hidup yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Beraudan Kabupaten Kutai Timur seluas 1.867.676 hektar.
139 — 100
Putusan No: 187 / Pdt.G/2017 / PN.Sgrdengan membuat Akta Perjanjian sewa yang dibuat di Notaris Ketut Suryada SHdengan Nomor : 54 tanah dan berikut bangunan seluas 4220 M 2 dengan harga sewasebesar Rp. 2.700.000.000, ( dua miliyar tujuh ratus juta rupiah ) dengan jangkawaktu sewa 25 tahun dan pada tanggal 18 Juni 2015 membuat Akta PerjanjianSewa yang dibuat di kantor Notaris Ketut Suryada SH dengan Nomor : 34 tanahdengan luas 2000 M?
Hi. Muh. Tahir Abdullah
Tergugat:
1.Yuslan Idris
2.Rusna Ali
3.Rahima Ibnu
88 — 36
Bahwa terbitnya sertifikat hak milik Penggugat telah sesuai riwayat tanahdengan sumber data yang dipercaya serta akurasi kebenaran data tersebutdan dapat dipertanggungjawabkan serta melalui proses tahapan sesualketentuan peraturan dan perundang undangan yang berlaku dan kini telahtercatat hak Penggugat didalam buku register Kantor PertanahanKabupaten Halmahera Tengah dengan SHM 00040 atas nama Hi.Muh. TahirAbdullah;5.
26 — 5
,Halaman 66 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Padt.G/2018/PN Pwddengan demikian maka yang berhak atas harta peninggalan Warsidi adalahSutini (Tergugatl) dan Aprizal (Tergugat Il) ;Menimbang bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat Il adalah Ahliwaris sah dari Warsidi Bin Tarso maka jual beli antara Tergugat dan TergugatIl kepada Tergugat IIl sah menurut hukum ;Menimbang bahwa pada posita angaka 11 Para Penggugat mendalilkanbahwa Ibu Warsilah (ibu Kandung Warsidi Bin tarso ) pernah menjual tanahdengan
36 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan sah dan berhargasitajaminan / sita kembali (revindicatoir) tanahdengan sertifikat induk hak milik No. 1664 dengansurat ukur No. 2556 tahun 1981,berikut bangunan yang ada di atasnya maupun bagianbgian sertifikat hasilpecahan dari sertifikat induk hak milik No.1664 surat ukur No.1556 tahun 1981,setempat dikenal dengan Komplek Permata Griya Jalan Martadinata / Kom.Yos.Sudarso, Gang Tebu, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan PontianakBarat, Kota Madia Pontianak ;3.
56 — 19
antaraDrs.Pangihutan Silalahi sebagai pihak pertama dan Drs Martua Situngkir,AK sebagaipihak kedua yang disaksikan oleh Lundu Panjaitan,SH selaku Wakil Gubernur Sumut,DR.M.P.Tumanggor selaku Bupati Dairi,Drs.J.M.Silalahi selaku Camat Sumbul danTiopulus Sidebang sebagai Kepala Desa Silalahi I ;Menimbang,bahwa bukti T.LILII11TVD dihubungkan dengan bukti P12 adalahfakta bahwa berupa Akta Hibah No.01/2005 tertanggal 27 Juli 2005 yang dibuat dihadapan Drs.Ramland Sitohang yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanahdengan
157 — 59
Bahwa esensi gugatan Penggugat yang menyangkutPembuktian kepemililkan hak = atas tanah yang harusterlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Negeri, dimanahal ini dapat dibuktikan pada gugatan Penggugat angka 1yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanahdengan luas 880 M? dengan SHM No. 4882 GS No. 1061/1981An. Jalaludin yang terletak di Kelurahan Talang Betutu(dahulu Talang Jambe) Kecamatan Sukarami (dahulu TalangKelapa) Kota Palembang.
HENDI BUDI FIDRIANTO, S.H.
Terdakwa:
KUSAENI bin DACHLAN
202 — 82
PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanahdengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukan perbuatan hukum tertentumengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akandijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah tanahyang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu ;2. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah sebagaiberikuta. Jual beli ;b. Tukar menukar ;c. Hibah ;d. Pemasukan kedalam perusahaan ( ibreng ) ;e.
Terbanding/Penggugat : Diana Agustina binti H. Muhammad Din Diwakili Oleh : Muhammad Rusdi, S.H.I. dan Rekan
Turut Terbanding/Tergugat II : Hj. Masliana binti H. Masrani Diwakili Oleh : Dr. H. Abdul Halim Shahab, S.H. M.H.
Turut Terbanding/Tergugat III : Hj. Zubaidah binti H. Masrani Diwakili Oleh : Dr. H. Abdul Halim Shahab, S.H. M.H.
Turut Terbanding/Tergugat IV : Hj. Maimunah binti H. Masrani Diwakili Oleh : Dr. H. Abdul Halim Shahab, S.H. M.H.
Turut Terbanding/Tergugat V : Hj. Fhatimah binti H. Masrani Diwakili Oleh : Dr. H. Abdul Halim Shahab, S.H. M.H.
Turut Terbanding/Tergugat VI : Hj. Laili Maisuroh binti H. Masrani Diwakili Oleh : Dr. H. Abdul Halim Shahab, S.H. M.H.
Turut Terbanding/Tergugat VII : Hj. Latifah binti H. Masrani Diwakili Oleh : Dr. H. Abdul Halim Shahab, S.H. M.H.
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Hj. Mahmudah binti H. Masrani Diwakili Oleh : Dr. H. Abdul Hali
330 — 84
Sebidang tanahdengan luas 130 m yang terletak di Jalan Malkon Temon Komp.
77 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pungut hanyalah tanahdengan Girik C Nomor 3411 Persil 31 S.Il seluas 14.920 m? (empatbelas ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi);Bahwa batasbatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 512/PusakaRakyat adalah:Sebelah Utara Sawah Muhtar:Sebelah Timur Sawah Yakub:Sebelah Selatan Sawah H. Muti:Sebelah Barat Sawah H.
56 — 45
Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi menggunakan Akta Perikatan Jual Beli nomor 01tanggal 2 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT BambangHeriyanto, SH di Jakarta, yang mengandung cacat hukum atau didugapalsu tersebut, seolah olah benar benar telah terjadi jual beli hak tanahdengan Surat Girik tanah hak milik adat atas nama Asan Bin Djam No. C662 Desa Ciganjur, Kecamatan Pasar Minggu pada persil 97.b.
1.PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk
2.PT. BUKAKA FORGING INDUSTRIES
Tergugat:
1.BPN KABUPATEN BOGOR
2.PT. CIMANGGIS CIBITUNG TOLLWAYS
105 — 74
Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2014 dalam hal penggunaannilai ganti Kerugian di dalam musyawarah antara Pelaksana Pengadaan Tanahdengan pihak yang berhak, yaitu di dalam Pasal 34 ayat (3) UU No.2 Tahun2012 ditentukan bahwa nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaianPenilai tersebut menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian,sedangkan di dalam Pasal 66 ayat (4) Peraturan Presiden No.71 Tahun 2012Jo.
156 — 12
., Notaris di Medan (selanjutnya disebut TanahKedua).4 Bahwa, Tanah Pertama sebelum dialihkan kepada Tergugat I, dimiliki oleh Tergugat II,yang memperolehnya dari Rusli Tarigan berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas TanahDengan Cara Ganti Rugi Nomor 592.2/21/I/2006 tertanggal 14 Maret 2006 yangdiketahui dan disahkan oleh Kepala Desa Suka Makmur dan didaftarkan di KecamatanSibolangit, serta disaksikan oleh Erna br Bukit, Sepuh br Ginting, Hormat Tarigan, ToniSembiring, Tani Ginting, Pdt.
Pembanding/Penggugat II : UTARI UMMI HAYATI Diwakili Oleh : Wiesma Mara Rangga, SH.
Terbanding/Tergugat I : STEVEN WIDJAJA
Terbanding/Tergugat II : HARYONO
Terbanding/Turut Tergugat I : ENNY WISMALIA, S.H.
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
127 — 61
SULISTIJATI SANTOSAS.H.tertanggal 27 April 1993 pada Turut Tergugat II, maka kepemilikan belum adaperubahan, dalam hal ini kepemilikan masih ditangan Tergugat II;Bahwa sedangkan Tergugat melakukan transaksi Jual Beli Hak Milik atastanah yang berhadapan dengan Tergugat II pada tanggal 12 Maret 2012dihadapan Turut Tergugat sesuai dengan PP Nomor 37 Tahun 1998 tentangPeraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 2 yang berbunyi :(1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanahdengan
Terbanding/Penggugat : Tn. FLORIANUS ALUI
69 — 54
Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding secara inconcreto dapat meneliti faktorfaktor yang tidak masuk akal, tidak patut atau tidakpantas tersebut;Bahwa halhal yang dipandang tidak masuk akal dan tidak patut dalam suatuperjanjian dimaksud, selain obyeknya tidak jelas, ternyata batas waktu dimulai dandiakhirinya perjanjian kerja sama tersebut, juga tidak jelas, sehingga perjanjiankerja sama tersebut, isinya dapat dipandang sebagai suatu perjanjian atas tanahdengan kuasa mutlak yang sesungguhnya
96 — 48
Pertanian sayursayuran buahbuahan, karet, peternakan ayamdan peternakan ikan;Bahwa Tergugat Ill menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebutdiatas, Karena kalaupun benar (quod non) Penggugat menguasai lahansejak tahun 2001, maka sepatutnya Penggugat mengurus legalitas tanahdengan mengajukan permohonan alokasi objek gugatan kepadaTergugat Ill selaku instansi yang berwenang untuk mengalokasikan lahandi Pulau Batam berdasarkan ketentuan yang berlaku, serta Penggugatmemenuhi segala kewajibankewajiban