Ditemukan 22417 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-11-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PA PASURUAN Nomor 1818/Pdt.G/2020/PA.Pas
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
122
  • Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocokdengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilaipembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo.
Register : 24-04-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN BATAM Nomor 608/Pdt.P/2019/PN Btm
Tanggal 16 Mei 2019 — Pemohon:
SUTRISNO
118
  • denganseorang perempuan bernama Ernawati secara sah menurut hukum agama danhukum negara yang berlaku di Indonesia dan pemohon telah secara tegastegasmengakui bahwa anak lakilaki yang bernama : Alex, lahir di Selat PanjangKecamatan Tebing Tinggi tanggal 2 Nopember 2002, merupakan anak kandungkedua dari Ernawati sebagai akibat hubungan biologis dengan Sutrisno, makamenurut hukum kedudukan anak tersebut dapat dirubah menjadi anak yang sahdari Pemohon;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 UndangUndang Nomor24
Register : 01-10-2015 — Putus : 06-01-2016 — Upload : 10-07-2019
Putusan PA BANYUMAS Nomor 1478/Pdt.G/2015/PA.Bms
Tanggal 6 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
152
  • Foto Copy Kutipan Akta Nikah Penggugat Nomor24/12/l/2004, tertanggal 01 Pebruari 2004, yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpiuh, KabupatenBnyumas, alat bukti tersebut telah dicocokan dan telah sesuaidengan aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberitanda P.2;2. Saksia.
Register : 05-11-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 20-11-2020
Putusan PN WONOSARI Nomor 126/Pdt.P/2020/PN Wno
Tanggal 19 Nopember 2020 — Pemohon:
DEVITA MULKI AMALA
259560
  • berdasarkan ketentuanPasal 1 angka 17 UndangUndang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorangmeliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuananak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahanstatus kewarganegaraan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kartu Keluarga,berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 dalam UndangUndang (UU) Nomor24
Register : 06-11-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PA RANTAU Nomor 114/Pdt.P/2018/PA.Rtu
Tanggal 27 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
325
  • 2018/PA.RtuMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalilpermohonannya Pemohon dan Pemohon II mengajukan buktibukti dipersidangan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis berupa buktiP.1, P.2, dan P.3, yang diajukan Pemohon dan Pemohon Il, makaHakim berpendapat bahwa bukti tertulis tersebut merupakan fotokopisah dari suatu akta alat bukti, knusus dibuat sebagai alat bukti, telahbermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undangundang Nomor 13tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraaturan Pemerintah Nomor24
Register : 06-08-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 266/Pdt.P/2020/PA.Blk
Tanggal 2 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
108
  • Penetapan No.266/Padt.P/2020/PA.BIkdisebabkan kesengajaan Pemohon dan Pemohon II untuk melanggarperaturan pencatatan perkawinan;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, makasesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor24 Tahun 2013 Jo.
Register : 14-01-2020 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 05-01-2021
Putusan PA DENPASAR Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Dps
Tanggal 4 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
4416
  • putusan, maka segala hal yangtertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai di atas;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanPemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untukhadir di persidangan meskipun berdasarkan Relaas Nomor24
Register : 14-01-2016 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PA PONOROGO Nomor 102/Pdt.G/2016/PA.Po
Tanggal 6 April 2016 — PENGGUGAT X TERGUGAT
82
  • atas ;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (oukti P.1 danP.2) dan dua (2) orang saksi ;Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun ;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (oukti P. 1 danP.2) yang surat aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeteraicukup dan telah dicocokan dengan surat aslinya sehingga telah sesuaiketentuan pasal 165 HIR, dan pasal 2 angka (3) Undang Undang nomor 13tahun 1985 jo pasal 1 huruf(f), pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24
Register : 28-06-2018 — Putus : 05-11-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PA SLAWI Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Slw
Tanggal 5 Nopember 2018 — PENGGUGAT Lawan TERGUGAT
135
  • Slw,tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f), Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis menilai buktibuktitersebut telah memenuhi syarat formil dan karenanya dapat dijadikansebagai alat bukti yang sah ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1,ternyata Penggugat telah memilih tempat kediaman di wilayah kecamatanXXxxx, kabupaten Tegal dan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan AgamaSlawi dengan demikian berdasarkan pasal 73 Undangundang Nomor
Register : 11-11-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PA PASURUAN Nomor 1822/Pdt.G/2020/PA.Pas
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
225
  • Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocokdengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilaipembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo.
Register : 02-01-2018 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 25-01-2018
Putusan PA SENGKANG Nomor 24/Pdt.P/2018/PA.Skg
Tanggal 18 Januari 2018 — Pemohon melawan Termohon
205
  • Lingkungan Jokkae, KelurahanLimpomajang, Kecamatan Majauleng sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PA.SkgDUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2018telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telahterdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor24
Register : 01-03-2016 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 08-04-2016
Putusan PA UNAAHA Nomor 0099/Pdt.P/2016/PA.Una
Tanggal 30 Maret 2016 — para pemohon
125
  • pada tingkat kecamatandilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan, sesuai bunyi Pasal8 Ayat (2) UU nomor 24 Tahun 1997 tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir lima (5)orang anak yang bernama Norma, Nurdia, Nurdin Nurlian dan Riski, makademi kepastian status kelahiran anak tersebut, maka para Pemohon dapatmencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayahhukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor24
Register : 07-09-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 433/Pdt.G/2020/PA.Prob
Tanggal 22 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
121
  • No. 433/Pdt.G/2020/PA.Prob berpengaruh dan prinsipil bagi kKeutuhan kehidupan suami istri, dan setelahmendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengan suam1 istri itu;Menimbang, bahwa bukti surat P.1. dan P.2. yang diajukan Penggugattelah diberi meterai dan dinazzegelen, hal mana telah sesuai maksud pasal 2ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materaijo. pasal 1 huruf (a) dan (f) serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2000, maka bukti Surat
Register : 20-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 04-02-2021
Putusan PA Sibuhuan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Sbh
Tanggal 4 Februari 2021 — Pemohon melawan Termohon
135
  • SD, pekerjaanPetani, tempat tinggal Desa Batang Bulu Baru, KecamatanBarumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas, sebagaiPemohon II.Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telah memeriksa alatalat bukti Pemohon dan Pemohon IIDUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon Il dengan surat permohonannyatertanggal 20 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Sibuhuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor24
Register : 29-12-2015 — Putus : 14-01-2016 — Upload : 12-02-2016
Putusan PA MAROS Nomor 0740/Pdt.P/2015/PA.Mrs
Tanggal 14 Januari 2016 — Pemohon I Pemohon II
107
  • ,Kabupaten Maros.Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, makasesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor24 Tahun 2013 Jo.
Register : 27-03-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 76/Pdt.P/2019/PN Bna
Tanggal 2 April 2019 — Pemohon:
EVI HARYANTI
204
  • ersebut dan juga agar kematianSuaminya tersebut dicatat dalam register untuk itu; Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian suami Pemohon yang terlambattersebut, diperlukan adanya penetapan Hakim Pengadilan Negeri BandaAceh.Menimbang, bahwa untuk mengurus, serta memohon diterbitkannya AktaKematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Acehtersebut sesuai dengan ketentuan perundangundangan sebagaimanadimaksud dalam UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubahdengan UndangUndang Nomor24
Register : 18-11-2013 — Putus : 02-01-2014 — Upload : 27-10-2014
Putusan PA SURAKARTA Nomor 852/Pdt.G/2013/PA.Ska.
Tanggal 2 Januari 2014 — Penggugat dan Tergugat
102
  • Pasal 2 ayat (1) huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai), maka sah sebagai alatbukti perkara aquo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Kartu Tanda PendudukPenggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan tidak dibantaholeh Tergugat.
Register : 17-03-2021 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SINJAI Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Snj
Tanggal 23 Maret 2021 — Pemohon:
HASNIATI
3127
  • yang konsisten tercatat dengan namanya adalah Jumasiah.Sehingga atas dasar pertimbangan tersebut maka terhadap permohonan Pertama inimenurut Hakim tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa Kedua terkait dengan perubahan nama Bapak Pemohondari Mading pada Kartu keluarga atas nama Hafsah menjadi Halim seperti pada AktaKelahiran, menurut Hakim dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam UndangUndang Nomor24
Register : 27-07-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PN BATAM Nomor 621/Pdt.P/2020/PN Btm
Tanggal 18 Agustus 2020 — Pemohon:
1.YOHANES ABDUL KADER
2.MARIA FATIMA TUTOQ
2110
  • perbaikan redaksionalamar penetapan secukupnya ;Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum angka tiga yangmemohon agar Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepadapejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batamsebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untukselanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat PengesahanAnak Suami Isteri tersebut ke dalam daftar kelahiran yang kini sedangberjalan, Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 50 Undangundang Nomor24
Register : 09-08-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 03-09-2018
Putusan PA KANDANGAN Nomor 310/Pdt.P/2018/PA.Kdg
Tanggal 28 Agustus 2018 — Pemohon I dengan Pemohon II
132
  • Oleh karena itu, menurut Hakim,kepentingan setiap warga negara (Suami atau istri) dalam kesamaan identitasdokumen in casu Kutipan Akta Nikah ini haruslah dijamin dalam rangka tertibadministrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannyaUndangundang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor24 Tahun 2013;Menimbang, bahwa selain pengaturan dalam peraturanperundangundangan yang dikutip di atas, dalam perspektif