Ditemukan 18140 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Penanaman modal Jasa konsultasi Bumn Perjanjian penanaman pohon Ganti rugi Tf Tindakan faktual Dinas penanaman modal Kepala badan koordinasi penanaman modal ri vs h. darmawan; Pajak Penanaman modal asing Uap Lisitrik Pt. caltex pacific indonesia Pt. sinar damai vs kepala badan koordinasi penanaman modal ri; Pt. sursarita sejahtera vs kepala badan koordinasi penanaman modal ri; Pt. gaharu kapita indonesia vs kepala badan koordinasi penanaman modal ri; Menteri investasi / kepala badan koordinasi penanaman modal vs pt. melapi timber;;
Pengadilan PA BUNGKU Perdata Agama
Register : 24-06-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan PA BUNGKU Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Buk
Tanggal 27 Juli 2020 — Pemohon melawan Termohon
20 — 13
  • Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua, yang terdiriatas: Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat,dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi Anak; Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekertipada Anak;3. Membimbing Anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupanberagama dengan baik;4.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 26-06-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 393/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
39 — 10
  • 30Ha x 8 rotasi x Rp. 100.000 , Rp. 24.000.000 , biaya untuk pembuatan parit yang dikerjakan pada bulan Februarisampai dengan Maret 1997 dengan luas lebar 215 m2, panjang 1400m2 = 1615 m2 x Rp. 18.000 = Rp. 29.070.000 , biaya untuk pembuatan surat tanah dari Kepala Desa Pinggir,Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis untuk tanah seluas 30 Hadengan perincian adalah sebagai berikut 13 surat/2 Ha x Rp.1.300.000 = Rp. 16.900.000 ,bahwa sedangkan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untukmelakukan penanaman
Pengadilan PA SUNGAI LIAT Perdata Agama
Register : 17-12-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 12-01-2022
Putusan PA SUNGAI LIAT Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Sglt
Tanggal 12 Januari 2022 — Pemohon melawan Termohon
60 — 34
  • Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti padaAnak;Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 126/Padt.P/2021/PA.Sgltc. Membimbing Anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupanberagama dengan baik;d. Mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak;e.
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Register : 29-01-2019 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN SORONG Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2019/PN Son
Tanggal 26 Februari 2019 — Penuntut Umum:
I PUTU SASTRA ADI WICAKSANA, SH.
Terdakwa:
THOMAS MANDOBAR
108 — 38
  • Bukit Harapan memiliki Surat Ijin KapalPengangkutan Ikan Pelabuhan ke Pelabuhan (SIKPIPP) Nomor :15.17.9198.80.00007 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Papua Baratyakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu SatuPintu Provinsi Papua Barat , berlaku sejak tanggal 24 Maret 2017 s/d 23Maret 2017;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Perijinan
Register : 21-08-2017 — Putus : 07-02-2018 — Upload : 07-03-2018
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 58/G/2017/PTUN-PLG
Tanggal 7 Februari 2018 — PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS (PT. SBA), VS 1. WALIKOTA PALEMBANG, 2. PT. INDO CITRA MULIA,
196 — 124
  • .; Kasi Pengolahan Data, Sistem Informasi danPembinaan Pelaksanaan Penanaman ModalDPMPTSP Kota Palembang; Syahrul Effendi, S.H.; Staf Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Kota Palembang; Marisa Utami, S.H.; Staf Bagian Hukum & HAM Setda KotaPalembang s=esseeeeeememsaneeneenscmmerrenroememsaaenM.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-04-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 133/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat:
SYAHRUL’AN SKM
Tergugat:
Bupati Labuhanbatu Selatan
92 — 51
  • NIP.198207222006041005 tertanggal 21 Desember 2018 (vide Bukti P1 = T1)Bahwa setelah menjalani hukuman pidana, Penggugat kembali aktifbekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bekerja sebagai staf padabagian Penanaman Modal SDA & Kerjasama Sekertariat DaearahKabupaten Labuhanbatu Selatan dan terakhir Penggugat diangkat menjadiKepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan PeningkatanHalaman 50 Putusan Perkara Nomor: 133/G/2019/PTUNMDNKapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup KabupatenLabuhan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 30-06-2014 — Putus : 15-09-2014 — Upload : 12-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 P/HUM/2014
Tanggal 15 September 2014 — DEWAN PIMPINAN PUSAT BRIGADE PEMBURU KORUPTOR (DPP-BRIPKOR) KALIMANTAN BARAT VS WALIKOTA SINGKAWANG, DKK;
81 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 85.796.099.800,00Dinas Tata Kota 17.072.130.575,00Bapedda 202.150.000,00Kadis Perhubungan, Komunikasi danInformatika 11.171.436.500,00Badan Lingkungan Hidup 2.404.042.500,00Dinas Kebersihan dan Perumahan 6.267.910.000,00Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 200.950.500,00Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi =Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan KB 940.461.750,00Badan Penanggulangan Bencana Daerah 119.925.500,00Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasidan UKM 7.864.581.000,00Kantor Penanaman
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Register : 29-01-2019 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2019/PN Son
Tanggal 26 Februari 2019 — Penuntut Umum:
I PUTU SASTRA ADI WICAKSANA, SH.
Terdakwa:
THOMAS MANDOBAR
50 — 24
  • Bukit Harapan memiliki Surat Ijin KapalPengangkutan Ikan Pelabuhan ke Pelabuhan (SIKPIPP) Nomor :15.17.9198.80.00007 yang dikeluarkan Pemerintah ProvinsiPapua Barat yakni Kepala Dinas Penanaman Modal danpelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat , berlakusejak tanggal 24 Maret 2017 s/d 23 Maret 2017;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 606/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE
54 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akan tetapi perlu dipahami bahwa secara substansi produk UnitLink tidak termasuk dalam pengertian asuransi, karena dalamtransaksi penanaman investasi melalui produk Unit Link, tidak adaHalaman 35 dari 42 halaman.
    asuransi Unit Link merupakan produk asuransi, sehingga atasbiaya pengelolaan investasi yang merupakan bagian atau satukesatuan di dalam produk asuransi Unit Link oleh perusahaan asuransijiwa tidak terutang Pajak Pertambahan Nilat;Menanggapi pendapat Majelis Hakim tersebut, perlu. kembalidisampaikan bahwa meskipun dilihat dari aspek legal formalnya, produkUnit Link merupakan produk asuransi; akan tetapi secara substansiproduk Unit Link tidak termasuk dalam pengertian asuransi, karenadalam transaksi penanaman
Pengadilan PN BONTANG Pidana Khusus
Register : 30-04-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PN BONTANG Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Bon
Tanggal 31 Juli 2018 — Penuntut Umum:
1.ARNOLD ATARWAMAN, SH
2.FAJAR NURHESDI
3.EKO FEBRIANTO, SH
4.R. JOHARCA DWIPUTRA,
5.BAYU NURHADI
Terdakwa:
TAUFIQ QURAHMAN Bin BURHANUDDIN
365 — 17
  • INDOTRANS SEJAHTERAmemiliki surat keterangan penyalur yang dikeluarkan atas nama MenteriESDM Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI;Bahwa PT.
    Indostrans Sejahtera periode 30 Mei 2015 s/d 31 mei 2018Nomor : 223/F16400/2015S3;b) Surat keterangan penyalur Nomor : 138/1/SKP/2017, tanggal 11 april2017 dari Badan koordinasi Penanaman Modal;c) Surat izin tempat usaha umum Nomor: 503/2282/1149.A/BPPTSPC/VII/2015, tanggal 15 Juli 2015;d) Surat izin usaha perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 503/01349/1701/PK/BPPTSPC/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013 pendaftaran ulangtanggal 17 Juli 2018;e) Surat izin usaha perusahaan angkutan laut (SIUPAL) Nomor: BXXXIV
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PN BENGKALIS Nomor 638/Pid.Sus/2020/PN Bls
Tanggal 1 Desember 2020 — Penuntut Umum:
FERRY DEWANTORO NUGROHO,S.H
Terdakwa:
SUJARNO Als SUJAR Bin KARTOMO
127 — 57
  • Adapun yang berhak memanfaatkan hasilhutan yang berasal dari hutan alam adalah badan usahapemegang izin seperti :a) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HutanAlam yang selanjutnya disebut IUPHHKHA adalah izinHalaman 19 dari 38 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2020/PN BIs untuk memanfaatkan kayu alam pada hutan produksiyang kegiatannya terdiri dari pemanenan ataupenebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan,dan pemasaran hasil hutan kayu;b)Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnyadisebut
    mengambil hasil hutanberupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatanpemanenan dan pengangkutan untuk jangka waktu danvolume tertentu;c) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu RestorasiEkosistem dalam hutan alam yang selanjutnya disebutIUPHHKRE adalah izin usaha yang diberikan untukmembangun kawasan dalam hutan alam pada hutanproduksi yang memiliki ekosistem penting, sehinggadapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melaluikegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihanekosistem hutan termasuk penanaman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 20-03-2013 — Putus : 18-06-2013 — Upload : 03-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147 K/TUN/2013
Tanggal 18 Juni 2013 — DR. HAJI PRIHANDONO VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - RI., II. PT. SASANGGA BANUA BANJAR;
79 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • persetujuan terhadapPerubahan Anggaran Dasar, bukan Persetujuan Perubahan Pemegang Sahamdan Perubahan Susunan Direksi, karena terhadap Perubahan SusunanPengurus dan Pemegang Saham hanya diberitahukan kepada TERGUGATuntuk dicatatkan dalam Daftar Perseroan ;XV Bahwa apa yang dinyatakan oleh PENGGUGAT pada Nomor 11 (sebelas)sampai dengan 21 (dua puluh satu) adalah keliru karena apa yang dimaksuddengan Dokumen Pendukung lain dari instansi terkait sesuai denganperaturan perundangundangan yaitu Izin Prinsip Penanaman
    Modal dariBADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL ;Dengan demikian, PENGGUGAT jelas mengetahui bahwa sebenarnya perkara yangdidasarkan pada tindakan hukum yang merugikan PENGGUGAT yang dilakukanoleh Pemegang Saham PT.
Pengadilan PA RANTAU PRAPAT Perdata Waris
Upload : 18-11-2014
Putusan PA RANTAU PRAPAT Nomor 489/Pdt.G/2014/PA.RAP
PENGGUGAT Melawan TERGUGAT
60 — 14
  • Zulkarnain Ritonga yaitu Penggugat II s/dPenggugat VIII, sebab yang mengerjakan penanaman dan pengelolaan kebuntersebut adalah mereka, akan tetapi pada saat ini Para Penggugat telahHal 16 dari 29 Putusan Nomor.498/Pdt.G/2014/PA.Rap.12.15.14.15.mengingkari apa yang pernah mereka persaksikan dan yang terjadi dihadapanmereka ;Bahwa pernyataan dan janji Alm. H. Amir Hamzah Ritonga tersebut disampaikanoleh Alm. H. Zulkarnain Ritonga kepada isterinya Tergugat I yaitu Hj.
    H.Zulkamain tidak mempermasalahkannya oleh karena percaya kepadanya selakuorang tua ;Bahwa pada awalanya setelah masa penanaman yang melakukan perawatanterhadap sebidang tanah yang telah ditanami kebun kelapa sawit tersebut adalahAlm. H. Zulkarnain Ritongan akan tetapi oleh karena kesibukan kerja Alm. H.Zulkamain Ritonga dan Tergugat I Hj.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 03-12-2013 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 593/B/PK/Pjk/2013
Tanggal 3 Desember 2013 — PT D & D PACKAGING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Latar Belakang Permohonan Banding :e Bahwa Pemohon Banding diperiksa sesuai dengan Surat PerintahPemeriksaan Pajak Nomor PRINPL466/WPJ.07/KP.0205/2008 tanggal3 Agustus 2009;e Bahwa pemeriksaan dilakukan oleh KPP Penanaman Modal Asing Satudan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) NomorPem179/WPJ.07/KP.0205/2010 tertanggal 24 Maret 2009 dantanggapan atas SPHP Nomor 24/DDI/FinTax//Xl/2010 tanggal 29 Maret2009 dimasukkan ke KPP Penanaman Modal Asing Satu pada tanggal 1April 2009;e Bahwa KPP PMA
Pengadilan PTUN PALU TUN Perijinan
Register : 19-04-2010 — Putus : 16-08-2010 — Upload : 17-10-2011
Putusan PTUN PALU Nomor 5/G.TUN/2010/PTUN.PL
Tanggal 16 Agustus 2010 — P.T. SINAR PUTRA MURNI SEBAGAI PENGGUGAT WALIKOTA PALU SEBAGAI TERGUGAT
116 — 60
  • Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintah Antara Pemerintah, PemerintahDaerah Provinsi, dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota dalam Pasal 7 dinyatakanbahwa Urusan Wajib adalah urusan pemerintahyang wajib diselenggarakan oleh PemerintahDaerah Provinsi dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota, berkaitan dengan pelayanandasar antara lain meliputi penataan ruangdan penanaman modal;3.
    halurusan perencanaan, pemanfaatan danpengawasan tata ruang serta urusanpelayanan pertanahan;Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalamPasal 7 dinyatakan bahwa Urusan Wajibadalah pemerintahan yang wajibdiselenggarakan oleh Pemerintahan Daerahprovinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota, berkaitan dengan pelayanandasar antara lain meliputi penataan ruangdan penanaman
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 10-02-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 39/Pdt.Bth/2020/PN Mtr
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penggugat:
1.YULI INDRA ANG
2.FERRY WISTAN
Tergugat:
1.Sriwati Gotama
2.NINGRO WISTAN
3.HARSONO
320 — 308
  • NINGROWISTAN, 2.HARSONO tersebut; Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus riburupiah);Bahwa menurut Para Pelawan Derden Verzet pada angka 1 perlawanannyaPara Pelawan Derden Verzet memiliki dan menguasai tanah dan bangunansesuai dengan keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan PelayananNo. 045.2/0292.P/H.0/BPMP 2 TA /2015 tanggal 21 Mei 2015 Jo.
    (seribu enam ratus enam belas meter persegi), atas nama SriwatiGotama telah tercatat dan tervalidasi di Kantor Pertanahan Kota Mataramyang artinya buku tanah dan gambar situasi telah sesuai dengan datayang ada di Kantor Pertanahan Kota Mataram; Bahwa keputusan Kepala Badan Penanaman Modal danPelayanan No. 045.2/0292.P/H.0/BPMP 2 TA /2015 tanggal 21 Mei 2015Jo. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 2307 /2011.01/0127tanggal 25 Februari 2016 ~=svddoo=.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 30-11-2016 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1580 B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MARUBENI INDONESIA;
108 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun rincian Keputusan Terbanding NomorKEP2477/WPJ.07/2012 tertanggal 28 Desember 2012 dapat diuraikan dalamTabel 1 di bawah ini: Tabel 1(dalam IDR)Uraian Semula Ditambah/ Menjadi(Dikurangi)PPN Kurang ( Lebih) Bayar (996.894.116) 0 (996.894.116)Sanksi Bunga 0 0 0Sanksi Kenaikan 0 0) 0Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih)dibayar (996.894.116) (996.894.116) Latar BelakangBahwa Tim Pemeriksa dari Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal AsingLima ("Tim Pemeriksa") telah melakukan pemeriksaan atas kewajibanperpajakan
    Pemohon Banding terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa untuk Masa Pajak Desember 2010;Bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut, Pemohon Banding telah menerimaSKPLB PPN Barang dan Jasa Nomor: 00048/407/10/058/11 tertanggal 28Desember 2011 untuk Masa Pajak Desember 2010 yang diterbitkan oleh KantorPelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima ("KPP PMA V"), yangmenetapkan jumlah PPN lebih bayar Masa Pajak Desember 2010 adalahsebesar Rp(996.894.116,00);Bahwa Pemohon Banding mengajukan surat permohonan
Pengadilan PA PASIR PANGARAYAN Perdata Agama
Register : 01-10-2019 — Putus : 18-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 611/Pdt.G/2019/PA.Ppg
Tanggal 18 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 1
  • mukhalafah) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, selengkapnyaberbunyi sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawabuntuk: a). mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b).menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat danminatnya, c). mencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak, dan dq).memberikan pendidikan karakter dan penanaman
Pengadilan PA PASIR PANGARAYAN Perdata Agama
Register : 11-02-2019 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 06-03-2019
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Ppg
Tanggal 5 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 1
  • mukhalafah) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentangPerlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a). mengasuh,memelihara, mendidik dan melindungi anak, b). menumbuh kembangkananak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, c). mencegahterjadinya perkawinan pada usia anakanak, dan d). memberikanpendidikan karakter dan penanaman
Pengadilan PA PASIR PANGARAYAN Perdata Agama
Register : 29-04-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 317/Pdt.G/2019/PA.Ppg
Tanggal 21 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 1
  • mukhalafah) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, selengkapnyaberbunyi sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawabuntuk: a). mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b).menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat danminatnya, c). mencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak, dan d).memberikan pendidikan karakter dan penanaman