Ditemukan 11218 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ulpa umpa uspa uppa upa uupt
Penelusuran terkait : Pembunuhan Pencabulan Persetubuhan Pencabulan (uupa)
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 16-01-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 10/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 1 Agustus 2017 — SOPINAH, dkk ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, dkk.
103 — 41
  • atau oleh Kepala KantorPertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkanpenunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dansedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yangberbatasan.Bahwa adapun yang dimaksud dengan para pemegang hak atas tanah,dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997, yangmenyatakan:Yang dimaksud dengan pemegang hak atas tanah dalam ayat ini adalahorang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah menurut UUPA
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 19-11-2014 — Putus : 10-06-2015 — Upload : 19-01-2016
Putusan PTUN MEDAN Nomor 85/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 10 Juni 2015 — TOMAS PURBA : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
82 — 29
  • Oleh karena itu sertifikat merupakan alat pembuktianyang kuat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 UUPA.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 10-10-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 04-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 340/PDT/2017/PT-MDN
Tanggal 14 Desember 2017 — ENDI BACHTIAR VS PT. (PERSERO) KAWASAN INDUSTRI MEDAN, DK
37 — 19
  • Bahwa dengan demikian berdasarkan prosedur hukum atas penguasaanmaupun perolehan hak pengelolaan atas tanah seluas 3.14,7525 Ha olehTergugat adalah tidak melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal13835 KUHPerdata dan Pasal 1337 KUHPerdata sebagaimana didalilkanPenggugat dan perolehan hak atas tanah tersebut telah sesuao denganketentuan hukum tanah di Indonesia sebagaimana diatur dalam UUPA No. 5tahun 1960 maupun peraturan pelaksanaan lainnya dengan demikian terbuktiTergugat Il tidak melakukan
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 22-05-2019 — Putus : 16-06-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 121/Pdt.G/2019/PN Ckr
Tanggal 16 Juni 2020 — Penggugat:
1.ACHMAD FIRDAUS ZAHURI
2.AMIR HAMZAH
3.SYAHRUL AZIS
4.IDA FARIDA
5.TITING MURSIAH
6.YAYAH FAHDIAH
7.AHMAD FAIZAL
8.DIAN ARDIANSYAH
Tergugat:
1.Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Bekasi
2.PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia
3.PT.Laguna Group
227 — 395
  • PROTEINDO KARYASEHAT) adalah untukmemperoleh kepastian hukum atas kepemilkan lahan tersebutsebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA No. 5tahun 1960 jo PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahPasal 4 ayat (1) jis Pasal 3 huruf a yang pada prinsipnyamenegaskan/menentukan untuk memberikan kepastian danperlindungan hukum kepada pemegang hak kepada yangbersangkutan diberikan Sertifikat Hak atas Atas, untuk itu TERGUGATHl, bermaksud mengurus segala ketentuan administrasi ataskepemilikan
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 02-07-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 07-08-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 95/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 6 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat I : MUHAMMAD JEFRI bin M. EDSON HARTONO Diwakili Oleh : Sitompul Charles Marolop, SH.
Pembanding/Tergugat II : JP. PUDJO ASTONO DJATIE HADINOTO anak dari RS. HADINOTO Diwakili Oleh : Sitompul Charles Marolop, SH.
Terbanding/Penggugat I : LETKOL. PURN. H. YAKUB
Terbanding/Penggugat II : H. URIANSYAH
Terbanding/Penggugat III : KURNIAWAN EDDY TJOKRO
Terbanding/Turut Tergugat I : KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA
87 — 57
  • Putusan MARI No. 3201K/ Pdt/1991, tanggal 30 Januari 1996 yang pada pokoknyamenyatakan Pembeli Yang beritikad baik harus dilindungi);2.5, Bahwa SHM No.1426 seluas 11.461 M* atas namaTergugat Il telah sesuai dengan data fisik maupun yuridissehingga sertifikat dimaksud adalah benar serta diterbitkanpejabat yang berwenang yaitu BPN Kota Samarinda telahsesuai dengan Pasal 6 UUPA Jo Pasal 23 Ayat (1) dan (2)Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang PendaftaranTanah berbunti sertifikat merupakan surat
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Putus : 28-09-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 97/Pdt/2015/PT.KPG
Tanggal 28 September 2015 — - Ketua Yayasan Pendidikan Ratu Jelita Kupang, Cs. vs - Yoseph Samapati Tari, Cs.
89 — 26
  • Alex N.Raja Ratu atas tanah objek sengketa juga terjadi sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) huruf b UUPA yaitu karenaketentuan undangundang, dan undangundang yang dimaksud ituadalah Pasal 1963 BW yang menyatakan Siapa yang dengan itikadbaik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatubenda tak bergerak, dengan suatu pengusaan selama 20 puluhtahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluwarsa danslapa yang dengan itikad baik menguasai selama 30 tahun,memperoleh hak
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 14-10-2019 — Putus : 11-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 107/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 11 Maret 2020 — Penggugat:
lr. Hj. Ichwanti., M.Ap
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAJENE
205 — 94
  • Risalan Pemeriksaan Tanah Panitia Ajudikasi Percepatan Nomor:44/RPTAP/PTSL/2018 beserta lampirannya, tanggal 15 Agustus 2018,diketahui Alas Hak atas Objek Hak sebagai berikut:1) Riwayat tanah yang dimohonkan statusnya adalah bekas tanahNegara yang belum pernah dilekati sesuatu hak atas tanah sesuaiketentuan UUPA;2) Riwayat perolehan tanah dikuatkan dengan Surat PernyataanFisik Bidang Tanah yang ditandatangani oleh Pemohon diketahuiKepala Kelurahan Labuang Utara dengan tanggal dan nomorterlampir;3
Pengadilan PN MUARA BUNGO Perdata
Register : 17-06-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Mrb
Tanggal 3 Desember 2019 — Penggugat:
MAJID
Tergugat:
1.H. UMAR BIN H. SYUKUR
2.ZAMHAR
130 — 11
  • Pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktianyang kuat;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dimaksud denganSertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hakmilik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masingmasing sudahdibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa selain
Pengadilan PN BANDUNG
Register : 01-09-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 361/Pdt.G/2015/PN.Bdg.,
Tanggal 24 Februari 2016 —
87 — 26
  • angka 13tidak beralasan oleh karenanya patut ditolak ;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas . makagugatan para Penggugat dikabulkan sebahagian dan menolak gugatan Penggugatuntuk selain dan selebihnya ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkansebahagian , maka Tergugat Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkarayang timbul; Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Perdata Nomor 361 /Pdt.G/2015/PN.BdgMengingat pasal pasal dari UU No. 5 tahun 1960 tentang UUPA
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-10-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Byw
Tanggal 12 Oktober 2017 — Tn. Drs. SAJID, dkk lawan. Kepala Desa Sempu, dkk
83 — 31
  • (linat pasal ketentuan konversi UUPA ), dengan Syarat yang harusdipenuhi bagi para bekas pemegang hak eigendom yang ingindikonversi yaitu. berstatus warga Negara indonesia danmempunyai tanda bukti kepemilikan berupa akta asli ( minuut )atau salinan ( grosse ) eigendom ( lihat PMA No. 2 tahun 1960 ).Luasan tanahnya tidak melebihi batas maksimum dan atau tidakabsentee ( gontai ) ( lihat UU No. 56 tahun 1960 jo. PP No. 24tahun 1961 ).
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-03-2011 — Putus : 03-11-2011 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 146/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 3 Nopember 2011 — PT. TIMUR JAYA RAYA UTAMA (PERSEROAN) 1. SANTOSA WIDJAJA, MELAWAN PT. Bank Permata (d/h PT. Bank Bali), 1. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia, S u t a r d i , PT. NISP Securitas 2. PT. Rindang Sejahtera Finance, 3. Departemen Keuangan R.I. Cq. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, Kantor Wilayah III, Cq. Kantor Lelang Negara Jakarta II, Lieke Lianadevi Tukgali, SH. Notaris/PPAT, 4. Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan,
94 — 73
  • Proses balik nama dan Roya hanyalah persyaratan administratifbelaka terkait dengan peralihan tanah, hal mana diakui juga oleh Penggugat dalampoin 11 Gugatannya yang menyebutkan ketentuan pasal 38 ayat 1 UUPA khususnyakalimat ... didaftarkan...
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 03-05-2016 — Upload : 22-03-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 295/Pdt.G/2015/PN.MKS
Tanggal 3 Mei 2016 —
51 — 24
  • Putusan No. 236/Pdt/2016/PT.MKS Dengan selama 24 tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeritentang barang warisan dari ibunya, penggugat yang kemudian mengajukangugatan, dianggap telah melepaskanhaknya (PT Surabaya, 24 Nopember1952); Dalam hukum adat tindakan yang menyebabkan pemindahan hak bersifatcontant, sedangkan pendaftaran menurut UUPA~ dan peraturanpelaksanaannya bersifat + administratif (MA 29 Agustus 1970 No.123K/Sip/1970.) ; Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan MA.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 19-10-2020 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 06-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 981/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 28 Juni 2021 — Penggugat:
hisnawati
Tergugat:
dian fatmayanti
Turut Tergugat:
i putu chandra, s.h.
93 — 101
  • 814/2013tanggal 31 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat (I PutuChandra, S.H.) selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di KotaDenpasar dengan harga jual beli sebesar Rp.500.000.000, (Lima ratus jutarupiah) dan jual beli tersebut telah memenuhi kesepakatan sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata;Bahwa jual beli yang dilakukan oleh dan antara Penggugat dengan Tergugatjuga telah berdasarkan ketentuan Undangundang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (UUPA
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-11-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
YANIH
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
432 — 303
  • menggunakan sistem prublikasi positif, yang kebenaran data yangdisajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem publikasinegatif.Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjaminkebenaran data yang disajikan.Tetapi walupun demikian tidaklahdimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi Negatif secara murni.Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf cUUPA, bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alatbukti yang kuat dan dalam Pasal 23, 32, dan 38 UUPA
    Ketentuan di dalam UUPA yangmenyatakan hapusnya hak atas tanah karena diterlantarkan (Pasal 27, 34dan 40 UUPA) adalah sesuai dengan lembaga ini.Dengan pengertian demikian, maka apa yang dietentukan dalam ayat inibukanlah menciptakan ketentuan hukum baru, melainkan merupakanpenerapan ketentuan hukum yang sudah ada dalam hukum adat, yangdalam tata hukum sekarang ini merupakan bagian dari Hukum TanahNasional Indonesia dan sekaligus memberikan wujud konkrit dalampenerapan ketentuan dalam UUPA mengenai
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 21-02-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 07/PDT.SUS.GLL/2019/PN.NIAGA JKT.PST
Tanggal 16 Mei 2019 — TIM KURATOR PT DISTRIBUSI INDONESIA JAYA (DALAM PAILIT) >< PT BANK OCBC NISP, Tbk ; HALIM WIJAYA
476 — 222
  • . 24/1997:Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat mengenai data fisikdan data yuridis yangtermuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebutsesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yangbersangkutan.Pasal 1 angka (20) PP Pendaftaran Tanah No. 24/1997:Hal.17Perkara Nomor :07/Pdt.Sus.GLL/2019/PN.Niaga JKT.Pst13.14.15.16.Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-12-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1289 K/Pdt/2014
Tanggal 22 Desember 2014 — DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA VS UMAR MUCHSIN
79 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA untuk hak atas tanah, hakpengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun danhak tanggungan yang masingmasing sudah dibukukan dalambuku tanah yang bersangkutan;.
Pengadilan PN BENGKAYANG Perdata
Register : 19-08-2020 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bek
Tanggal 10 Februari 2021 — Penggugat:
F. KUMAS,S.TP,.MM
Tergugat:
KURUS
Turut Tergugat:
1.JONGKET
2.AYUB
82 — 27
  • maka jelas keliru sebab nama ibu kandung Penggugatbukan Maria, sedangkan Maria adalah adik kandung Penggugat yang berbataslangsung tanahnya di sebelah Utara tanah Penggugat sesuai SPT, pada huruf(c) tanah turut Tergugat batas sebelah Utara tertulis juga berbatas denganorang sama, jadi nampak apa yang disampaikan bahwa itu sebatas halusinasiTergugat yang mereka reka dan membuat pengakuan sendiri yang tidakberdasar ( defakto maupun deyure ) yang tidak memenuhi asas legal formaladmistrasinya menurut UUPA
Pengadilan PN KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-07-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 153/Pdt.G/2016/PN.Kpg
Tanggal 21 Desember 2016 — I GUSTI NGURAH SUPANGKAT Melawan NON LAKUSA, dkk
64 — 19
  • bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi ditolakuntuk seluruhnya, sedangkan dalam gugatan Rekonpensi ternyata gugatanPenggugat Rekonpensi dikabulkan untuk sebagian, maka berdasarkan Pasal192 Rbg Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi harus dihukum untukmembayar biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara ini sebagaimanatercantum dalam amar Putusan;Memperhatikan pasal 1365 KUH Perdata, pasal 1320 KUH Perdata,pasal 1338 KUH Perdata, pasalpasal dalam RBg, UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 Tentang UUPA
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Waris
Register : 11-06-2015 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 14-07-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 436/Pdt.G/2015/PN.Dps
Tanggal 18 April 2016 — NI WAYAN KOMPIANG, dkk. melawan I WAYAN RESEP dkk.
148 — 63
  • harus disertai bukti kepemilikan dokumen asli yangmembuktikan adanya hak yang bersangkutan alatalat bukti yang dimaksudtersebut dapat berupa diantaranya : Bentuk pajak bumi landrete,girik, pipil, ketitir dan Verponding Indonesiasebelum berlakunya peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1961; Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh kantor pajakbumi dan bangunan atau; Lainlain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun jugasebagaimana dimaksud pasal Il,V,dan VIII ketentuanketentuan UUPA
Pengadilan PN KOLAKA Perdata
Register : 07-10-2020 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 29-04-2021
Putusan PN KOLAKA Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Kka
Tanggal 27 April 2021 — KARTINI, Dk Lawan NASRI, Dkk
141 — 82
  • Sesuai ketentuan Pasal4 ayat (2) UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokokpokok Agraria (UUPA) Jo. Pasal 8 UndangUndangNo. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah besertaBendabenda yang berkaitan dengan Tanah (UUHT), setiappemegang hak atas tanah diberikan kewenangan penuh untukmempergunakan tanah yang bersangkutan, termasuk didalamnyauntuk melakukan perbuatan hukum dalam rangka pembebanan haktanggungan;e Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Jo.