Ditemukan 10821 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1997 1117 1317 1197 1217 1987 1977 1967 1971
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 25-02-2019 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Mtr
Tanggal 25 Februari 2020 — Penggugat:
1.MUHSIN Alias CIN
2.NURLAILI
Tergugat:
1.HAJAH BAIQ EVA NURCAHYANINGSIH
2.HAJAH BAIQ EMA SAPTIANA
3.LALU EGA JATISUARA
4.BAIQ EVA GANEVIA
5.BAIQ ERI
6.BAIQ FAHRIAH
7.LOIS MASDE SIPAHUTAR
8.H. LALU MASUD
9.FRANSISCUS XAVERIUS KATI HARJONO. SE
10.I PUTU GEDE SASTRAWAN
11.I MADE SETIAWAN
12.I NYOMAN SANTIAWAN
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
151 — 87
  • Hal ini diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata dan Surat EdaranMahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara YangBerkaitan Dengan Asas Ne Bis In Idem.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 13-02-2018 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 30-07-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 74/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 14 Mei 2018 — NY. NGO SUI ALS HONG CITU VS PT. BINTANG COSMOS
127 — 444
  • in idem, sehingga gugatan baru tersebut harusdinyatakan tidak dapat diterimaPUTUSAN HUKUMNYA NO.619 K/Pdt/1983 TERTANGGAL 15 JANUARI1985, yang kaedahnya berbunyi :apa yang diugat dan diperkarakan, sama dengan apa yangdipersengketakan dalam perkara No.50/1977 dan ternyata putusan atasperkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, subjek (pihak)maupun objek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang,sama dengan yang terdapat dalam perkara No.50/1977.Oleh karena ituberdasar Pasal 1917
    SudiknoMertekusumo, SH, dalam bukunya berjudul Hukum Acara PerdataIndonesia, Edisi Ke Tujuh, Penerbit Liberty Yogyakarta, CetakanPertama Edisi Kelima 1998, Halaman 21621, sebagai berikut : Pasal 1917 ayat 1 BW berbunyi , bahwa kekuatan mengikat daripadaputusan itu terbatas pada pokok putusan (inderwerp van het vonnis)Olehsiapak dan terhadap siapakah kekauatan mengikat dari putusan itu dapatdiajukan?
    Telah diketengahkan dimuka bahwa pada asasnya putusanhakim hanyalah mengikat para pihak (pasal 1917 BW).Yangdimaksudkan dengan para pihak bukanlah hanya penggugat dantergugat saja, tetapi juka pihak ketiga yang ikut serta dalam suatusengketa antara penggugat dan tergugat, baik dengan jalan interventiemaupun pembebasan (vrijwaring) atau mereka yang diwakili dalamproses.Jadi yang dapat mengajukan atau menggunakan kekuatan mengikat dariputusan adalah para pihak.Terhadap pihak ketiga putusan tidak mempunyai
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 24-10-2019 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 681/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 21 Januari 2021 — Penggugat:
1.DURAHMAN Bin MAIL
2.RIPING ADAM
Tergugat:
1.RUSDY HUSAINI, selaku ahli waris dari Alm. Ny. NURSIAH HUSAINI
2.RUBEN RAYONG KOSENDA
3.EDWIN
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
5.WALIKOTAMADYA JAKARTA BARAT Cq. KEPALA KECAMATAN CENGKARENG
6.NOTARIS PPAT MARDIJONO, SH
7.WALIKOTAMADYA JAKARTA UTARA Cq. KEPALA KECAMATAN PENJARINGAN
8.KEPALA KECAMATAN PENJARINGAN cq. KEPALA KELURAHAN KAMAL MUARA
9.WALIKOTAMADYA JAKARTA BARAT cq. KEPALA KECAMATAN CENGKARENG cq. KEPALA KELURAHAN KAPUK
10.NOTARIS WELIANA SALIM, SH
11.NOTARIS DARMO SUSANTO, SH
123 — 53
  • Penggugatdalam Repliknya menyatakan bahwa Eksepsi tersebut adalah tidak berdasarhukum acara karena Perkara No 511/Pdt.G/2019 telah dicabut oleh ParaPenggugat sebelum perkara tersebut disidangkan dan pencabutan tersebut telahpula dikabulkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan Penetapan No.511/Pdt.G/2019 tanggal 18 Oktober 2019 ;Halaman 74 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 681/Padt.G/2019/PN Jkt.UtrMenimbang, bahwa atas adanya Eksepsi Tersebut Majelis Hakimberpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1917
    dan dariReplik Para Penggugat bahwa perkara perdata No.511/Pdt.G /2019 dinyatakandicabut dengan suatu Penetapan, sehingga Penetapan tersebut bukan putusanyang berkekuatan tetap dan juga penetapan tersebut bukan putusan yangbersifat positif, sehingga tidak memenuhi syaratsyarat sebagaimana dalamPasal 1917 Kitab Undangundang Hukum Perdata, dan karenanya eksepsitersebut dinyatakan tidak dapat diterima;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-11-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2610 K/PDT/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — Drs. VICTOR F SIAHAAN VS NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq PT Taspen (Persero), dkk.
33 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., juncto Nomor 226 K/Pdt/2011, PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengakui dalam posita angka 23halaman 7 sampai dengan halaman 10 yang Jelas sekali bahwa perkaratersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti(inkracht van gewisde);Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata apabila putusanyang dijatuhnkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan),kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, makadalam putusan melekat nebis in idem.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 06-02-2018 — Putus : 06-04-2018 — Upload : 31-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 3/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP
Tanggal 6 April 2018 — Pembanding/Penuntut Umum I : Toman Ramandey, SH
Terbanding/Terdakwa : GERSON WENDA, S.Th.,MM
51 — 23
  • JAYAPURA .00 .00 81 1917. Ml ALAZHAR 142,500,000 126.136.363 84,964,257. 41,172,106.SAMABUSA KAB. .00 .00 72 28NABIRE18. MI AL AZHAR 200,000,000 178,181,817 61,483,966. 116,697,850SAMABUSA KAB. .00 .00 64 36NABIRE19. MTS ASY SYAF'IYAH 195,000,000 173,727,272 0.00 173,727,272 FIKTIFKAB. NABIRE .00 .00 .0020. MTS ASY SYAF'IYAH 150,000,000 133,636,363 88,999,998. 44,636,364.KAB. NABIRE .00 .00 49 5121. MA ASY SYAFI'IYAH 150,000,000 133,636,363 78,875,541. 54,760,821.KAB. NABIRE .00 .00 46 5422.
Pengadilan PN TOLITOLI Perdata Tanah
Register : 28-11-2012 — Putus : 25-06-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN TOLITOLI Nomor 28_PDT_G_2012_PN_TLI
Tanggal 25 Juni 2013 — Penggugat: - MOCTAR MAMONTO Tergugat : 1. RATNA DUNGGIO 2. WAYAN SIDANG 3. LUH MURNIATI 4. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) HELMI ALATAS, SH 5. Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Cq Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tolitoli. 6. PT. (Persero) Bank Rakyat Indonesia Pusat Jakarta Cq PT. (Persero) Bank Rakyat Indonesia Cabang Tolitoli.
84 — 23
  • .: 20/Pdt.G/2011/PN.T1i) sudah seharusnya dinyatakan sebagai suatu gugatan yang ne bis in idem,yang selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdatadiatur bahwa apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untukmengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalamputusan melekat ne bis in idem.
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama Harta Bersama
Register : 11-08-2014 — Putus : 26-11-2014 — Upload : 08-09-2015
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1283/Pdt.G/2014
Tanggal 26 Nopember 2014 — Terlawan dan Pelawan
52 — 36
  • (Pasal 1917 KUHPerdata).Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut,sama sekali tidak memasuki pemeriksaan mengenai pokok perkara,karena gugatan dinyatakan ne bis in idem, putusan mana kemudiandikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dan Mahkamah Agung.Menimbang, bahwa alasan dan dasar hukum Pelawan mengajukansebagaimana tersebut, tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan dankepastian hukum karena akan merugikan kepentingan hukum Terlawan yangseharusnya wajib dilindungi, oleh
Pengadilan PA TALIWANG Perdata Agama
Register : 30-06-2015 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 07-11-2019
Putusan PA TALIWANG Nomor 0117/Pdt.G/2015/PA.TLG
Tanggal 27 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
101 — 17
  • tidakrelevan mempertimbangkan dalam eksepsi ini; osMenimbang, bahwa mengenai eksepsi ne bis in idem materi surat gugatan paraPenggugat merupakan pengulangan dari materi surat gugatan yang telah diputus olehPengadilan Agama Sumbawa Besar dalam Putusan Nomor 402/Pdt.G/2007/ PA.SUB,tanggal 16 Desember 2008 yang amarnya Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat. diterima Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Halaman 38 dari 52Putusan Nomor 0117/Pdt.G2015/PA.TLG enimbang, bahwa sesuai Pasal 1917
Pengadilan PA PONTIANAK Perdata Agama Perceraian
Register : 22-05-2014 — Putus : 05-11-2014 — Upload : 11-08-2015
Putusan PA PONTIANAK Nomor 572/Pdt.G/2014/PA.Ptk
Tanggal 5 Nopember 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
16 — 1
  • No. 0572/Pdt.G/2014/PA.Ptkperkara terdahulu dengan Nomor: 1II53/Pdt.G/2012 /PA.Ptk yang telah dicabutsebelum pembuktian karena antara Penggugat dengan Tergugat terdapatperdamaian;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermateksepsi Tergugat karena perkara Nomor 1I53/Pdt.G/2012 /PA.Ptk selesainyadengan dicabut atas persetujuan kedua belah pihak disebabkan telah rukunkembali dalam rumah tangganya produk hukumnya Penetapan bukanPutusan, berdasarkan pasal 1917 KUHP Perdata mengatur
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata Tanah
Register : 09-11-2015 — Putus : 11-04-2016 — Upload : 16-06-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 38/Pdt.G/2015/PN Tjb
Tanggal 11 April 2016 — - TERGUGAT : JESMAN SIHOTANG,DKK - PENGGUGAT : SUARDI SALIM
94 — 12
  • nama SUARDI SALIM yang saat ini menyatakan memilikihak atas tanah tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Tanjung Balaimenerima kembali gugatannya yang seharusnya putusan yang sudahinchraht (oberkekuatan hukum tetap) tidak bisa digugat kembali (nebis inidem) sebagaimana diatur dalam putusan Mahkamah Agung RI No.647/K/sip/1973;Menimbang, bahwa terhadap hal ini dipertimbangkan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa melekatnya nibis in idem dalam putusan harusmemenuhi syaratsyarat yang ditentukan pada pasal 1917
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 10-04-2018 — Upload : 21-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 312 K/Pdt.Sus-PHI/2018
Tanggal 10 April 2018 — 1. ANTALIUS HAMONANGAN PURBA, DKK VS PT DIAN ANGGARA PERSADA,
60 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1770 Rp 23.787.030 Rp 10.983 Rp 19.439.306 Rp 4,347,72434 FERRY JANMAISON SAMOSIR Rp 2.325.000 Rp 1.875.000 1987 Rp 26.703.293 Rp 10.838 Rp 21.535.106 Rp 5.168.18735 HERPAN BANJAR NAHOR Rp 2.325.000 Rp 1.875.000 1832 Rp 24,620,248 Rp 10.838 Rp 19.855.216 Rp 4.765.03236 MUHAMAD ZALI Rp 2.325.000 Rp 1.982.000 1681 Rp 22.590.959 Rp 11.457 Rp 19.258.624 Rp 3.332.33537 GUSLIANDA DAMANIK Rp 2.325.000 Rp 1.875.000 1888 Rp 25,372,832 Rp 10.838 Rp 20.462.144 Rp 4.910.68838 RISWAN Rp 2.325.000 Rp 1.982.000 1917
Pengadilan PN TEGAL Perdata
Register : 10-12-2014 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN TEGAL Nomor 29/Pdt.Plw/2014/PN Tgl
Tanggal 27 Juli 2015 — Drs. Heru Santoso Melawan - Justinus Ariawan Setyoso - Judia Suzanty
103 — 23
  • pemeriksa perkara permohonan Nomor 23/Padt.P/2014/PNTgl bersikap mengacuhkan gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet)dengan tetap melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara, sehingga haltersebut menurut Pelawan merupakan hal yang keliru, bahwa gugatanperlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh Pelawan dalam rangkamenegakkan hukum, menyampaikan fakta, dan memperjuangkan haknya.Pada asasnya suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak yangberperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 24-02-2010 — Putus : 21-07-2010 — Upload : 07-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 31/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 21 Juli 2010 — Stanley Johanes;1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara,2.Christine Ratna
36 — 11
  • Notaris M.S.Tajoedin S.H.tanggal 6 April 2005 Perihal:Pemberitahuan Hasi Keputusan MahkamahAgung RI No. 717 PK/PDT/ 2001 (Fotocopydari fotocopy) ;T.Il Intervensi 70 : Surat KeteranganKantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta,menerangkan perihal : Keabsahan AktaKelahiran Yauw Tjun Peng (Penggugat) benaranak laki laki dari perkawinan suami istri Yauw Shun Bie dan Tan Lan Niotercatat/terdaftar pada Akta KelahiranHalaman 77 dari 94 halaman Putusan No.31/G/2010/PTUN JKT.71.72.73.Umum menurut Stbld 1917
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-03-2012 — Upload : 07-07-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 621/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Barat.
Tanggal 26 Maret 2012 — PT. ALFA GOLDLAND REALTY; Lawan; 1. EDDY TRIO TJAN; 2. PT. HIJAU PUNDINUSA; 3. NINY, SH.; 4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BANTEN, Cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
127 — 59
  • Yahyah Harahap menjelaskan terkait denganexceptio res judicata sebagaimana di kutip sebagai berikut :Meskipun semula istilah ne bis in idem hanya dikenal dalam bidang pidana,namun istilah tersebut telah lazim dipergunakan dalam bidang perdata yangjuga disebut exceptio res judicata (exceptie van gewijsde zaak) berdasarkanPasal 1917 KUH Perdata.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 02-10-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 29-10-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 417/Pdt.P/2018/PN Ptk
Tanggal 29 Oktober 2018 — Pemohon:
WARDA BARAKBA
35 — 3
  • pula merupakan sesuatu gelar yang dapat menimbulkan keraguanbagi masyarakat ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas Pengadilan berpendapat bahwa pemohon telah berhasil membuktikandalil dalil permohonannya dan disamping itu permohonan pemohon tidakbertentangan dengan Undang Undang dan beralasan menurut hukum, makapermohonan pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa biaya permohonan beralasan untuk dibebankanpada pemohon ;Mengingat pasal pasal 93 STB.1917
Pengadilan PN RENGAT Perdata
Register : 13-05-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN RENGAT Nomor 12/Pdt.G-LH/2020/PN Rgt
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat:
Yayasan Menata Nusa Raya
Tergugat:
PT. TASMA PUJA
Turut Tergugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
201 — 72
  • MenolakGugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akanmempertimbangkan dalil eksepsi yang diajukan Tergugat diatas,sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil eksepsiTergugat diatas, Majelis Hakim akan mendeskripsikan aspekaspekmengenai asas nebis in idem baik ditinjau menurut landasan hukumnya,yurisprudensi maupun pendapat para sarjana;Menimbang, bahwa asas Nebis in idem dalam bidang perdata,diatur dalam ketentuan Pasal 1917
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-03-2017 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 59/Pdt.Plw/2016/PN.Blb
Tanggal 23 Nopember 2016 — - 1. UCU MANSUR, - 2. H. ENDING, - 3. YUYU WAHYU - 4. EEP ALAMSYAH - 5. M A M A T, - 6. E. SUBAEDAH ( PARA PELAWAN ) - 1.1. DJUBAEDAH, - 1.2. ASEP TAJUDIN, - 1.3. Ny. POPON, - 1.4. Ny. AAN HASANAH - 1.5. YAYAN SOPIAN - Ny. LILIN HALIMAH - 1.7. AHMAD SUHROWARDI, ( PARA TERLAWAN )
101 — 38
  • No. 458 K/Pdt/2013 sehingga berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdatamaka perkara aquo haruslah dinyatakan nebis in idem dan sudahsepatutnya putusan tersebut dinyatakan batal dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 27-12-2018 — Putus : 06-02-2019 — Upload : 22-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 615/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 6 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat I : Hj.IDAH FARIDAH
Terbanding/Tergugat III : Visca Kemala Dewi,SH
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Mandiri Tbk Pusat Jakarta Cq PT Bank Mandiri Tbk Retail Risk ank Collection Center Bandung Cq PT Bank Mandiri Tbk Cabang Yos Sudarso
Terbanding/Tergugat IV : Achmad Seiawan
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Keuangan Cq Kantor Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL
Turut Terbanding/Penggugat II : Muhamad Agung Permana
98 — 52
  • Mengingat prinsip dari nebis in idemadalah apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif(menolak atau) mengabulkan) kemudian putusan memperolehkekuatan hukum tetap maka dalam putusan melekat ne bis in idem .Pasal 1917 KUHPerdata dalam hukum acara perdata bahwa perkarayang Ne Bis In Idem adalah terhadap kasus dan pihak yang samatidak boleh diajukan kedua kalinya.Para pembanding berpendapat bahwa putusan Judex Facteiyangmenganggap bahwa perkara perdata nomor :33/Pdt.G/2017/PNCbn.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2725 K/Pdt/2017
Tanggal 14 Desember 2017 — PT MULTICON INDRAJAYA TERMINAL lawan PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (Persero) dan MENTERI NEGARA BUMN, DK
140 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dem (Pasal 1917 ayat (2) KUHPer) antara lain soalyang dituntut (digugat) adalah sama dan tuntutan (gugatan) tersebutdidasarkan atas alasan yang sama, serta pihakpihak yang berpekara,dalam hubungan yang sama seperti dalam tuntutan (gugatan)sebelumnya;Eksepsi Turut Tergugat II:1.
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata
Putus : 11-06-2014 — Upload : 11-11-2014
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 6/Pdt.G.Plw/2014/PN.Pwk
Tanggal 11 Juni 2014 — Joko Surono LAWAN 1. Ny. R.D. Tuty Kurniati dkk 2. H. Ily Sasmita Atmadja 3. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Purwakarta
109 — 94
  • , tanggal 19 Oktober 1998;e Kemudian terhadap putusan tersebut juga telah ada putusan peninjauankembali sebagaimana putusan PK Nomor 628 PK/Pdt/1998 tanggal 19Maret 2002 dan dinyatakan ditolak, serta terhadap putusan kasasiNomor 3306 K/Padt/1992 tanggal 16 September 1997;Bertentangan dengan asas nebis in idem, dimana dalam objek yang sama dantelah diperiksa dan diadili serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap,namun ternyata diperiksa dan diadili dalam perkara yang objeknya sama pula(vide Pasal 1917