Ditemukan 11475 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 04-04-2016 — Upload : 19-04-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 192/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 4 April 2016 — ACHMAD SAIFI bin BAID ; KEJAKSAAN NEGERI LUMAJANG
5821
  • Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uangpengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidanapenjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuaidengan ketentuan dalam Undangundang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukandalam putusan pengadilan ; Menimbang, bahwa Undangundang No. 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 tahun 2001, tidak mengatur secara tegas cara menghitungpembayaran
Register : 10-05-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 18/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 6 September 2017 — LAMSANA SIRAIT, DKK MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU DAN DIANE AMANDA, DKK
14984
  • Tidak terkena ketentuan batas maksimum kepemilikan tanahpertanian;c.
Register : 06-06-2014 — Putus : 08-07-2014 — Upload : 05-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 27/PID.TPK/2014/PT SMG
Tanggal 8 Juli 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : ANDREAS YUDHOTOMO, SH
Terbanding/Terdakwa : EDY SUTOYO, ST, MT
6137
  • Jumlah Rp.1.655.967.000, 5.Bahwa sesuai dengan lampiran Keppres No. 80 Tahun 2003tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah BAB huruf C angka 1 Penetapan metode pemilihanpenyedia jasa dengan Metode pemilihan langsung dapatdilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) sedangkan metode Penunjukanlangsung dapat dilaksanakan dalam hal antara lain : pekerjaan yangberskala kecil dengan nilai maksimum Rp. 50.000.000, (lima puluhjuta rupiah
Register : 18-07-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 25 September 2019 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
SUMARTIN BERU
22060
  • Ketentuan ini memberi pedoman bahwa uang pengganti yang dibebankankepada terdakwa maksimum sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindakpidana korupsi atau sebanyakbanyaknya dari uang hasil tindak pidana korupsiyang dinikmati oleh terdakwa;Menimbang, bahwa terhadap Dana Desa (DD) sejumlah Rp.753.785.000,(tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yangdikelola sendiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa (Kades) telah merugikankeuangan Negara sejumlah Rp. 408.733.280
Putus : 11-07-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1093 K/PID.SUS/2013
Tanggal 11 Juli 2013 — YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE. als. IRAWAN SUTANTA, SE. ;
4421 Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndang No. 20 Tahun 2001diancam dengan pidana maksimum seumur hidup atau pidana penjarapaling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) maka pidana penjara selama 5 (lima)tahun, pidana denda sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluhjuta rupiah) dan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp.382.550.000, (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh riburupiah) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak memadai/tidak setimpaldengan
Register : 29-09-2022 — Putus : 06-02-2023 — Upload : 15-02-2023
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm
Tanggal 6 Februari 2023 — Penuntut Umum:
RIZKA NURDIANSYAH,SH.,MH.
Terdakwa:
SABTIN ANWAR HADI Bin KHOIRIMAN Alm
1027
  • Utama yang ditandatangi tanggal 26 Oktober 2021;
  • Rekap per tahun Piutang uang a/n Sabtin Anwar Hadi yang ditanda tangani tanggal 26 Oktober 2021;
  • (Asli) Rincian Piutang Uang a/n Sabtin Anwar Hadi tahun 2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021 yang ditanda tangani tanggal 26 Oktober 2021;
  • Dikembalikan kepada saksi NARDI

    1. ( Copy ) Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 135/Kpts/RC.110/10/2008 Tentang Satuan Biaya Maksimum
Register : 02-09-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 2211/Pdt.G/2020/PA.Lpk
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
209
  • angka 7 poin 1(Maskan) halaman 7 paragraf 2 menghitung biaya maskansebesar Rp. 25.000.000, x 10 = Rp. 250.000.000, karenadengan biaya tersebut akan digunakan untuk melakukanusaha maka dirujuklah lokasinya berada di daerah perkotaanyang ramai;b) Bahwa dalil tersebut di atas sangat bertentangan denganYurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 karena daerah perkotaanyang ramai bukanlah dasar dari menghitung kebutuhan hidupminimum yang ada adalah kebutuhan hidup maksimum
Register : 11-03-2010 — Putus : 30-08-2010 — Upload : 23-03-2011
Putusan PN POSO Nomor 109/PID.SUS/2010/PN.PSO
Tanggal 30 Agustus 2010 —
10216
  • terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b palinglama dalam waktu 1 (satu) bulan sesuadah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan65hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uangpengganti tersebut;(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang penggantisebagaiman dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanyatidak melebihi ancaman maksimum
Putus : 20-11-2017 — Upload : 23-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2029 K/PID.SUS/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — DINI YULIANA QATRUNNADA;
20994 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak melakukan langkahlangkah yang diperlukan untukmemastikan ketaatan Bank Syarian atau UUS (Unit UsahaSyariah) terhadap ketentuan Batas Maksimum PemberianPenyaluran Dana sebagaimana ditentukan dalam undangundangini dan/atau ketentuan yang berlaku dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)tahun dan pidana denda paling sedikit Ro1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliarrupiah);Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram
Putus : 26-06-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 26 Juni 2015 — ABD SOMAD KEJAKSAAN NEGERI PASURUAN
4110
  • Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)huruf b paling lama dalam waktu (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dandilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayaruang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana denganpidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum
Putus : 11-12-2014 — Upload : 13-02-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 254 /Pdt.G/2013/PN.Mks
Tanggal 11 Desember 2014 —
395
  • Nasabah telah menganalisa danmengerti produk investasi ini dan Nasabah sepenuhnya setujubahva penilaian investasi Nasabah dalam peranjian ini samasekali tidak akan ditafsirkan sebagai suatu tindakan yang tidakdiperhitungkan.Nasabah juga menyetujui bahva dalam hal Bank membayar bungaalas FD dalam mata uang nonUS Dollar pada nilai yang lebihtinggi dari suku bunga maksimum yang ditentukan untuk FD dalammata uang US dollar sebagaimana ditentukan dalam PeraturanBank Indonesia No. 6/11/PBIl/2004 mengenai
Register : 19-03-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 22-12-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 31 Juli 2019 — Penuntut Umum: 1.AGUSTINUS HERIMULYANTO. SH. MH.Li 2.ADE CHANDRA, SH. MH 3.AKBAL PURAM, SH 4.IWAN CAUNANG, SH 5.BUDI HERMANSYAH, SH Terdakwa: BAHTIAR RIFAY UMAKAAPA
176105
  • Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) huruf b palinglama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudahputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, makaharta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uangpengganti tersebut.(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untukmembayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihiancaman maksimum
Register : 19-01-2015 — Putus : 24-03-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PT PONTIANAK Nomor 01/PID.SUS/Tpk/2015/PT.PTK
Tanggal 24 Maret 2015 — W. SUWITO, SH, MH
8446
  • memenuhi kriteria sebagaiberikut : 272222 n 2 noon nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nee1041).1)2)3)Keadaan tertentu, yaituPenanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatanmasyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atauharus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencanaalam; dan/atau ; Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dankeamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau ; Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum
Putus : 20-11-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 K/Pdt.Sus-KPPU/2013
Tanggal 20 Nopember 2013 — PT. PRIMA PERSADA NUSANTARA. DKK ; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA
13661 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 135 K/Pdt.SusKPPU/2013Adalah suatu hal yang dibenarkan adanya suatu keuntunganbagi peserta/ pemenang lelang karena didalam menyusun HPSwajib memperhitungkan:Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bea masuk sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Resiko, overhead cost dan keuntungan (ROK) yang wajib bagirekanan sesuai dengan tingkat kesulitan pekerjaan yangdilakukan, dan maksimum besarnya 10 % (sepuluh persen);Hal tersebut diatas diatur dalam Keputusan Direksi PT PLN(Persero) Nomor
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Tahun 2013
27901745
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • Harus ada dasarhukumnya dalam UndangUndang untuk mengurangi pidana yangmenyebabkan maksimum pemidanaan yang diancam dalam UndangUndangdikurangi;Novum yang mengarah kepada peringanan hukum juga berkaitan kepadabentuk dakwaan yang didakwakan kepada terpidana.
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Tahun 2010
46482134
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (KUHAP)
  • Pemohon berpendapat keterangan pers ini adalah bagian daripenggalangan opini Kejaksaan Agung yang dapat menyudutkan Pemohon;Bahwa Pemohon menganggap penetapan sebagai Tersangka tindak pidanakorupsi dengan ancaman hukuman maksimum penjara seumur hidupadalah sesuatu yang sangat serius dan tendensius yang menyangkut namabaik, harkat, dan martabat Pemohon serta seluruh keluarga Pemohon.Dengan permohonan maaf kepada Majelis Hakim Mahkamah KonstitusiYang Mulia, izinkanlah Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon
Putus : 18-08-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 PK/Pdt/2016
Tanggal 18 Agustus 2016 — 1. SOEWITO, 2. WINDI binti SOEWAHONO, DKK VS BAMBANG NUGROHO SANJOTObin(Alamrhum) SANJOTO
10163 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Manfaatnya adalah terbangunnya suatu strukturmasyarakat sedemikian rupa hingga secara maksimum mencapaikepuasan akan kebutuhan dengan seminimum mungkin menghindaribenturan. Pound menyatakan tiga kategori kelompok kepentingan, yaitukepentingan umum, sosial, dan kepentingan pribadi. Kepentingankepentingan yang tergolong kepentingan umum terdiri atas dua, yakni:1. Kepentingankepentingan negara sebagai badan hukum dalammempertahankan kepribadian dan hakikatnya;2.
Putus : 29-10-2012 — Upload : 28-10-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 08/Pid.SUS/ 2012/PN.Mks
Tanggal 29 Oktober 2012 — - ABDURRAHMAN NODJENG VS. - JPU
688
  • Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupiuntuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat1 huruf b maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidakmelebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai denganketentuan dalam undangundang ini dan lamanya pidana tersebutsudah ditentukan dalam putusan pengadilan.Menimbang, berdasarkan rumusan Pasal 18 ayat 1 huruf b UndangUndang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun1252001 tentang Pemberantasan
Putus : 23-03-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2340 K/Pdt/2014
Tanggal 23 Maret 2015 — HASNAH NURDIN, dk. (Ahli Waris A. Amran Basri Petta Lolo) VS INCE BAHARUDDIN ALIAS BAHARUDDIN, DKK
225163 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 10 Tahun 1960 dapat dijadikan buktiHak milik;Ketujuh isi penting dalildalil Pelawan/Pembanding yang temuatdalam Dessenting Opinion Hakim Tinggi tersebut, tidak begitu sajadijadikan isi Desenting Opinion sang Hakim Tinggi, tetapi harus dikaji/dipertimbangkan kebenarannya dari sudut Formal Yuridis/ketentuanketentuan hukum yang berlaku, antara lain:1.Peraturan Perundangundangan yang mengatur tentangPewarisan;Peraturan Perundangundangan yang mengatur tentang batasluas maksimum tanah yang dapat
Register : 06-02-2013 — Putus : 26-06-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 06/PID.TK/2013/PN.TK
Tanggal 26 Juni 2013 — ISNAINI HAISA, SH Bin M. CHAER ISMAIL
10013
  • terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf b paling lama dalam waktu (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita olehPenuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayaruang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana91dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum