Ditemukan 22417 data
20 — 1
buktibukti tersebut akan dipertimbangkan sesuai denganproporsi dan relevansinya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan bukti tulis berupa P.1 dan P.2 yang telan bermeterai cukupdan telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat buktitertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24
78 — 13
47Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannyaPemohon telah mengajukan alatalat bukti surat (P1 sampai dengan P6),dimana semua alat bukti tersebut telah dinasegelen dan bermateraicukup, sehingga Majelis Hakim menilai alatalat bukti tertulis tersebut sahsebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab UndangUndang HukumPerdata dan Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 tahun 1985,tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24
26 — 4
bertempat' tinggal di Jalan Lintas Malindo,Dusun Entikong, RT 04, Desa Entikong,Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau,selanjutnya disebut Tergugat ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkara berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Penggugat , Tergugat dan parasaksi di persidangan ; TENTANG DUDUKNYA PERKARABahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyatertanggal 7 Februari 2011, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau pada tanggal7 Februari 2011 dengan register Nomor24
11 — 6
Pengadilan AgamaSlawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun1989, perkara a quo termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untukmemeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberi materai sesuaiketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24
SYAIFULLAH
24 — 14
menjadiSYAIFULLAH dan MUHAMMAD QAHDAFI SYAIFULLAH didalam KartuKeluarga , MUHAMMAD QAHDAFI SYAIFULLAH, anak ke tiga lakilaki darisuami istri : SYAIFULLAH dan ISNAENI SUPRIHATIN didalam Kutipan AktaKelahiran anak PemohonMenimbang, bahwa setahu saksisaksi Pemohon orangnya baik dan tidakpernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksisaksi yakin bahwa tujuanmemperbaiki identitas Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri darikejaran hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor24
28 — 3
Pasal 1 huruf a danhuruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surattersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnyaakan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidangperkawinan, dan berdasarkan Bukti P1 Penggugat berdomisili di wilayahhukum Pengadilan Agama Ambarawa, maka berdasarkan
16 — 12
bertentangan dengan hukum, maka pengadilandapat mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Pemohon II yangberlangsung pada tanggal 11 November 1979 di Kelurahan =====,Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, makasesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor24
38 — 8
Penggugatmengajukan bukti Surat yaitu. bukti P dan bukti tersebut sesuai asli, asli aktatersebut adalah akta otentik berupa Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik SorongKota, Kabupaten Sorong serta bermaterai cukup dan telah dinazegelendpetugas Pos,bukti tersebut telan sesuai dengan ketentuanpasal 285 R.Bg danpasal 2 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 jo pasal 1huruf (e) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor24
13 — 6
Penggugat;Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh oranglain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun JurusitaPengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmidan patut melalui Radio AlHikmah Kabupaten Berau dan menempelkannyapada papan pengumuman pengadilan berdasarkan Relaas Panggilan Nomor24
10 — 1
Pasal 102 huruf b, UndangUndang Nomor24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon dan Pemohon Il diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepadaPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan;Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon pada saat inibertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama KecamatanBenda, Kota Tangerang, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untukmendaftarkan perkawinannya tersebut
19 — 16
Lanjutan Tingkat Atas, tempatkediaman di Kelurahan ManemboNembo Atas, Rt006 Rw 005 Kecamatan Matuari, Kota Bitung,sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II dan para saksidi muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2019telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yangtelah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor24
15 — 13
Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal301302 R.Bg dan Pasal 18881889 BW, sehingga buktibukti tersebutmempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan dapatdipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Asli Surat KeteranganDomisili, terbukti in person yang hadir di depan persidangan telah sesuaidengan identitas Penggugat sebagai pihak berperkara dalam surat
15 — 14
Pemohon terbukti dan tidak melanggarhukum baik ketentuan hukum Islam maupun perundangundangan lainnya,Halaman9 dari 11halaman, Penetapan Nomor 0789/Padt.P/2020/PA GMoleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan dan menetapkansah perkawinan para Pemohon ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, makasesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a dan Pasal36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor24
25 — 4
Pasal 1 huruf a danhuruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surattersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnyaakan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidangperkawinan, dan berdasarkan Bukti P1 Penggugat berdomisili di wilayahhukum Pengadilan Agama Ambarawa, maka berdasarkan
Yasokhi Gea
28 — 4
dokumenyang di miliki Anak Pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksiHalaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Gst10.11.12.baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untukkepentingan lain yang berkaitan dengan suratsurat pemohon ;Bahwa untuk memberikan koreksi (perubahan) dalam identitaskhususnya penulisan nama pemohon sendiri, maka tentunya secarayuridis diperlukan penetapan pengadilan yang memberikan justifikasidan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam undangundang nomor24
1.ARIPIN PASARIBU
2.AGUSTINA HUTAGAOL
21 — 9
Pemohon dengan Pemohon II telahmelangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukumnegara yang berlaku di Indonesia dan Pemohon II telah secara tegastegasmengakui bahwa anak lakilaki yang bernama : OWEN, lahir di BATAM, padatanggal 24 Juli 2007, merupakan anak kandung ke1 dari Pemohon II sebagaiakibat hubungan biologis dengan Pemohon , maka menurut hukum kedudukananak tersebut dapat dirubah menjadi anak yang sah dari Para Pemohon;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 UndangUndang Nomor24
10 — 10
Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alatbukti.Menimbang, bahwa saksisaksi Penggugat masingmasing di bawahsumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas,didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, sertaketerangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sesuaidengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. maka saksisaksi dan keterangannyatersebut dapat diterima sebagai
76 — 16
bertentangan dengan hukum, maka pengadilandapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan Pemohon Il tersebutdengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il yangberlangsung pada tanggal 20 Januari 2016 Cikidang, Kecamatan Sikidang,Kabupaten Sukabumi.Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, makasesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor24
16 — 9
0214/Pdt.P/2016/PA.Dgl.halangan untuk melangsungkan perkawinan, dan keduanya tetapberagama Islam dan tidak pernah bercerai, namun keduanya tidakmemiliki Buku Nikah, sehingga untuk memperoleh kepastian hukumadanya pernikahan, para Pemohon mengajukan permohonanpengesahan nikah pada Kantor Pengadilan Agama Donggala;Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telahdikaruniai satu orang anak dan anak tersebut berhak untuk memperolehAkta kelahiran sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Nomor24
17 — 3
Oleh karena itu, menurut Hakim,kepentingan setiap warga negara (Suami atau istri) dalam kesamaan identitasdokumen in casu Kutipan Akta Nikah ini haruslah dijamin dalam rangka tertibadministrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannyaUndangundang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor24 Tahun 2013;Menimbang, bahwa selain pengaturan dalam peraturanperundangundangan yang dikutip di atas, dalam perspektif