Sehinggapermohonan Banding Penunut Umum sudah lewat waktu, oleh karena itupermohonan Banding tersebut ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima; Bahwa pertimbangan dan putusan judex facti terhadap perkara Anak sudah tepatdan benar serta berdasar hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dalam Kontra Memori Bandingtersebut, Penasihat Hukum Anak mohon supaya Pengadilan Tinggi kalimantan Timurmenolak Permohonan Banding Penuntut Umum dan mohon agar Pengadilan TinggiKalimanatan Timur menjatuhkan

Pasal39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan ItsbatNikah Nomor 0053/Pdt.P/2019/PA.Rmb tanggal 07 November 2019 dansetelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdasarkan SK.

Kelurahan Cakung Barat,Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DaerahKhusus Ilbukota Jakarta diterbitkan Tanggal 30 September 2019;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara Tata Usaha Negara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:Eksepsi Tergugat:Kompetensi Absolut; Gugatan Penggugat Kedaluwarsa; Gugatan Penggugat Kurang Pihak;Eksepsi Tergugat II Intervensi: Gugatan Lewat

Waktu (Kedaluwarsa); Gugatan Kurang Pihak (Exceptie Plurium Litis Consortium);Halaman 3 dari 10 halaman.

dijatuhkankepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Menyatakan terdakwa Hastuti Anggraini binti Simoen Hadi Saputro tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana secara bersamasama melakukan penggelapan;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 3 (tiga) bulan;Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwasebelum lewat

waktu masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukanperbuatan yang dapat dihukum;Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Hastuti Anggraini; 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Suhartono; 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga;(satu)(satu)(satu)1 (satu) sheet order atas nama Hastuti Anggraini tanggal 14 Februari 2007;(satu) surat survey atas nama Hastuti Anggraini tanggal 14 Februari 2007;Tetap dilampirkan dalam berkas perkara untuk dijadikan bukti dalam perkaralain

Oleh karenanya dengan iniTergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkais Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quoberkenan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang untukmemeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo denganmemutuskan menolak gugatan Penggugat dan/atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(Niet Onvankelijk Verklaard).GUGATAN PENGGUGAT DALUARSA (LEWAT WAKTU)Bahwa Tergugat dalam menguasai objek sengketa perkara a quoadalah berdasarkan

apabila dalam 5 (lima) tahun sejakditerbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertuliskepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yangbersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilanmengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut jelas dan dapat diambilkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadapHalaman ke 9 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Blsobjek perkara a quo, telah lewat

waktu atau daluarsa;Dari apa yang telah disampaikan diatas, adalah sangat beralasanhukum dan Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan NegeriBengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenanmemutuskan menolak gugatan Penggugat dan/atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OnvantkelijkVerklaard).Ill.

Gugatan Kurang PihakBahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2009 TentangPembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Jo Keputusan KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2013 TentangPembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti jadiobjek sengketa telah berada diwilayah yuridiksi hukum KepulauanMeranti maka Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Merantisepatutnya diikut sertakan/ditarik dalam objek sengketa ini4.Gugatan Penggugat Lewat WaktuBahwa gugatan Penggugat sudah lewat waktu

waktu) Majelis Hakimakan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa yang menjadi objek perkara aquo adalah tanahbekas bangunan sekolah SDN No. 04, SDN No. 05, SDN No. 06 yangdibangun oleh PEMDA Bengkalis yang terletak di JI.

perkara ini; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihaktelah hadir menghadap di Persidangan, masingmasing diwakili oleh Kuasa Hukumsebagaimana tersebut diatas; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telahmengajukan Jawaban secara tertulis pada Persidangan tanggal 20 Pebruari 2012 sebagaiberikut :DALAM EKSEPSI :1 Bahwa, TERGUGAT menolak seluruh dalildalil gugatan PENGGUGAT kecualiyang diakui dengan tegas kebenarannya; Bahwa, gugatan Penggugat telah lewat

waktu atau masa tenggang 90 hari terhitungsejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara sebagaimana dimaksud Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Jo.UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Jo UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009yang menyatakan sebagai berikut : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitungsejak diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara. 13Bahwa, Objek gugatan yang digugat oleh Penggugat

proses permohonan IMB Penggugat tidak dapatdikabulkan, oleh karena penolakan Warga Rt. 02, Rw 01, Kelurahan Bintaro,Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang merupakan syarat utama dalammemperoleh UKL/UPL, dan UKP/UPL merupakan dokumen persyaratan pentinguntuk mengajukan permohonan suatu IMB Menara Telekomunikasi; Bahwa, pada waktu proses Dismissal, Tergugat telah menyatakan hal Lewat Waktutersebut kepada Ketua Pengadilan/Hakim yang memeriksa perkara a quo bahwa,gugatan Penggugat tersebut telah lewat

waktu, namun sanggahan Tergugat yangsesuai dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Jo.

Dengan demikian, gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan bertentangandengan hukum acara yang berlaku, sehingga Majelis Hakim wajib hukumnya untukmenolak gugatan lewat waktu tersebut atau sebagaimana disebutkan YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 239 K/ Sip/1968 : bahwa suatu gugatan yang tidakberdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Kadaluarsa)a.

Menyatakan Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa);Halaman 45 Putusan No. 22/G/2017/PTUNMDN3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkVerklaard).B. Dalam Pokok Perkara:1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan Sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 220 / Desa atas namaChunki alias Nani tertanggal 08 Desember 2011, dengan Surat UkurNomor : 3 / Labuhan Bilik / 2011, tanggal 28 Nopember 2011 seluas417 M2;3.

Eksepsi Gugatan Penggugat telah lewat waktu(Kadaluarsa), dan 2.

sembilan puluh) hari, dan dengandemikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat saatdiajukan dan didaftarkan ke Pengadilan telah melampaui tenggang waktupengajuan gugatan 90 (sembilan puluh) hari sejak saat Penggugat mengetahuiadanya keputusan objek sengketa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, oleh karenanya dalil Eksepsi Tergugat Il Intervensi tentang GugatanHalaman 57 Putusan No. 22/G/2017/PTUNMDNPenggugat telah lewat

waktu (kadaluarsa) pengajuan gugatan adalah dalileksepsi yang beralasan pada hukum, sehingga Eksepsi tersebut oleh MajelisHakim dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut hemat MajelisHakim terhadap dalil eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, danselanjutnya telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima EksepsiTergugat Il Intervensi;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat Il Intervensi telahditerima, maka terhadap pokok sengketa

Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari sebagaimana tercantumdalam gugatannya pada angka 6 point pertama yang menyatakan bahwa ...Pertimbangan ini seharusnya tidak boleh menjadi dasar pengambilankeputusan sebab perihal terjadinya tumpang tindih dimaksud telah diketahuiPara Tergugat sebagaimana terungkap pada gelar perkara yang diadakanuntuk menurut Tergugat Il adalah alasan yang tidak berdasar dan harusditolak, oleh karena sesuai dalil Penggugat yang tercantum dalam suratgugatannya telah

Putusan Nomor 179 K/TUN/2015Polrestabes yang dihadiri oleh Penggugat maupun kuasa telah berlangsungsejak tanggal 26 April 2012 yang berarti telah lewat waktu kurang lebih tahun, sehingga dengan demikian sangatlah beralasan Hukum gunamenyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima;Berdasarkan uraianuraian pada bagian eksepsi tersebut diatas, makaTergugat Intervensi memohon kehadapan Majelis Hakim yang mulia agarmenerima eksepsi Para Tergugat Intervensi selanjutnya

Putusan Nomor 179 K/TUN/2015telah lewat waktu sehingga seharusnya Judex Juris mendasarkan padapasal 55 Undangundang No.55 tahun 1986 jo No.Undangundang No.9tahun 2004, yang mengatur masalah tenggang waktu (daluarsa) danmempedomani dan mencermati makna dari isi SEMA No.2 Thaun 1991,maka oleh karena itu Judex Juris harus manyatakan gugatan penggugattidak diterima;.

Gugatan Penggugat Lewat Waktu;Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 3 halaman 2gugatannya yang menyatakan: .....adalah merupakan Keputusan TataUsaha Negara yang baru Penggugat ketahui 24102016 dari KantorPelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar saat Penggugatberkoordinasi ke KPKNL Denpasar.....Bahwa Surat keputusan yang menjadi objek perkara a quo diterbitkan padatanggal 23 Juni 2014, dimana telah Tergugat kirim melalui pos reguler padatanggal 18 Juli 2014, sehingga bagaimana mungkin

perkara a quo sejak tahun 2014 karena surat dariKepala KPKNL tersebut menunjuk surat Keputusan yang menjadi obyekperkara a quo, sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 juncto UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 juncto UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 yangmenyebutkan: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktusembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannyaKeputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara, maka gugatanPenggugat telah lewat

waktu;Apalagi dalam gugatan Penggugat angka 17 halaman 4 menyebutkan: untuk mengajukan gugatan perdata kembali di Pengadilan Negeri Gianyarkepada Penggugat dan kawankawan dengan Nomor224/Pdt.G/2015/PN.Gir tanggal 30 November 2015 dan saat itu NyomanAgus Rosena pernah menawarkan ganti rugi kepada Penggugat Pada saatmediasi;Bahwa terkait dengan adanya gugatan tersebut, dalam salah satu lampiransurat Penggugat tanggal 15 Agustus 2016, perihal: Piutang Negara a.n.

(Kompetensi Absolut);Gugatan Penggugat Daluwarsa (verjaring) atau lewat waktu;Bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 juncto UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 junctoUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyebutkan: gugatan dapatdiajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitungHalaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 473 K/TUN/2017sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara, oleh karena daluwarsa dapat

93 K/TUN/1996 tanggal 2421998);> Bahwa gugatan Penggugat menjadikewenangan Pengadilan Negeri Masohi hal ini terlihat jelas dalamgugatan penggugat angka 4 yang mempermasalahkan tentang yangberhak dalam menikmati hasil dari objek sengketa sehinggamengindikasi adanya sengketa diantara ahli waris yang merupakansengketa keperdataan sehingga sudah sepatutnya terlebih dahuludibuktikan pada peradilan perdata;Gugatan penggugat diajukan telahlewat waktu (kadaluarsa);Bahwa gugatan Penggugat diajukan telah lewat

waktu sebagaimana yangditentukan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 sebabgugatan yang diajukan telah lewat waktu 90 hari sejak diketahuiditerbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 287 atas nama Johan Latunytanggal O5 Juni 1989.

Eksepsi tentang Tenggang Waktu;Bahwa gugatan Penggugat telah lewat wakitu sebagaimana ketentuan Pasal55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, sebab gugatan yang diajukan telah lewat waktu 90 hari sejakdiketahui diterbitkannya objek sengketa tanggal 5 Juni 1989;Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi yang diajukanoleh Tergugat dan Tergugat Il Intervensi 1, 2 dan 3 dalam Jawabannya tersebutdi atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut adalah termasukdalam

Eksepsi tentang Gugatan telah lewat waktu / daluwarsa (Exceptio Temporis) 1.

Menyatakan bahwa Gugatan aquo masih belum cukup bukti untuk dilakukanpemeriksaan (prematur) ; 220 omen enon nnn nn enn nen nn nn nncncncnsMenyatakan bahwa Gugatan aquo telah lewat waktu untuk diajukan (daluwarsa);Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaar(Q) ;7 22 n nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnnDALAM POKOK PERKARA1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;2.

Eksepsi tentang Gugatan telah lewat waktu/daluarsa (Exceptio Temporis)Bahwa Putusan Final Arbitrase Internasional LCIA Nomor : 101655 tanggal 24Nopember 2010, tanggal pendaftarannya 8 Juli 2011 sesuai dengan Akte PendaftaranPutusan Arbitrase Internasional No. 07/Pdt/ARBInt/2011/PN.Jkt.Pst, sehingga telahjauh melewati batas waktu 30(tiga) puluh hari sejak hari penyerahan dan pendaftaranputusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.C.

Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) berdasarkan Pasal1116, Pasal 1454 dan 1967 KUH Perdata sehingga Penggugat tidakmemiliki Hak untuk mengajukan Gugatan Terkait dengan ObjekSengketa A Quo1. Bahwa pokok sengketa dalam Gugatan Penggugat adalah PembatalanPerjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan tertanggal 28 Mei 1986 olehdan antara HANSON ROLAND SANGER (Tergugat Il) selaku Penjualkepada H. DJURAIT MT (orang tua Tergugat 1) selaku pembeli(Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan);2.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata, semuatuntutan hukum hanya dapat diajukan sebelum adanya lewat waktu yaitu30 (tiga puluh) tahun, sebagaimana kami kutip ketentuan Pasal 1967 KUHPerdata sebagai berikut :Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yangbersifatperorangan, hapuskarenalewatwaktudenqgan lewatnyawaktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewatwaktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya takdapat diajukan suatu tangkisan

Bahwa secara yuridis gugatan Penggugat telah daluarsa (lewat waktu)dan Penggugat tidak mempunyai hak lagi untuk mengajukan gugatan ataupembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan, maka sesuaiketentuan Pasal 1116, Pasal 1454 dan Pasal 1967 KUH PerdataPenggugat tidak lagi memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkaitdengan objek perkara a quo, karena telah lewat wakiu atau daluarsa.Dengan demikian, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri JakartaSelatan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak

WAKTU (DALUARSA)1.

Oleh karenaitu mohon Majelis Hakim Yang Terhormat memberikan kepastian hukumdan perlindungan hukum kepada pemilik/oemegang hak atas tanah yangtelah melakukan pendaftaran tanah sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah dengan menyatakan Gugatan Aquo lewat waktu (daluarsa);Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dalambeberapa putusannya, antara lain: Yurisprudensi MA No. 210/K/Sip/1955 tanggal 10 Januari 1956:Gugatan dinyatakan

;Bahwa sampai dengan lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1040/Grogol Selatan atau sampai dengan 21 September 1999 tidak ada pihak yang keberatan atau mepermasalahkan,dan oleh karena proses pengalihan dan penerbitan Sertipikat Hak Milik No.93/Grogol Udik telah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan HukumPertanahan yang berlaku di Indonesia dan telah didaftarkan sesuaidengan ketentuan yang berlaku maka sebagai pembeli yang beritikad baikTERGUGAT Ill harus mendapatkan

Menyatakan Gugatan A quo telah lewat waktu (daluarsa)3. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaren)DALAM PROVISI1. Menolak Sita Jaminan yang dimohonkan PARA PENGGUGAT seluruhnyaterhadap:e Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3631/Kel.Grogol Selatan,Luas 27.815 m?, surat Ukur, Tanggal 27 November 2007, No.04300/2007 atas nama PT.

Terlebih lagi sesuai faktahukum, bahwa Para Penggugat dari awal jelasjelas tidak pernahmenguasai secara fisik bidang tanah yang menjadi obyek sengketa.Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut di atas, TERGUGAT IVmohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan kiranyamempertimbangkan untuk menyatakan : Menerima eksepsiTERGUGAT IV dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatCiteriMa ; = 2o= nono neon nn nnn non nen ron cen nn nnn een nn nnn nen nen nneGUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU (DALUWARSA)Bahwa

Tentang Permohonan Keberatan Telah Lewat Waktu (DALUARSA);Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 67/Pdt.SusBPSK/2016/PN Kis Bahwa, menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : O01Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 5 ayat (1), yangmenyatakan:"Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 tempat belas) hari terhitung sejakPelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Kansumen

WAKTU (DALUARSA) dan TIPAK DAPAT DITERIMA;C.

waktu (daluarsa),sebagaimana yang didalikan oleh Termohon Keberatan dalam jawabannya padapokoknya yaitu: Bahwa, menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan:Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 tempat belas) hari terhitung sejakPelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan Putusan Badan PenyelesaianSengketa Kansumen (BPSK

waktu (daluarsa), makaMajelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap pengajuan keberatas atas Putusan BPSK telahdiatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen;Menimbang, bahwa dalam BAB II Tata Cara Pengajuan Keberatan TerhadapPutusan BPSK, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan

waktu (daluarsa) harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsi Termohon Keberatantentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) haltersebut dikemukakan juga oleh Pemohon Keberatan dalam permohonannya,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan mengenaieksepsi Termohon Keberatan dan keberatankeberatan Pemohon Keberatansebagaimana dalam permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan (angka11 dan 12) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Penyelesaian

KapanPenggugat sebagai karyawan Tergugat Il, dan kapan waktunyaharus berhenti sebagai karyawan Tergugat Il;Bahwa perlu Penggugat jujur mengakui bahwa Penggugatyang kala itu sebagai Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakandi Sea World Club sebagai Konsultan Marketing (Marketingadvisor), sudah tidak bisa bekerja lagi di Sea World Club,disebabkan ijin kerja dan ijin tingalnya sudah lewat waktu,yaitu berakhir tanggal 30 November 2014, sesuai KeputusanKepala Kantor perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT

,Nomor : 569.a/12/KPPTSP/2012, tanggal 26 Oktober 2012(Vide Bukti terlampir).Bahwa seandainya pun jjin tinggal/kerja belum lewat waktu,akan tetapi Tergugat II tidak bisa lagi mempekerjakanPenggugat, karena menurut:PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12TAHUN 2013, TENTANG TATA CARA PENGGUNAANTENAGA KERJA ASINGPasal 4, menegaskan bahwa:Putusan Nomor : 144/PDT/2016/PT.KPG.

Halaman 37 dari 103Bahwa seandainya pun ijin tinggal/kerja belum lewat waktu,akan tetapi Tergugat Il tidak bisa lagi mempekerjakanPenggugat, karena menurut:PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN2013, TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJAASINGPasal 4, menegaskan bahwa:Pemberi kerja TKA (Tenaga Kerjayang Asing)berbentuk persekutuan perdata, Firma (Fa),Persekutuan Komanditer (CV) dan Usaha Dagang(UD) dilarang mempekerjakan TKA kecuali diaturdalam undangundang.Semua

waktu,Putusan Nomor : 144/PDT/2016/PT.KPG.

Halaman 51 dari 103yaitu berakhir tanggal 30 November 2014, sesuai Keputusan KepalaKantor perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT, Nomor569.a/12/KPPTSP/2012, tanggal 26 Oktober 2012 (Vide Buktiterlampir).20.Bahwa seandainya pun ijin tinggal/kerja belum lewat waktu, akantetapi Penggugat Rekonvnsi tidak bisa lagi mempekerjakanTergugat Rekonvensi, karena menurut:PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013, TENTANGTATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASINGPasal

GUGATAN PARA PENGGUGAT LEWAT WAKTU/DALUWARSABahwa Gugatan Para Penggugat Daluwarsa / telah melampaui bataswaktu mengajukan gugatan karena berdasarkan :a) Pasal 23 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganDalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masihterdapat keberatan, Pihak yang Berhak terhadap penetapanlokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata UsahaNegara setempat paling

Bahwa Penetapan Lokasi (Obyek Sengketa II) telah diterbitkanpada tanggal 5 Agustus 2015 (pada periode sebelum berlakunyaPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa PenetapanLokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada PeradilanTata Usaha Negara) sehingga apabila Para Penggugatmengajukan Gugatan yang terdaftar pada tanggal 25 Maret 2019,maka Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa.b) Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Penetapan Lokasi (Obyek Sengketa 1) telah diterbitkan padatanggal 12 Februari 2018 dan diumumkan pada tanggal 21 Februari2018, sehingga apabila Para Penggugat mengajukan Gugatan yangterdaftar pada tanggal 25 Maret 2019, maka Gugatan ParaPenggugat telah lewat waktu/daluwarsa.

Menyatakan gugatan Para Penggugat Lewat Waktu (daluwarsa);4. Menyatakan gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (obscuur5. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidak tidaknya menyatakangugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.Dalam Pokok Perkara1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yangtimbul dalam perkara inl.

Pasal 39 s/dPasal 44 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonanlItsbatNikah Nomor 0027/Pdt.P/2019/PA.Rmb tanggal 10 September 2019 dansetelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdasarkan SK.

memberikan uang atau materilainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secaralangsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 89huruf d dan e ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Il HJ MARYENIK YANDA,SH tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4(empat) bulan dengan ketentuan bahwa pidana penjara tersebuttidak perlu dijalani Terdakwa kecuali dikemudian hari Terdakwadinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukummelalui putusan hakim sebelum lewat

waktu selama 8 (delapan)Bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan 6.

garagara tanda tanganpemohon dipalsukan oleh termohon dalam mencairkan uang; Bahwa barubaru ini saksi datang melihat anaknya hanya pemohon yangada di rumah tidak melihat termohon ada dirumah; , umur 52 tahun,agama Hindu, pekerjaan Tani,tempat tinggal , Kabupaten Luwu Timur,pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Bahwa mengenal pemohon dan termohon sebagai suami istri; Bahwa saksi salah seorang empat termohon meminjam uang sebanyakRp.500.000; Bahwa beberapa kali menangih termohon karena telah lewat

waktu untukmengembalikan uang pinjaman dan termohon tidak ada di rumahnya hanyapemohon dan menyatakan tidak tau kalau termohon pinjam uang ; Putusan Nomor 320/ Pat.

Tergugat;Tities Pratirianingsin dan Panitia Pembangunan Rumah Pemukiman Dosendan Karyawan IKIP Surabaya;Dengan demikian demi hukum gugatan harus dinyatakan tidak dapatditerima;(Putusan MA RI NO.294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 suatu gugatanharuslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum yangbersangkutan dan bukan orang lain, karenanya gugatan dan tuntutanPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima);Bahwa, gugatan Penggugat demi hukum harus dinyatakan sebagai tidakdapat diterima karena lewat

waktu dan atau daluwarsa;Tergugat menempati rumah huniannya dan menguasai tanahnya (objeksengketa) sudah kurang lebih 25 tahun;Dalam Rekonvensi:Melalui Majelis Hakim pemegang perkara ini Tergugat dalam Konvensi sekarangPenggugat dalam Rekonvensi mengajukan gugatan balik melawan Penggugatdalam Konvensi sekarang Tergugat dalam Rekonvensi, sebagai berikut:Hal 5 dari 11 hal.