Ditemukan 10545 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : negarawan negaraan negaramas nagarawan negarabin negarabadan negaradaha
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-12-2015 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 29 Desember 2015 — RATNA ANI LESTARI, S.E., M.M
136 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 92 PK/Pid.Sus/2015dilepaskan melanggar Pasal 15 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 15 ayat (2)Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, sehingga perbuatanTerdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;Bahwa perbuatan Ratna Ani Lestari, SE, MM yang melawan hukumdalam proses pengadaan tanah tahun 2006 dan tahun 2007mengakibatkan adanya kemahalan harga sebesar Rp19.766.251.600,00(sembilan belas miliar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus limapuluh satu ribu rupiah) telah mengakibatkan kerugian kKeuangan negaradan
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Khusus
Register : 07-11-2018 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 57-K/PMT-II/AL/XI/2018
Tanggal 26 Maret 2019 — Mulyono, A.Md, Mayor Laut (S)
266 — 450
  • dari 139 hal Putusan No :57K/PMTIV/AL/XI/2018MenimbangMenimbangMenimbangtidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatanlainnya yang melawan hukum sehingga di harapkannantinya Terdakwa melaksanakan tugas dan fungsinyasebagai Perwira di Kesatuan dengan sebaikbaiknya.Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamatahanya memidana orangorang yang bersalahmelakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuanuntuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyafkembali pada jalan yang benar menjadi warga negaradan
Pengadilan PN KEBUMEN Pidana Umum Pemalsuan
Register : 13-02-2014 — Putus : 07-08-2014 — Upload : 21-08-2014
Putusan PN KEBUMEN Nomor 43/Pid.B/2014/PN.Kbm
Tanggal 7 Agustus 2014 — SUGENG SUPRIYADI Bin ABU NGAMAR
117 — 15
  • MAHMUDIN, dibawah sumpah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor : 05 Tahun 2010, saksi telah diusulkanmenjadi CPNS melalui pendataan tenaga honorer K.1 di KemenagKebumen;Bahwa saksi bersama dengan 40 orang guru honorer yang lain telahdiusulkan dalam pendataan kategori K.1;Bahwa saksi dan 40 (empat puluh) orang guru adalah guru yang mengajar diSekolah Negeri;Bahwa pendataan dilakukan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 29-09-2011 — Upload : 11-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 26/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 29 September 2011 —
41 — 10
  • Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau PerekonomianNegara ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut penjelasanUndangUndang No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapunyang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan Negaradan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :1 Berada dalam penguasaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Pejabat LembagaNegara baik ditingkat Pusat maupun Daerah ;2 Berada dalam penguasaan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 3 Mei 2017 — -RIFA’I Bin ROFI’I -KAERUL HUDA Alias ELUNG Bin SOLIKIN -H. HASANUDIN Alias JABRIG Bin AHMAD
71 — 17
  • angka 1 jo pasal 2 Undangundang Nomor : 17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan keuangan negara adalah semuahak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baikberupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungdengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut meliputi : a. hak Negara untukmemungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b.kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negaradan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 19-03-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 145 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 19 Maret 2013 — RAHMAT SYAHPUTRA ;
59 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Terdakwa sebagai pengusaha, justru melakukanperbuatan yang telah merusak moral para Pejabat Negaradan Pegawai Negeri cq. Pemda Provinsi Riau untukmelakukan Tindak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 22/Pid.Sus/2012/PTR.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 27-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 48/G/2018/PTUN.JPR
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
PIETER THIE
Tergugat:
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT
743 — 837
  • ;Bahwa dalam Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan:Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ketentuanPasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6 UU KPK menyebabkanHalaman 98 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPRtimbulnya ketidakpastian hukum karena KPK dapat menggunakanLHPKKN yang dibuat oleh BPKP dalam menentukan kerugian negaradan memulai penyidikan, sedangkan menurut Pemohon LHPKKNtersebut bukan merupakan kewenangan dari BPKFP.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb
Tanggal 23 Maret 2015 — BUDIYANTO BIN ZAINURI
120 — 19
  • hanya pelaksana diatas kertas;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keteranganTerdakwa pembangunan pasar tradisioanal Bukit Bungkul telah selesai dantelah dimanfaatkan dimana jika fakta tersebut dinubungkan denganketerangan Ahli Simson Girsang,SE yang menerangkan bahwa pelaksanaanpekerjaan harus sesuai proposal dalam perkara ini 20 kios dan 2 los dengandana Rp.786.022.000, kemudian Ahli juga menerangkan bahwa perubahandari pelelangan menjadi swakelola tidak dapat menimbulkan kerugian negaradan
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 23-06-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 18-08-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 24/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY
Tanggal 14 Agustus 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ADRI SIWU
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : LILIK INDAHWATI, SH
249 — 485
  • (Disitadari Wayan Yoga Djunaedi)Barang bukti No. 286 s/d No. 288 DIRAMPAS UNTUK NEGARADAN DIHITUNG SEBAGAI UANG PENGGANTI289) 1 (Satu) bendel Laporan Transaksi dari Bank BRI, Tanggal 18Desember 2018 Periode Transaksi 01 Januari 201431 Januari2016, No. Rek : 032801056201505 An. Diana Rosa;290) 1 (Satu) bendel Laporan Transaksi dari Bank Mandiri, PeriodeTransaksi O1 Januari 201431 Januari 2016, No. Rek1400006841374 An.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-08-2011 — Putus : 08-02-2012 — Upload : 19-06-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 22/Pid.Sus/2011/PN.Smda
Tanggal 8 Februari 2012 — H.ASRANUDDINSYAH AKIL SAMIT, SE, M.Si
77 — 17
  • Perdagangandan Koperasi KotaBalikpapan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas Majelisberpendapat bahwa Unsur ke3 Menyalahgunakan Kewenangan, sudah terpenuhi ;Ad.4.Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian keuangan Negara menurut penjelasan atasUU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah seluruh kekayaanNegara dalam bentuk apapun yang dipisahkan termasuk di dalamnya segala kekayaan Negaradan
Pengadilan PN BANGKINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-01-2011 — Putus : 11-04-2011 — Upload : 12-01-2012
Putusan PN BANGKINANG Nomor 26/PID.B/2011/PN.BKN
Tanggal 11 April 2011 — MASHURI ALS MANSUR BIN JIMUD
158 — 42
  • perjanjian dengan negara;Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalahkehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersamaberdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secaramandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai' dengan ketentuanperaturan perundang undangan yang berlaku yang bertujuanmemberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepadaseluruh kehidupan rakyat ;Menimbang bahwa berdasarkan pengertian keuangan negaradan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-01-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/ PN. Dps
Tanggal 12 Mei 2015 — IDA BAGUS KT. DARMA PUTRA, S.Pd.
46 — 60
  • dana BOS tahun 2011 yangdibayar pada tahun 212 oleh karena terjadi keterlambatan pencairan dana BOSdan bukan untuk membayar kegiatan di tahun 2012 ,dengan demikian untukdana BOS tahun 2011 semestinya tidak dihitung sebagai kerugian negara ;Menimbang, bahwa dalam surat tuntutannya Penuntut Umummendalilkan bahwa Terdakwa harus bertanggung jawab atas dana BOS olehkarena telah dinikmatinya yang besamya disesuaikan dengan hasil audit dariTim Audit, sedang dalam melakukan menghitung kerugian keuangan negaradan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 23-07-2020 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 143/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 19 Januari 2021 — Penggugat:
DR. Drs. HR. Prabowo Surjono SH.MH
Tergugat:
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Intervensi:
PT. MAKAELSA. Diwakili oleh IR. YOYONG HARTONO dan NONO SAMPONO
373 — 221
  • Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia danberkedudukan di Indonesia;Bahwa Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negaradan Hak Pengelolaan menyatakan :Pasal 32 : Hak Guna Bangunan dapat diberikan kepada:a. Warga Negara Indonesia;b.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-05-2016 — Putus : 14-10-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 14 Oktober 2016 — SURYO HANDOKO, SE
85 — 30
  • Pelaksanaan audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Negaradan pelaporannya sesuai dengan pedoman pelaksanaan audit;b. Dalam melaksanakan audit, Tim Audit BPKP Perwakilan ProvinsiKalimantan Tengah bersikaf objektif dan independen;c. Materi laporan audit telah mencakup keseluruhan sesuai denganruang lingkup audit dan didasarkan atas bukti audit yang relevan,kompeten dan cukup;d.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-01-2015 — Putus : 27-03-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 27 Maret 2015 — -LUKMAN APANDI, S.Pd.I Bin ACENG HOLIL -TONI, S.Pd.I bin ADUNG AS;: - DARMADI Bin SUBANI
124 — 24
  • Menjatuhkan pidana penjara untuk Terdakwa LUKMAN APANDI, S.Pd.dan Terdakwa Il TONI, S.Pd.I masingmasing selama 8 (delapan) tahun dansedangkan untuk Terdakwa Ill DARMADI Bin SUBANI selama 7 (tujuh) tahundan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan,dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negaradan Denda masingmasing sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah)subsidiair masing masing 3 (tiga) bulan penjara;3. Membebankan kepada terdakwa I.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-02-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2451 K/Pdt/2013
Tanggal 14 Februari 2014 — TAN MALANO VS PARA AHLI WARIS ALM. MUNAWAR BIN SALBINI (NY. HJ. ALIMUDDIN) DKK.
191 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tanjung Duren oleh Tergugat XXVIII, dilakukantanpa pembebasan atas tanah terlebin dahulu secara musyawarahsebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5/1974(Pasal 11 angka 3) yang justru adalah salah satu dasar bagi terbitnya SKPemberian HGB Nomor 155/HGB/GA/86 tanggal 11 Maret 1986 merupakancacat hukum dengan sanksi pembatalan hak yang dimaksud dalam Pasal104 dan 105 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9/1999tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negaradan
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 06-06-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 13/Pid.Sus-TPK / 2016/PN.Bjm
Tanggal 6 Juni 2016 —
46 — 12
  • UU No. 20 tahun 2001 padabagian penjelasan mengenai kata dapat yang ada pada Pasal tersebut,dimana kata dapat menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakandelik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinyaunsur unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnyaakibat;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Keuangan Negaraadalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atauyang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negaradan
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Khusus
Register : 25-06-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PN CIBINONG Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Cbi
Tanggal 30 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.RATNA KUSUMA DEWI, SH.
2.ARIF RIYANTO,SH
Terdakwa:
MUHAMAD SAMAN Alias EDI MUHAMAD Alias EDI M Alias SAMAN
446 — 1038
  • Pasal 38 UU KUP menyatakan bahwa Setiap orang yangkarena kealpaannya:a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ataub. menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidaklengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negaradan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatanyang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 A,didenda paling sedikit 1 (Satu) kali jumlah pajak terutang yangtidak atau kurang dibayar
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 27-05-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 325/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
YULIUS DAGILAHA, S.H
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT C.Q AGUS HARIMURTI YUDHOYONO DAN TEUKU RIEFKY HARSYA SELAKU KETUA UMUM DAN SEKRETARIS JENDERAL
471 — 224
  • Bahwa sesuai dan mengacu pada Yurisprudensi MahkamahAgung yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatanTata Usaha Negara sehingga keputusan keputusan yangditerbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negaradan tidak dapat menjadi obyek gugatan di Pengadilan Tata UsahaNegara ;3.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-05-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 166/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg.
Tanggal 11 Mei 2016 — MAFTUKHAN Bin MURANDI. (TERDAKWA)
83 — 20
  • kerugian negara atau yang tidakdapat dipertanggungjawabkan dalam perkara ini adalah oleh DisnakersostransKab.Magelang, maka demi keadilan dalam masyarakat sudah sepatutnyalahapabila pihakpihak di Disnakersostrans Kab.Magelang dan pihakpihaklain yangterlibat dalam perkara ini dimintakan pertanggungjawabannya dan diproses sesu aidengan ketentuan hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa pidana tambahan berupa pembayaran uang penggantijumlah pembayarannya tidak equivalent atau tidak sama dengan kerugian negaradan