delapan ratus delapan belas ribuRupiah)20.Bahwa dasar perhitungan hak hak PHK dan upah proses pada bulan Juli2016 hingga Desember 2016 serta perhitungan upah proses pada bulanjanuari 2017 hingga Juli 2017 adalah berdasarkan pada ketentuan Upahminimum Sektoral Provinsi pada tahun 2016 dan 2017 yakni berdasarkanKeputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor:102/KPTS/DISNAKERTRANS/2017 tentang Perubahan atas keputusanGubernur Sumatera Selatan Nomor:772/KPTS/DISNAKERTRANS/2016tentang Upah Minimun Sektoral Pengangkutan

Wijaya bergerak dibidang angkutan CPO;Halaman 12 dari 27 halaman Putusan No.44/Pdt.SusPHI/2017/PN PigBahwa Penggugat bekerja sebagai sopir di CV Alam Wijaya;Bahwa saksi tidak menandatangani kontrak dengan CV Alam Wijaya;Bahwa armada mobil tangki di CV Alam Wijaya sebanyak 30 (tiga puluh)buah;Bahwa jumlah sopir kurang lebih 30 orang;Bahwa sistem penggajian adalah per rit;Bahwa 1 (satu) rit beratnya kurang lebih 18 ton dengan upah 17,5% daritarikan bersih akan tetapi saksi tidak tau persisnya;Bahwa pengangkutan

2015 Tentang Pengupahanyang selengkapnya berbunyi "dalam hal upah Pekerja/ouruh dibayarkan atasdasar perhitungan satuan hasil, potongan/borongan, atau komisi pendapatanratarata tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum provinsi ataukabupaten kota dan berdasarkan keterangan saksi Tergugat atas nama HadiWijaya bin Awahab yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bekerjapada Tergugat sudah 22 tahun, upah saksi sama dengan Penggugat, saksidalam sebulan upah tertinggi kurang lebih Rp.2.000.000,, pengangkutan

Penggugat, serta dalil jawabanTergugat pada angka 6 (enam) yang pada pokoknya mengatakan bahwaTergugat berangggapan kalau Penggugat adalah pekerja harian lepas, danketerangan saksisaksi Tergugat, yaitu: Hadi Wijaya Bin Awahab dan Musiofakamal yang mana kedua saksi tersebut adalah rekan kerja Penggugat sesamasopir yang pada pokoknya menerangkan bahwa perintah untuk melakukanpekerjaan atau narik adalah melalui teloon atau lisan, jumlah mobil tangki sekitar30 unit dan jumlah sopir kurang lebih 30 orang, pengangkutan

191keping tersebut rencananya akan diangkut kerumah Terdakwa yangberalamat di daerah Tanah Merah Kepenghuluan Lenggadai HilirKecamatan Rimbo Melintang Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakanMobil Mitsubishi Truck colt diesel warna kuning BM 8365 EO dimanamengenahi asal usul kayu tersebut diakui oleh saksi Johan Siregar AliasJohan didapat Terdakwa dari sdr. lwan (DPO) yang beralamat di SinaboiKabupaten Rokan Hilir;Bahwa Upah yang diterima oleh saksi Johan Siregar Alias Johan dariTerdakwa untuk pengangkutan

191keping tersebut rencananya akan diangkut ke rumah Terdakwa yangberalamat di daerah Tanah Merah Kepenghuluan Lenggadai HilirKecamatan Rimbo Melintang Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan Mobil Mitsubishi Truck colt diesel warna kuning BM 8365 EO dimanamengenahi asal usul kayu tersebut diakui oleh saksi Johan Siregar AliasJohan didapat Terdakwa dari sdr. lwan (DPO) yang beralamat di SinaboiKabupaten Rokan Hilir;Bahwa Upah yang diterima oleh saksi Johan Siregar Alias Johan dariTerdakwa untuk pengangkutan

Saksi Johan Siregar AliasJohan telah melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi suratketerangan sahnya hasil hutan, dimana Saksi Johan Siregar Alias Johandiamankan petugas kepolisian pada saat melintas di jalan umum;Menimbang, Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap saksiJohan Siregar Alias Johan didapat informasi bahwa kayu jenis merantisebanyak 191 keping tersebut rencananya akan diangkut ke rumah Terdakwayang beralamat di daeran Tanah Merah Kepenghuluan Lenggadai Hilir,Kecamatan

Rimbo Melintang, Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakanMobil Mitsubishi Truck colt diesel warna kuning BM 8365 EO dimana mengenaiasal usul kayu tersebut diakui oleh saksi Johan Siregar Alias Johan didapatTerdakwa dari sdr. lwan (DPO) yang beralamat di Sinaboi Kabupaten RokanHilir;Menimbang, Bahwa menurut keterangan Saksi Johan Siregar AliasJohan Upah yang akan diterima oleh saksi Johan Siregar Alias Johan dariTerdakwa untuk pengangkutan kayu jenis meranti sebanyak 191 kepingtersebut sebesar Rp800.000,00

AHMAT SUBARI Bin NASRUDIN. saksi dibawah sumpah menurut Agama Islamdipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa lokasi tanah galian yang saksi angkut menggunakan mobil DumbTrcuk dengan No Pol B 9604 U warna hijau yaitu berada di Bukit SayakDesa Pedu Kec Jejawi Kab OKI dimana tanah galian yang saksi angkuttersebut akan di bawa ke Perumahan Arkadia di daerah OPI Jakabaring.Bahwa saksi berprofesi sebagai sopir yaitu selama 10 tahun dengankegiatan bermacam2 mulai dari pengangkutan alat

berat hingga sopirHal 7 Putusan Nomor :965/Pid.B/2019/PN.Plgangkutan tanah galian akan tetapi untuk kegiatan pengangkutan hasil galiantanah di lokasi sekarang ini tepat di Bukit Sayak Desa Pedu Kec Jejawi KabOKI baru 1 (Satu) kali ini.Bahwa saksi bekerja dengan Bos saksi bernama sdr ERIK MUHAMMADIQBAL selaku pemilik mobil.Bahwa kegiatan Galian tanah yang ada di lokasi Desa PEDU Kec Jejawikab OKI yaitu menggunakan alat berat sebanyak 1 (satu) unit jenisEksavator Merk Cat tipe 320 D warna kuning milik

Jejawi milikterdakwa SUHARDIYANTO Alias ARDI Alias ALDI.bahwa kegiatan pengangkutan hasil galian tanah dari lokasi galian yangada di Desa Pedu Kec Jejawi Kab OKI ke lokasi bongkar di PerumahanArkadia didaerah OPI Jakabaring menggunakan mobil Dumb Truck denganNo Pol BH 8284 AO warna hijau milik sdr IQBAL dan baru 1 kali Trippengangkutan dan untuk yang ke 2 kali saksi bersama rekan rekan lain distop di lokasi oleh Pihak kepolisian yang berpakaian preman yang mengakudari Ditreskrimum Polda Sumsel pada

Oki tersebut saksimenggunakan alat berat 1 (SATU) UNIT EXCAVATOR MERK CAT TYPE320 B WARNA KUNING yang merupakan kepunyaan saksi.Bahwa Alat angkut yang digunakan untuk melakukan pengangkutan hasilPenambangan atau galian tanah urug tersebut adalah dengan alat angkutberupa 4 Unit Mobil Dump Truck antara lain : 1 (SATU) UNIT MOBIL DUMPTRUK MERK HINO JENIS TRONTON DUMP TRUK WARNA HIJAU B9604 U, 1 (SATU) UNIT MOBIL DUMP TRUK MERK HINO JENISTRONTON DUMP TRUK WARNA HIJAU B 9750 DY, 1 (SATU) UNITMOBIL DUMP

MUHAMMAD CHAERULLOH binRUWANTO, NURSAN bin DAENG ANWAR dan WINDU PRIO WIJAYAPUTRA bin WAWAN DAWIWAYA (masingmasing terdakwa dalam berkasterpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 08.00WIB, atau setidaktidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2014bertempat di Penampungan Bina Jasa Mina (BJM) Ruko Muara BaruCenter No. 311 Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukumPengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan perekrutan,pengangkutan

AMIN alias PIAN bin (alm) M.AMIN, terdakwaHUSEN Bin (alm) ALAMSYAH, terdakwa YUSUF ABDULLAH binABDULLAH, terdakwa SUHARDANI alias DANI bin almSYAMSUDIN, dan terdakwa MOHAMAD IKBAL bin AMIRSYARIFUDIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukanperekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancamankekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisirentan, penjeratan utang atau memberi

AMIN,Terdakwa HUSEN bin (alm) ALAMSYAH,Terdakwa YUSUF ABDULLAH binABDULLAH, Terdakwa SUHARDANI aliasDANI bin (alm) SYAMSUDIN danTerdakwa MOHAMAD IKBAL bin AMIRSYARIFUDIN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindakpidana melakukan perekrutan,pengangkutan,penampungan,pengiriman, pemindahan, ataupenerimaan seseorang dengan ancamankekerasan, penggunaan kekerasan,penculikan, penyekapan, pemalsuan,penipuan, penyalahgunaan kekuasaanatau posisi rentan, penjeratan utang ataumemberi bayaran

yang sesuai dengan faktafakta dipersidangan;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermatikeberatankeberatan yang disampaikan oleh Penuntut Umum dan PenasihatHukum Para Terdakwa, dihubungkan dengan pertimbangan hukum MajelisHakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat bandingpada prinsipnya semua unsurunsur yang terkandung dalam surat dakwaanPenuntut Umum yaitu dakwaan Kesatu primer terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perekrutan, pengangkutan

diambil atau dipungut secara tidak sahtelah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;Oleh karena itu berdasarkan fakta hukum dan 2 (dua) alat bukti tersebutmaka Penuntut Umum berpendapat bahwa dakwaan Alternative Kesatulah yang lebih didukung dengan alat bukti ;Sebaliknya terhadap dakwaan Alternative Kedua sesuai penjelasan resmidalam Pasal 50 ayat (3) huruf h UndangUndang No.41 Tahun 1999tentang Kehutanan, mempunyai pengertian bahwa yang dimaksud dengandilengkapi bersamasama adalah bahwa dalam setiap pengangkutan

Pada saat itu muncul Terdakwayang juga bermaksud membetulkan bambu yang melorot, sehingga saatitu pula Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Rawalo (sesuaiketerangan saksi AHMAD PITOYO Aul dan saksi MUHAMAD SULISTIOpada salinan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 9 dan 10) ;Bahwa dari fakta tersebut jelaslah bahwa pemilikan kayu jati illegal olehTerdakwa dalam kapasitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikanhasil hutan (ketika pada waktu dan tempat yang sama saat dilakukanpenangkapan

Kalaupun kemudian ada keterangan saksi AHMAD PITOYOAJl dan saksi MUHAMAD SULISTIO yang menerangkan kepemilikan kayuoleh Terdakwa dalam kapasitas pengangkutan, penguasaan ataupemilikan hasil hutan, maka keterangan saksi AHMAD PITOYO AuJl dansaksi MUHAMAD SULISTIO adalah termasuk keterangan yang didasarkandan pendengaran/keterangan orang lain yakni Sdr.

Dian Purnama di Bukit Bual KabupatenSijunjung;Bahwa terdakwa ada meminta tambahan biaya kepada saksi sebesarRp210.000.000.00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan11Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasanuntuk biaya operasional serta pengangkutan batubara dan uang tersebuttelah ditransper melalui Bank Mandiri kerekening terdakwaIrvanpanggilan Muncak;Bahwa setelah uang tersebut dikirim kepada terdakwa, kekuranganbatubara tidak pernah dikirim oleh terdakwa kepada saksi dengan

Dian Purnama di Bukit Bual KabupatenSijunjung;Bahwa terdakwa ada meminta tambahan biaya kepada Nofrialdi sebesarRp210.000.000.00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) danRp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasanuntuk biaya operasional pengangkutan batubara dan uang tersebut telahditransper melalui Bank Mandiri kerekening terdakwa Irvan panggilanMuncak;Bahwa setelah uang tersebut dikirim kepada terdakwa, namunkekurangan batubara tidak pernah dikirim oleh terdakwa kepada Nofrialdidengan

Dian Purnama di Bukit Bual Kabupaten Sijunjung;Bahwa terdakwa ada meminta tambahan biaya kepada saksi Nofrialdisebesar Rp210.000.000.00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) danRp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasanuntuk biaya operasional serta pengangkutan batubara dan uang tersebuttelah ditransper ke rekening terdakwa;Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2014./PN.

Roempa Enggar yang memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi adalah Kepala Penertiban Dan Peredaran Hasil Hutan Pada DinasKehutanan Kabupaten Lumajang.Bahwa selama proses penyidikan saksi hanya ditunjukkan foto kayu mahoni sajadan belum pernah ditunjukkan kayu mahoni aslinya.Bahwa hasil hutan berupa kayu mahoni dapat ditebang, dipungut atau dimanfaatkanoleh masyarakat sekitar apabila dilengkapi dengan dokumen yang dikeluarkan olehpihak perhutani.Bahwa dokumen legalitas yang digunakan dalam pengangkutan

kayu mahoni yang bukanberasal dari hutan juga memerlukan berupa SKAU.Bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak dapat menunjukkan alas tittle asal usulkayu.Bahwa saksi tidak tahu asalusul kayu yang diangkut terdakwa tersebut.Bahwa untuk menghitung kerugian perhutani diukur dari nilai kayu.Bahwa saksi tidak bisa memastikan berapa kerugian perhutani karena untukmenghitung kerugian tersebut harus melihat obyek secara langsung.Bahwa yang seharusnya membawa SKAU adalah yang mengangkut kayu.Bahwa apabila pengangkutan

kayu mahoni tersebut tidak dilengkapi dokumenangkutan yang sah maka pidana yang bisa dijatuhkan menurut undangundangadalah 5 (lima) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp.10.000.000.000,(sepuluh milyar rupiah).Bahwa dokumen yang harus disertakan dalam pengangkutan kayu adalah dalamhal kayu hutan harus dilengkapi FAKO sedangkan untuk mengangkut kayu olahanrakyat harus dilengkapi SKAU.Bahwa yang mengeluarkan dokumen tersebut adalah perhutani.Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan dua

Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama tersebut, Tergugat berkedudukanselaku Pihak Pertama (atau Pelaksana pekerjaan ) sedangkanPENGGUGAT berkedudukan selaku Pihak kedua yang memiliki material,armada pengangkutan dan alat berat serta fasilitas untuk pelaksanaanpekerjaan pada angka(1) posita gugatan aquo diatas;.

berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Fundamentum PetendinyaPenggugat telah terikat Perjanjian kerjasama tertanggal 21 April 2016 untukmelaksanakan pekerjaan Land Fill River Existing (proisional slum) di areal PTOleokimia Sejahtera Mas (Sinar Mas Group) di Kelurahan Lubuk GaungKecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, sebagaimana bukti P5 yangdiajukan Penggugat, dimana Tergugat sebagai Pihak Pertama yangmelaksanakan pekerjaan tersebut, sedangkan Penggugat sebagai PihakKedua yang memiliki material ,armada pengangkutan

yang artinya tidak dipenuhinya prestasi ataukewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihakpihak tertentu di dalam suatuHalaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pat.G/2017/PN DUMperikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupunperikatan yang timbul karena undangundang;Menimbang, bahwa dalam perjanjian sebagaimana bukti P5Penggugat disebutkan Tergugat selaku Pihak Pertama atau Pelaksanapekerjaan sedangkan Penggugat selaku Pihak Kedua yang memiliki material,armada pengangkutan

Bahwa berdasarkan Permen LHK Nomor: 43 Tahun 2015 didalampasal 10 ayat (1) setiap pengangkutan, penguasaan, serta kepemilikanhasil hutan wajib dilengkapi bersamasama dokumen angkutan surtaketerangan sahnya hasil hutan SKSHHK (Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan Kayu), yang dikeluarkan oleh Ganis (Tenaga Teknis) yangditunjuk oleh BP2HP yang dikeluarkan oleh BP2HP (Balai PenantapanPengawasan Hasil Hutan Produksi) wilayah 3 Pekanbaru.

/PN.Psb.bermotor yang berisi 31 (tiga puluh satu) keping kayu hasil hutan jenismeranti dibawa ke Polres Pasaman Barat ; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : 43 Tahun 2015 tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, didalam pasal 10 ayat (1) berbunyi setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayuwajid dilengkapi bersamasama dengan dokumen angkutan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Hasbi, selanjutnya terdakwabersama dengan saksi Gasep Pgl Gasep (berkas perkara terpisah) besertabarang bukti 2 (dua) unit becak bermotor yang berisi 31 (tiga puluh satu) kepingkayu hasil hutan jenis meranti dibawa ke Polres Pasaman Barat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : 43 Tahun 2015 tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, didalam pasal 10 ayat (1) berbunyi setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan

>1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No : B X 54 /AL001 Tanggal 12 Februari 2013;

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau;i. 1 (Satu) lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut(SIUPAL) No : B X 54 /ALO01 Tanggal 12 Februari 2013;j. 1 (Satu) lembar Certificate Maintenance And Inspection Of FireExtinguisher, Certificate No : TAS/FE/29/2014 Tanggal 19 May 2014;k. 1 (satu) lembar Sertifikat Izin Usaha Kode Izin Usaha05.AL.03.18.00.581 An.PT.NIAGA PRATAMA PUTRA Tanggal 18Juli 2018;. 5 (lima) lembar Keputusan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Tentang Izin Usaha Pengangkutan

Perindustrian danPerdagangan Provinsi Kepulauan Riau;12.1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No :B X 54 /ALO01 Tanggal 12 Februari 2013;13.1 (satu) lembar Certificate Maintenance And Inspection Of Fire Extinguisher,Certificate No : TAS/FE/29/2014 Tanggal 19 May 2014;14.1 (satu) lembar Sertifikat Izin Usaha Kode Izin Usaha : 05.AL.03.18.00.581An.PT.NIAGA PRATAMA PUTRA Tanggal 18 Juli 2018;15.5 (lima) lembar Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralTentang Izin Usaha Pengangkutan

Perindustrian dan Perdagangan ProvinsiKepulauan Riau;i. 1 (Satu) lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut(SIUPAL) No : B X 54 /AL001 Tanggal 12 Februari 2013;j. 1 (Satu) lembar Certificate Maintenance And Inspection Of FireExtinguisher, Certificate No : TAS/FE/29/2014 Tanggal 19 May2014;k. 1 (Satu) lembar Sertifikat Izin Usaha Kode Izin Usaha05.AL.03.18.00.581 An.PT.NIAGA PRATAMA PUTRA Tanggal 18Juli 2018;. 5 (lima) lembar Keputusan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Tentang Izin Usaha Pengangkutan

SEAMARK INDONESIA, perusahaan jasa pengangkutan dalam hal ini diwakilioleh NURUL DEW! PRAMODAWAROHANI, selaku pemilik perusahaan, selanjutnyaberdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 April 2013 diwakili olen PAIANSIAHAAN, SH; TOGAR SIANTURI, SH; MICHEL T.I SIAHAAN, SH; EZETMUTAQIN, SH, kesemuanya Advokat/ konsultan hukum dari Kantor Advokat danPenasehat Hukum Paian Siahaan, SH & Associates beralamat di jalan Lombok No.1A, Bandung, bertindak untuk dan atas nama PT.

Apabila dipelajari lebih jauhnya lagi, dalil atasGugatan tersebut di atas sangat tidak relevan terhadap dalil yang tertuangpada halaman 3 butir 10, dimana Penggugat menyebutkan bahwa penagihanatas biaya pengangkutan pada tanggal 4 April 2011 dan 15 Juni 2011.Bagaimana mungkin Tergugat menyatakan ketidakmampuan membayarpadabulan Januari 2011, sedangkan tagihan di bulan April dan Juni 2011.10.

merupakan suatu perjanjianantara pengangkutan dengan suatu pihak kedua (penumpang!

Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang. bahwa dalam perjanjian pengangkutan ada beberapa hal yangbukan tanggung jawab pengangkut. artinya apabila timbul kerugian, pengangkutbebas dari pembayaran ganti kerugian. Beberapa hal itu adalah :1. Keadaan memaksa (overmacht);2.

Dalam halini pengangkut dapat membatasi tanggung jawab berdasarkan kelayakan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 517q Kitab UndangUndang HukumDagang untuk Indonesia yang menyebutkan bahwa :" Apabila telah diperjanjikan,bahwa upah pengangkutan itu harus dibayar di tempat dari mana barangbarang itudikirimnya. maka upah itu hanya dituntut dari si pengirim, sedangkan upah itu harusdibayar juga kendatipun barangbarang tadi sampai di tempat tujuannya";Menimbang. bahwa dengan demikian bukti P1 merupakan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah

Uang representase dan tunjangan lainnya ;Uang paket sidang ;Tunjangan jabatan ;TPP ;Tunjangan khusus ;Tunjangan kesejahteraan ;Uang duka dan pengangkutan jenazah ;Biaya penunjang kegiatan ;CoN ook @ DNGaji dan tunjangan lainnya ;Bahwa Keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk No. 04 Tahun 2002tanggal 28 Juni 2002 tentang Persetujuan terhadap RancanganPeraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan APBDTahun Anggaran 2002 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjukyang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten

No. 629 K/Pid.Sus/2009 Tunjangan khusus ;Tunjangan kesejahteraan ;Uang duka dan pengangkutan jenazah ;Biaya penunjang kegiatan ;a ef! op oFGaji dan tunjangan lainnya ;Bahwa keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk No. 16 Tahun 2002 tanggal31 Desember 2002 tentang Persetujuan terhadap Rancangan PeraturanDaerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran2003 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditandatanganioleh Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk H. Marmun, SH., MM.

Uang representase dan tunjangan lainnya ;Uang paket sidang ;Tunjangan jabatan ;TPP ;Tunjangan khusus ;Tunjangan kesejahteraan ;Uang duka dan pengangkutan jenazah ;Biaya penunjang kegiatan ;pen PoeGaji dan tunjangan lainnya ;Bahwa keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk No. 11 Tahun 2003 tanggal22 Juli 2003 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan DaerahKabupaten Nganjuk tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditandatangani olehKetua DPRD Kabupaten

Uang representase dan tunjangan lainnya ;Uang paket sidang ;Tunjangan jabatan ;TPP ;Tunjangan khusus ;Tunjangan kesejahteraan ;Uang duka dan pengangkutan jenazah ;Biaya penunjang kegiatan ;onpn Por & NhGaji dan tunjangan lainnya ; Bahwa Keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk No. 04 Tahun 2002tanggal 28 Juni 2002 tentang Persetujuan terhadap RancanganPeraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan APBDTahun Anggaran 2002 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjukyang ditandatangani oleh Ketua DPRD

Bahwa berdasarkan PERDA No. 30 Tahun 2002 tanggal 31 Desember2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan ProyekAPBD Tahun Anggaran 2003 pada Pos DPRD menetapkan belanjapegawai antara lain terdiri dari :Uang representase dan tunjangan lainnya ;Uang paket sidang ;Tunjangan jabatan ;TPP ;Tunjangan khusus ;Tunjangan kesejahteraan ;Uang duka dan pengangkutan jenazah ;Biaya penunjang kegiatan ;Pp Ps tees eS PSGaji dan tunjangan lainnya ; Bahwa keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk No. 16 Tahun

Para Pihak dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasamapenambangan/eksploitasi batubara, termasuk pengolahan dan pemurnianserta pengangkutan dan penjualan batubara di Kelurahan Bantuas,Kecamatan Palaran degan luas wilayah 546,20 (lima ratus empat puluh enamkoma dua nol) Ha dengan titiktitik koordinat sebagaimana terlampir dalamlampiran , (Selanjutnya disebut sebagai "Lokasi Penambangan Batubara") diwilayah KuasaPertambangan tersebut yang berlokasi di KelurahanBantuas, Kecamatan Palaran

dinyatakan:Pasal 1241) Pemegang IUP atau WUPK wajib menggunakan perusahaan jasapertambangan lokal dan/ atau nasional,2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangansebagaimana dimaksud pada ayat (1)) pemegang ITIP atau IUPKdapaimenggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yangberbadan hukum Indonesia.3)Jenis usaha jasa perlambangan meliput:a. konsutasi, perencanaan, pelaksanaan, dan penguian peralatan dibidang:1.penyelidikan umum;2.eksplorasi;3.studi kelayakan;4.konstruksi pertambangan ;5.pengangkutan

Sumber Daya Mineral Nomor 28Tahun 2009 sebagai pelaksanaan ketentuan lebih lanjut pasal 127 Undangundang Nomor 4 tahun 2009 menyatakan:Pasal 10HalamanI1dari67 Putusan Nomor : 110/Pdt/2015/PT.SMR.1) Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakansendiri kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian.2) Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi dapat menyerahkankegiatan penambangan kepada usaha jasa pertambangan terbataspada kegiatan:a. pengupasan lapisan (stripping) batuan penutup; danb. pengangkutan

Bahwa untuk mencapai hal tersebut, Penggugat rekonpensi / Tergugatkonpensi telah melakukan investasi yang tidak sedikit di areaHalaman40dari67 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.pertambangan dalam bentuk pembelian peningkatan, pembelian danpembangunan fasilitas, infrastruktur, bangunan, peralatanperalatan dankendaraankendaraan pertambangan, serta membuat kontrakkontrakjangka panjang dengan perusahaanperusahaan pengangkutan batubara,dan melakukan perekrutan karyawan setempat yang mencapai 95% darikeseluruhan

Bahwa untuk mengembalikan investasi tersebut, sesuai dengan Perjanjiankerjasama, Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi telahmeningkatkan produksi batubara dan melakukan penjualan dengan pembeliluar negeri dan membuat perjanjian untuk pengangkutan batubara.e.

Dwie Warna Karya dengan imingimingterdakwa akan mendapatkan upah setelah melakukan pengangkutan bauhkelapa sawit akan diberikan surat jalan yang mana surat jalan tersebutdigunakan untuk bukti setor pekerjaan untuk mendapatkan gaji pada bulanberikutnya. Setelah mengangkut kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwabertemu dengan Sdr.

Dwi WarnaKarya artinya tidak diatur mengenai pengangkutan buah kelapa sawit;Bahwa saat kejadian Terdakwa memang tidakmelaporkan terkait pengangkutan buah kelapa sawit milik PT.

20.00 WIB SaudaraDIMAN dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak dikenal namanya tersebutdatang dengan membawa muatan buah kelapa sawit, setelah itu 2 (dua)orang yang ditidak kenal namanya tersebut mengangkut atau memindahkanbuah kelapa sawit dari bak Mobil Ford Ranger ke dalam bak Dump Truckdengan menggunakan 2 (dua) buah tojok, setelah selesai memindahkanatau memasukkan angkutan pertama, mereka bertiga kembali berangkat kelokasi pengambilan buah kelapa sawit tersebut dan dilakukan selama 3(tiga) kali pengangkutan

20.00WIB Saudara DIMAN dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak dikenal namanyatersebut datang dengan membawa muatan buah kelapa sawit, setelah itu 2(dua) orang yang ditidak kenal namanya tersebut mengangkut ataumemindahkan buah kelapa sawit dari bak Mobil Ford Ranger ke dalam bakDump Truck dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok, setelah selesaimemindahkan atau memasukkan angkutan pertama, mereka bertiga kembaliberangkat ke lokasi pengambilan buah kelapa sawit tersebut dan dilakukanselama 3 (tiga) kali pengangkutan

Kapal perikanan yang dengan sengaja berlayar di Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia (WPPRI) melakukan usahaperikanandibidang penangkapan ikan, pengangkutan ikan.3. Tidak memiliki Surat Persetujuan BerlayarMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :1.

Dengan sengaja berlayar di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI melakukanusaha perikanan di bidang penangkapan ikan, pengangkutan ikan.Halaman 18 dari 25Perkara Nomor : 6/Pid.Sus.PRK/2018/PN.BitMenimbang, bahwa berkaitan dengan redaksi kalimat melakukan usahaperikanan di bidang penangkapan ikan, pengangkutan ikan menurut Majelis Hakimadalah bersifat alternatif, dengan demikian Terdakwa dapat dikatakan melakukanusaha perikanan apabila telah terpenuhi salah satu tindakan penangkapanikan,pengangkutan ikan

HIU 02 pada koordinat/ posisi 01 05 595 LU 12549 186 BT berada di Perairan Teritorial Indonesia Laut Maluku WPPRI 715.Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur kedua dengan sengajaberlayar di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan, pengangkutan ikan telah terpenuhi secara hukum;3.

Herman Ramajaya BinRebo Ajum yang merupakan Anggota Patroli TNI Angkatan Laut yang menggunakankapal TNI AL Gombora dan kapal Patroli TNI AL Combat Boat merapat ke KMPPermata Lestari I yang sedang berlayar dari Palembang tujuan Pulau Bangkakemudian melakukan pemeriksaan muatan, sewaktu memeriksa 1 (satu) unit mobiltruck BG 8403 LM didalam mobil tersebut terdapat tangki buatan, setelah diperiksadidalam tangki tersebut bermuatan minyak mentah sebanyak 4000 (empat ribu) litertanpa dilengkapi Izin Usaha Pengangkutan

198/Pid.Sus/2014/PN.NnkPERTAMA 3 2 2022222 nn nnn n en nnn ne nnn nnn renee cence nen een nn een n en ne nee nnsBahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira pukul 22.00Wita atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Cut NyakDien Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan atausetidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,menyalahgunakan pengangkutan

Terdakwa:;Menimbang bahwa bensin/premium yang simpan oleh terdakwa merupakan salahsatu jenis minyak bumi berupa fasa cair yang diperoleh dari proses penambangan ;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsurmelakukan penyimpanan minyak bumi telah terpenuhi menurut hukum; Ad.3 Unsur Tanpa Ijin Usaha Penyimpanan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 20 UU No.22 Tahun 2001 yangdimaksud dengan ijin usaha adalah ijin yang diberikan kepada badan usaha untukmelaksanakan pengolahan, pengangkutan

AAU (Alno Agro Utama) contract CPO-AAU/24/IV/2021, Transporter (pengangkutan) Mitra Karya Barokah, Vehile (kendaraan) BG 8415 UR, Driver (sopir) ALFIRDAUS, Costumer DO 33, muatan 20.930 Kg, FFA/Admosture (kadar asam) 4,00, Moisture (kadar air) 0,22 %. Surat Bukti Bongkar tanggal 4 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PT.

APICAL, Nomor DO CPO-AAU/24-D/IV/2021, Nomor kontrak CPO-AAU/24/IV/2021, Pengangkutan Mitra Karya Barokah, Kendaraan BG 8415 UR, Sopir ALFIRDAUS, muatan 20.930 Kg, FFA (kadar asam) 4,189, kadar air 0,921 %;

pada waktu lain dalam tahun 2010,bertempat di perairan Laut Natuna yang merupakan Lautteritorial Indonesia pada posisi sekitar 0450'000"LU 107 55'000" BT, yang merupakan wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia, atau setidak tidaknya padatempat tempat lain yang masih termasuk daerah hukumPengadilan Perikanan Tanjung Pinang yang berwenangmemeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usahaperikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan

No. 1012K/Pid.Sus/2011melakukan tindak pidana perikanan dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaranikan tidak memilki SIUP sebagaimana diatur dan diancampidana dalam dakwaan pertama : pasal 92 jo pasal 26 ayat(1) jo pasal 104 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Mr.