perlu agar sudi kiranya Pengadilan Negeri Medan Cq MajelisHakim Yang Mulia meletakkan sita jaminan (conservatior Beslag) atas objekperkara.Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pdt/2018/PT MDN22.23;24.25.26.Bahwa hak PenggugatPenggugat atas objek perkara yang disebutkan diatasadalah sesuai dengan faktafakta nyata berdasarkan kepada hukum yang berlakudan tidak dapat disangkal oleh siapapun juga termasuk TergugatI, Tergugatll,TergugatIIl dan TergugatIV maka adalah suatu hal yang pantas dan wajar

lima juta rupiah) dan Kasasi juga Rp.25.000.000,00 (dua puluh limajutarupiah)Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 395/Pdt/2018/PT MDNBahwa sebenarnya Penggugat dr/ Tergugat II dk tidak perlu untuk diikut sertakandidalam Gugatan aguo sebab telah bekerja dengan baik dan benar, tinggal lagidisebabkan Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk tidak memahami Hukum secarabaik dan benar, maka terjadilan Gugatan aguo yang diajukan secara keliru dansalah, sehingga terhadap Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk wajar

dan patutdisebut telah beriktikad buruk (tekwader trouwBahwa karena Gugatan aguo yang diajukan secara keliru dan salah, tentu sajakonsekwensinya terhadap Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk wajar dan patutdisebut telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Penggugat dr/Tergugat II dk,Bahwa sudah pasti Gugatan aguo tidak akan disebut sebagai gugatan yangkurang pihak bila seandainya Penggugat dr/ Tergugat II dk tidak diikut sertakandidalam Gugatan aguo, sebab antara Para Tergugat dr/ Para

mengaku tentang adanya kekeliruan dankesalahan tersebut dan hal itu tidak bisa dikait kaitkan dengan pihak Penggugat dr/Tergugat Il dk, sebab perihal persoalan pertanggung jawaban hukum masingmasingpihak tentu tidak sama dan sudah pastilan berbedabeda, karenanya Para Tergugatdr/ Para Penggugat dk wajib harus hatihati dan cermat didalam mengajukanGugatan aguo,Bahwa karena Gugatan Rekonpensi yang Penggugat dr/ Tergugat II dk ajukanini disertai dengan buktibukti yang kuat dan bersifat otentik, maka wajar

Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat dr/ Tergugat II dk untukseluruhnya.Menyatakan seluruh buktibukti Penggugat dr/ Tergugat II dk yang diajukandidalam Gugatan rekonpensi ini adlah sah dan berharga serta mempunyaikekuatan Hukum yang mutlak.Menyatakan Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk telah mengajukan Gugatanaguo secara keliru dan salah, sehingga terhadap Para Tergugat dr/ ParaPenggugat dk wajar dan patut disebut telah beriktikad buruk (tekwader trouw):Menyatakan Para Tergugat dr/ Para Penggugat

Bahwa Pasal 66 ayat (8) Perpres Nomor54 Tahun 2010JunctoPerpres Nomor70 Tahun 2012 yang menetapkan: HargaPerkiraan Sendiri (HPS) disusun dengan memperhitungkankeuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar. Lebih lanjutpenjelasannya ditegaskan bahwa keuntungan dan biaya overheadyang wajar untuk pekerjaan konstruksi maksimal 15 %.3.3.

Bahwa in casu,keuntungan yang wajar bagi Terdakwa/Pemohonadalah 15 % x nilai addendum kontrak (Rp4.754.567.000,00) =Rp713.185.050,00 (tujuh ratus tiga belas juta seratus delapan puluhlima ribu lima puluh rupiah) Akan tetapi Judex Facti PengadilanNegeri Kupang tidak mempertimbangkan keuntungan yang wajardalam pertimbangan hukumnya, begitu pun Judex Facti tanpamemperhitungkan pengeluaran yang telah dikeluarkan olehTerdakwa yaitu PPN dan PPh (13 %), Pekerjaan Terpasang 5,434%, Jaminan Pelaksanaan 5

Kewajiban bagi negara untuk memberikankeuntungan bagi Pengusaha/Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah.Bahwa Pasal 66 ayat (8) Perpres Nomor54 Tahun 2010JunctoPerpres Nomor70 Tahun 2012 yang menetapkan: "HargaPerkiraan Sendiri (HPS) disusun denganmemperhitungkankeuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.Lebih lanjutpenjelasannya ditegaskan bahwakeuntungan dan biaya overheadyang wajar untuk pekerjaan konstruksi maksimal 15 %.Bahwa incasu,keuntungan yang wajar bagi Terdakwa/Pemohonadalah 15 % xnilai

No. 2377 K/Pid.Sus/2015Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah denganPerpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah yaitu sebesar 15 % dari nilai kontrak sehinggaseharusnya jumlah kelebinan pembayaran yang dikonstatir olehJudex Facti tidaksebesar Rp2.414.384.282,00 karena harusdikurangkan dengankeuntungan yang wajar sebesar 15 % makakelebihan pembayaran tidak senilai perhitungan Judex Factisebagaimana telah diuraikan dalam unsur memperkaya diri sendiriatau orang

Bahwa Judex Factidalam menjatuhkan hukuman tambahan uangpengganti tanpa mempertimbangkan fakta hukum berupakeuntungan yang wajar dari kontraktor dan pengeluaranpengeluaran dari Terdakwa/Pemohon sebagai akibat daripelaksanaan kewajiban kontraktual dari Terdakwa/Pemohon, telahmembuktikan bahwa Judex Factitelah salah menerapkan hukumyaitu salah menjatunkan hukuman uang pengganti kepada Terdakwasebesar sebesar Rp2.414.384.282,24 sebagaimana diamanatkandalam Pasal 18 UndangUndang Tipikordan diperberat

perbuatan Tergugat terurai di atas mengakibatkan timbulkankerugian Penggugat karena Penggugat sebagai pemilik yang sah tidak bisa/dapat menggunakan dan/atau memanfaatkan di atas tanah obyek sengketa,dengan demikian perobuatan Tergugat sangat jelas merupakan perbuatanmelawan hukum (Onrechtmatige daad), dengan segala akibat hukum danpadanya;Bahwa oleh karena Penggugat sebagai pemilik yang sah dan bertitelsempurna terhadap tanah perwatasan terurai di atas yang merupakan obyekdalam perkara ini, maka wajar

dapat diukur dengan materi, namunkerugian tersebut tidak kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliarrupiah), dan kerugian moril tersebut harus dibebankan pula kepada TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi;Bahwa, kerugiankerugian tersebut harus dibebankan kepada TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi akibat perbuatan melawan hukum terhadaptanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;Bahwa, oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalahpemilik yang sah atas obyek sengketa, maka wajar

putusan a quo tersebut, bahwa atas putusan a quoMajelis Hakim Judex Facti dalam pertimbanganpertimbangan hukumnyatersebut menurut hemat Pemohon Kasasi tidak berdasarkan hukumkeadilan, karena ketentuan mengenai Sertifikat Tanah/Buku Tanah sebagaitanda atau bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untukmembuktikan bahwa Sertifikat/Buku Tanah yang bersangkutan adalah tidakbenar, bahwa oleh karena terbitnya Sertifikat tersebut fakta hukumnya atasdasar didahului dan disertai halhal yang tidak wajar

yaitusangat berbeda jauh luasnya;e Menurut Yurisprudensi tetapMahkamah Agung RI Nomor 663 K/Sip/197 tanggal 6 Agustus 1973,dalam abstrak hukumnya berbunyisebagai berikut:Meskipun jual beli tanah sengketa dilakukan menurut prosedurperundangundangan agraria, jual beli tersebut harus dinyatakan batalkarena didahului dan disertai halhal yang tidak wajar atau itikaditikadyang tidak jujur;e Menurut Yurisprudensi tetapMahkamah Agung RI Nomor 126 K/Sip/1976 tanggal 4 April 1978, dalamabstrak hukumnya berbunyi

Termohon tidak melaksanakan ketentuan pasal 72 (1)perpres No. 71 tahun 2012 yang berbunyi : "hasilkesepakatan dalam musyawarah menjadi dasarpemberian Ganti Kerugian kepada pihak yang Berhakyang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan ",Fakta menunjukkan pertemuan pada hari Jum'at, pukul14:00 WIB tanggal 6 Desember 2013 tidakmempunyaihasil kesepakatan karena tidak adaproses musyawarah yang wajar sebagaimana mestinya,Nilai Ganti Kerugian yang diserahkan dalam amplop1.tertutup tersebut dan tidak pernah

Bahwa nilai ganti kerugian berupa uang sejumlah Rp.12.300.000 ( Dua Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah )untuk tanah seluas 300 M2 adalah sudah wajar dansepantasnya, yang merupakan hasil penilaian olehpenilai dan pembayaran ganti kerugian dibayarkanoleh instansi yang memerlukan tanah berdasarkanvalidasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sesuaiPasal 76 ayat ( 2 ) Peraturan Presiden Nomor 71Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;9.

Saksi SARJONO, di bawah sumpah/janji menerangkan padapokoknya sebagai berikut :bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan keberatanterhadap nilai ganti rugi tanah yang ditawarkan olehpihak Termohon untuk keperluan pembangunan jalan tolPalembangIndralaya karena nilainya terlalu kecil;bahwa nilai yang wajar menurut saksi yang seharusnyaditerima oleh Pemohon= antara Rp.200.000 s/dRp.250.000, per meter, sesuai dengan pasaran hargatanah di kawasan tersebut;bahwa saksi tahu harga pasaran tanah di kawasantersebut

jawabannyamengemukakan dalil pada pokoknya bahwa musyawarah untukmencapai kesepakatan telah dilakukan antara Termohon denganpara pemilik lahan, termasuk Pemohon yaitu. mengenaia)kesepakatan bentuk ganti kerugian yaitu). berupa uang,sedangkan untuk menentukan besarnya ganti kerugian memangtidak dimusyawarahkan karena kewenangan mengenai nilai gantikerugian telah ditetapkan oleh Penilai dan menurut Pemohonbesarnya ganti kerugian untuk Pemohon sebesar Rp.12.300.000,(dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) sudah wajar

yang dibuat dan didirikan oleh TergugatI dan II diatas tanahmilik Penggugat seluas 2.016 M2 antara lain tembok, pipa air, jalan aspal beton danrumputrumputan dan mengembalikan tanah tersebut kepada keadaan semula;2 Memerintahkan kepada Penggugat untuk, menitipkan God will yang diterimadari TergugatI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah di KepaniteraanPengadilan Negeri Medan;26 Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I dan IT mematuhi melaksanakankeputusan provisionil maupun gugatan pokok wajar

sepihak oleh Direktur yang merupakan suatu konspirasi denganTermohon PK untuk mengalihkan asset (tanah) milik PT Victor Jaya Raya yangluasnya kurang lebih 4.445,46 M2 untuk dikuasai oleh Termohon PK;Bahwa tanah milik Termohon PK yang telah dibayar oleh Pemohon PK I seluaslebih kurang 2.016 M2 dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) padabulan Januari 1997 adalah sudah merupakan harga yang sangat pantas dan wajardan sangat mahal pada waktu itu;Bahwa walaupun telah dibayar secara mahal dan wajar

Pemohon PK I dan jugaselama kerugian Pemohon PK I dalam membangun tanah terperkara menjadilapangan golf taraf Internasional yang mempunyai nominal sangat tinggi, makainvestasi yang telah ditanamkan dalam pembangunan tersebut tetap menjadi milikdaripada Pemohon PK I;Bahwa Judex Juris yang membuat putusan berdasarkan suatu kebijakan yang kakutanpa menganalisa mengenai fakta administrasi, fakta pembayaran lunas, faktapenguasaan areal, dan fakta pembangunan, fakta peruntukan tanah dan faktalainnya, maka wajar

/Pdt/2002) dan ditemukannya Novum yang bersifatmenentukan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 301 yang menunjukkan bahwatanah sengketa kepunyaan Pemohon Peninjauan Kembali;Bahwa Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyatamembatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan yang telah menerapkan hukum secaratepat dan benar menyatakan Akta Pelepasan Hak yang dibuat oleh Turut Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali II adalah sah menurut hukum, karena telah dilakukanpembayaran yang wajar

(BuktiP11):Kerugian immaterial karena Penggugat sudah menjadi korbandalam perkara ini akibat janjijanji manis dan kebohongan sertaketidakterusterangan TERGUGAT kepada PENGGUGAT dalammengurus Sertipikat Hak atas tanah aquo, yang apabila dinilaidengan uang dalam batas yang layak dan wajar sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah), ditambah dengan bungasetiap bulan sebesar 2 % (dua persen) terhitung sejak gugatandidaftarkan di pengadilan hingga dilaksanakannya isi putusandalam perkara aquo.Bahwa

Bahwa oleh karena itu, TERGUGAT wajar dihukum untuk:3.1. Membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT, baik kerugian materilmaupun kerugian immaterial, yang meliputi biaya, rugi danbunga;3.2. Mengurus penerbitan Sertipikat Hak atas tanah aquo hinggaselesai diterbitkan selambatlambatnya pada hari dimana MajelisHakim membacakan Putusan dalam perkara aquo;3.3. Membayar uang paksa apabila TERGUGAT lalai dalammengurus Sertipikat Hak atas tanah dimaksud;4.

Bahwa berhubung gugatan ini didukung oleh buktibukti yang otentikantara lain berupa Akta Jual Beli atas tanah aquo, maka wajar kiranyaputusan dalam perkara aquo dilaksanakan secara serta merta (uitvoorbaar bij voorraad), walapun ada verzet, banding maupun kasasi.C.

BIAYA PERKARA.Berhubung karena perkara ini adalah akibat dari kesalahan danketeledoran serta kelalaian TERGUGAT, maka adalah wajar dan beralasanagar TERGUGAT dihukum untuk membayar segala biaya yang timbuldalam perkara ini untuk semua tingkat peradilan.D.

Putusan Nomor 1446/B/PK/PJK/2017Bahwa Pemohon Banding kembali mendapat panggilan pada bulan Agustus2009 atau satu tahun setengah kemudian, kali ini dengan hasil penelitian yangjuga menurut Pemohon Banding sangat tidak wajar, sekali lagi ditolak secarakeseluruhan;Bahwa selama kurun waktu hampir satu setengah tahun tersebut TimPemeriksa yang diketuai oleh Bapak Conradus Sigit Triatmono, telahbeberapa kali meminta kepada Pemohon Banding untuk mengajukan berapakesanggupan Pemohon Banding untuk membayar

menunjukan biaya tersebut telahPemohon Banding bebankan pada tahun sebelumnya;Bahwa Pemohon Banding juga telah memperhitungkan penyusutan sesuaidengan perundangundangan yang berlaku;Bahwa terkait dengan biaya usaha lainnya;Bahwa pemeriksa telah berlebihan dalam melakukan koreksi juga terjadi padakoreksi terhadap beban bunga sebesar dimana menurut SPT Badan PemohonBanding sebesar Rp363.995.245,00 lalu di koreksi sebesar Rp225.418.227,00sehingga menjadi karena menurut pemeriksa nilai tersebut tidak wajar

pinjaman Biaya bunga tersebut tentunya juga harusdibebani atas pinjaman yang telah perusahaan lunasi sebelum akhir tahunsehingga nilai pinjamannya tidak tercantum pada neraca akhir tahun, dimanaperlu diketahui pada tahun tersebut perusahaan menerima pinjaman dari BankMuamalat Indonesia dengan plafon pinjaman sebesar Rp4.000.000.000,00.Sehingga jika total pinjaman perusahaan dari BNI dan Muamalat sebesarRp4.572.736.316,00 maka persentase biaya bunga hanya sebesar 8% danmenurut Pemohon Banding sangat wajar

sehingga alasan peneliti yangmengatakan bahwa:Karena pada dasarnya pengeluaran untuk mendapatkan, menagih danmemelihara penghasilan yang boleh dikurangkan dari penghasilan brutoadalah pengeluaran yang jumlahnya wajar sesuai dengan kelaziman usaha,maka berdasarkan ketentuan ini, jumlah yang melebihi kewajaran tersebuttidak boleh dibebankan sebagai biaya;Adalah sangat tidak tepat;Bahwa sehingga menurut Pemohon jumlah pokok pajak yang masih harusdibayar hanya sebesar Rp 22.565.639,00;Bahwa perincian

telahdan yang akan dikeluarkan Penggugat untuk mengurus persoalan iniberupa biaya pengacara, biaya transportasi dan akomodasi selamamengurus perkara ini di Pengadilan hingga pelaksanaan eksekusiputusan perkara ini bila berkekuatan hukum tetap, sehingga secarakeseluruhan ditaksir sebesar Rp.150.000.000,(Seratus lima puluh jutarupiah).Kerugian Immateriil :Kerugian akibat terganggunya pikiran dan tenaga keluarga Penggugatakibat perbuatan Tergugat dan Tergugat Il kepada Penggugat, secarahukum patut dan wajar

Penggugat untuk menguruspersoalan ini berupa biaya pengacara, biaya transportasi danakomodasi selama mengurus perkara ini di Pengadilan hinggapelaksanaan eksekusi putusan perkara ini bila berkekuatan hukumtetap, hingga secara keseluruhan ditaksir sebesar Rp.150.000.000,(Seratus lima puluh juta rupiah).Halaman 6 dari 30 halaman perkara nomor 78/PDT/2017/PT SBYKerugian Immaterill:Kerugian akibat terganggunya Penggugat, akibat Tergugat danTergugat Il tidak melaksanakan perjanjian, secara hukum patutdan wajar

Bahwa, karenanya adalah wajar dan sangat beralasan apabilaTergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar Ganti Rugi sebesarRp. 1.500.000,000, (Satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada PenggugatRekonpensi secara tunai dan sekaligus, selambatlambatnya dalamwaktu 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dijatuhkan;7. Bahwa, untuk menjamin agar Gugatan Rekonpensi dari PenggugatRekonpensi!

Bahwa, karenanya adalah wajar dan sangat beralasan apabilaTergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar Ganti Rugi sebesarRp. 1.500.000,000, (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada PenggugatRekonpensiIl secara tunai dan sekaligus, selambatlambatnya dalamwaktu 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dijatuhkan;6.

Buraq dengan harga yang sangat murahjauh di bawah harga yang wajar serta tanpa di lengkapidengan suratsurat yang sah, seharusnya Terdakwa patutmenduga sepeda motor tersebut diperoleh dari hasilkejahatan akan tetapi Terdakwa tidak melaporkankeberadaan sepeda motor tersebt kepada pihak yangbewajib.10.

Buragq dengan harga yang sangatmurah jauh di bawah harga yang wajar serta tanpa dilengkapi dengan suratsurat yang sah, seharusnya Terdakwapatut menduga sepeda motor tersebut diperoleh dari hasilkejahatan akan tetapi Terdakwa tidak melaporkankeberadaan sepeda motor tersebt kepada pihak yangbewajib.Bahwa benar tindak pidana penadahan yang dilakukanTerdakwa diketahui karena pada tanggal 15 April 2014 sekirapukul 14.00 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motortersebut ke Subdenpom V34 Tembilahan dengan tujuanmenyerahkan

Buraq dengan harga yang sangatmurah jauh di bawah harga yang wajar serta tanpa dilengkapi dengan suratsurat yang sah, seharusnya Terdakwapatut menduga sepeda motor tersebut diperoleh dari hasilkejahatan akan tetapi Terdakwa tidak melaporkankeberadaan sepeda motor tersebt kepada pihak yangbewajib.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur KetigaSepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan telahterpenuhi.Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas yangmerupakan fakta hukum yang ditemukan

perbuatanTergugat I tersebut tidak sesuai lagi dengan isi perjanjian kredit yangdibuat oleh pihak Penggugat dan Tergugat I yang menyebutkan bahwa bilaterjadi perselisihan, pertentangan yang terjadi karena perjanjian akandiselesaikan di Pengadilan Negeri setempat ;Bahwa atas tindakan Tergugat I yang tidak memberikan informasi dantransparansi terhadap perhitungan Rekening Koran milik Penggugatkepada Penggugat serta bertindak sewenangwenang tanpa memberitahuakan melelang asset/jaminan dengan harga yang tidak wajar

Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak memberikan informasi dantransparansi terhadap perhitungan Rekening Koran milik Penggugatkepada Penggugat serta bertindak sewenangwenang tanpa memberitahuakan melelang asset /jaminan pada posita 12 a, b, c, d dan e dengan hargayang tidak wajar merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;3.

dipertimbangkan apabila seluruh petitum gugatan Penggugatdipertimbangkan satupersatu pada akhir putusan ini ;Menimbang, bahwa dalam petitum yang kedua surat gugatan Penggugat,pihak Penggugat memohon agar Majelis Hakim : Menyatakan perbuatan Tergugat Iyang tidak memberikan informasi dan transparansi terhadap perhitungan RekeningKoran milik Penggugat kepada Penggugat serta bertindak sewenangwenang tanpa18memberitahu akan melelang asset / jaminan pada posita 12 a, b, c, d dan e denganharga yang tidak wajar

diberitahukan20kepada Penggugat dan diumumkan kepada publik secara transparan melalui papanpengumuman dan surat kabar harian Suara Merdeka ;Menimbang, bahwa perihal penentuan harga limit lelang atas obyek sengketajuga telah didasarkan pada perhitungan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan,sebagaimana terbukti pada surat bukti T.I 27 s/d T.I 31, sehingga dengan demikianpihak Tergugat I telah membantah dalildalil pihak Penggugat yang menyatakanbahwa penghitungan limit obyek sengketa dilakukan secara tidak wajar

Penggugat untuk seluruhnya,Majelis Hakim menilai dikabulkan atau tidaknya petitum ini adalah tergantung padapertimbangan petitum yang lainnya;Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point ke4 yang menuntutagar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian Materiil atas pinjaman pokok21beserta bunganya kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp.1.209.320.000, (satu milyardua ratus Sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), terhadap perhitungan tersebutMajelis Hakim menilai adalah tidak wajar

Bahwa besaran ganti kerugian yang sepatutnyadibayarkan Tergugat sebagai debitur menurut Pasal 1243 Kitab UndangUndang HukumPerdata adalah hutang pokok ditambahkan dengan bunga yang wajar, sedangkan nilai bungayang dianggap wajar oleh Majelis berpatokan pada suku bunga yang berlaku saat iniyang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen)pertahun;Menimbang, bahwa dengan demikian ganti kerugian yang harus dibayarkanTergugat kepada Penggugat adalah:Hutang pokokI Rp. 250.000.000

tersebut tidak cukupberalasan hukum serta tidak melihat adanya alasanalasan yang bersifat mendesak untuk itumaka harus dinyatakan ditolak;20Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum sebagaimanaterurai di atas gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatanPenggugat untuk selebihnya;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini dalil gugatan pokok Penggugattelah dinyatakan dapat dikabulkan, sedangkan Tergugat adalah sebagai pihak yang kalahsehingga adalah wajar

Hal itu sangat wajar, danmanusiawi.Penggugat memaklumi jawaban Tergugat yang tidak menerimagugatan Penggugat.

Demikian pulaTergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 21 Juni 2016,pada pokoknya menganggap rumah tangga Penggugat dan Tergugatmasih berjalan wajar, terhadap adanya perselisinan dan pertengkaranadalah masih batas wajar,Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segalasesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini,dianggap termuat dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat bermaksudbercerai

Oleh karena itu Majelis Hakimberpendapat bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istriyang sah.Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut,Tergugat mengajukan jawaban pada prinsipnya menyatakan keberatandan menolak maksud Penggugat mau bercerai dengan Tergugat, menurutTergugat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi masih batas wajar,belum dapat menjadi dasar untuk terjadinya perceraian, oleh karena ituTergugat mohon kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat.Menimbang

Terdakwa II DERI SAPUTRAAls DERI yang mengetahui sepeda motor yang akan dijualnya tersebut di jualdengan harga yang tidak wajar dan tanpa dilengkapi dengan suratsurat /dokumen bukti kKepemilikan atas sepeda motor, seharusnya Terdakwa II DERISAPUTRA Als DERI patut menduga bahwa sepeda motor yang nantinyaakan dijualnya tersebut merupakan hasil dari kejahatan.

Terdakwa II yang mengetahui sepeda motor yang akandijualnya tersebut di jual dengan harga yang tidak wajar dan tanpadilengkapi dengan suratsurat / dokumen bukti kepemilikan atas sepedamotor, seharusnya Terdakwa II patut menduga bahwa sepeda motor yangnantinya akan dijualnya tersebut merupakan hasil dari kejahatan, akantetap Terdakwa II tetap bersedia memenuhi permintaan Terdakwa danuntuk melakukan pekerjaan tersebut, Terdakwa II akan mendapatkan upahsebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu

Terdakwa II yang mengetahui sepeda motor yang akandijualnya tersebut di jual dengan harga yang tidak wajar dan tanpa dilengkapidengan suratsurat / dokumen bukti kepemilikan atas sepeda motor, seharusnyaTerdakwa Il patut menduga bahwa sepeda motor yang nantinya akan dijualnyatersebut merupakan hasil dari kejahatan, akan tetapi Terdakwa II tetap bersediamemenuhi permintaan Terdakwa dan untuk melakukan pekerjaan tersebut,Terdakwa II akan mendapatkan upah sebesar Rp 150.000,00 (seratus limapuluh ribu

Terdakwa II yang mengetahui sepeda motoryang akan dijualnya tersebut di jual dengan harga yang tidak wajar dan tanpadilengkapi dengan suratsurat / dokumen bukti kepemilikan atas sepeda motor,seharusnya Terdakwa II patut menduga bahwa sepeda motor yang nantinyaakan dijualnya tersebut merupakan hasil dari kejahatan, akan tetapi Terdakwa IItetap bersedia memenuhi permintaan Terdakwa dan untuk melakukanpekerjaan tersebut, Terdakwa Il akan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu

No.463/Pdt.G/2015/PA Pipprihatin dengan kondisi rumah tangga akibat ulah Pemohon sendiri yang tidakbertanggung jawab, sehingga orang tua Termohon meminta agarmenyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adapunTermohon pulang kuliah kemudian singga di rumah orang tua Termohon adalahhal yang wajar sedangkan mengenai mediasi yang dilaksanakan kemudianTermohon manyambut baikbaik katakata Pemohon adalah bohong, Termohonmasih mengharapkan rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa diperbaikidan

tidak setuju untuk diceraikan sedangkan mengenai rekonvensinyaTermohon tetap karena pekerjaan Pemohon/Tergugat sebagai pelaut danbukan dengan ijazah SMA tetapi yang benar Tergugat berpendidikan D3 danmempunyai penghasilan diatas Rp. 10.000.000,00 sebagai pelaut sedangkansoal Penggugat dengan Tergugat berpisah selama 8 bulan dan Tergugat tidakmemberikan nafkah yang menurut Tergugat berpisah baru 5 bulan, sehinggaapabila pengakuan Tergugat soal berpisah selama 5 bulan dan tidakmemberikan nafkah, maka wajar

apabila Tergugat dibebankan untuk membayarnafkah lampau Rp. 1.500.000 perbulan x 5 bulan = Rp. 7.500.000 dan tidakbenar jika Tergugat pernah mengirim uang sebesar Rp. 3.500.000 tetapi yangPenggugat terima hanya Rp. 2.500.000 selama masih dalam ikatan suami istri,sehingga wajar kalau Tergugat harus membayar tuntutan Penggugat tentangnafkah lampau Rp. 7.500.000,00 sebelum mengucapkan ikrar talak agarTergugat tidak lari dari tanggung jawabnya kepada Penggugat akibatperceraian yang dilakukan oleh Tergugat

Rp. 5.000.000,00, dan olehkarena Tergugat pada saat ini masih berlayar dan meskipun hanya sanggupmemenuhi tuntutan Penggugat yaitu nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00selama 3 bulan dan mut'ah Rp. 1.000.000,00, maka yang menjadi dasar bagimajelis hakim adalah cukuplah kiranya membebankan kepada Tergugatdengan nilai yang bisa dicukupkan oleh Tergugat yang kiranya dapatmeringankan Tergugat dari pembebanan yang tinggi sebagaimana yangdituntut oleh Penggugat tersebut, maka majelis hakim memandang wajar

Sejauh mana Mutasi tersebut merupakanPerintah yang patut, layakdan wajar,untuk dipatuhi atau ditolak oleh Penggugat,c. dan sejauh mana Proses mutasi tersebut memenuhiKetertibanAdministrasi Surat Menyurat;Menimbang, bahwa dari aspek Ketertiban Administrasi, Tergugatmelakukan mutasi lokasi kerja terhadap Penggugat terhitung sejak 1 Juli 2018,Halaman 18 dari 25 Putusan PHI Nomor :04/Pdt.SusPHI/2019/PN.Pbrnamun surat Mutasi baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 19 Juli 2018,sebagaimana diterangkan

tersebut, banyak tersedia di daerah PangkalanBun dan sekitarnya, yang olehnya, Tergugat tidak perlu jauhjauh memutasikanatau mengimport pekerja/ouruh (Penggugat) dari daerah lain, sehingga dengandemikian mutasi lokasi kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat Tidakdapat dikategorikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhannya;Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis perlu mempertimbangkan mutasilokasi kerja yang dialami Penggugat dari aspek perintah, yakni Perintah yangpatut, yang layak dan yang wajar

untuk dilaksanakan;Menimbang, bahwa dari aspek perintah, mutasi lokasi kerja dariBangkinang Propinsi Riau ke Pangkalan Bun Kalimantan Tengah merupakanperintah dari Tergugat kepada Penggugat yang harus dipertimbangkan dariaspek Kapatutan, Kelayakan dan Kewajaran, untuk mana dari ketiga aspektersebut Majelis berpendapat bahwa mutasi tersebut Tidak Patut, Tidak Layakdan Tidak Wajar dengan alasan bahwa :1.

Bahwa Mutasi Lokasi Kerja tersebutmerupakan Perintah yangdikategorikan sebagai Perintah yang Tidak Patut, Tidak Layak danTidak Wajar,oleh karena itu, Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Perusahaan yangmenjadi dasar Tergugat melakukan Mutasi Lokasi Kerjaterhadap Penggugatharus dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelismenyatakan mutasi lokasi kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadapPenggugat merupakan Mutasi yang Tidak sah;Menimbang, bahwa Mutasi Penurunan

sengketa;9 Bahwa dapat dibayangkan betapa Penggugat sangat menderita dan merasa sangatdirugikan akibat pelaksanaan lelang yang tidak berdasarkan rasa kepatutan,ketelitian maupun kehatihatian yang dilakukan oleh Tergugat I dan II yang telahmenjual barang jaminan tersebut dengan patokan harga limit yang sangatrendah dan entah dari mana TERGUGAT I dan TERGUGAT II menentukan101112131415patokan harga terendah tersebut, sehingga mereka menetapkan patokan hargaterendah yang tidak masuk akal dan sangat tidak wajar

dan jauh di bawahharga pasar / normal;Bahwa sebidang tanah dan bangunan tersebut dan sertifikat Hak Milik No. 1075dan No. 1252 tersebut posita ke 8 (kedelapan) di atas telah dinilai olehkonsultan publik independen SIH WIRYADI dan rekan tidak kurang dari Rp.1.011.000.000,00 (satu miliar sebelas juta rupiah);Bahwa Penggugat sangat keberatan dan menolak harga penjualan lelang tersebutyang jauh dibawah harga pasar dan tidak wajar tersebut yang jauh dari azaskepatutan, ketelitian dan kehatihatian sehingga

menimbulkan kerugian padapihak Penggugat;Bahwa nampak sekali disini pihak Penggugat sangat dirugikan akibat perbuatanTERGUGAT I,I dan HI dalam melakukan penjualan lelang yang dilaksanakanpada tanggal 25 Juni 2013 dengan menjual barang jaminan milik Penggugat jauhdibawah harga pasar tidak wajar dan tidak masuk akal (Unreasonable), danpelaksanaan lelang yang tidak sesuai dengan kepatutan dan ketelitian tersebutsehingga merugikan Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawanhukum;Bahwa akibat dari

Rp. 550.000.000, (lima ratus lima puluh juta rupiah), adalah jauh dibawah harga pasar, tidak wajar dan tidak masuk akal (Unreasonable) dan sangatmerugikan Penggugat sebagai pemilik barang jaminan;Menyatakan bahwa segala bentuk perubahan nama atau kepemilikan terhadapbarang jaminan yang menjadi obyek sengketa yang telah dilelang tanggal 25Juni 2013 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat;Menyatakan bahwa tergugat I,JI dan III telah melakukan Perbuatan yangMelawan Hukum karena

I untuk menurunkan tunggakanPenggugat secara damai;14 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat angka 5, angka 9 sdangka 12 yang pada intinya menyatakan penentuan nilai limit lelang hanyadidaasarkan pada jumlah outstanding pinjaman atau pokok pinjaman dibagi 3,seharusnya didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006Pasal 29 ayat (1);Penentuan nilai limit lelang objek sengketa yang dilakukanTergugat I dan Tergugat IImenurut Penggugat juga dibawah harga pasar dan tidak wajar

pertama :Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer IIl12 Surabaya sudahsangat mempertimbangkan semua faktafakta yang terungkapdalam persidangan, dengan memberikan pertimbangan yangseobyektifobyektifnya/netral dengan keyakinan sendiri karenahakim mempunyai sifat independen (tidak terpengaruh oleh pihaklain).Bahwa dengan alasanalasan dari Pemohon Banding yangmenyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama nyatanyata dalammemberikan pertimbangan dirasa kurang Obyektif oleh PemohonBanding, itu sebagai hal yang wajar

Putusan : MemidanaTerdakwa/Pemohjon Banding dengan pidana selama 4 (empat)tahun Penjara, Denda Rp 800.000.000, (delapan ratus jutarupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan Pemohon Bandingdipecat dari Dinas Militer karena Terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana : Pertama Tanpa hak melawan hukummembeli Narkotika golongan I dan Kedua PenyalahgunaNarkotika golongan bagi diri sendiri.Bahwa tentang penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat)tahun Penjara tentunya suatu hukuman yang sangat wajar

dan19seimbang bagi Pemohon Banding, mengingat persoalan tersebutsangat tidak wajar, karena Terdakwa adalah seorang prajurit TNIaktif yang seharusnya tidak boleh terjadi melakukanpenyalagunaan Narkotika jenis Shabushabu jika prajurit TNIseperti Terdakwa/Pemohon Banding yang tidak pernahmenghiraukan aturanaturan hukum yang ada di negara kitaIndonesia yang kita cintai ini Terdakwa/Pemohon Banding akandapat menghancurkan mental para generasi muda penerusbangsa, bahwa karena perbuatan Terdakwa tidak

denda Rp 800.000.000, (delapan ratus jutarupiah) subsidair 2 (dua) bulan, dan Terdakwa/Pemohon Bandingdipecat dari Dinas Militer knususnya TNIAL karena Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana : Pertama Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan/ menyimpan ...menyimpan Narkotika golongan bukan tanaman dan KeduaPenyalaguna Narkotika golongan bagi diri sendiri .Bahwa tentang penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat)tahun Penjara tentunya suatu hukuman yang sangat wajar

danseimbang bagi Pemohon Banding, mengingat persoalan tersebutsangat tidak wajar, karena Terdakwa adalah seorang prajurit yangmasih aktif yang seharusnya tidak boleh terjadi penggunaanNarkotika yang dilakukan oleh Pemohon Banding, jika prajuritseperti Terdakwa yang tidak pernah menghiraukan aturanaturanhukum dan dapat menghancurkan mental maka dapat berakibatruntuhnya moral, bahwa karena perbuatan Terdakwa tidak layakdan dikawatirkan akan diikuti oleh prajuritprajurit lain.Permohonan :Selanjutnya

salah satu syarat formil SuatuGugatan, yaitu tidakmemiliki dasar hukum (rechts grond) sehingga gugatanmenjadi tidak jelas (Obscuur Libel).Perlu Pembanding tegaskan kembali dalam Memori Banding ini mengenai dasarhukum (rechts grond) Gugatan Terbanding yang tidak jelas (Obscuur Libel), yaitubahwa secara garis besar, gugatan Terbanding adalah keberatan mengenaiSuku Bunga kredit dalam Perjanjian Kredit, dimana dikatakan terdapatpermainan suku bunga dari Pembanding dengan mengenakan suku bunga yangtidak wajar

Pertimbangan hukum Judex Factie dalam Putusan tidak konsisten, tidakrelevan dan bahkan menyesatkan.Dalam Pokok Perkara di Memori Banding ini, Pembanding sampaikan kembalibahwa konstruksi Gugatan Terbanding secara garis besar adalah keberatanmengenai Suku Bunga kredit dalam Perjanjian Kredit, dimana dikatakan terdapatpermainan suku bunga dari Pembanding dengan mengenakan suku bunga yangtidak wajar, yang mengakibatkan Terbanding mengalami sejumlah kerugian.Meskipun keberatan Pembanding Dalam Eksepsi

Paragraf 4 Putusan halaman 24, menyebutkan bahwa:...karenanya berdasarkan bukti PENGGUGAT tentang penurunan suku bungadi atas, dikaitkan dengan permintaan PENGGUGAT agar menghukumTERGUGAT mengembalikan kelebihan bunga dengan memotok besarankelebihan bunga adalah 3.50% adalah masih wajar...c. Paragraf 2 Putusan halaman 25, menyebutkan bahwa:...hal ini disesuaikan dan berpedoman dengan Suku Bunga Kredit MANDIRIKPR (TAKE OVER) dengan BankBank yang lainnya, haruslah dikabulkan.d.

e. apakah kemudian ratusan Bank lain tersebut juga dapat dikatakan sebagaitelah melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang didalilkan Terbandingapabila suku bunga kreditnya ternyata berbedabeda bagi setiap Debiturnyauntuk setiap jenis fasilitas kreditnya dengan pertimbangan tidak etis dan tidakadil untuk kKemudian mengembalikan seluruh selisin bunga kredit yang dimaksudsebagai wajar dan adil oleh Judex Factie?

Sebagai catatan, Pembanding saat ini telahdigugat oleh Terbanding dalam 2 perkara lain dengan tema yang sama, dimanasalah satunya telah ditolak berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Kalimantan Selatan (vide: Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.13/PDT/2018/PT.BJM)Halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 87/PDT/2018/PT.BJMSejatinya adalah,bukan Terbanding yang wenang menentukan sendiri berapabesarnya suku bunga kredit yang tepat, wajar dan adil berlaku baginya ataskredit yang dimohon

Bahwa terhitung sejak bulan Juli 2019, antara Pemohon denganTermohon sampai sekarang telah melakukan pisah tempat tinggal dantidak pernah berhubungan lagi selama kurang lebih 1 tahun 7 bulanlamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulitdilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohonmerasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;7.

Adapunterkait Termohon yang mau menurut untuk belajar memasak kesaudaranyaPemohon adalah sesuatu yang wajar karena Termohon memang nggapintar memasak sehingga Pemohon berharap agar Termohon pandaimemasak maka supaya belajar memasak ke saudaranya Pemohon. Akantetap! Termohon belajar memasaknya ngga serius dan hanya sekaliduakallisaja bahkan sudah tidak mau belajar memasak lagi.

Begitu juga terkaitdengan Termohon menurut untuk mengaji ke Ustads Muklis, itu adalah halyang wajar karena untuk menimba ilmu agama.

Termohon tidak cerewet bukan kah wajar kalauseorang istri cemburu jika Suaminya bertingkah diluar kebiasaannya.Apakah pemohon lupa menghina termohon kalau termohon itu bulukan?Apa pemohon juga lupa mengatakan kalau termohon itu wong deso hanyakarena tidak tahan AC. Tolong diingat ingat ya pemohon. Masalahmasakan sudah termohon jelaskan di point jawaban a.

Memang wajar dan benarkalau pemohon menyuruh termohon untuk mengaji dan tidak masalah jugabuat termohon karena di Pekalongan termohon juga menghadiri pengajian pengajian. Tetapi yang tidak wajar menyuruh termohon mengaji tetapipemohon sendiri tidak mengaji lagi di tempatnya Ustad Mukhlis hanyakarena saat itu beda pilihan. Ustad Mukhlis memilih tim suksesnya Jokowisementara pemohon tim suksesnya Prabowo.

Bahwa terhadap jawaban termohon pada angka 3 terkait adanyapertengkaran yang disangkal adalah merupakan hal yang wajar menurutpemohon, meskipun sebenarnya penyangkalan tersebut sangat bertolakbelakang dengan kenyataan, dimana termohon sendiri telah mengakui jikadirinya tidak mampu untuk memberikan keturunan sebagaimana tersebutdalam jawabannya pada angka 4, sehingga menurut pemohon dalil alasanHalaman 9 dari 60 Putusan Nomor 476/Pat.G/2020/PA.Bjbpenyebab perceraian pada poin 6.2 dan 6.3 dengan sendirinya

Bahwa terhadap jawaban termohon pada angka 5 tersebut adalahjawaban yang dipaksakan atau hanya sekedar untuk mencegah terjadinyaperceraian saja, sebab jika mengingat lamanya waktu yang telah diberikanoleh pemohon kepada termohon yakni sejak awal tahun 2019 hinggaFebruari 2020, tentu waktu yang diberikan tersebut bukanlah waktu yangsedikit untuk berfikir oleh karenanya sangat patut dan wajar jika pemohonmemilih perceraian;DALAM JAWABAN REKONVENSI1.

Oleh karena itu patut dan wajar jika gugatanrekonvensi terkait nafkah madiyah (nafkah terutang) tersebut harusditolak;2.2 Tentang nafkan sekarang dan akan datang yang juga memintaagar dibayarkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hinggadijatunkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (/nkracht vangewijdse) adalah tuntutan yang tidak wajar sebab diluar bataskemampuan sebagaimana telah dijelaskan dalam alasan terkaitnafkah madiyah tersebut diatas;2.3 Tentang nafkah iddah sebesar Rp50.000.000,00

J ale I sigArtinya: Tidak mau diajak pindah oleh suaminya ke tempat yanglayak baginya , adalah nusyuz.Sehingga berdasarkan alasan atau dalil jawaban tersebut di atasmaka patut dan wajar jika tergugat rekonvensi menolak permintaaniddah tersebut.2.4 Tentang mutah atau hadiah sebagai akibat cerai talak yang dalamhal ini penggugat rekonvensi meminta agar dibayar sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), adalah permintaan yangdipaksakan dan tidak wajar terlebih lagi jika mengingat latar belakangpenyebab

Oleh karena itu patut dan wajar jikagugatan rekonvensi terkait nafkah madiyah (nafkah terutang) tersebutharus ditolak;2. Tentang nafkah iddah sebesar Rp50.000.000,00 (/ima puluh juta rupiah),bagi Tergugat Rekonvensi adalah jumlah angka yang mengadangadamengingat penghasilan yang dimiliki Tergugat Rekonvensi tidak sampaisebesar itu dan begitu juga dengan penghasilan Penggugat Rekonvensiyang digaji pemerintah juga tidak sebesar itu. Selain itu.