kewajibanPemohon~ akibat perceraian, maka Majlis Hakimmenganggap wajar dan patut Pemohon dibebani nafkahlampau/madhiyah tersebut ;Menimbang, bahwa Majlis berpendapat sama denganpendapat dalam Kitab alMuhadzdzab juz. 2 hal. 175 dandiambil alin menjadi pertimbangan sendiri oleh majlissebagai berikut, disebutkan :ply adadl Gogol yp Soill a29 Isaged wylo yj wooo wo gauJ JT wesw ldsai Vo aios 9 lidArtinya : Apabila istri sudah tamkin, maka suami wajibmemberi nafkah, dan jika suami tidak memberikan nafkahhingga lewat

waktu, maka nafkah tersebut menjadi hutangbagi suami dan hutang tersebut tidak akan gugur denganlewatnya waktu.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukumtersebut di atas, dihubungkan dengan pasal 34 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (4)huruf a Kompilasi Hukum Islam serta dalil syari yangberkaitan dengan masalah ini, maka tuntutan Termohonnafkah lampau/madhiyah sebesar Rp.1.200.000, (satu jutadua ratus ribu rupiah) dapat dikabulkan =;Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah kewajibanbagi

Eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu seperti diatur dalam pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun19862.

memperhatikan ketentuanketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini,maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayadengan sungguhsungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakatbulat dengan berpendapat pada pokoknya sebagai berikut :DALAM EKSEPS :2 2222 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nee nn cnn c necesMenimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telahmempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat /Terbandingyang berkaitan dengan Gugatan Penggugat telah lewat

waktu (daluwarsa),dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat telah menerimaobjek sengketa sebelum tanggal 28 Mei 2012 atau selambatlambatnya padatanggal 3 Januari 2013, maka Gugatan Penggugat yang didaftarkan pada tanggal22 Juli 2013 telah melampaui waktu 90 hari tenggang waktu untuk mengajukanGugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 59Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu terhadapeksepsi Tergugat beralasan hukum dan patut diterima, dan

Namun apabila dikemudian hariTerdakwa ditemukan kembali, sebelum hak menuntut gugur karenadaluarsa/lewat waktu, maka perkaranya dapat diperiksa kembali.Bahwa oleh karena pokok perkara Terdakwa belum diperiksadan penuntutan dalam perkara ini tidak dapat diterima, maka biayaperkara dibebankan kepada negara.Hal 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 62K/PM.IIl12/AL/III/2017Mengingat : Pasal 193 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1997tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia

Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa)karena pada dasarnya sertifikat in litis sejak lama,karena penerbitan sertifikat in litis sejak tahun 1999atau + 7 tahun sehingga sangta jelas Pneggugat telahkehilangan hak hukum untuk menggugat sertifikat inlitis sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubahdan ditambah menjadi UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004yaitu tenggang waktu 90 hari ;.

. ; gugatan penggugat telah lewat waktu / Kadaluwarsa. ; Perkara ini adalah sengketa kepemilikan bukan sengketa administrasi makamenjadi kKewenangan Absolut dari Peradilan ; Umum bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutusnya.; Tidak terdapat unsur kerugian atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan Tergugat in casu : Sertipikat Hak Milik Nomor : 768/DesaWonodadi, satu dan lain hal apa yang dituntut atas Beschiking yang menjadiobyek perkara

Gugatan Penggugat telah lewat waktu/kadaluwarsa ; 4. Gugatan kabur/Obscuur Libel ;5.

administrasi merupakan bagian tanahganjaran/tanah kas desa dan sampai saat ini secara fisik dikuasai oleh Penggugatmaka secara hukum Penggugat memiliki hubungan dan memiliki kepentinganhalaman 41 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor : 87/G/2018/PTUN.SBY.terhadap tanah aquo sehingga Penggugat berkualitas untuk mengajukan gugatan.Dengan demikian eksepsi Tergugat angka 2 cukup beralasan hukum pula untukdinyatakan ditolak ; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 3 mengenai GugatanPenggugat telah lewat

waktu/kadaluwarsa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negaramenganut asas actio temporalis sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negarayang menyebutkan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa setelah mencermati

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor:3 Tahun 2015, sebagaimana diuraikan di atas, dan karenanya eksepsi Tergugatmengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu/kadaluwarsa tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan menguji eksepsiTergugat angka 4 yang menyatakan Gugatan Penggugat kabur/Obscuur Libeldengan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa dalam ruang lingkup Hukum Acara Peradilan TataUsaha Negara, parameter untuk menentukan apakah gugatan

Membebankan biayabiaya yang timbul akibat perkaraini kepada Tergugat ;At auApabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yangsedil adilnya (ex aequo et bono)Bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telahmengajukan Jawaban tertanggal 18 Maret 2010, yangmenyampaikan hal hal sebagai berikutDALAM EKSEPSIGUGATAN PENGGUGAT KADALUARSA (LEWAT WAKTU)Dalil gugatan Penggugat angka halaman 2 sampai dengan 3pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan (SK)Sekteraris Jenderal Departemen Kelautan dan

dihitung 90(sembilan puluh) hari sejak Penggugat menerima SK aquo90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 19 Agustus 2009yaitu). 19 November 2009 J, sedangkan Penggugat' barumengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negarapada tanggal 30 November 2009 dan diputus pada tanggal26 Januari 2010, dan kemudian mengajukan kembali kePengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 5 Februari2010.Bahwa berdasarkan dalil dalil yang telah dikemukakandiatas Tergugat di atas, gugatan Penggugat telahkadaluarsa (lewat

waktu) maka secara yuridis cCukupmeralasan bagi Tergugat untuk memohon kiranya MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agarmenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.DALAM POKOK PERKARAHalaman 35 dari 67 halaman Putusan Nomor : 20/G/2010/PTUNJKTPAGE10Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil dalilyang telah diutarakan dalam Eksepsi merupakan bagian yangtidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini.Dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa :1.

38) Undang UndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan terlebih dahulu) eksepsi yang diajukanoleh Tergugat sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya ;DALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan olehTergugat selengkapnya sebagaimana terurai pada bagianduduk perkara putusan ini yang pada pokoknya adalahHalaman 89 dari 67 halaman Putusan Nomor : 20/G/2010/PTUNJKTPAGE10pengajuan gugatan Penggugat telah lewat

Menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu ;DALAM POKOK PERKARA :1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima ;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkaraini yang diperhitungkan sebesar Rp. 174.000,(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalamrapat permusyawaratanMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta padahari JUMAT tanggal 11JUNI 2010 oleh kami ANDRI MOSEPA, S.H., M.H sebagai HakimKetua Majelis bersama dengan BONNYARTI KALA LANDE, S.H.

Bahwa gugatan lewat waktu dikarenakan tenggat waktu untuk menggugatkepemilikan tanah yang telah bersertipikat paling lama 5 tahun sesuai pasal 32ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahsedangkan hingga saat ini sudah 9 tahun sejak peralihan hak jual beli tercatat diSertipikat Hak Milik No. 00047/Ampana pada 17 April 2012.Halaman 23 dari 42, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 46/Pdt.G/2021/PN Pso4.

Bahwa gugatan penggugat lewat waktu, dikarenakan tenggat waktu untukmenggugat kepemilikan tanah yang telah bersertipikat paling lama 5 tahun sesuaiPasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, sedangkan hingga saat ini sudah 9 tahun sejak peralinan hakjual beli tercatat di Sertipikat Hak Milik No. 00047/Ampana pada 17 April 2012;3.

Yang berarti bahwa gugatan Penggugat yangdiajukan telan melampaui waktu 5 tahun sejak sertifikat atas tanah tersebutditerbitkan, masih bisa dilakukan pengajuan gugatan, karena dalildalil gugatanPenggugat didasari oleh penguasaan tanah yang dilakukan Tergugat secara tidaksah atau tanpa itikad baik, yang akan dibuktikan lebih lanjut dalam materipemeriksaan pokok perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karenaeksepsi lewat waktu dari Turut Tergugat tersebut menurut

Majelis Hakim telan masukdalam pemeriksaan materi pokok perkara ini, maka dengan demikian eksepsi TurutTergugat terkait dengan gugatan Penggugat lewat waktu harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmengenai eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan bahwagugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Lurah Ampana, CamatAmpana Kota, PT.

GUGATAN PARA PENGGUGAT LEWAT WAKTU/DALUWARSABahwa Gugatan Para Penggugat Daluwarsa / telah melampaui bataswaktu mengajukan gugatan karena berdasarkan :a) Pasal 23 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganDalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masihterdapat keberatan, Pihak yang Berhak terhadap penetapanlokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata UsahaNegara setempat paling

Bahwa Penetapan Lokasi (Obyek Sengketa II) telah diterbitkanpada tanggal 5 Agustus 2015 (pada periode sebelum berlakunyaPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa PenetapanLokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada PeradilanTata Usaha Negara) sehingga apabila Para Penggugatmengajukan Gugatan yang terdaftar pada tanggal 25 Maret 2019,maka Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa.b) Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Penetapan Lokasi (Obyek Sengketa 1) telah diterbitkan padatanggal 12 Februari 2018 dan diumumkan pada tanggal 21 Februari2018, sehingga apabila Para Penggugat mengajukan Gugatan yangterdaftar pada tanggal 25 Maret 2019, maka Gugatan ParaPenggugat telah lewat waktu/daluwarsa.

Menyatakan gugatan Para Penggugat Lewat Waktu (daluwarsa);4. Menyatakan gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (obscuur5. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidak tidaknya menyatakangugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.Dalam Pokok Perkara1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yangtimbul dalam perkara inl.

KapanPenggugat sebagai karyawan Tergugat Il, dan kapan waktunyaharus berhenti sebagai karyawan Tergugat Il;Bahwa perlu Penggugat jujur mengakui bahwa Penggugatyang kala itu sebagai Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakandi Sea World Club sebagai Konsultan Marketing (Marketingadvisor), sudah tidak bisa bekerja lagi di Sea World Club,disebabkan ijin kerja dan ijin tingalnya sudah lewat waktu,yaitu berakhir tanggal 30 November 2014, sesuai KeputusanKepala Kantor perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT

,Nomor : 569.a/12/KPPTSP/2012, tanggal 26 Oktober 2012(Vide Bukti terlampir).Bahwa seandainya pun jjin tinggal/kerja belum lewat waktu,akan tetapi Tergugat II tidak bisa lagi mempekerjakanPenggugat, karena menurut:PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12TAHUN 2013, TENTANG TATA CARA PENGGUNAANTENAGA KERJA ASINGPasal 4, menegaskan bahwa:Putusan Nomor : 144/PDT/2016/PT.KPG.

Halaman 37 dari 103Bahwa seandainya pun ijin tinggal/kerja belum lewat waktu,akan tetapi Tergugat Il tidak bisa lagi mempekerjakanPenggugat, karena menurut:PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN2013, TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJAASINGPasal 4, menegaskan bahwa:Pemberi kerja TKA (Tenaga Kerjayang Asing)berbentuk persekutuan perdata, Firma (Fa),Persekutuan Komanditer (CV) dan Usaha Dagang(UD) dilarang mempekerjakan TKA kecuali diaturdalam undangundang.Semua

waktu,Putusan Nomor : 144/PDT/2016/PT.KPG.

Halaman 51 dari 103yaitu berakhir tanggal 30 November 2014, sesuai Keputusan KepalaKantor perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT, Nomor569.a/12/KPPTSP/2012, tanggal 26 Oktober 2012 (Vide Buktiterlampir).20.Bahwa seandainya pun ijin tinggal/kerja belum lewat waktu, akantetapi Penggugat Rekonvnsi tidak bisa lagi mempekerjakanTergugat Rekonvensi, karena menurut:PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013, TENTANGTATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASINGPasal

Premtoir (daluwarsa/lewat waktu);Bahwa Gugatan Penggugat telah daluwarsa, karena Tergugat sudahmenguasai atau menempati dan mendirikan rumah pada obyek sengketasejak tahun 1980 atau 39 tahun lamanya;. Obscuur libel terhadap objek sengketa :Seharusnya yang digugat oleh Penggugat adalah objek seluas 5 x 10bukan 10 x10 seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat, karenaPenggugat sendiri mengakui kalau seperdua dari 10 x 10 tersebut adalahbagian Penggugat yang didapat dari hasil tukaran dari H.

G / 2019 / PN.Sdr, Tanggal 11 Desember2019 yang dibacakan pada Sidang Terbuka Untuk Umum dan diHadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat,Bahwa Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14hari sejak Putusan dibacakan, bahwa berdasarkan PernyataanBanding tertanggal 26 Desember 2019, jangka waktu PernyatanPermohonan Banding telah lewat Waktu maka terhadap PermohonanBanding yang diajukan akan di tolak oleh Pengadilan Tinggi karenaPutusan Pengadilan Negeri bersangkutan dianggap

Molex Ayus.PERTIMBANGAN HUKUM13Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan Peninjauan Kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan denganpertimbangan sebagai berikut:e Bahwa putusan judex juris sudah benar,permohonan kasasi dari Pemohon Kasasitelah lewat waktu sebagaimana diatur dalamPasal 46 ayat 1 UndangUndang No. 14Tahun 1985 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009;e Bahwa Novum

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;Atau:Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraberpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Eksepsi gugatan Penggugat kadaluwarsa (lewat waktu);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Gugatan Penggugat lewat waktu (daluwarsa);Bahwa terhadap gugatan

maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanahitu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalamwaktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukankeberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala KantorPertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kePengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikattersebut ;Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka Penggugattidak dapatlagi menuntut haknya setelah lewat

waktu 5 (lima) tahun sejakditerbitkannya sertifikat, dimana objek sengketa milik Tergugat yakniSHGB No. 55/Kel.

Keramasan tanggal 4 Juni 2007, sedangkan gugatanbaru diajukan pada tanggal 6 Januari 2015 sehingga gugatan Penggugatsudah lewat waktu atau lebih 5 (lima) tahun sebagaimana ketentuan diatas.

Gugatan Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa);Bahwa Tergugat Il Intervensi 1 menolak dengan tegas alasan dan dalil dariPenggugat dalam gugatannya pada point 8 halaman 4 dari 8 halamanBahwa Penggugat mengetahui adanya overlapping Sertipikat Hak Milik itukarena adanya surat Saukani No. 055/SS/PPS/IX2/2014 perihal : mohonpembatalan/pencabutan/penarikan/pembekuan/blokir SHM No. 2535/1993an. H.

hukumnya berbunyi:Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalahwewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya;EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 2:1.Bahwa pada prinsipnya Tergugat Il Intervensi 2 menolak semua dalildalilyang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam suratgugatannya tertanggal 8 Desember 2014, kecuali yang secara tegastegasdiakui kebenarannya oleh Penggugat sepanjang tidak merugikankepentingan Tergugat II Intervensi 2;Gugatan Telah Lewat

Waktu (Kadaluarsa)BahwaTergugat II Intervensi 2 menolak dengan tegas alasan dan dalil dariPenggugat dalam gugatannya pada point 8 halaman 4 dari 8 halamanBahwa Penggugat mengetahui adanya overlapping Sertipikat Hak Milik itukarena adanya surat Saukani No. 055/SS/PPS/IX2/2014 perihal : mohonpembatalan/pencabutan/penarikan/pembekuan/blokir SHM No. 2535/1993an.

Putusan No : 331/Pdt.G/2020/PA.Lbs.Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakankewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimanadikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadipendapat Majelis Hakim, menyatakan:479 Jl ada Gl Mole jIl wow asaill LauArtinya: Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuallinafkah untuk istri.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan TergugatRekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya

Rdan anakanaknya, hak para penggugat untuk menuntut tanah sengketatelah lewat waktu (rechtsverwerking);DALAM POKOK PERKARA;Mohon Majelis Hakim Menganggap segala sesuatu yang telah disampaikandalam Eksepsi disampaikan juga dalam pokok perkara;1. Bahwa TERGUGAT VII membantah keseluruhan dalildalil gugatanPENGGUGAT baik dalam posita dan petitumnya, kecuali sepanjangsecara tegas diakui dalam jawaban pokok perkara ini;2.

kurang pihak, karena dalam suatugugatan merupakan hak penggugat untuk menentukan siapasiapa yang digugatnya disamping itu gugatan penggugat cukupditujukan kepada pihak yang mengakui dan atau menguasai objekperkara;e Gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan terang baik subjekmaupun objeknya, begitu juga dengan uraian mengenaiperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pewaris/ahliwarisAhmad Abubakar dan Tergugat XXI (gugatan poin 5,6 dan 7) dantelah diakui oleh tergugat VII;e Gugatan Penggugat tidak lewat

waktu, karena tidak ada bataswaktu didalam menuntut suatu harta warisan/peninggalan ;Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi Tergugat VII tersebut,Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat VII yang menyatakanbahwa gugatan Penggugat error in persona karena tidak ada nama anak alm.Arifin yang bernama Lois binti Arifin dan Ogut bin Arifin, Majelis Hakimberpendapat bahwa subjek hukum yang dijadikan sebagai pihak Tergugat XII danTergugat

Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari sebagaimanatercantum dalam gugatannya pada angka 11 yang menyatakan ...padatanggal 27 Desember 2013 dari Bapak USMAN, Pekerjaan Wiraswasta,yang menyampaikan secara langsung pada saat bertemu di show roommobil rappokalling di JI. Urip Sumoharjo dan memberikan fotocopynya..........

144 PK/TUN/2015 Bahwa buktibukti baru (novum) yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tidak bernilai novum sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (b)UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009; Bahwa permohonan peninjauan kembali dengan alasan kekhilafan Hakimatau kekeliruan yang nyata sudah tidak dapat dijadikan alasan karenapengajuan peninjuauan kembali telah lewat

waktu dan tidak memenuhisyarat formal; Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan upaya hukumpeninjauan kembali dengan alasan adanya novum, akan tetapi secarasubstansi menunjukkan kekhilafan Hakim, alasan peninjauan kembalidemikian adalah merupakan penyelundupan hukum, sehingga permohonanpeninjauan kembali tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali :KEPALA KANTOR PERTANAHAN

PTKKepala Dusun, berarti Pemerintah Desa telah mengetahui bahwa tanahtersebut adalah tanah Pembanding bukan tanah Terbanding;Bahwa Majelis Hakim salah membuat pertimbangan hukum dalam halmengenai penguasaan tanah sengketa oleh Terbanding sejak tahun 1980sampai sekarang sehingga berlaku daluarsa karena Pembanding tidakmengusahakan tanah sengketa tersebut, menurut Pembanding sejak tahun1980 pembanding juga mengusahakan tanah sengketa tersebut tidakkeseluruhannya sehingga keliru pertimbangan hukum telah lewat

waktu 30tahun / daluarsa hak Pembanding hapus untuk melakukan tuntutan karenadalam kurun waktu tersebut Pembanding jelas juga pernah mengerjakantanah sengketa tersebut sehingga tidak berlaku tuntutan karena daluasa ;Bahwa Majelis Hakim salah dan keliru dalam pertimbangannya menilai suratbukti P9 berupa surat jual beli yang hingga saat ini belum diperjelas statushak miliknya berdasarkan Undang Undang No.5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok Agraria, penyerahan tanah dan yang melekatdiatasnya

bersifatperbendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluarsa denganlewatnya wakiu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akanadanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula takdapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadburuk, dengan alasan alasan sebagai berikutHal 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT PTKMenimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama yang menggunakan rujukan telah daluarsanya tuntutan lewat

waktu 30tahun tidak relevan untuk diterapkan dalam kasus tanah sengketa tersebutkarena gugatan penggugat berkaitan dengan kepemilikan tanah yang dikuasaipihak lain dan menurut hukum adat tuntutan kepemilikan tanah tidak mengenaldaluarsa, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember1973 No.916 K/Sip/1973 yang norma hukumnya menyatakan : Menurut hukumadat dengan lewatnya waktu saja hak milik atas tanah tidak hapus ;Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat

dihadiri oleh kuasa para Penggu gatmenjelaskan kepada Majelis Hakim bahwa Pendaftarandan penyerahan dokumen pasangan Calon Walikota danWakil Walikota Kota Bitung dimulai pada tanggal 7sampai dengan 16 September 2010, bahwa berdasarkanbukti T.6 perbaikan kelengkapan berkas pasangan calondimulai tanggal 1 oktober dan ditutup tanggal 7Oktober 2010 jam 24 Wita, sedangkan para Penggugatmendaftar sebagai Pasangan Calon Walikota dan WakilWalikota Kota Bitung 2010 pada tanggal 16 oktober2010 jelas sudah lewat

waktu ;Menimbang, bahwa apabila meneliti bukti (P.6dan T.7) surat pencalonan yang tertuang dalamformulir model BKWK.KPU Partai Politi k, dari duapuluh gabungan partai politik yang mengusulkan paraPenggugat sebagai pasangan Walikota dan WakilWalikota Kota Bitung tahun 2010 yang ditanda tanganisecara lengkap oleh pimpinan partai politik Ketua danSekretaris berjumlah 8 partai politik dan yang tidakditandatangani secara lengkap' oleh Pimpinan PartaiPolitik berjumlah 12 Partai Politik ;Menimbang, bahwa

No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.halaman 2 6Bahwa untuk mencapai perolehan suara sah 15 % PartaiPolitik dan Gabungan Partai Politik Kota Bitung harusmemperoleh sekurang kurangnya 13.808 suara sah ( T.1)Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbanganpertimbang an tersebut diatas dapat disimpulkan bahwapara Penggugat mendaftar sebagai Calon Walikota danWakil Walikota Kota Bitung 2010 telah lewat waktu,tidak memenuhi persyaratan 15 % dan bila dikaitkandengan ketentuan pasal 53 ayat 1 undang undangnomor : 9