Mtr.disamapaikan oleh Bupati / Walikota yang akan dijadikan dasar bagiGubernur didalam mengeluarkan penetapan masyarakat penerimabantuan.5. Pengusulan calon penerima bantuanPengusulan calon penerima bantuan disamapaikan kepada Gubernur NusaTenggara Barat cq. Kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat olehBupati / Walikota dengan melampirkan nama nama calon penerimabantuan.6.

Timtingkat Provinsi melaksanakan verifikasi terhadap usulan usulan yangdisamapaikan oleh Bupati / Walikota yang akan dijadikan dasar bagiGubernur didalam mengeluarkan penetapan masyarakat penerimabantuan.. Pengusulan calon penerima bantuanPengusulan calon penerima bantuan disamapaikan kepada Gubernur NusaTenggara Barat cq. Kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat olehBupati / Walikota dengan melampirkan nama nama calon penerimabantuan..

Menyampaikan laporan secara berjenjang kepada Gubernur danBupati / Walikota terhadap hasil pelaksanaan rehabilitasi rumah tidaklayak huniBahwa dalam pelaksanaannya program tersebut, kelengkapan yang harusdipersiapkan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dalam rangkapenerimaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni provinsi nusatenggara barat tahun 2012 adalah :1.2.9.ProposalSurat pengajuan dari Bupati / Walikota. Surat permohonan pencairan dana.

Timtingkat Provinsi melaksanakan verifikasi terhadap usulan usulan yangdisamapaikan oleh Bupati / Walikota yang akan dijadikan dasar bagiGubernur didalam mengeluarkan penetapan masyarakat penerimabantuan.5. Pengusulan calon penerima bantuanPengusulan calon penerima bantuan disamapaikan kepada Gubernur NusaTenggara Barat cq. Kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat olehBupati / Walikota dengan melampirkan nama nama calon penerimabantuan.6.

Pembanding/Tergugat IV : MUSRIFUN
Terbanding/Penggugat : SAYED KADHIM SYAH
Turut Terbanding/Tergugat III : MUHAMMAD YUNUS BANTA
Turut Terbanding/Tergugat V : Cq WALIKOTA BANDA ACEH Cq Camat Kecamatan Kutaraja
Turut Terbanding/Tergugat VI : Cq CAMAT KECAMATAN KUTARAJA Cq KEUCHIK GAMPONG JAWA

Walikota Daerah Tingkat II Kota Manado
Pembanding/Tergugat II : Rudi Sepang
Terbanding/Penggugat : Hanny Lengkong
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Manado

Walikota Daerah Tingkat Il Kota Manado, berkantor diJI. Balai Kota No. 1 Kota Manado disebut PEMBANDING semula TERGUGATIF2.

obyek sengketa olehPenggugat, maka pada tanggal 22 Maret 2016 Penggugat bermohon kepadaBadan Pertanahan Nasional Kota Manado untuk dilakukan pengukuran kemballtanah milik Penggugat sesuai SHM No. 252/Kleak/1982 dan hasil pengukurankembali berupa denah gambar dan terbukti tanah milik Penggugat (obyeksengketa) telah diduduki dan dibangun rumah tempat tinggal oleh Tergugat IIserta Bangunan Puskesmas Pembantu oleh Tergugat I, masingmasingmenguasai tanah milik Penggugat tanpa hak, seluas : Tergugat (Walikota

Rasuna SaidKecamatan Setiabudi, Jakarta selatan berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2021 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Utara Nomor 2297/2021 tanggal 20 September2021, sebagai PenggugatLawanAhmad Sofyan Lubis, bertempat tinggal di Komplek Walikota Blok J 3 Nomor3, Rt/rw 004/006, Kelurahan Sukapura, Cilincing, KotaJakarta Utara, Dki Jakarta, sebagai Tergugat Pemerintah Republik Indonesia, cq.

MM Pd. , serta 70Kepala Sekolah penerima DAK tahun 2009 Bahwa pada pertemuan tersebut Walikota Probolinggo HM Buchorimemberikan pengarahan yang antara lain bahwa untuk memperoleh DAK2009 dari Pemerintah Pusat tidak mudah, harus nyenggeg , kKemudianKadis Pendidikan Kota Probolinggo Drs Maksum Subani memberipengarahan antara lain Menegaskan bahwa Kepala sekolah sudahmendengarkan sendiri apa yang disampaikan Pak Wali , sedangkanPPTK DAK tahun 2009 bapak Masdar, S.Pd.

MM Pd pada saat itumembicara tentang pengumpulan 5 % dari jumlah DAK yang diterima olehmasingmasing sekolah Bahwa maksud perkataan Walikota Probolinggo HM Buchori pada saatmemberikan pengarah yang antara lain bahwa untuk memperoleh DAKHalaman 10 dari 78 Putusan Nomor 17 PID SUSTPK/2016PTSBY2009 dari Pemerintah Pusat tidak mudah, harus nyenggeg ditegaskanoleh PPTK DAK tahun 2009 Masdar, S.Pd.

MM Pd pada saat itumembicara tentang pengumpulan 5 % dari jumlah DAK yang diterima olehmasingmasing sekolah Bahwa maksud perkataan Walikota Probolinggo HMBuchori pada saat memberikan pengarah yang antara lain bahwa untukHalaman 25 dari 78 Putusan Nomor 17 PID SUSTPK/2016PTSBYmemperoleh DAK 2009 dari Pemerintah Pusat tidak mudah, harusnyenggeg ditegaskan oleh PPTK DAK tahun 2009 Masdar, S.Pd.

para pengumpul uang tersebut dan diajak untuk mengantarkan dus berisiuang hasil pengumpulan uang dari para kepala sekolah penerima DAK (70sekolah) ke rumah Walikota Probolinggo HM Buchori bersama denganKadis Pendidikan Kota Probolinggo Drs Maksum Subani dan PPTK DAKtahun 2009 .

kepala dinas provinsi ataukabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuaikewenangannya.Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimanadimaksud pada ayat (2):a. masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembanganperkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturanperundangundangan;b. harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUPB atau IUP; danc. sanggup melakukan pengelolaan kebun.Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimanadimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh bupati/walikota

berdasarkanusulan dari camat setempat.Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat olehperusahaan penerima IUPB atau IUP didampingi dan diawasi olehgubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan yang meliputiperencanaan, pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan usaha.Gubernur, bupati/walikota dan Perusahaan Perkebunan memberibimbingan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)Halaman 40 dari 101 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Pgp.untuk penerapan budidaya, pemanenan dan penanganan pascapanenyang

sesuai kewenangan.Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan Direktur Jenderal paling sedikit 1 (satu) tahun sekaliterhadap pemberian izin dan pelaksanaan usaha perkebunan.Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota dalam bentuk evaluasikinerja perusahaan perkebunan dan penilaian usaha perkebunan.Evaluasi kinerja Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud padaayat (3) dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali

Bahwa Tergugat Ill selakuinstitusi telah melakukan Pembinaan dan Pengawasan usaha perkebunankepada seluruh Gubernur/Bupati/Walikota selaku pemberi izin usahaperkebunan dan perusahaan perkebunan seluruh Indonesia termasukperusahaan Tergugat dalam bentuk: melakukan pertemuan berupasosialisasi, koordinasi, surat edaran dan lainnya. Hal ini akan disampaikandalam pembuktian.

sekali melaluipemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usahaperkebunan.5) Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilakukan sesuai dengan pedoman penilaian usaha perkebunan.Bahwa menurut Ahli dalam rangka pengawasan izin usaha perkebunanberdasarkan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 106 UndangUndang Nomor39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disebutkan bahwa Menteri, Gubernur,Bupati/Walikota yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunanyang:a.

;

Walikota Pagar ALam nomor : 821.2/202/KPTS/BKPSDM/2017, tanggal 31 Juli 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah kota Pagar Alam.

Tembusan :Walikota, Sekda, Inspektur, Kabag Hukum, Camat Karangpilang, LurahKedurus.T18 adalah surat Tergugat untuk menjawab Surat Asisten PemerintahanProvinsi Jawa Timur Nomor : 181.4/20870/013/2015 tanggal 16 Oktober 2015Perihal : Penertiban Bangunan Liar di JI.

Gunungsari Indah Blok K No.42Surabaya (vide P33) hasil pengaduan Penggugat kepada Gubernur ProvinsiJawa Timur tanggal 8 September 2015.Surat Tergugat Nomor : 640/7551/436.8/2015 tanggal 12 Nopember 2015 (T18) Laporan kepada Walikota perihal Tindak Lanjut terkait penertibanBangunan liar di JI.

Pada tanggal 25 Juni 2015 pembongkaran pos jaga di tunda untukdibongkar dengan alasan seluruh ketua RT RW di perumahan GunungsariIndah Surabaya akan menyerahkan stempel ke Walikota hari itu juga,bilamana di adakan pembongkaran pos jaga.

Bahkan RTRT dan RW 07 Kelurahan Kedurusmengancam akan mengundurkan diri dari melayani warga denganmengembalikan stempelnya ke Walikota Surabaya jika pos jaga/pos kamlingdimaksud jadi dibongkar Satpol PP.

Surat Tergugat Nomor : 640/7551/436.8/2015 tanggal 12 Nopember 2015(T18) Laporan kepada Walikota perihal Tindak Lanjut terkait penertibanBangunan ilegal di JI.

TUGINO untuk mengarahkan masyarakatagar memilih paslon SenoSaid telah merasa dirugikan danmerasa malu dengan kejadian tersebut.oonnn= Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 71 ayat (1) Jo 188 UU No. 08 Tahun 2015 tentang perubahan atas UUNo. 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.01 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadiUndang undang jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum

tidak hanya berarti apa yangbetulbetul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga halhal yangmengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam pasal ini disandingkandengan unsur melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 joPasal 188 ayat (1) UU Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UUNomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UUNomor 01 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadiUndang undang jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHPMenimbang, bahwa Pasal 71 UU Nomor 08 Tahun 2015 tentangPerubahan atas UU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UU Nomor 01 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota menyebutkan bahwa:1.

Mendatangkan sesuatu yang kurang baik (sepertikerusakan, kesusahan dsb;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 21 UU Nomor 08 Tahun 2015tentang perubahan atas UU Nomor 01 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 01 tahun 2014 tentang PemilihanGubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang undang yang dimaksudKampanye Pemilinan /Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilihdengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon WakilGubernur, Calon Bupati dan Calon

Wakil Bupati, serta Calon Walikota danCalon Wakil WalikotaMenimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja dalam pasal inidisandingkan dengan unsur melanggar ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 71, yaitu dalam hal ini adalah Pasal 71 ayat (1) mengenai Pejabatnegara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurahdilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu calon selama masa Kampanye, maka dengan sengajadalam hal ini dihubungkan

Putusan No. 132/Pdt.G/2014/PN.Mks yang mana Walikota Makassardidudukkan sebagai pihak dalam kedudukannya sebagai KetuaPembebasan/Pengadaan Tanah objek Jalan Tol dimana dalamkedudukannya tersebut Walikota Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandangkemudian menerbitkan Surat Keputusan No. 578/S.Kep/593.82/97 dan No.543/S.Kep/593.82/98 Tentang Penetapan kembali bentuk dan besarnya gantrugi atas tanah yang terkena pembebasan tanah untuk kepentinganpembangunan jalan tol di Kecamatan Tallo atas nama Intje Komala

Putusan No. 132/Pdt.G/2014/PN Mks yang mana Walikota Makassardidudukkan sebagai pihak dalam kedudukannya sebagai KetuaPembebasan/Pengadaan Tanah objek Jalan Tol dimana dalamkedudukannya tersebut Walikota Kepala Daerah Tingkat Il Ujung Pandangkemudian menerbitkan Surat Keputusan No. 578/S.Kep/593.82/97 dan No.543/S.Kep/593.82/98 Tentang Penetapan kembali bentuk dan besarnya gantrugi atas tanah yang terkena pembebasan tanah untuk kepentinganpembangunan jalan tol di Kecamatan Tallo atas nama Intje Komala

Demikianjuga surat Walikota Makassar No. 578/S.Kep/593.28/97, tanggal 14Nopember 1997, Walikota Makassar No. 578/S.Kep/593.28/98 tanggal 11Nopember 1998, Surat Walikota Makassar No. 87.a/S.Kep/593.82/2001tanggal 24 Pebruari 2001, yang menyatakan bahwa Persil 53 DIlIl adalahmilik dari Intje Koemala (bukti surat P3, P5 dan P6). Juga surat dariGubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Selatan No.593.83/4792/Pem.

Demikianjuga surat Walikota Makassar No. 578/S.Kep/593.28/97, tanggal 14Nopember 1997, Walikota Makassar No. 578/S.Kep/593.28/98 tanggal11 Nopember 1998, Surat Walikota Makassar No.87.a/S.Kep/593.82/2001 tanggal 24 Pebruari 2001, yang menyatakanbahwa Persil 53 Dill adalah milik dari Intje Koemala (bukti surat P3, P5dan P6). Juga surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat SulawesiSelatan No. 593.83/4792/Pem.

Um tanggal 06 Oktober 1998 yangditujukan kepada Walikota Makassar yang menyatakan bahwa Persil 53D Ill bukan tanah Negara melainkan tanah milik adat atas namaAlmarhum Ince Kumala (bukti siurat P4) serta objek sengketa seluas 4Ha yang dibangun menjadi pasar Pannampu oleh Tergugat Ilmerupakan bagian/masuk dalam tanah persil 53 D III tersebut;Bahwa dasar pertimbangan tersebutlah yang kemudian mendasariJudex Factie menyimpulkan bahwa objek sengketa merupakanbagian/masuk dalam tanah persil 53 DIII padahal

Dengan demikian Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat strukturan Eselon II tetap harusberkonsultasi dengan Gubernur.Aturan hukum yang mengatur Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentianpejabat struktural Eselon II Kabupaten/Kota harus berkonsultasi tertulis kepadaGubernur merupakan Norma, Standar dan prosedur yang harus dilakukan olehBuapti/Walikota, untuk mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil secaranasional dan menjamin kesetaraaan kualitas sumber daya manusia aparatursesuai dengan

persyaratan jabatan yang akan didudukinya dan untukmenghindari kesewenangwenangan Bupati/Walikota dalam mengangkat,memindahkan dan memberhentikan pejabat di lingkungannya.Bahwa Pemohon juga telah melampirkan peryataan Mendagri melalui jurubicara Mendagri Saul Sitomorang pada berita JPNN.com (jaringan berita terluasdi Indonesia) di ruang kerjanya tanggal 28 Februari 2012 isi peryataanya adalahpengangkatan pemindahan dan pemberhentian pejabat struktural Eselon I tanpaberkonsultasi secara tertulis

Perbuatan melawan hukum karena bertentangan denganUndandundang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 pasal 130 ayat 2 danPeraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturanpemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahandan pemberhentian pegawai negeri sipil, sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat(1), hurupf (c) dan pasal (2), pasal (5) dan pasal (6), karena hingga hari iniTermohon selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalahBupati/Walikota

puluh hari terhitungsejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara;4 Bahwa surat keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatu Bara, karena tidak prosedural dan melampaui wewenang;5 Bahwa menurut Pasal 119 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, mengatakan:IUP dan IUPK dapat dicabut oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota

Departemen Kehutanan Republik Indonesia tersebut dalam persidangan ini;Bahwa setiap Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, baik untukditujukan perorangan atau badan hukum maupun dilingkungan PemerintahDaerah, harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun2009 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah;Bahwa menurut Pasal angka 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54Tahun 2009 tentang Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah,mengatakan:Keputusan Bupati/Walikota

Putusan Nomor 138 PK/TUN/2012Negeri Nomor 54 Tahun 2009, tentang Tata Dinas Dilingkungan PemerintahDaerah, pada Pasal 62 ayat (1) mengatakan:Kop Naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, untukGubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikotamenggunakan:abLambang Negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagiantengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum;Lambang Negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagiantengah atas

2922222 222 non nnn nnn nnn nn nnn nnnAyat (1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4)merupakan pendapatan negara dan daerah yang pembagiannya ditetapkanberdasarkan ketentuan peraturan perundangundan gan;Hal. 40 dari 62 halaman Putusan Perkara No.14/G/2014/PTUN.ABNAyat (2) Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian daerah dibayarlangsung ke kas daerah setiap 3 (tiga) bulan setelah disetor ke kas negara;Pasal 151 ;Ayat (1) Menteri, gubernur atau Bupati/walikota

Pencabutan IUP, IPR atau IUPK, ;Pasal 156 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratifsebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan pasal 152 di atur dengan peraturanpemerintah;Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkanPasal 101 : 222229 2922222 n nnn nnn nnn nnn nnnn nnnAyat (2)Pemegang IUP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota wajib menyampaikanlaporan tertulis secara

berkala atas rencana kerja dan anggaran biayapelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepadaBupati/walikota dengan tembusan kepada Menteri dan gubernur;Hal. 41 dari 62 halaman Putusan Perkara No.14/G/2014/PTUN.ABNPasal 105 : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan diatur dengan Peraturanmenteri;Pasal 110 :Ayat (1) Pemegang IUP atau IUPK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 73ayat (1),

melanggar ketentuansebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) ;Ayat (2) : Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak2 (kali), dengan jangka waktu peringatan masingmasing paling lama (satu)Pasal 33 ; 2222922 nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn neeAyat (1) : Dalam hal pemegang IUJP atau SKT sampai berakhir jangka waktu peringatantertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) belum melaksanakankewajibannya, Menteri, gubernur atau bupati/walikota

Peraturan PemerintahNomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PengelolaanUsaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pada pasal 2 ayat (2) menyebutkan : Menteri,Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan ataspelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP, IPRatau UPK; == 732 nn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnnMenimbang, bahwa meskipun telah terdapat fakta yang cukup untuk menyatakanpenerbitan

Melakukan Tugastugas lain yang diberikan oleh WaliKota.

(Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)adalah bukan tandatangan saksiBahwa saksi tidak ada Surat atau Proposal untuk sumbangantersebut karena pada waktu itu sudah pernah ada rapat seluruhSKPD Pemkot Ternate dipimpin oleh WaliKota bahwa untukHut Kota Ternate masingmasing SKPD di Wilayah pemerintahKota Ternate memberikan sumbangan partisipasi untuk Hut KotaTernate sesuai dengan kemampuan dari masingmasing SKPDBahwa susunan Kepanitiaan HUT Kota Ternate dibentukberdasarkan SK WaliKota yang terdiri dari perwakilan

Ternate No. 21Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja PerusahaanDaerah Air Minum Kota Ternate, saksi mempunyai tugas:Membantu waliKota dalam melaksanakan tugasnya di bidangpelayanan air bersih bagi masyarakat;Memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan semuakegiatan Perusahaan Pusat, cabang dan unit;Memberi informasi dan saran kepada waliKota melaluiDewan Pengawas tentang pengelolaan perusahaan untukmenentukan kebijakan selanjutnya;Melakukan kerjasama dengan semua instansi pemerintahmaupun swasta

M.Si ;Bahwa pada tanggal 28 Desember 2009 saksi dihubungioleh Ajudan WaliKota diminta untuk menghadap keWaliKota saat itu. bapak SYAMSIR ANDILI, yangmeminta kepada saksi selaku Direktur PDAM Kota Ternateuntuk meminjamkan uang sebesar Rp. 75.000.000, (tujuhpuluh lima juta rupiah) kepada Panitia HUT Kota Ternateke759 yang dijanjikan akan dikembalikan lewat APBDTahun Anggaran 2010, dimana pada saat pertemuantersebut hadir juga Wakil WaliKota saat itu bapak Drs.AMAS DINSI dan Sekretaris Kota saat itu

,pada tahun 2009 sebesar Rp.75.000.000, (tujuh puluh limajuta rupiah) adalah tidak sah atau tidak resmi sebab yangdapat dikatakan sebagai pinjaman resmi adalah apabila waliKota Ternate dengan persetujuan dewan perwakilan rakyatdaerah Ternate mengirim surat secara resmi kepada direkturPDAM Kota Ternate perihal peminjaman uang tersebutnamun pada faktanya tidak ada surat apapun yang pernahterdakwa terima dari pemerintah Kota Ternate atau waliKota Ternate yang berkaitan dengan peminjaman itusehingga

kepada PA dengan BeritaAcara Penyerahan; 8 Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatanpelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai (PA)melalui Kepala Bidang Bina Marga setiap triwulan; 9 Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan PengadaanBarang / Jasa;10 Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan barang / jasa dimulai; dan11 Membantu menyiapkan dokumen penyerahan aset hasil pengadaan barang / jasadan aset lainnya kepada Walikota

Teluk Pauh yang menolak masuknyamobil angkutan ke Pelabuhan; Foto Copy Keputusan Walikota Dumai Nomor : 33 /KPTSDB/2014 tentangPengangkatan RT Se Kelurahan Pangkalan Sesai; Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kota Dumai Di KecamatanDumai Barat Tahun 2013; Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2014; Dokumen Pencairan Dana Kegiatan Pekerjaan Jalan Teluk Pauh Ujung Ready MixUk 500x5m;; === nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn10 Buku Perda APBD Tahun 2014; 11 Foto Copy

Wandhana Niaga; Foto Copy Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tugas,Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai;Surat Lurah Pangkalan Sesai untuk Pelaksanaan Justifikasi Teknis Tanggal 25September 2015 dan Tanggal 26 September 2015; Foto Copy SK Sdr. Ghazali selaku Lurah Pangkalan Sesai; 323334353637Foto Copy SK Sdr. Juni Sarjani selaku Kasubag Program Dinas PU Kota Dumai;Foto Copy SK Sdr.

Teluk Pauh yang menolak masuknyamobil angkutan ke Pelabuhan; 6 Foto Copy Keputusan Walikota Dumai Nomor : 33 /KPTSDB/2014 tentangPengangkatan RT Se Kelurahan Pangkalan Sesai; 7 Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kota Dumai Di KecamatanDumai Barat Tahun 2013; 8 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2014; 9 Dokumen Pencairan Dana Kegiatan Pekerjaan Jalan Teluk Pauh Ujung Ready MixUk 500x5m; 10 Buku Perda APBD Tahun 2014; 11 Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Wandhana Niaga;Foto Copy Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tugas,Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai; Surat Lurah Pangkalan Sesai untuk Pelaksanaan Justifikasi Teknis Tanggal 25September 2015 dan Tanggal 26 September 2015; Foto Copy SK Sdr. Ghazali selaku Lurah Pangkalan Sesai; Foto Copy SK Sdr. Juni Sarjani selaku Kasubag Program Dinas PU Kota Dumai;Foto Copy SK Sdr.

MAR'ALI MARDJUKI
Terbanding/Penggugat : MASRI RIZAL
Turut Terbanding/Tergugat : WALIKOTA KOTAMADYA JAKARTA PUSAT/ KETUA PANITIA PENGADAAN LAHAN RUMAH SUSUN PETAMBURAN WALIKOTAMADYA JAKARTA PUSAT
Turut Terbanding/Tergugat : KEPALA DINAS PERUMAHAN DKI JAKARTA

Penggugat:
1.Muhammad Syahrian Noor
2.Bahrul Ilmi, S.Pd
Tergugat:
Walikota Banjarmasin
Turut Tergugat:
2.Kapolresta Banjarmasin
3.Komandan Kodim 1007 Banjarmasin
4.Kementrian Perdagangan Republik Indonesia
5.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin

Dir Reskrimum Polda SULSEL
Terbanding/Turut Tergugat III : Walikota Makassar Cq Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar

BarusLAWAN1.Walikota Medan2.Gubernur Sumatera Utara3.Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Medan4.Roslina Br Ginting (istri), Ivan Ignatius Barus, Rica Angelia Br Barus / ahli waris Benar Barus5.Ahli waris Daud Barus alias Daud Immanuel Barus, diwakili istrinya Dra. Sri Modelina Br Sembiring

Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cqGubernur Sumatera Utara cq Walikota Medan, beralamat di JalanBalaikota Medan, selanjutnya disebut sebagai.......... TERGUGAT I;2. Pemerintah Republik Indonesia cq MenteriDalamNegericqGubernur Sumatera Utara, beralamat di Jalan P. Diponegoro No.30 Medan, selanjutnya disebut sebagai.................. TERGUGAT Il;3.

dari 44 HalamanBukti P 2Bukti P3Bukti P4Bukti P5Bukti P 6Bukti P 7Bukti P8Bukti P9berupa foto copy Surat Keterangan Tgl. 15 Januari2001, Nomor : 001/18 SKD/KB/2001 yang dikeluarkanoleh Kepala Kelurahan Kwala Bekala diketahui olehCamat Kecamatan Medan Johor serta telah dilegalisiroleh Kepala Kelurahan Kwala Bekala ;berupa foto copy Keterangan Tanah Tgl. 7 September1974 No. 73147/A/V17 atas nama Bolat Barus yangdikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat Il DeliSerdang Medan;berupa foto copy Surat Walikota

Medan Tgl. 12Oktober 2009 Nomor : 593.83/14291, yang ditandatangani oleh Walikota Medan ditujukan kepada DeputiMenteri Sekretaris Negara ;berupa foto copy Surat Bulan September 2004 yangditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara yangditanda tangani oleh Para Penggugat ( Kolah Barus )sebagai sekretaris Tim Peduli Warga Jalan NgumbanSurbakti ;berupa foto copy Surat Team Peduli Warga JalanNgumban Surbakti Tgl. 14 September 2004 No.05/TPWJS/X/04 yang ditujukan kepada Presiden RI ;berupa foto copy Surat

Departemen Hukum Dan HakAsasi Manusia Dirjen Perlindungan Hak AsasiManusia Tgl. 3 April 2006 Nomor J4UM 08.10282dituiukan kepada Walikota Pemko Medan yangditanda tangani oleh Direktur Jenderal PerlindunganHAM Direktur Pemenuhan Hak Asasi Manusia ;berupa foto copy Surat Team Peduli Warga JalanNgumban Surbakti Tgl. 27 September 2004 No.18/TPMJNS/IX/04 yang ditujukan kepada GubernurSumatera Utara / Penanggung Jawab Tim KoordinasiPPMU MMUDP ;berupa foto copy Surat Team Peduli Warga JalanNgumban Surbakti

Bukti P36warga Jalan Ngumban Surbakti TR 15 A SegmenTengah;berupa foto copy Surat Sekretariat Negara RepublikIndonesia tanggal 17 November 2009 Nomor : B5723/Setneg/D5/11/2009 Kepada Ketua Team PeduliWarga Jalan Ngumban Surbakti ( Sinar Sembiring );berupa foto copy Surat DPRD Propinsi SumateraUtara tanggal 22 Maret 2010 Nomor : 531/18/Sekryang ditujukan kepada Bapak Gubernur SumateraUtara, Walikota Medan, Team Peduli warga jalanNgumban Surbakti TR 15 A Segmen Tengah;berupa foto copy Surat Team Peduli

Bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri, Gubernur,Walikota dan Bupati) mengusulkan kepada Presiden untuk tenagaahli tertentu/khusus yang akan diangkat menjadi CPNS dantembusannya disampaikan kepada Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala BadanKepegawaian Negara;Bahwa Dalam usulan Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri,Gubernur, Walikota dan Bupati) terdiri dari:a. Nama jabatan yang akan diduduki oleh tenaga abhlitertentu/khusus .b.

Presidenmenetapkan keputusan pengangkatan tenaga ahli/khusus menjadiCPNS;Bahwa mekanisme penerimaan CPNS baik bersifat umum maupunmelalui Formasi Khusus yakni Mekanismenya yaitu pejabat Pembinakepegawaian (menteri, gubernur, walikota dan bupati) mengajukanpermintaan formasi kepada menteri pendayagunaan aparatur Negaraberdasarkan anaiisa kebutuhan pegawai dan analis jabatan setelah itubarulah ditetapbkan formasi CPNS oleh menteri pendayagunaanaparatur Negara dan kemudian dilakukan seleksi penerimaan

CPNSsecara nasional dengan menggunakan LJK (Lembar jawabancomputer) dan CAT (Computer assistet test), dan pemeriksaan hasilHalaman 18 dari 39 Putusan Pidana Nomor: 104/Pid.B/2016/PN.Jnp.CPNS dilakukan oleh PANSELNAS (panitia seleksi nasional) CPNSyang dikoordinir oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera laluselanjutnya mengundang Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri,Gubernur, Walikota dan Bupati) untuk mengambil dan mengumumkanhasil seleksi CPNS berdasarkan Passing Gradenya (kelulusanCPNSnya)

BURHANUDDIN NIP.19601108198003 1 024 Pada Tanggal 27 agustus 2012, Saksi 4menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan perundang undanganyang berlaku, khususnya PP (peraturan pemerintah) Nomor 09 Tahun2003 dan PP (peraturan pemerintah) Nomor 56 Tahun 2012 besertaHalaman 19 dari 39 Putusan Pidana Nomor: 104/Pid.B/2016/PN.Jnp.peraturanperaturan lainnya kewenangan penetapan SKEPPENGANGKATAN CPNS ditetapkan oleh Pejabat PembinaKepegawaian (Menteri, Gubernur, Walikota dan Bupati) berdasarkanpenetapan pemberian

Kepala BKN yang seharusnya menjadikewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri, Gubernur,Walikota dan Bupati);Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa merupakan seorang KetuaYayasan Babul Haerul Barana yang beralamat di Kampung Bonto Rea,Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto danTerdakwa tidak ada kewenangan ataupun jabatan untuk merekrutCPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) Formasi Khusus tersebut;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkanketerangan saksi