oleh akuntan publik.Tidak ada hubungan sebabakibat antara kerugian yang dituntutdengan perbuatanperbuatan yang didalilkan yang menjadikan ParaTergugat bertanggungjawab untuk mengganti kerugian tersebut.133.1.Gugatan a quo tidak dapat menunjukkan hubungan hukum antarainvestasi mesin dan peralatan yang dilakukan Penggugat untuk kepentingan usahanya sendiri sebagai produsen dan pemasokprodukproduk kemasan dengan tindakantindakan Para Tergugat.Sebagaimana ditegaskan, MPA ini bukan perjanjian eksklusif antaraPara

Pasal 26.2 MPA bahkanmenegaskan bahwa tidak ada hubungan ketenagakerjaan antaraPara Pihak yang terbentuk dari MPA ini. Apalagi, Para Tergugat tidakpernah membuat komitmen apapun sehubungan dengan jumlahpesanan yang mensyaratkan adanya pengerjaan tenaga kerjatertentu dari Penggugat.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, GugatanKonpensi dari Tergugat Rekonpensi lahir dari hubungan kontraktual antaraPara Pihak dan pelaksanaan perjanjian berdasarkan MPA. Oleh karenanya,sengketa ini tunduk pada hukum Republik Singapura dan yurisdiksiPengadilan Singapura sebagai pilihan hukum dan forum penyelesaiansengketa yang diatur dalam Pasal 32 MPA.Pasal 32 MPA:32.

./2015kenyataan tersebut memaksa Penggugat untuk menerima saja, apayang diperintahkan dan apa isi dokumen yang mesti ditandatangani,karena dalam kondisi psikologis demikian tentunya Penggugat takutkehilangan uangnya yang sudah berada pada Tergugat , hal ini jelasbertentangan dengan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1999;36 Bahwa Surat Pemberitahuan Adanya Resiko dan Perjanjian PemberianAmanat dan dokumendokumen terkait lainnya yang ditandatangi antaraPara Penggugat dan Tergugat sebagai

efektif dan transparan, merupakan amanat dan perintahdari ketentuan peraturan Perundangundangan sebagaimana tersebut diatas, dan bukan merupakan akibat dari dibuatnya perjanjian antaraNasabah (Para Penggugat) dengan Pialang Berjangka (Tergugat 1);Berdasarkan perjanjian Pemberian Amanat antara Tergugat selaluperusahaan Pialang Berjangka dengan Para nasabahnya in casu ParaPenggugat, secara jelas dan tegas diatur bahwa hubungan hukum yangdalam perjanjian atau perikatan tersebut adalah hubungan hukum antaraPara

Penggugat I s/d Penggugat V) tidakmemenuhi syarat formil dalam mengajukan gugatan sengketa hubungan industrial olehkarenanya maka gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterimaatau NietOnvankelijke verklaard.Bahwa syarat formal yang tidak dipenuhi oleh Para Penggugat dalam gugatan aquo antaralain :iil.iil.Bahwa gugatan Para Penggugat TIDAK DILENGKAPI RISALAH BIPARTIT &MEDIASIdari pegawai mediator hubungan industrial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Pekalongan yang khusus antaraPara

Bahwa dikarenakan Para Penggugat salah dalam mengajukan upayahukum sebagaimana disampaikan dalam eksepsi di atas, dan antaraPara Penggugat dengan Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il tidakmempunyai perselisinan hukum, maka sesuai dengan YurisprudensiPutusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember1958 yang menyatakan bahwa Syarat mutlak untuk menuntut orang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihnan hukum antara kedua belahpihak. dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor

sengketa adalah seluas 1,25 Hektar serta bersesuaiandengan keterangan saksisaksi Suwito, Saksi Budi Resmono, dan saksiSukirman serta Saksi Zainal Arifin bahwa di lokasi pemeriksaan setempattersebut terdapat tanah kas desa yang kini menjadi objek sengketa;Menimbang, bahwa terhadap bukti P.91 s/d P.92 menurut hematmajelis hanyalah sebagai petunjuk bahwa di lokasi objek sengketatersebut terdapat beberapa pemilik tanah yang berasal membeli dari ParaTergugat yang kemudian menunjukkan adanya peristiwa hukum antaraPara

Hal ini telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 47 danPasal 50 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara maka Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang untukHalaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTRmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara antaraPara Penggugat dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka MajelisHakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut,Majelis Hakim Pengadilan

pelaksanaan segala bentuk prosesarbitrasi didasarkan atas Peraturan Badan Arbitrasi NasionalIndonesia (BAN).2.17.3 Pemberi Kerja dan Kontraktor dengan ini melepaskan hakhakmereka dengan tidak dapat dibatalkan untuk melakukan bandingsesual dengan tata cara Pasal 641 Kitab Undangundang Perdatadan menyepakati bahwa penyelesaian final dan mengikat (keduabelah pihak).2.17.4 Proses arbitarsi dilaksanakan di Denpasar, Bali, Indonesia.Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas apabila ada perselisinan antarapara

sengketa bukanlah milik Penggugat karena belum beralihkepada Penggugat untuk menjadi hak miliknya, hal ini menurut Para Tergugatdikarenakan bahwa dasar mula kepemilikan tanah objek sengketa tersebut adalahkepemilikan ayah Para Tergugat dengan Ibu Kandung Para Tergugat yang didapatsebelum ayah kandung para Para Tergugat menikah dengan Penggugat, dengandemikian menurut Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara a quo yang perludibuktikan dan menjadi pokok perkara dalam mempertimbangkan persengketaan antarapara

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam perkaraApabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono)Menimbang,, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antarapara pihak yang bersengketa dimuka persidangan, masingmasing sebagaiberikut :e Replik Penggugat tertanggal 02 September 2014;e Duplik Tergugat tertanggal 30 September 2014;e Duplik Tergugat ll tertanggal 30 September 2014;Menimbang,, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan

Oleh karena demikian, Perjanjian kredit yang dibuat antaraPARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah sesuai dengan Pasal 1320KUH Perdata serta Pasal 1838 KUH Perdata lebihlebih telah sesuai puladengan ketentuan khusus yang merupakan LEX SPECIAUS DEROGATE LEGIGENERALIS: yaitu Undangundang No. 4 tahun 1996 tentang HakTanggungan, sehingga Perjanjian Kredit yang dibuat adalah sah menuruthukum.

tertentu; dan4.Suatu sebab (causa) yang halal.Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suatuperbuatan dikatakan wanprestasi karena wanprestasi lahir dariadanya perikatan karena perjanjian antara kedua belah pihak,sedangkan antara pihak Para Penggugat dan tergugat tidak pernahada perikatan sebelumnya sehingga tergugat tidak dapat dikatakanmelakukan perbuatan wanprestasi.Para Penggugat juga tidak dapat menunjukkan isi perjanjian manayang dilanggar oleh Tergugat, karena tidak ada perjanjian antaraPara

Nyagi meninggaldunia; Bahwa Saksi mengetahui lokasi objek sengketa dalam perkara inidi Batu Tembak; Bahwa Batu Tembak adalah nama lokasinya dan setahu Saksisekarang masuk ke dalam wilayah Desa Batu Mirau; Bahwa Saksi mengetahui dulunya Batu Tembak tersebut masukwilayah Desa Batu Mirau juga dan lokasinya saat ini adalah di jalan eksDjayanti; Bahwa Setahu Saksi pemilik tanah yang menjadi sengketa antaraPara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah milik Alm Lumin W.Nyagji; Bahwa Saksi tidak mengetahui

luas tanah yang menjadi sengketaantara Para Penggugat dengan Tergugat tersebut; Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa antaraPara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah milik Alm Lumin W.Nyagi sejak tahun 1994 dimana tanah tersebut digarap sendiri oleh AlongLumin W.

Bahwa setelah dibuatkan Perjanjian Kredit pada poin 1 diatas, selanjutnya antaraPara Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk membuat perubahan kesatuterhadap Perjanjian Kredit No. 79, tanggal 25 September 2013. Adapunperubahan tersebut dimuat dalam Perubahan Kesatu Terhadap Perjanjian KreditNo. 22, tanggal 16 Juni 2014 yang di hadapan JETTY DARLINA.

Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Perjanjian Kredit No.79, tanggal 25 September 2013;Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2014 Para Penggugat mengajukanPermohonan penambahan fasilitas pinjaman dalam bentuk Demand Loankepada Tergugat dan Para Tergugat selanjutnya menyetujui penambahanfasilitas kredit tersebut pada tanggal 10 Juni 2014 sesuai Surat No.035/SPPK/KPGSME/14 yang juga telah disetujui oleh Para Penggugat;Bahwa setelah dibuatkan Perjanjian Kredit pada poin 1 diatas, selanjutnya antaraPara

Dalam pelaksanaandari sistem ini terdapat juga Episkopal monarkhis, dimana di antaraPara Uskup itu dipilih seorang pemimpin yang disebut Paus yangmemiliki kuasa tertinggi, karena ia dianggap mewarisi keutamaan dariRasul Petrus.4. Sistem Kongregasional, dalam sistem ini Kekuasaan tertinggi terletakpada anggota jemaat, sekalipun dalam sistem ini ada PejabatpejabatGerejawi tetapi mereka adalah wakil jemaat. Bahwa karena itu, hakPara Pejabat Gerejawi ini berasal dari anggota jemaat.

Dalam pelaksanaandari sistem ini terdapat juga Episkopal monarkhis, dimana di antaraPara Uskup itu dipilin seorang pemimpin yang disebut Paus yangmemiliki kuasa tertinggi, karena ia dianggap mewarisi keutamaandari Rasul Petrus.Sistem Kongregasional, dalam sistem ini kekuasaantertinggI!terletak pada anggota jemaat, sekalipun dalam sistem ini adaPejabatpejabat Gerejawi tetapi mereka adalah wakil jemaat.Bahwa karena itu, hak Para Pejabat Gerejawi ini berasal darianggota jemaat.

Tanah Akses Jalan tersebut belum pernahdilakukan pemisahan atau pembagian, maka sudah jelas tanah tersebut adalahmilik bersama dan didalamnya terdapat hak Para Penggugat.Bahwa dalih tersebut menunjukkan bahwa terdapat sengketa perdata antaraPara Penggugat dengan Para Tergugat dan tidak ada kaitannya dengan TurutTergugat IX.

Tanah Akses Jalantersebut belum pernah dilakukan pemisahan atau pembagian, maka sudahjelas tanah tersebut adalah milik bersama dan didalamnya terdapat hak ParaPenggugat.Bahwa dalih tersebut menunjukkan bahwa terdapat sengketa perdata antaraPara Penggugat dengan Para Tergugat dan tidak ada kafannya denganTurut Tergugat XI.

Bahwa kemudian Saksi baru mengetahui rumah tersebut adalahrumah adat Sa,o Ne Taji dan Saksi tidak mengetahui hubungan keluarga antarapara Penggugat dengan para Tergugat;Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi para Tergugat Konvensi/paraPenggugat Rekonvensi yaitu Alfonsius Wago dan Gundulfus Leko hanyamenerangkan pernah mengerjakan ukiran pada dingding rumah adat Sa,o NeTaji di Pali, Desa Warupele pada tahun 2012 dan yang menyuruh para Saksimengerjakan ukiran tersebut adalah Tergugat IV.

NamunSaksi tidak tahu orang tua dari Martinus Tato;Menimbang, bahwa keterangan SaksiSaksi yang diajukan oleh paraTergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi justru mendukung dalildalilgugatan para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi bahwa antarapara Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi dan para TergugatKonvensi/para Penggugat Rekonvensi masih ada hubungan keluarga dan yangmenguasai tanahtanah dari Sa,o Ne Taji saat ini adalah para TergugatKonvensi/para Penggugat Rekonvensi serta

Gugatan Penggugat Dibuat Secara Komulatif/Penggabungan BeberapaPerkara;Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan telah mencampuradukan antara permasalahan Tergugat sampai Tergugat XIVdengan Penggugat, hal mana secara nyata hubungan hukum antaraPara Tergugat dengan Penggugat sudah berbedabeda pokokpermasalahannya;Bahwa Penggugat dalam membuat gugatan seharusnya adapemisahan kedudukan hukum atas perkara yang diajukan diPengadilan Negeri yang mewilayahi domisili hukum masingmasingPara Tergugat, hal mana

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan telah mencampuradukan antara permasalahan Tergugat sampai Tergugat XIVdengan Penggugat, hal mana secara nyata hubungan hukum antaraPara Tergugat dengan Penggugat sudah berbedabeda pokokpermasalahannya;ii.

Para Penggugat yang kali pertama upah tersebut besarannya sesuai dengan upahminimum Kabupaten Banyuasin dan disertakan dengan slip gaji;Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2019, Mediator Disnakertrans Kabupaten Banyuasinmengeluarkan Surat Anjuran Nomor: 560/4445/Disnakertrans/III/2019 yang mana isianjurannya adalah sesuai dengan kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugatsebagaimana hasil Mediasi pada tanggal 26 September 2019;Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata Tergugat telah mengingkari kesepakatan antaraPara

kerja dari hal tersebut terdapat ketidakjelasan yang sangatbertentangan dengan Logika Hukum disatusisi Penggugat meminta untuk menyatakanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) Batal Demi Hukum dan Menuntutmasa Percobaanselama3 bulan berubah menjadi PKWTT dandisisi lain Penggugat memohonuntukdinyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah Berakhir atauParaPenggugat sudah di PHK, hal ini disebutkan oleh Penggugat didalam Petitum angka 5 yangberbunyi sebagai berikut: Menyatakan Hubungan Kerja antaraPara

pagar yang pernah dipagar bersama antaraPara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi ;Dapat dibayangkan bagaimana mungkin Para Penggugat Intervensimembiarkan Tergugat Intervensi mendirikan pondok/rumah di atas lokasitanah garapan tersebut dan membuat empang dan menaburkan bibit ikanserta membayar PBB nya sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2012sebagaimana pula diakui oleh saudara kandung Para Penggugat IntervensiSampara Bani, jika keberadaan Tergugat Intevensi (H. Abd.

Bahwa oleh karena itu Permohonan PKPU yang diajukan terhadapdiri pribadi TERMOHON II PKPU selaku Eks Sekretaris KSPJATENG MANDIRI adalah keliru oleh Karena TERMOHON II PKPUtidak memiliki legal standing atau persona standi in judiciosebagai pihak dan/atau salah satu pihak sebagaimana dijelaskandiatas, dengan demikian maka PARA PEMOHON PKPU telahterbuktikelirumenarik TERMOHON II PKPU dalam PermohonanPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang terjadi antaraPARA PEMOHON PKPU dengan KSP JATENG MANDIRI;

Bahwa oleh karena itu Permohonan PKPU yang diajukan terhadapdiri pribadi TERMOHON Ill PKPU selaku Eks Bendahara KSPJATENG MANDIRI adalah keliru oleh karena TERMOHON III PKPUtidak memiliki legal standing atau persona standi in judiciosebagai pihak dan/atau salah satu pihak sebagaimana dijelaskandiatas, dengan demikian maka PARA PEMOHON PKPU telahterbukti kelirumenarik TERMOHON III PKPU dalam PermohonanPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang terjadi antaraPARA PEMOHON PKPU dengan KSP JATENG MANDIRI