Gramedia yang sekarang;0 Bahwa ukuran 25 meter yang dibeli oleh Nur Alam hingga sekarangmasth ada bahkan tanah tersebut masih luas yakni hingga di kantorBPk;Oo Bahwa tanah pak jabarulah mulai dari batas pagar kantor Pajaksampai di pagar kantor BPKP;0 Bahwa yang dijual kepada Gramedia yang merupakan eks pencucianmobil luasanya 40 Meter;Keterangan ERIK LAWID tersebut di atas juga terlihat dari Berita AcaraPersidangan yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada halaman 40 dan 42yang transkripnya sebagai

Bahwa dari keterangan saksisaksitersebut di atas, dapat pula diketahui bahwa tanah Terdakwa di lokasi tersebutHalaman 24 dari 39 hal Putusan Nomor 8/Pdt/2021/PT KDIsecara keseluruhan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1071 tepatnya beradadan berbatasan langsung antara Pagar Kantor Pajak dan Pagar Kantor BPKP(Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi) dengan lebar 90 Meter, dan jika tanahtersebut lebarnya 90 Meter sedangkan faktanya penjualan tanah kepada PT.Gramedia lebar 40 meter dan kepada saudara

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang PalembangSriwiyjaya Tahun 2012 dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi Sumatera SelatanNomor : SR4152/PW07/5/2013 tanggal 01 Nopember 2013telah menemukan adanya penyimpangan yang menimbulkankerugian keuangan Negara Cq. PT.

Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk Cabang Palembang Sriwijaya Tahun 2012 dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan PropinsiSumatera Selatan Nomor : SR4152/PW07/5/2013 tanggal OlNopember 2013 telah menemukan adanya penyimpangan yangmenimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. PT.

ASEP ROHMAT hanya menerimadana bantuan tersebut sebesar Rp. 4.410.000,* Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dariBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Jawa Barat Nomor: SR601/PW10/5/2014 tanggal 25 Juni 2014,Perihal: Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangannegara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran BantuanKeuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI danSMA/MA/SMK Daerah terpencil dan perbatasan

Pemerintah Kota Bekasi sebesar kurang lebih Rp.185.780.000, (seratus delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah) atausetidaktidaknya sesuai dengan perhitungan Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.183.100.000, (seratus delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) atausetidaktidaknya tidak kurang dari jumlah itu.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2ayat (1) jo. pasal 18 Undangundang Republik Indonesia No.31 Tahun

ASEP ROHMAT hanyamenerima dana bantuan tersebut sebesar Rp. 4.410.000,** Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dariBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) PerwakilanProvinsi Jawa Barat Nomor: SR601/PW10/5/2014 tanggal 25 Juni 2014,Perihal: Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangannegara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran BantuanKeuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI danSMA/MA/SMK Daerah terpencil dan perbatasan

ADI MUTIARA, A.Md., telah merugikan keuangan negara Cq.Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan perhitungan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Baratsebesar Rp. 183.100.000, (seratus delapan puluh tiga juta seratus riburupiah) atau setidaktidaknya tidak kurang dari jumlah itu.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3jo.pasal 18 Undangundang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

ADI MUTIARA, A.Md., telah merugikan keuangan negara Cq.Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan perhitungan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Baratsebesar Rp. 65.680.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus delapanpuluh ribu rupiah) atau setidaktidaknya tidak kurang dari jumlah itu.

Surat Bupati Nomor 180/00288/03/04 tanggal 28 Januari 2004 perihal Penyampaian Peraturan Daerah; Surat Sekretariat Nomor 903/00924/05/04 tanggal 23 Maret 2004 perihal Pengiriman Buku APBD Kab.Boyolali Tahun 2004; Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/03001 tanggal 17 Juni 2004 tentang Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 3 Tahun 2004 tentang APBD Kab.Boyolali Tahun Anggaran 2004; Surat Bupati Boyolali Nomor 700/03538/21/05 tanggal 25 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP

PN.Smg39) Surat Bupati Nomor 180/00288/03/04 tanggal 28 Januari 2004 perihalPenyampaian Peraturan Daerah; Surat Sekretariat Nomor 903/00924/05/04tanggal 23 Maret 2004 perihal Pengiriman Buku APBD Kab.Boyolali Tahun2004; Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/03001 tanggal 17 Juni 2004tentang Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor3 Tahun 2004tentang APBD Kab.Boyolali Tahun Anggaran 2004; Surat Bupati BoyolaliNomor 700/03538/21/05 tanggal 25 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut HasilPemeriksaan BPKP

Kesehatan (Asuransi) 2/.758.000,JUMLAH 3.235.711. 158, Sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi JawaTengah Nomor: S1351/PW11/5/2006 tanggal 24 Maret 2006, seluruhnyaberjumlah Rp.3.235.711.158, (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuhratus sebelas ribu seratus lima puluh delapan rupiah), atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam

Kesehatan (Asuransi) 27.758.000,JUMLAH 3.235.711. 158, Sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi JawaTengah Nomor: S1351/PW11/5/2006 tanggal 24 Maret 2006, seluruhnyaberjumlah Rp.3.235.711.158, (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuhHalaman 42 dari 171 Putusan Nomor: 67/Pid.SusTPK/2016/PN.Smgratus sebelas ribu seratus lima puluh delapan rupiah), atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut;Perbuatan

SLAMET, Akt: Bahwa Ahli adalah sebagai anggota Tim Audit dari BPKP Perwakilan PropinsiJawa Tengah yang melakukan audit perhitungan kerugian negara atas kasusdugaan tindak pidana korupsi Pelaksanaan Anggaran DPRD dan SekretariatDPRD Kab.Boyolali TA 2004; Bahwa metode/cara Ahli melakukan perhitungan kerugian keuangan negaraadalah sebagai berikut:1. Menguji kebenaran formal atas bukti pertanggungjawaban keuangan;2.

Sedangkan untuk pemilihan program asuransi yangtidak benar dan hasil klaim asuransi tidak disetorkan ke Kas Daerah terjadipada tanggal 28 September 2004 yaitu pada saat hasil klaim asuransi dariPT.AJB Bumiputera dibagikan kepada anggota DPRD Kab.Boyolali;Bahwa berdasarkan keterangan ahli SLAMET, Akt dan Laporan HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh BPKP PerwakilanProvinsi Jawa Tengah Nomor: S1351/PW1 1/5/2006 tanggal 24 Maret 2006,bahwa dalam penyimpangan pelaksanaan anggaran DPRD

Aceh Tamiang adalah Tim Penyidik Polres AcehTamiang, Tim BPKP Perwakilan Aceh, Ramlan,ST selaku PPTK dan 2 (dua) orangpengawas lapangan dari PU kab. Aceh Tamiang selaku pengawas lapanganterhadap pekerjaan;Bahwa item pekerjaan yang dilakukan pengukuran adalah Sbb :Pekerjaan Persiapan :Pengukuran / bowplang;Papan Nama Proyek;Pondok Kerja / Direksi Keet;Pw NM PRMobilisasi alat / Demobilisasi;Pekerjaan tanah :1. Striping;2. Timbunan tanah didatangkan;3.

UMAR :Halaman 100 dari 182 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bna.Bahwa ahli sebagai Auditor Muda pada Perwakilan BPKP Provinsi Nanggroe AcehDarussalam;Bahwa ahli pernah melakukan perhitungan Kerugian Keuangan Negara padapekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang, Kota Kuala Simpang Kab.Aceh Tamiang tahun 2009, yang dilaksanakan oleh PT. Kayu Mas Alam Indahberdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov.

Reskrim Polres Aceh Tamiang;Bahwa tujuan dilakukannya Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Timdari Kantor Perwakilan BPKP Perwakilan Prop.

Kayu Mas Alam Indah sesuai denganhasil audit ahli dan Tim Ahli BPKP Perwakilan Aceh adalah terhadap PekerjaanStruktur sbb : No URAIAN SATU VOLUME HARGA KELEBIHANANDibayar Seharus Selisih SATUAN PEMBAYARANnya RP RP1. Pengadaan &Transportasi Ln.M 2.17893 918 4.260,93 370.00000 466.544.100,00tiang Site Pile2. Pemancangan finm 1.21050 918 292,50 63.000,00 18.521.100,00Tiang Site Pile3. Beton bertulangCor 1:2:3Cor Didinding 43 85,83 57 28,23 912.400,00 26.304.492,00tebing tebal 10Cm Lantai atas4.

Jumlah 511.369.692,00 Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Hasil Perhitungan Kerugian KeuanganNegara oleh Tim BPKP Perwakilan Aceh No : SR0247/PW.01/05/2013, tanggal 07Juni 2013, nilai kerugian keuangan negara terhadap dugaan Tindak PidanaKorupsi pada pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang, Kota KualaSimpang Kab.

Surat Bupati Nomor 180/00288/03/04 tanggal 28 Januari 2004 perihal Penyampaian Peraturan Daerah; Surat Sekretariat Nomor 903/00924/05/04 tanggal 23 Maret 2004 perihal Pengiriman Buku APBD Kab.Boyolali Tahun 2004; Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/03001 tanggal 17 Juni 2004 tentang Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 3 Tahun 2004 tentang APBD Kab.Boyolali Tahun Anggaran 2004; Surat Bupati Boyolali Nomor 700/03538/21/05 tanggal 25 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP

PN.Smg39) Surat Bupati Nomor 180/00288/03/04 tanggal 28 Januari 2004 perihalPenyampaian Peraturan Daerah; Surat Sekretariat Nomor 903/00924/05/04tanggal 23 Maret 2004 perihal Pengiriman Buku APBD Kab.Boyolali Tahun2004; Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/03001 tanggal 17 Juni 2004tentang Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 3 Tahun 2004tentang APBD Kab.Boyolali Tahun Anggaran 2004; Surat Bupati BoyolaliNomor 700/03538/21/05 tanggal 25 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut HasilPemeriksaan BPKP

Kesehatan (Asuransi) 27.758.000,JUMLAH 3.235.711. 158, Sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi JawaTengah Nomor: S1351/PW11/5/2006 tanggal 24 Maret 2006, seluruhnyaberjumlah Rp.3.235.711.158, (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuhratus sebelas ribu seratus lima puluh delapan rupiah), atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam

Kesehatan (Asuransi) 27.758.000,JUMLAH 3.235.711.158, Halaman 42 dari 172 Putusan Nomor: 60/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg Sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi JawaTengah Nomor: S1351/PW11/5/2006 tanggal 24 Maret 2006, seluruhnyaberjumlah Rp.3.235.711.158, (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuhratus sebelas ribu seratus lima puluh delapan rupiah), atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut;Perbuatan

SLAMET, Akt: Bahwa Ahli adalah sebagai anggota Tim Audit dari BPKP Perwakilan PropinsiJawa Tengah yang melakukan audit perhitungan kerugian negara atas kasusdugaan tindak pidana korupsi Pelaksanaan Anggaran DPRD dan SekretariatDPRD Kab.Boyolali TA 2004;Bahwa metode/cara Ahli melakukan perhitungan kerugian kKeuangan negaraadalah sebagai berikut:1. Menguji kebenaran formal atas bukti pertanggungjawaban keuangan;2.

Sedangkan untuk pemilihan program asuransi yangtidak benar dan hasil klaim asuransi tidak disetorkan ke Kas Daerah terjadipada tanggal 28 September 2004 yaitu pada saat hasil klaim asuransi dariPT.AJB Bumiputera dibagikan kepada anggota DPRD Kab.Boyolali;Bahwa berdasarkan keterangan ahli SLAMET, Akt dan Laporan HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh BPKP PerwakilanProvinsi Jawa Tengah Nomor: S1351/PW11/5/2006 tanggal 24 Maret 2006,bahwa dalam penyimpangan pelaksanaan anggaran DPRD

Pertama Rp. 9.317.591,00Pembayaran Tahap Kedua Rp. 13.302.409,00Jumlah yang diterima rekanan Rp. 226.200.000,00Jumlah yang diterima seharusnya berdasarkan prestasi pekerjaan Rp. 175.263.070,30(56,94%) Rp. 50.936.929,70Kelebihan Pembayaran berdasarkan penghitungan volume pekerjaanSelisih mutu beton K225 pekerjaan kerb beton Rp. 8.678.228,40 +Jumlah Kelebihan Pembayaran Rp. 59.615.158,10 Sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP

Yusri Zakaria (Alm), dan tidak ada hubungan keluarga.Putusan Nomor 12/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm Hal 77 dari 124 Bahwa ahli sebgai ketua tim BPKP untuk melakukan Audit Perhitungan KerugianKeuangan Negara/Daerah dugaan Tindak Pidana Korupsi PekerjaanPenggantian Kerb Beton JI. A. Yani Sekitar Bundaran Simpang Empat s/d BatasKota, Penggantian Kerb Beton Jembatan Kembar s/d JI. R.O.

Sedangkan Hasil Audit Teknis oleh Politeknik Negeri Banjarmasin sebesar56,94% sehingga terjadi selisin bobot kemajuan pekerjaan sebesar 15,89 %yang berakibat pada kelebihnan pembayaran/Kerugian Negara; Bahwa penyimpangan yang ditemukan oleh TIM Audit BPKP adalah sebagaiberikut :a.

AUDI VINA sebesar Rp. 226.200.000,00e Jumlah yang diterima berdasarkan prestasi sebesar Rp. 175.263.070,30e Kelebihan bayar berdasarkan prestasi kerja sebesar Rp. 50.936.929,70e Selisin mutu beton K225 pekerjaan kerb beton Rp. 8.678.228,40e Jumlah kelebihan bayar Rp. 59.615.158,10Sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiKalimantan Selatan Nomor: SR197/PW16/5/2013 tanggal 20 Mei 2013.

Pembayaran Tahap Kedua Rp. 13.302.409,00Jumlah yang diterima rekanan Rp. 226.200.000,00 Jumlah yang diterima seharusnya berdasarkan prestasi pekerjaan Rp. 175.263.070,30(56,94%) Rp. 50.936.929,70Kelebihan Pembayaran berdasarkan penghitungan volume pekerjaan Selisin mutu beton K225 pekerjaan kerb beton Rp. 8.678.228.40 +Jumlah Kelebihan Pembayaran Rp. 59.615.158,10 Sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiKalimantan

Bahwa ahli sebgai ketua tim BPKP untuk melakukan Audit Perhitungan KerugianKeuangan Negara/Daerah dugaan Tindak Pidana Korupsi PekerjaanPenggantian Kerb Beton JI. A. Yani Sekitar Bundaran Simpang Empat s/d BatasPutusan Nomor 11/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm Hal 78 dari 129Kota, Penggantian Kerb Beton Jembatan Kembar s/d Jl. R.O.

Sedangkan Hasil Audit Teknis oleh Politeknik Negeri Banjarmasin sebesar56,94% sehingga terjadi selisin bobot kKemajuan pekerjaan sebesar 15,89 %yang berakibat pada kelebihan pembayaran/Kerugian Negara; Bahwa penyimpangan yang ditemukan oleh TIM Audit BPKP adalah sebagaiberikut:a.

AUDIVINA sebesar Rp. 226.200.000,00Jumlah yang diterima berdasarkan prestasi sebesar Rp. 175.263.070,30Kelebihan bayar berdasarkan prestasi kerja sebesar Rp. 50.936.929,70Selisih mutu beton K225 pekerjaan kerb beton Rp. 8.678.228,40Jumlah kelebihan bayar Rp. 59.615.158,10Sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiKalimantan Selatan Nomor: SR197/PW16/5/2013 tanggal 20 Mei 2013.

Tanggal 29 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh BadanPengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiBengkulu. telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.529.500.000,00(lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).annnn== Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12huruf .f Jo. Pasal 18 UndangUndang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI.

Tanggal 29 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh BadanPengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiBengkulu. telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.529.500.000,00(lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).eee Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3Jo. Pasal 18 UndangUndang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI.

Negaradan menjalankan hukuman tersebut.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena : Judex facti salah menerapkan hukum mengenai besarnya uang penggantiyang dibebankan kepada Terdakwa ; Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas tindakpidana korupsi program Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan SD/MIDinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong Tahun2008 yang dikeluarkan BPKP

Perwakilan Bengkulu, ialah sebesarRp.529.500.000. ; Bahwa besarnya kerugian keuangan Negara sebagaimana hasil laporanBPKP tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi, ahli dan barang buktiyang diajukan dipersidangan ; Bahwa tidak dapat dibenarkan judex facti menghitung sendiri besarnyakerugian keuangan Negara, karena hal itu masuk wewenang BPK/BPKP ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan ;Halhal yang memberatkan

merupakan barang yang halal, sehingga tidak bolehdialinkan tanpa persetujuan di pemilik barang tersebut ;Bahwa persetujuan lanjutan itu penting dikarenakan apabila benda yangdijaminkan tersebut bisa saja tidak sesuai dengan jumlah uang penggantikerugian keuangan negara yang diputuskan oleh Hakim atau putusan yangberkekuatan hukum tetap ;Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016tentang Pemberlakukan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agungterhadap perhitungan kerugian negara dari BPKP

DesaBandar Sei Kijang, Kecamatan Bandai Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan ;Halaman 53 dari 83 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.PLWBahwa Saksi tidak mengetahui darimana data NJOP di dapat ;Bahwa nilai NJOP terhadap tanah milik milik istri Syahrizal Hamid dan jugaanakanaknya ditetapkan sebesar Rp 125.000.000,(Seratus dua puluh limajuta rupiah) perhektarnya ;Bahwa perangkat Desa Bandar Sei Kijang pada saat itu ada diundanguntuk menentukan nilai tanah ;Bahwa saksi kelapangan merupakan tugas dari kantor BPKP

tersebut terletak tidak jauh dari jalan Lintas Timur, DesaBandar Sei Kijang, Kecamatan Bandai Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan ;Bahwa saksi tidak mengetahui darimana data NJOP di dapat ;Bahwa nilai NJOP terhadap tanah milik milik istri Syahrizal Hamid dan jugaanakanaknya ditetapkan sebesar Rp 125.000.000,(Seratus dua puluh limajuta rupiah) perhektarnya ;Bahwa perangkat Desa Bandar Sei Kijang pada saat itu ada diundanguntuk menentukan nilai tanah ;Bahwa saksi kelapangan merupakan tugas dari kantor BPKP

di dalam putusan perkara Tipikor atas nama Terdakwa SyahrizalHamid dirampas untuk negara ; Bahwa saksi tidak melihat keluarga Syahrizal Hamid menitipkan sertifikattanah di Kejaksaan Negeri Pelalawan karena pada waktu itu saksi belumberkerja di Kejaksaan Negeri Pelalawan ; Bahwa saksi ditugaskan untuk megambil uang lelang dalam perkara Tipikoratas nama Syahrizal Hamid untuk di setorkan ke negara ; Bahwa saksi mengambil uang dari KPKNL dan saksi setorkan uangtersebut ke kas negara bersama dengan BPKP

PrasetyoHardi, S.lp telah mengakibatkan timbulnya kerugian negarasebesar Rp 3.750.000.000,, sesuai dengan Laporan Hasil Auditdalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atasDugaan Penyimpangan Penggunaan Fasilitas Dari ProgramKemitraan Bina Lingkungan (PKBL) PT Pertamina (Persero) RegionSumbagsel Kepada 50 Kelompok Tani Di Kabupaten TanjungJabung Barat Tahun 2009 Nomor : SR3536/PW05/5/2012 tanggal11 September 2012 dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi.Sehingga

Berdasarkan perhitungan ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambiakibat dari perbuatan korupsi Tergugat Rekonpensi/PenggugatKonpensi telah mengakibatkan kerugian Negara cq.

PT Pertamina(Persero) sebesar Rp 3.750.000.000, sesuai dengan Laporan HasilAudit dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas DugaanPenyimpangan Penggunaan Fasilitas Dari Program Kemitraan BinaLingkungan (PKBL) PT Pertamina (Persero) Region Il Sumbagselkepada 50 Kelompok Tani di Kabupaten Tanjung Jabung BaratTahun 2009 Nomor : SR3536/PW05/5/2012 tanggal 11 September2012 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Jambi.Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal ini

Nano Kusharyono, M.E. binHalaman 82 dari 86 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2019/PN.KLtHartono Sukarni (Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi) telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSIdana pinjaman Program Kemitraan sebesar Rp 3.750.000.000, (Tiga MilyarTujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); Bahwa berdasarkan perhitungan ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambiakibat dari perbuatan korupsi Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensitelah mengakibatkan kerugian Negara cq.

., untuk melakukanpenagihan ke masingmasing Kepala Sekolah termasuk Kepala SekolahSMP/SMPLB Kota Ternate;Bahwa berdasarkan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraoleh BPKP atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana DekonsentrasiBeasiswa bagi Siswa Miskin jenjang SMP/SMPLB telah terjadi Tindak PidanaKorupsi Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp200.200.000,00 pada 3 (tiga) sekolahSMPLB dengan rincian sebagai berikut: No Uraian Jumlah (Rp)1 Dana Beasiswa Bagi Siswa Miskin yang diterimaoleh sekolah:e

Dan setelah sekolahsekolah penerimamelakukan pencairan termasuk SMP/SMPLB, saksi ILHAM RAHAYU DJUNAIDISE., memerintahkan saksi RUSLAN ABDUL MALIK, SE., untuk melakukanpenagihan ke masingmasing Kepala Sekolah termasuk Kepala SekolahSMP/SMPLB Kota Ternate;Bahwa berdasarkan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraoleh BPKP atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana DekonsentrasiBeasiswa bagi Siswa Miskin jenjang SMP/SMPLB telah terjadi Tindak PidanaKorupsi Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp200.200.000,00

Hutapea, SE., dari Badan PemeriksaKeuangan Pemerintah (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara dariPenyaluran Dana Bantuan BSM tahun 2010 pada Dinas PendidikanPropinsi Maluku Utara telah terjadi Kerugian Keuangan Negarasebesar Rp200.200.000,00 (dua ratus juta dua ratus ribu rupiah);Bahwa perbuatanperbuatan yang bertentangan dengan hukum/melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Drs.

Hutapea, SE., dari Badan PemeriksaKeuangan Pemerintah (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara dariPenyaluran Dana Bantuan BSM tahun 2010 pada Dinas PendidikanPropinsi Maluku Utara telah terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesarRp200.200.000,00 (dua ratus juta dua ratus ribu rupiah);Bahwa perbuatanperbuatan yang bertentangan dengan hukum/melawanhukum yang dilakukan Terdakwa Drs.

Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017Februari 2016 yang diterbitkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi KalimantanTengah;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsijo.

LaporanHasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atasDugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan dan Peningkatan BidangKetenagalistrikan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik TenagaSurya) tersebardi Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung,Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas PerindustrianPerdagangan Koperasi Pertambangan dan Energi Kabupaten SukamaraTahun Anggaran 2014 Nomor SR21/PW15/5/2016, tanggal 02 Februari2016 yang diterbitkan oleh Perwakilan BPKP

MitrasolusiTeknologi Mandiri, kemudian pendapat ahli dari BPKP Provinsi KalimantanTengah yang diterangkan di persidangan di dapatkan kerugian keuanganNegara atau perekonomian Negara sebesar Rp669.412.589,88. Bahwa MajelisHakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi M.

K/PID.SUS/2017Bahwa walaupun spesifikasi teknis Modul Surya ternyata tidak sesuaidengan petunjuk teknis yang menentukan efensiensi paling sedikit 14% tetapiTerdakwa tidak menggunakan haknya untuk memutus kontrak;Bahwa penyimpangan proses pelaksanaan PLTS di Desa Nibung Terjuntelah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp669.412.589,88(enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu lima ratusdelapan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen) sesuaiperhitungan BPKP

Surat Bupati Nomor 180/00288/03/04 tanggal 28 Januari 2004 perihal Penyampaian Peraturan Daerah; Surat Sekretariat Nomor 903/00924/05/04 tanggal 23 Maret 2004 perihal Pengiriman Buku APBD Kab.Boyolali Tahun 2004; Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/03001 tanggal 17 Juni 2004 tentang Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 3 Tahun 2004 tentang APBD Kab.Boyolali Tahun Anggaran 2004; Surat Bupati Boyolali Nomor 700/03538/21/05 tanggal 25 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP

PN.Smg39) Surat Bupati Nomor 180/00288/03/04 tanggal 28 Januari 2004 perihalPenyampaian Peraturan Daerah; Surat Sekretariat Nomor 903/00924/05/04tanggal 23 Maret 2004 perihal Pengiriman Buku APBD Kab.Boyolali Tahun2004; Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/03001 tanggal 17 Juni 2004tentang Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 3 Tahun 2004tentang APBD Kab.Boyolali Tahun Anggaran 2004; Surat Bupati BoyolaliNomor 700/03538/21/05 tanggal 25 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut HasilPemeriksaan BPKP

Kesehatan (Asuransi) 2/.758.000,JUMLAH 3.235.711. 158, Sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi JawaTengah Nomor: S1351/PW11/5/2006 tanggal 24 Maret 2006, seluruhnyaberjumlah Rp.3.235.711.158, (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuhratus sebelas ribu seratus lima puluh delapan rupiah), atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam

Kesehatan (Asuransi) 27 .158.000,JUMLAH 3.235.711. 158, Sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi JawaTengah Nomor: S1351/PW11/5/2006 tanggal 24 Maret 2006, seluruhnyaberjumlah Rp.3.235.711.158, (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuhratus sebelas ribu seratus lima puluh delapan rupiah), atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam

SLAMET, Akt: Bahwa Ahli adalah sebagai anggota Tim Audit dari BPKP Perwakilan PropinsiJawa Tengah yang melakukan audit perhitungan kerugian negara atas kasusdugaan tindak pidana korupsi Pelaksanaan Anggaran DPRD dan SekretariatDPRD Kab.Boyolali TA 2004;Bahwa metode/cara Ahli melakukan perhitungan kerugian kKeuangan negaraadalah sebagai berikut:1. Menguji kebenaran formal atas bukti pertanggungjawaban keuangan;Halaman 110 dari 172 Putusan Nomor: 63/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg2.

Sedangkan untuk pemilihan program asuransi yangtidak benar dan hasil klaim asuransi tidak disetorkan ke Kas Daerah terjadipada tanggal 28 September 2004 yaitu pada saat hasil klaim asuransi dariPT.AJB Bumiputera dibagikan kepada anggota DPRD Kab.Boyolali;Bahwa berdasarkan keterangan ahli SLAMET, Akt dan Laporan HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh BPKP PerwakilanProvinsi Jawa Tengah Nomor: S1351/PW11/5/2006 tanggal 24 Maret 2006,bahwa dalam penyimpangan pelaksanaan anggaran DPRD

Tanggamus pada Dinas Pekerjaan Umum Kab.Tanggamus TA. 2006 dan TA. 2007 dari BPKP Perwakilan Prop.

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :114 115 Bahwa ahli ditugaskan oleh pimpinan berdasarkan Surat KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Lampung no.

(seratus144 145 delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empatpuluh delapan rupiah).Bahwa berdasarkan laporan kerugian BPKP selain karena ketidaklayakanbangunan tadi terdapat juga kerugian negara akibat jaminan pelaksanaan yangtidak dicairkan adalah sebasar Rp. 32.834.150,.

(seratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh saturibu lima ratus empat puluh delapan rupiah).Menimbang Bahwa berdasarkan laporan kerugian BPKP selain karenaketidaklayakan bangunan tadi terdapat juga kerugian negara akibat jaminanpelaksanaan yang tidak dicairkan adalah sebasar Rp. 32.834.150,.

Seluma sebesar Rp. 108.459.067, (seratus delapan juta empat ratus lima puluhsembilan ribu enam puluh tujuh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut,berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR1226/PW06/5/2014 tanggal O5 Juni2014 dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TindakPidana Korupsi Dana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan TV Angkatan IVpada Badan Diklat Pemerintah Kab

Amriska Mandiri TourAnd Travel sebesar Rp. 14.375.000, (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima riburupiah).Telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kab.Seluma sebesar Rp. 108.459.067, (seratus delapan juta empat ratus lima puluh sembilanribu enam puluh tujuh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkanLaporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR1226/PW06/5/2014 tanggal

EDDI HARJANTA, AK CFrA Bin SUROTO.13.Bahwa saksi adalah PNS pada Perwakilan BPKP Bengkulu;Bahwa saksi adalah Ahli di Bidang Auditor, Ahli Audit dan Akuntansi, memilikiSertifikasi Certified Forensic Auditor (CFrA) yang dikeluarkan oleh LembagaSertifikasi profesi Auditor Forensic dan Badan Nasional Sertifikat Profesi dan Ahlijuga memiliki Certified Frand Exameners (CFE) yang dikeluarkan olehAssociation Of Frand Exameners .Bahwa saksi ada melakukan audit kerugian negara atas Diklat PIM IV Tahun2013

ELMAWATI, MM;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR1226/PW06/5/2014 tanggal 05 Juni 2014 Kerugian Keuangan Negara atas DugaanTindak Pidana Korupsi Dana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihnan Kepemimpinan IVAngkatan IV pada Badan Diklat Pemerintah Kab.

Seluma Tahun Anggaran 2013,adalah sebesar Rp. 108.459.067, (seratus delapan juta empat ratus lima puluhsembilan ribu enam puluh tujuh rupiah);Menimbang, bahwa laporan audit BPKP tersebut adalah sesuai dengan faktapersidangan oleh karenanya najelis dapat menjadikannya fasar sebagai menghitungadanya kerugian negara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelisberkeyakinan unsur menguntungkan diri sendiri dan orang lain dalam perkara a quotelah terpenuhi;Ad.5.

CFr.A, dibawah sumpah menerangkan sebagaiberikut:Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa;Bahwa ahli Pendidikan terakhir S2 jurusan Manajemen KeuanganBahwa Ahli bekerja di BPKP sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang diBPKP Perwakilan DKI Jakarta bagian Investigasi;Bahwa Sebelumnya ahli pernah bertugas di BPKP Sulawesi Tenggara padatahun 2005 sampai dengan tahun 2007 Kemudian pada tahun 2007 ahli kembalike BPKP Perwakilan DKI Jakarta sampai dengan sekarang;Bahwa ahli pernah melakukan audit bersama

Puskesmas Tebet yang dananya bersumber dari APBDPropinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2011.Ahli membuat Laporan Hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan NegaraBersama Tim Audit terdiri dari:1) Natalia Tuti Setyowati SE CFr.A sebagai Pengendali Teknis2) Eddy Sofyan P sebagai anggota tim3) Nurul Fitriati sebagai anggota timDasar penugasan ahli Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor:B3518/0.1.14/Fd/08/2013 tanggal 27 Agustus 2013 perihal PermohonanPenunjukan Keterangan Ahli dan Surat Kepala BPKP

pedomanpelaksanaan kegiatan tersebut, sesuai ketentuan yang telah diatur olehPeraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 terutama ketentuan pada Bab IItentang Tata Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada bagian Pertama, yangberkaitan dengan Prinsipprinsip Pengadaan pada Pasal 5 ; serta tidakmengikuti peraturan mengenai tentang etika pengadaan menurut pasal 6huruf c,f dan g maupun ketentuan pasal 66 ayat (7) dan (8) tentangpembuatan HPS secara benar sehingga menimbulkan kerugian negaraberdasarkan perhitungan BPKP

13Agustus 2013 atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan AlatKesehatan pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administratif Jakarta SelatanTahun Anggaran 2011 yang diperuntukkan bagi Puskesmas Tebet, terdapatkerugian negara sebesar Rp. 882.862.500,00 (delapan ratus delapan puluhdua juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) belum termasukPPN, angka tersebut didapatkan dari selisih nilai pbembayaran kontrak dengannilai faktur penjualan distributor;e Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari BPKP

Bahwa terhadap perhitungan kerugian negara Tim Penasehat Hukum tidak setujudengan perhitungan yang dilakukan oleh Ahli dari BPKP Perwakilan DKI JakartaImbuh Agustanto, karena perhitungan kerugian negara sebesar Rp. 882.862.500,tersebut sangat subyektif sesuai pesanan dan arahan Jaksa Penyidik yangsekaligus merangkap Jaksa Penuntut Umum .5. Bahwa Tim Penasehat Hukum, menolak asumsi yang dibangun oleh JPU denganmengkaitkan dan menghubungkan Terdakwa dr.

Data Base Sistem Informasi Keuangan Daerah (Simda) Dan Mou AntaraPemerintah Kabupaten Talaud Dengan BPKP Propinsi Sulawesi UtaraTentang Perjanjian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah BerbasisKinerja Dengan Menggunakan Sistem Informasi Management KeuanganDaerah (NOVUM PK.2);Bukti Surat/Novum PK.2 ini menunjukkan serta membuktikan:1.

Bahwa penarikan dana, pengelolaan, penggunaan dan administrasiserta pertanggungjawaban dana rutin perjalanan dinas Bupati telahdilakukan sesuai dengan metode BPKP dalam SIMDA dan telah diakuiserta telah diperiksa oleh auditor BPK Tahun 20062008;3.

Bahwa transfer dana rutin rumah tangga Bupati dan dana perjalanandinas melalui rekening pribadi Pemohon PK dilakukan setelah melaluitahapan proses pencairan dana sesuai PERMENDAGRI Nomor 13Tahun 2006 dan SIMDA BPKP Tahun 20072008 yang tujuannyaHal. 170 dari 210 hal. Put.

Nomor 292 PK/PID.SUS/2012adalah untuk kepentingan pembayaran, pembelanjaan, pelunasanbiaya rumah tangga dan perjalanan dinas dan bukan untuk kepentinganpribadi/memperkaya diri sendiri atau untuk untuk memperkaya oranglain secara melawan hukum;Bahwa SIMDA (Sistim Informasi Management Keuangan Daerah) adalahpola pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi yangditawarkan secara resmi oleh BPKP kepada Pemerintah DaerahKabupaten Kepulauan Talaud.

Hal ini menunjukkan serta membuktikanbahwa benar prosedur dan administrasi berupa SPP, SPM, dan SP2Dterkait dana perjalanan dinas Bupati Kabupaten Talaud (Pemohon Pk)telah dibuat dan dilakukan sesuai prosedur dan sesuai aturan yangberlaku, karena semuanya dapat terlinat dan tersimpan dalam DATA BASESIMDA yang tidak dapat diubah oleh siapapun kecuali oleh BPKP;Hal ini juga diperkuat dengan adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)BPK RI Tahun 20062008 tentang dana rutin perjalanan dinas BupatiKabuten

Fortuna Purnamasebesar Rp4.469.318.800,00 (empat miliar empat ratus enam puluhsembilan juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) atausetidaktidaknya telah memperkaya salah satu dari mereka; Bahwa perbutan Terdakwa dan Terdakwa II telah mengakibatkankerugian negara sebesar Rp2.575.248.005.80, (dua miliar lima ratustujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh depalan ribu lima rupiahkoma delapan sen) atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil auditperhitungan kerugian negara oleh BPKP

Fortuna Purnamasebesar Rp4.469.318.800,00 (empat miliar empat ratus enam puluhsembilan juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) atausetidaktidaknya telah memperkaya salah satu dari mereka; Bahwa perbutan Terdakwa dan Terdakwa Il telan mengakibatkankerugian negara sebesar Rp2.5/75.248.005.80, (dua miliar lima ratustujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh depalan ribu lima rupiahkoma delapan sen) atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil auditperhitungan kerugian negara oleh BPKP

yang dibuat dan ditanda tanganioleh tim Ahli BPKP, dan laporan surat yang dibuat oleh tim ahli dari BalaiUji Mutu dan konstruksi Sumatera Barat;Bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) bahwa alat bukti yang sah ialah :Hal. 152 dari 202 hal.

;o ao 5 Keterangan Terdakwa;Selanjutnya diperjelas dalam Pasal 186 KUHAP keterangan ahli ialahapa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan dan Pasal 187KUHAP bahwa surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 184 huruf cKUHAP adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuatpendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatukeadaan yang diminta secara resmi daripadanya;Bahwa dalam pemeriksaan persidangan telah dihadirkan dan dibacakanhasil audit perhitungan kerugian negara oleh BPKP

Zahedi, SE yang memberikanpenjelasan tentang kerugian keuangan negara dengan tetap menyatakanada kerugian keuangan negara dengan memberikan alasanpenyimpangan tersebut, dan majelis hakim dalam pertimbangannya punmengakui dan sependapat penyimpangan yang sudah dikemukakan didalam hasil audit perhitungan kerugian negara oleh BPKP PerwakilanSumatera Barat Nomor SR2821/PW03/5/2015 tanggal 14 Desember2015, yang tertuang dalam pertimbangan putusannya menyangkutperbuatan melawan hokum;Bahwa dalam perkara

AGUS SYAHRONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa benar ahli diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;Bahwa benar, ahli memberikan keterangan berdasarkanSurat KepalaKejaksaan Negeri Barabai No.B2471/Q.3.15/Fd.1/09/2015, tanggal 21September 2015 perihal Permintaan Keterangan Ahli dan Surat TugasKepala Perwakilan BPKP Prov Kalsel No ST761/PW16/5/2015,tanggal 2 Oktober 2015 ;Bahwa benar Tujuan penugasan adalah menghitung kerugiankeuangan negara atas kasus Pengadaan

Bahwa kegiatan pengadaan Speed Boat tahun anggaran 2013 pada DinasPeternakan dan Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah merugikanNegara Cq Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu sebesarRp.177.272.727, ( seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujun puluh duaribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah ) sebagaimana hasil audit PerhitunganKerugian Negara dari BPKP perwakilan Kalimantan Selatan.Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalamBerita Acara Persidangan ini merupakan

Nomor 10/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.129 dari.151Peternakan dan Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun anggaran2013.Menimbang,bahwa kegiatan pengadaan Speed Boat tahun anggaran2013 pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Tengahtelah merugikan Negara Cq Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitusebesar Rp.177.272.727, ( seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluhdua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah ) sebagaimana hasil auditPerhitungan Kerugian Negara dari BPKP

plat besi danmesin diambil dari mesin mobil Xenia,dan selanjutnya untuk diuji coba didaerahdesa sungai buluh kecamatan Labuan amas Utara Kabupaten Hulu SungaiTengah,akan tetapi tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan.Menimbang,bahwa terdakwa yang tidak melaksanakan tugas dan fungsijabatan yang diembannya,dalam kegiatan pengadaan Speed Boat tahunanggaran 2013 pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Hulu SungaiTengah sehingga sebagaimana menurut hasil audit perhitungan kerugianNegara oleh BPKP

maka Majelis Hakim, setelahmempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan, akan memberikanputusan yang bersesuaian dan adil bagi terdakwa, di mana besarnya hukumantersebut akan di putuskan dalam amar putusan ini.Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan pekerjaanpembuatan Speed boat ini adalah tanggung jawab terdakwa selaku PenggunaAnggaran dan selaku kepala Dinas Perternakan dan Perikanan Kabupaten HuluSungai Tengah dan telah didapat kerugian keuangan Negara sebagaimanaperhitungan BPKP