Ditemukan 49430 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 31-08-2023 — Putus : 07-11-2023 — Upload : 08-11-2023
Putusan PN PALEMBANG Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg
Tanggal 7 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
1.YERRY TRI MULYAWAN,SH
2.HARYANDANA HIDAYAT, S.H
Terdakwa:
AGUS PAHARYONO, S.E Bin KOHAR (Alm)
72 — 0

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Agus Paharyono, SE Bin Kohar (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus
Register : 29-04-2013 — Putus : 17-05-2013 — Upload : 18-04-2023
Putusan PT BANTEN Nomor 9/PID.TPK/2013/PT BTN
Tanggal 17 Mei 2013 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. HALIMI, S.IP. M.Si Bin H. ASNIN Diwakili Oleh : SYAIFUL HIDAYAT, SH.
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : M. ARIFIANTO, SH. SE, MH.
67 — 12

  • M E N G A D I L I :

    1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
    2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 18 Februari 2013 Nomor : 18 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 26-10-2020 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
M. NURFAISAL WIJAYA, SH
Terdakwa:
Ir. NUR AHMAD HERIADI Bin ILYAS ABDUL HAMID
124 — 52
  • Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 13 Februari 2021sampai dengantanggal 13 April 2021;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum(POSBAKUM) Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan Penetapan KetuaMajelis Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 26/Pid.SusTPK/2020/Pn Ptktanggal 9 Nopember 2020;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca;Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
    (Nur Basuki Minarno, PenyalahgunaanWewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah,dalam Mahrus Ali, Azas, teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta,Ull Press, 2013);Halaman 135 dari 182 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.
    Tindak Pidana Korupsi jo.
    sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang PerubahanAtas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindakPidana Korupsi jo.
    Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yangsedang gencar dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 01-02-2023 — Putus : 20-06-2023 — Upload : 21-07-2023
Putusan PN GORONTALO Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto
Tanggal 20 Juni 2023 — Penuntut Umum:
JAMES FRANS PADE, SH., MH
Terdakwa:
1.NELVIANI A. RADJAK
2.ELIS LATEKA, SE
102 — 71
  • Radjak dan Terdakwa II Elis Lateka tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
    4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Nelviani A.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 18-11-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
KUO BRATAKUSUMA,SH
Terdakwa:
BURHANUDDIN SIREGAR
81 — 26

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa BURHANUDDIN SIREGAR tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
    2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
    3. Menyatakan Terdakwa BURHANUDDIN SIREGAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama
    PUTUSANNomor 75/Pid.SusTPK/2020/PN MdnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medanyang mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dengan acarapemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :1. Nama lengkap : BURHANUDDIN SIREGAR2. Tempat lahir : Desa Parau Sorat Kabupaten Padang Lawas3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 17 Januari 19654.
    Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
    Korupsi jo.
    untuk tujuan lain dari maksuddiberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut.Halaman 105 dari 136 Putusan Nomor 75/Pid.SusTPK/2020/PN MdnPenyalahngunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana merupakan carayang ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk mencapai tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Suatu korporasi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalahserangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelakutindak pidana korupsi untuk mengambil
    Kewenangan tersebuttercantum dalam ketentuanketentuan tentang tata kerja yang berkaitandengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnyatercantum dalam Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan lainlain.Adapun kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan olehpelaku tindak pidana korupsi, peluang tersebut tercantum dalam ketentuanketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan.Sedangkan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitandengan
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 29-03-2022 — Putus : 18-08-2022 — Upload : 22-08-2022
Putusan PN MAMUJU Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam
Tanggal 18 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
Hendryko Prabowo, S.H.
Terdakwa:
SYUKUR JAYA
80 — 36

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa SYUKUR JAYA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
    2. Membebaskan Terdakwa SYUKUR JAYA tersebut dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
    3. Menyatakan Terdakwa SYUKUR JAYA tersebut
Pengadilan PT BANGKA BELITUNG Pidana Khusus
Register : 04-09-2023 — Putus : 21-09-2023 — Upload : 21-09-2023
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 18/PID.TPK/2023/PT BBL
Tanggal 21 September 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : EKO PUTRA ASTAMAN, S.H.
Terbanding/Terdakwa : ANA WIDYAYANTI BINTI WAGIMAN
169 — 80
  • M E N G A D I L I :
    - Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
    - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 14 Agustus 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, denda dan status barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
    1.
    Menyatakan Terdakwa ANA WIDYAYANTI BINTI WAGIMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 30-06-2022 — Putus : 20-10-2022 — Upload : 03-11-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg
Tanggal 20 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
1.RADEN TIMUR IBNU RUDIANTO, S.H
2.ARIANSYAH, SH
Terdakwa:
ELFA EDISON, SP BIN H. KHOLLANI
104 — 57

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa Elfa Edison, SP Bin H.Khollani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara Bersama sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
    2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Elfa Edison, SP Bin H.Khollani dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
    3. Menyatakan Terdakwa Elfa Edison, SP Bin H.Khollani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 26-07-2022 — Putus : 12-12-2022 — Upload : 19-12-2022
Putusan PN PADANG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg
Tanggal 12 Desember 2022 — Penuntut Umum:
DIMAS ADITYA, SH
Terdakwa:
GILSA ANTO
98 — 31
  • terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dala Dakwaan Primair;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 5 (lima) bulan;
  • Menghukum Terdakwa untuk membayar
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-06-2013 — Upload : 29-07-2013
Putusan PT DENPASAR Nomor 25/Pid.Sus/2013/PT.Dps
Tanggal 17 Juni 2013 — NYOMAN PASTIKA, SE
97 — 0
  • M E N G A D I L I - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; ---- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 16/Pid.Sus/TPK/2012/PN.DPS., tanggal 6 Maret 2013 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, kata kesatu depan kata primair dan barang bukti berupa uang sehingga berbunyi sebagai berikut : ---1.
    Menyatakan Terdakwa NYOMAN PASTIKA,SE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut ; -----4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebanyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;---5.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 16-11-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 19 Februari 2019 — Penuntut Umum:
RULLY TRIE PRASETYO,SH
Terdakwa:
MOH FREDIAN HUSNI, S.Kom Bin Alm MUKMIN
127 — 40
  • D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa MOH FREDIAN HUSNI, S.Kom bin ALM MUKMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
    2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
    3. Menyatakan Terdakwa MOH FREDIAN HUSNI, S.Kom bin ALM MUKMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI
    Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang,sejak tanggal 16 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang, sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12Pebruari 2019; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengantanggal 14 Maret 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya
    Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan NegeriSemarang, tanggal 16 Nopember 2018 Nomor : 93/Pen.Pid.SusTPK/2018/PNSmg tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Semarang tanggal 16 Nopember 2018 Nomor : 93/Pen.Pid.SusTPK/2018/PN Smg tentang penetapan hari sidang;3.
    Dengan menyalah gunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukandari pelaku tindak pidana korupsi.
    ; Sifat dari tindak pidana korupsi itu sendiri, yang saat ini dipandangsebagai extra ordinary crime yaitu kejahatan yang sangat tercela danmeresahkan masyarakat; Terdakwa menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi untuk bermainjudi.
    , terhadapTerdakwa juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang penggantiyang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperolehdari tindak pidana korupsi.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 12-07-2022 — Putus : 29-11-2022 — Upload : 01-12-2022
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk
Tanggal 29 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
ANTO DONARIUS HOLYMAN, SH
Terdakwa:
drg.Hj.Isti indiyani,M.M. Binti Sudiyono Alm
284 — 95
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 21-12-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 50/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY
Tanggal 19 Januari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : TEGUH ANANTO,SH., MH.
Terbanding/Terdakwa : MOCHAMAD RIDHO YUNIANTO,S.E.,M.M.
166 — 128
    • Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
    • Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 9 November 2021Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby atas nama terdakwa Mochamad Ridho Yunianto, S.E., M.M. yang dimintakan banding dalam perkara ini;
    • Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
    • Menetapkan lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwadikurangkan
    PUTUSANNOMOR 50/PID.SUSTPK/2021/PT SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, yangmemeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:Nama lengkapTempat lahirUmur/Tanggal LahirJenis KelaminKewarganegaraanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikanMochamad Ridho Yunianto, S.E., M.M.Banyuwangi.40 Tahun / 04 Juni 1981.Lakilaki.Indonesia.JI
    Perpanjangan Penahanan ke1 (satu) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari,sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;.
    Genteng, Kota Surabaya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 22 November 2021 yang telah didaftar di KepaniteraanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 22 November2021 Nomor : 225/HK.07/11/2021;Halaman 2 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.S US.TPK/2021/PT.SBYPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Surabaya tersebut;Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 21 Desember
    KawiNo. 28 Banurejo Cempokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yangberdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undangundang RI Nomor : 46 Tahun 2009tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa danmengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukanHalaman 3 dari 131 Halaman Putusan Nomor 50/PID.S US.TPK/
    ;Membaca berkas lainnya, serta suratsurat yang bersangkutan denganperkara tersebut;Menimbang bahwa terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya tertanggal 9 November 2021 Nomor 49/Pid.SusTPK/2021/PN Sby tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan bandingdihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya pada tanggal 16 November 2021 sebagaimana Akta Permintaan BandingNomor : 80/Pid.Sus. TPK.Bdg./2021/PN SbyJo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-06-2006 — Upload : 27-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 602K/PID/2004
Tanggal 7 Juni 2006 — AIPTU M. YUNUS TALIBE
81 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • puluh dua juta rupiah) ; Membiayai sekolah anak Terdakwa di Yogyakarta ; Dipinjamkan kepada Syamsir bin Hamid sebesar Rp. 11.500.000,00 (sebelasjuta lima ratus ribu rupiah) ; Membayar hutanghutang Terdakwa kepada pihak lain yang nama serta nilaihutangnya sudah tidak dapat diingat lagi ; Untuk keperluan hidup Terdakwa seharihari dan berfoyafoya ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 65 KUHP jo Pasal 8 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 24-09-2021 — Putus : 17-12-2021 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr
Tanggal 17 Desember 2021 — Penuntut Umum:
ERLANDO JULIMAR, S.H
Terdakwa:
HENNY SRI SUNDIARTINY Binti AMIRUDDIN Alm
12 — 0
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 17-02-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 16-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 8/PID.TPK/2016/PT BDG
Tanggal 7 Maret 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : andi andika wira putra,s.sos,sh
Terbanding/Terdakwa II : Asep waryanto,S Sos, Mpd Bin E. Supirman
Terbanding/Terdakwa I : Noverdi,s.pd. m.pd h. Johor dt Bagindo Rajo
87 — 29
  • M.Pd Bin H.Johor DT Bagindo Rajo tersebut ;
  • Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 155/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg tanggal 16 Desember 2015 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

  1. Menyatakan terdakwa I NOVERDI , SPd., MPd., bin H.
    ., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam DAKWAAN PRIMAIR tersebut di atas ;
  2. Membebaskan oleh karenanya para terdakwa tersebut dari DAKWAAN PRIMAIR ;
  3. Menyatakan terdakwa I NOVERDI , SPd., MPd., bin H.
    BDG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilantingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalamperkara Terdakwa :1. Nama LengkapTempat LahirUmur/Tanggal LahirJenis KelaminKebangsaan/KewarganegaraanTempat tinggalAgamaPekerjaan.
    Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 06 Agustus2015 sampai dengan tanggal 04 September 2015 ;3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sejaktanggal 05 September 2015 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2015 ;4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 04Nopember 2015 sampai dengan tanggal 03 Desember 2015 ;5.
    Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1 ) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah ditambah dan diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1)ke 1 KUHP. SUBSIDAIR Bahwa mereka terdakwa yaitu Terdakwa I.NOVERDI, S. Pd, M.
    Perbuatan para terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalampasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1 ) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah ditambah dan diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1 )ke 1 KUHP.Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2016/PT.
    Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindakpidana korupsi karena melakukan perbuatan sebagaimana diancam denganketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebutdapat dijatuhi pidana penjara dan atau denda.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 25-11-2022 — Putus : 28-03-2023 — Upload : 28-03-2023
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk
Tanggal 28 Maret 2023 — Penuntut Umum:
1.Yushar, S.H., M.H.
2.Nofanda Prayudha B., S.H.
3.Ari Andhika Thomas, S.H.
4.Nurike Rindhahayuningpintra, S.H.
5.Ayu Anatasia Dewanti, S.H.
6.Reskiah Dwi Wiraningtyas Pasandaran, S.H.
Terdakwa:
Makin Bin Kaswan
75 — 24

  • MENGADILI :

    1. Menyatakan Terdakwa MAKIN Bin KASWAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
    2. Membebaskan Terdakwa MAKIN Bin KASWAN dari Dakwaan Primair tersebut;
    3. Menyatakan Terdakwa MAKIN Bin KASWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama - sama sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
    4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAKIN
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 17-03-2022 — Putus : 02-08-2022 — Upload : 13-12-2022
Putusan PN SEMARANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg
Tanggal 2 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
NURSIYAH WAHYUNI, SH
Terdakwa:
SUYADI, S.E bin PONIMAN DWIJO MULYONO
295 — 43

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa SUYADI, SE bin PONIMAN DWIJO MULYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 13-12-2018 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 7 Mei 2019 — Penuntut Umum:
YOSEPHUS ARY SEPDIANDOKO, SH
Terdakwa:
SYAMSUDDIN. Y Bin H.YESSA
64 — 12
  • YESSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;

    4.

Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PT MATARAM Nomor 10/PID.TPK/2020/PT MTR
Tanggal 1 Oktober 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD FIRDAUS, SKH.,M.Pd
143 — 52
  • strong>:

    • Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
    • Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pid-Sus-TPK/2020/Mtr tanggal 20 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai jenis dan lamanya pidana pengganti dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti , sehingga amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
    dua rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
  • Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
    Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram tidakberwenang mengadili perkara a quo;3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.PDS/SBSAR/02/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 tidak dilanjutkan ;4.
    Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FIRDAUS terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam dalamPasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana dalam dakwaan primair.b.
    Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FIRDAUS, SKH., MPD tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;2. Membebaskan terdakwa MUHAMMAD FIRDAUS, SKH., MPd tersebut daridakwaan Primaltr;3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FIRDAUS, SKH., MPd telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisecara bersamasama;4.
    ,Mpd., dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatperadilan;Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangundangNomor31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP , Pasal 197 Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangKUHAP serta Peraturan Perundangundangan lain yang berkenaan denganperkara ini ;MENGADILI:
    Halaman 158 dari 165 Putusan Nomor 10/PID.TPK/2020/PT MTR Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwadan Penuntut Umum ; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Mataram Nomor 8/PidSusTPK/2020/Mtr tanggal 20 Juli 2020 yangdimohonkan banding tersebut sekedar mengenai jenis dan lamanya pidanapengganti dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupiuntuk membayar uang pengganti , sehingga amar putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi Tingkat