Putusan No. 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret1982 yang memuat, kaidah hukum bahwa gugatan harusdinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semuaahli waris turut sebagai pihak dalam perkara;b.

Putusan No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus1985 yang memuat kaidah hukum bahwa gugatan tidakdapat diterima karena dalam perkara ini Penggugatharusnya menggugat semua ahli waris almarhum;Bahwa seandainya quod non adalah benar bahwanenek Penggugat(4 generasi ke atas) hingga ayah Penggugat almarhumTuan manuel Panjaitan, adalah SI Pungka Huta atasPerkampungan Dolok Nauli, maka gugatan Penggugat aquo yang hanya ditujukan kepada para Tergugat yanghanya sebahagian dari ahli waris almarhum LaonPanjaitan

No.12/Pdt.G/2007/PN.Trt. , yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Tarutung, permohonan mana diikuti olehmemori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima diHal. 18 dari 21 hal. Put.

No. 1423K/Pdt/2010Pembanding/ Tergugat tersebut pada bagian pokokperkara, yang menurut yurisprudensi tetap MARI yangtersebut dalam putusannya No. 638/K/Sip/1969 tanggal 27Juli 1970 yang memuat kaidah hukum bahwa MA menganggapperlu. untuk meninjau keputusan PN/PT yang kurang cukupdipertimbangkan;Bahwa bilamana Majelis Hakim a quo lebih lanjutmempertimbangkan eksepsi Pemohon Kasasi semulaPembanding/Tergugat tersebut sudah sepatutnya menuruthukum untuk menolak gugatan Termohon Kasasi' semulaTerbanding

No.82/PDT/2016/PT.PBREskalasi, dimana di dalamnya memuat dasar hukum, besaran eskalasibiaya, sumber dana maupun tata cara pencairannya yang tertuang dalampasalpasal yang disepakati bersama dan akan dibayarkan setelahtersedianya dana sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah ProvinsiKepulauan Riau. ;5.

Apabila besarnyaeskalasi biaya sudah ditentukan secara pasti / fixed oleh pihak yangberwenang, maka dapat dibuatkan Kontrak Anak tentang eskalasi dimanadidalamnya memuat dasar hukum, besarnya eskalasi biaya, sumber danamaupun tata cara pencairan yang tertuang dalam pasalpasal yangdisepakati bersama dan akan dibayarkan setelah tersedia dana sesuaidengan kemampuan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau. ;4.

No.82/PDT/2016/PT.PBR Apabila besarnya eskalasi biaya sudah ditentukan secara pasti / fixed olehpihak yang berwenang, maka dapat dibuatkan Kontrak Anak tentangEskalasi, dimana didalamnya memuat dasar hukum, besarnya eskalasibiaya, sumber dana maupun tata cara pencairan yang tertuang dalampasal pasal yang disepakati bersama dan akan dibayarkan setelahtersedia dana sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah ProvinsiKepulauan Riau. ;5.

Bahwa dengan demikian berarti disamping adanya Kontrak Induk, makauntuk uang eskalasi harus diatur dalam Kontrak Anak, dimana didalamKontrak Anak tersebut memuat pasalpasal yang disepakati bersama yangisinya : DasarHukum Uang Eskalasi ; Jumlah / Besarnya Uang Eskalasi ; Sumber Dana ; Tata Cara Pencairan ; Pembayarannya dilakukan setelah tersedia dan kemampuan PemerintahDaerah Provinsi Kepulauan Riau ;6.

Sahni telahmelakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotikagolongan bukan tanaman yakni jenis sabu sabu tersebut terjadipada Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 22.30 wita bertempatdi Jalan Jendral Sudirman Desa Sungai Raya Utara KecamatanSungai Raya Kabupaten HSS Bahwa saksi bersama dengan saksi Ahmad Rifani Bin Salamat sertarekan kerja anggota polisi lainnya melakukan razia kemudiandiamankan terdakwa yang saat itu sedang memuat

melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotikagolongan bukan tanaman yakni jenis sabu sabu tersebut terjadipada Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 22.30 wita bertempatdi Jalan Jendral Sudirman Desa Sungai Raya Utara KecamatanSungai Raya Kabupaten HSSHalaman 8 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Kgn Bahwa saksi bersama dengan saksi Muhammad Sandy Faturrahmanserta rekan kerja anggota polisi lainnya melakukan razia kemudiandiamankan terdakwa yang saat itu sedang memuat

menguasai, ataumenyediakan narkotika golongan bukan tanaman yakni jenis sabu sabu tersebut terjadi pada Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul22.30 wita bertempat di Jalan Jendral Sudirman Desa Sungai RayaUtara Kecamatan Sungai Raya Kabupaten HSSBahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian yakni berawalsebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, para saksi sertarekan kerja anggota polisi lainnya melakukan razia kemudiandiamankan saksi bersama terdakwa yang saat itu sedang dalamperjalanan memuat

dalampersidangan Terdakwa bersama sama dengan sdr Sahni Bin Maksum (alm)telah melakukan tindak pidana narkotika pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Jendral Sudirman Desa Sungai RayaUtara Kecamatan Sungai Raya Kabupaten HSS.Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN KgnMenimbang, bahwa berawal para saksi serta rekan kerja anggota polisilainnya melakukan razia kemudian diamankan terdakwa bersama saksi sahniyang saat itu sedang dalam perjalanan memuat

tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2011 atau setidak tidaknyadi suatu waktu dalam Tahun 2011 bertempat di Kampung Panaragan JayaDusun Brebes Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten TulangBawang atau setidak tidaknya di suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telahmemproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan,menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yangsecara eksplisit memuat

pengambilan foto tersebutdilakukan tanpa persetujuan saksi Maryati binti Anmad dan saksiYunita Sari binti Jupri dan besar kemungkinan gambar tersebutdapat disebarluaskan kepada orang lain ;Bahwa, benar berdasarkan Pasal 24 UU RI Nomor 44 Tahun 2008tentang Pornografi, sebuah handphone dapat dijadikan sebagaibarang bukti karena alat bukti sebagaimana diatur dalam undangundang tentang hukum acara pidana termasuk juga alat buktidalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas padabarang yang memuat

Unsur telah memproduksi, membuat, memperbanyak,menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan,mengimpor, mengekspor, menawarkan,memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakanPornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjanganatau tampilan yang mengesankan ketelanjanganMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pornografi secaraimplisit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penggambarantingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untukmembangkitkan nafsu berahi.

tampilan ataugambar ketelanjangan dengan cara mengambil foto Saksi Maryati binti1213Ahmad dan saksi Yunita Sari binti Jupri yang sedang mandi telanjangdengan menggunakan handphone milik Terdakwa ;Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil fotofoto wanitayang sedang mandi telanjang di kamar mandi adalah untuk koleksipribadi dan memancing hasrat seksual terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat unsur Membuat atau menyediakanpornografi secara eksplisit memuat

Hal mana para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat KesepakatanPerdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan danamar.

Sehingga, sesuai Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RINomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalahberalasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan keduabelan pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan perdamaiansebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini denganmenghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakanseluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian yang telahdisetujui tersebut tertanggal 9 November 2020

Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwakesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a).bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan: b).merugikan pihak ketiga: c). tidak dapat dilaksanakan; sebagaimana jugaselaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh AtThabrani dalamKitab AlMujam AlKabir Juz 17 Halaman 22 Hadis ke30 dari Amru bin Auf,yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim

nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya;Hal mana nafkah anak adalah seyogyanya kewajiban milik Pemohon dan ataskesanggupan dari Pemohon, sehingga kesepakatan antara Pemohon danTermohon yang telah ditentukan di atas tidak bertentangan dengan hukum,ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dandapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 30 ayat (2) Peraturan MahkamahAgung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,Majelis Hakim pemeriksa perkara wajid memuat

Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untukatasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.tidak sesuai dengan fakta persidangan;4) Bahwa pertimbangan hukum obyek sengketa melanggar ketentuanpasal 59 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yangberbunyi : Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat :a. Kepala putusan;b. Identitas lengkap para pihak;c.

Halaman 4 dari 21 halaman5) Bahwa obyek sengketa tidak memuat kesimpulan para pihaksebagaimana dimaksud ketentuan diatas dan memang dalampersidangan Majelis tidak pernah memberikan kesempatan kepadapara pihak untuk menyusun kesimpulan hal yang demikian jelas telahmelanggar ketentuan diatas sehingga secara legal formal sudahberdasar untuk membatalkan obyek sengketa;6) Bahwa obyek sengketa tidak mempertimbangkan SOP yang sudahdijalankan Pemohon terkait DPA yang bisa dilihat dan didiskusikandengan Pemohon

Membatalkan obyek sengketa Putusan Komisi Informasi ProvinsiJawa Timur nomor : 8/IX/KIProv.JatimPSAMA/2021 Tanggal 23September 2021;3: Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam keberatan ini;Menimbang, bahwa atas Permohonan Keberatan tersebut, TermohonKeberatan telah menanggapinya melalui surat Jawabannya tertanggal 16November 2021, yang pada pokoknya memuat alasanalasan sebagai berikut:1.

Majelisberpendapat bahwa perlu diketahui terlebin dahulu alasan Termohon yangmenyatakan tidak memberikan informasi a quo secara lengkap kepada pemohon;Menimbang, bahwa pertimbangan 3.25 Majelis Komisioner berpendapatbahwa alasan Termohon tidak dapat memberikan informasi a quo secara lengkapkepada Pemohon dikarenakan Termohon telah memuat ringkasan DPA dalamwebsite Gresikkab.go.id. sebagai lazimnya di pemerintahan Kabupaten/kota yanglain dan juga kementrian dan lembaga.

tanggal 12 Februari 1987 tentang PerubahanSurat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 767/KPTS/Um/10/1982,tanggal 16 Oktober 1982 telah mengurangi jumlah kawasan hutan yangada di Provinsi Jambi pada umumnya termasuk diwilayah KabupatenSarolangun dengan cara mengeluarkan dan mengganti status lahantersebut yang pada prinsipnya untuk mencapai kesejahteraanMasyarakat karena digunakan untuk areal permukiman dan lahanperkebunan ;Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Februari 1983No.221.K/Pid/1982 memuat

Seperti diketanui Pasal 23 Ayat (1) Undangundang Nomor 4Tahun 2004 tentang KetentuanKetentuan Pokok KekuasaanKehakiman yang berbunyi:Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasanalasan dandasardasar putusan itu, juga harus memuat pasalpasal tertentudari peraturanperaturan yang bersangkutan atau sumber hukum taktertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili menghendaki alasanalasan dan pertimbanganpertinbangan yang dijadikan alasa bagiputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tersebut ;Hal

kurang jelas, sukar dapat dimengertiataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapatdipandang sebagi suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yangdapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yangbersangkutan dalam pemeriksaan tingkat Kasasi ;4.Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undangundang yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untukmemberikan alasan (motiveringplich) dipenuhi oleh saudarasaudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilanapabila tidak memuat

bukti berupa bukti surat yakni bukti P1s/d P5 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 berupa fotokopi Kartu TandaPenduduk atas nama Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat buktitersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, Knusus dibuat sebagaialat bukti, telan dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya,dengan demikian alat bukti P1 tersebut telan memenuhi persyaratan formil.Kemudian alat bukti P1 tersebut memuat

Kemudian alat buktiP2 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugatmengenai peristiwa hukum perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat danTergugat, dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat,dengan demikian bukti tersebut telan memenuhi syarat materil.

Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa terhadap bukti P3 berupa fotokopi Kartu Keluargaatas nama atas nama Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat buktitersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, Knusus dibuat sebagaialat bukti, telan dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya,dengan demikian alat bukti P3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil.Kemudian alat bukti P3 tersebut memuat keterangan yang

Kemudian alat buktiP4 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugatmengenai anak kandung Penggugat dan Tergugat, dan terhadap bukti tersebuttidak ada bantahan dari Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telahmemenuhi syarat materil.

Bahwa ada saksi lainnya yang melihat secara langsung saat Terdakwamelakukan pencurian ayam tersebut yaitu sdr Rajo Sejati yang padasaat itu melihat mobil sedang memuat ayam dikandang milik saksi. Bahwa kerugian saksi sekira Rp.6.912.000, (enam juta sembilan ratusdua belas ribu rupiah). Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil ayamayammilik saksi tersebut.

Lalu pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 sekira jam 13.00Wib menghubungi saksi kembali, saksipun menerima tawaran tersebutdan sepakat atas harga ayam perekor Rp.20.000, (dua puluh riburupiah), dan saksi meminta sopir saya sdr Asep dan sdr.Armis untukmengambil ayam tersebut langsung di kandangnya, tetapi pada hariSabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira jam 04.00 Wib, merekamemberitahu bahwa saat memuat ayam milik Tomy, ditangkapmasyarakat karena ayamayam tersebut adalah hasil curian dan bukanmilik

tersebut ke Polres TulangBawang.Bahwa pekerjaan saksi adalah Kepala kandang dari kandang miliksaksi Miswanto yang bertugas untuk memelihara/membesarkan ayampotong di kandang pembesaran yang terletak di Tiyuh Cahyou RanduKecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat.Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian ayam tersebut untukdijual.Bahwa ada saksi lainnya yang melihat secara langsung saat Terdakwamelakukan pencurian ayam tersebut yaitu sdr Rajo Sejati yang padasaat itu melihat mobil sedang memuat

ayamayam tersebut milik saksi Miswanto.Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa pada saat mencuri ayamayam milik saksi Miswanto.Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena ia adalah pekerja yangmerawat ayam milik saksi Miswanto di kandang ayam yang terletak diTiyuh Cahyou Randu Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten TulangBawang Barat.Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira jam 01.30 Wib diTiyuh Cahyou Randu Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten TulangBawang Barat, saksi mengetahui ada mobil yang sedang memuat

tanggal 12 Februari 1987tentang Perubahan Surat Keputusan Mentri Pertanian Nomor :767/KPTS/Um/10/1982, tanggal 16 Oktober 1982 telah mengurangijumlah kawasan hutan yang ada di Provinsi Jambi pada umumnyatermasuk di wilayah Kabupaten Sarolangun dengan caramengeluarkan dan mengganti status lahan tersebut yang padaprinsipnya untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat karenadigunakan untuk areal permukiman dan lahan perkebunan;Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Februari1983 Nomor 221.K/Pid/1982 memuat

Nomor : 1277 K/PID.SUS.LH/2017Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasanalasandan dasardasar putusan itu, juga harus memuat PasalPasaltertentu dari peraturanperaturan yang bersangkutan atau sumberhukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadilimenghendaki alasanalasan dan pertimbanganpertimbangan yangdijadikan alasa bagi putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggitersebut;3.

Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalamundangundang yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilanuntuk memberikan alasan (motiveringplich) dipenuhi olehsaudarasaudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusanpengadilan apabila tidak memuat alasanalasan ataupunpertimbanganpertimbangan;Bahwa Majelis Hakim dalam mengambil keputusan dalam perkaraa quo hanya didasarkan pada interprestasi sendiri dan menguji danhanya didasarkan pada keterangan Terdakwa saja, sementara seluruhalat bukti yang telah

rekaman video langsung dari layar monitor,sepanjang materi tayang dari layar monitor tersebut termasuk tidak rahasiadan disiarkan ke publik, tidak termasuk sebagai perbuatan melawan hukumnamun demikian jika merekam dari rekaman video langsung dari layarmonitor sedangkan materi yang ditayangkan atau sengaja diulang tersebutmilik pribadi atau bersifat rahasia maka perbuatan tersebut termasuksebagai perbuatan melawan hukum;Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Februari 1983Nomor 221 K/Pid/1982 memuat

Seperti diketahui Pasal 23 (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970(juncto Pasal 25 Ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004) tentangKetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: Segalaputusan pengadilan selain harus memuat alasanalasan dan dasardasarputusan itu, juga harus memuat pula pasalpasal tertentu dari peraturanperaturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikandasar untuk mengadili*, menghendaki alasanalasan dan pertimbanganHal. 15 dari 18 hal.

Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undangundang yangmenghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan(motiveringplich), dipenuhi oleh saudarasaudara untuk mencegahkemungkinan batalnya putusan Pengdilan apabila tidak memuat alasanalasan ataupun pertimbanganpertimbangan;Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti) hanya mempertimbangkan dariketerangan Terdakwa saja tidak mempertimbangkan dengan alat bukti lainnyaserta barang bukti selama persidangan berlangsung;Menimbang bahwa terhadap

setidaktidaknya disuatu waktu lain yang masihtermasuk dalam bulan Pebruari 2012, bertempat di Kelurahan Banaran, RT. 03 RW. 01Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri, dengan sengaja memproduksidan/atau memperdagangkan barang dan / atau jasa tidak memenuhi atau tidak sesuaidengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan dantidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat

dan pasal 18, dipidana dengan pidana penjarapaling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000, (dua milyard),sehingga unsurunsur dari pasal 8 ayat (1) huruf a dan i UndangUndang No. 8 Tahun1999, sebagai berikut ;1 Pelaku usaha ;2 Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang (a)tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dari ketentuanperaturan perundangundangan, atau (i) tidak memasang label atau membuatpenjelasan barang yang memuat

berdasarkan keterangan saksi saksi, mengarahbahwa Terdakwa adalah pelakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwamampu sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti ;Ad. 2 Unsur dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang(a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dari ketentuan peraturan perundangundangan, atau (i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat

dibuktikan maka dakwaan Tunggul Penuntut Umum dinyatakanterbukti ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 62 ayat (1) jo pasal 8ayat (1) huruf a dan i UndangUndang No. 8 Tahun 1999 telah terbukti maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standart yangdipersyaratkan dari ketentuan peraturan perundangundangan, dan tidak memasang labelatau membuat penjelasan barang yang memuat

Juni2015 tanpa ada perubahan terhadap surat permohonannya;Bahwa oleh karena dalam perkara a quo terdapat gugatan konvensi dangugatan rekonvensi, maka kedudukan Pemohon Konvensi dalam gugatan konvensiberubah menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Termohon Konvensidalam konvensi berubah menjadi Penggugat Rekonvensi, yang selanjutnya dalamRekonpensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;DALAM KONVENSIBahwa Termohon Konvensi dalam jawabannya secara tertulis tanggal1 September 2015 memuat

membuktikan dalildalil bantahannya;18Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalildalil permohonannya,Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa Potokopi Duplikat KutipanAkta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi (P.1) dan 3 (tiga)orang saksi;Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa Potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikahatas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi (P.1), dibuat dan ditandatanganioleh pejabat yang berwenang atas keinginan yang berkepentingan dan memuat

Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa Potokopi Kutipan AktaHalaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 0416/Pdt.G/2015/PA.Tba26Nikah atas nama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (T.1), Potokopi Slipgaji atas nama Pemohon Konvensi (T.2) dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah atasnama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (T.1), dibuat dan ditandatanganioleh pejabat yang berwenang atas keinginan yang berkepentingan dan memuat

dan mengikat(Vide Pasal 285 RBg) ;Menimbang, bahwa dari bukti (T.1) ditemukan fakta bahwa PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri yang sah dan belum pernahbercerai, dengan demikian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dipandangsebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio );Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa Potokopi Slip gaji atas nama PemohonKonvensi (T.2), dibuat dan ditandatangani oleh yang membuat dan menandatanganinyadan memuat

keterangan saksisaksi Termohon Konvensi tersebutsebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara.Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat buktilainnya untuk menguatkan gugatan rekonvensinya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya terhadap gugatanrekonvensi Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat buktitertulis berupa Potokopi Slip gaji atas nama Pemohon Konvensi (P.2), dibuat danditandatangani oleh yang membuat dan menandatanganinya dan memuat

TUPARI Alias BURAS Bin SAPAR (alm), dibawah sumpah dan pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindakpidana pengeroyokan.Bahwa pada hari minggu tanggal 06 November 2016 sekira pukul 17.00WIB di Dusun VI Desa Sidodadi Asri Kecamatan Jatiagung KabupatenLampung Selatan saksi pulang kerja habis memuat tanah dan setibanyadirumah tibatiba saksi melihat saksi TEGUR RIYONO sudah beradadirumah saksi akan dibawa kerumah bidan, lalu saksi menanyakan

TUPON Bin KASAN ROPINGI (alm), dibawah sumpah dan pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindakpidana pengeroyokan.Bahwa pada hari minggu tanggal 06 November 2016 sekira pukul 17.00WIB di Dusun VI Desa Sidodadi Asri Kecamatan Jatiagung KabupatenLampung Selatan saksi pulang kerja habis memuat batu dan saksi sedangberjalan pulang kerumahnya dan saksi melihat ada orang yang sedangdipukuli lalu saksi menghampiri dan saksi ikut memisahkan saksi

jatuhterlentang badan saksi diduduki oleh Terdakwa dan memukul bagianmata dan muka saki, Kemudian saksi berusaha menutupi mata dan berbalikbadan dan Terdakwa II datang mencekik leher saksi dan Terdakwa Illmenendang bagian punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali dan TerdakwaIV menendang bagian dada saksi sebanyak 1 (satu) kali.Bahwa benar pada hari minggu tanggal 06 November 2016 sekira pukul17.00 WIB di Dusun VI Desa Sidodadi Asri Kecamatan JatiagungKabupaten Lampung Selatan saksi pulang kerja habis memuat

jatuhterlentang badan saksi diduduki oleh Terdakwa dan memukul bagianmata dan muka saki, kKemudian saksi berusaha menutupi mata dan berbalikbadan dan Terdakwa II datang mencekik leher saksi dan Terdakwa Illmenendang bagian punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali dan TerdakwaIV menendang bagian dada saksi sebanyak 1 (satu) kali.Bahwa benar pada hari minggu tanggal 06 November 2016 sekira pukul17.00 WIB di Dusun VI Desa Sidodadi Asri Kecamatan JatiagungKabupaten Lampung Selatan saksi pulang kerja habis memuat

Anas bin. llyas memuat kayusebelumnya, kemudian setelan sampai dilokasi Terdakwa Nasrul als.Anas bin. Ilyas bertemu dengan Saksi Saiful Anuar bin. Abdul MajidHalaman 4 dari 26 Putusan Nomor : 822 / Pid. Sus. LH/2020/ PN. Jmb.(berkas dalam perkara lain) yang sama sama mau mengangkut kayu,selanjutnya Terdakwa Nasrul als. Anas bin. Ilyas dan Saksi Saiful Anuarbin.

Ilyas pergikembali ke Desa Betung tempat memuat kayu sebelumnya; Bahwa kemudian setelan sampai dilokasi Terdakwa Nasrul als.Anas bin. Ilyas bertemu dengan Saksi Saipul Anuar bin. AbdulMajid (berkas dalam perkara lain) yang sama sama mau mengangkutkayu; Bahwa selanjutnya Terdakwa Nasrul als. Anas bin. llyas danSaksi Saipul Anuar bin.

Anas bin.Ilyas memuat kayu sebelumnya; Bahwa kemudian setelan sampai dilokasi Terdakwa Nasrul als.Anas bin. Ilyas bertemu dengan Saksi yang sama sama maumengangkut kayu; Bahwa selanjutnya Terdakwa Nasrul als. Anas bin. Ilyas dan Saksisama sama mau menjual kayu ke daerah Sitiris sehingga sepakatuntuk beriringan dan sepakat berangkat pukul 03.00 Wib; Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 wib Terdakwa Nasrul als.Anas bin.

menjelang mobil teruk Mitsubishi Colt DieselCanter nomor polisi BH 8717 El warna kuning diisi kayu Terdakwapulang dulu menggunakan sepeda motor yang ada disitu yangjaraknya sekitar 5 KM kerumah Terdakwa; Bahwa sekitar pukul 22.30 Wib ada seseorang yang Terdakwa tidakkenal menelephone Terdakwa menyampaikan bahwa kayu sudahdimuat di mobil truk Mitusubishi Colt Diesel Canter nomor polisiBH 81717 EI warna kuning milik Terdakwa; Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi kembali ke Desa Betung tempatTerdakwa memuat

Ilyas memuat kayu sebelumnya.Kemudian setelah sampai dilokasi Terdakwa Nasrul als. Anas bin. Ilyasbertemu dengan Saksi Saipul Anuar bin. Abdul Majid (berkas dalamperkara lain) yang sama sama mau mengangkut kayu yangselanjutnya Terdakwa Nasrul als. Anas bin. Ilyas dan Saksi SaipulAnuar bin. Abdul Majid (berkas dalam perkara lain) sama sama maumenjual kayu ke daerah Sitiris sehingga sepakat untuk beriringan dansepakat berangkat pukul 03.00 Wib. Sekira pukul 03.00 Wib TerdakwaNasrul als. Anas bin.

Pelindo Dumai untuk memuat CPOL dari tangki PT. IBPDumai ke kapal MT.Feng Hai 21 dengan dialirkan ke pipa yang berjarak sekitar 1 Km (satukilo meter), lalu pada pukul 08.00 Wib s/d 22.00 Wib saksi Daniel Saputra Als Komengmelakukan aktifitas pekerjaan di dermaga C PT. Pelindo Dumai bersama dengan saksi ANDIBUDIMAN Als EDISON menjaga dan mengontrol penggapalan CPOL (Crude palm Olein)di dermaga C PT. Pelindo Dumai.

Pelindo Dumai untuk keperluan memuat minyak CPOL dari PT.IBP Dumai sebanyak 7.546,630 (Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Koma EnamRatus Tiga Puluh), Sehingga terjadi penyusutan atau yang diterima oleh kapal MT. Feng Hai21 diluar batas toleransi.e Bahwa terdakwa mengetahui penyusutan minyak CPOL yang dikirim PT.IBP Dumai ke kapalMT.Feng Hai 21 dari temanteman kerja (karyawan PT.IBP Dumai) sekitar tanggal 1Februari 2013 bahwa telah terjadi penyusutan minyak di kapal MT.

Pelindo Dumai untuk keperluan memuat minyak CPOL dari PT.IBP Dumai sebanyak 7.546,630 (Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam KomaEnam Ratus Tiga Puluh), Sehingga terjadi penyusutan atau yang diterima oleh kapalMT. Feng Hai 21 diluar batas toleransi.Putusan 259/Pid.B/13/PN.DumPage 13 of 21Bahwa terdakwa mengetahui penyusutan diluar batas toleransi minyak CPOL yangdikirim PT. IBP Dumai ke kapal MT. Feng Hai 21 pada saat tim audit PT.

Pelindo Dumaiuntuk memuat CPOL dari tangki PT. IBP Dumai ke kapal MT.Feng Hai 21 dengan dialirkan kepipa yang berjarak sekitar 1 Km (satu kilo meter), lalu pada pukul 08.00 Wib s/d 22.00 Wib saksiDaniel Saputra Als Komeng melakukan aktifitas pekerjaan di dermaga C PT. Pelindo Dumaibersama dengan saksi ANDI BUDIMAN Als EDISON menjaga dan mengontrol penggapalanCPOL (Crude palm Olein) di dermaga C PT.

Alat bukti surat dan saksi yang diajukan Penggugat dalam persidanganperkara ini sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkaraTENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugatsebagaimana Surat Gugatan tertanggal 19 September 2013 yang terdaftar padaKepaniteraan, Register Nomor : 122/Pdt.G/2013/PN.Bpp, tanggal 24 September 2013,pada pokoknya memuat dalildalil sebagai berikut : 1.Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah menikah secara agama diTarakan

Kutipan Akta Pencatatan Sipil.(2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.Pasal 67(1)Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting. (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUAKec diintegrasikan kedalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan AktaPencatatan Sipil. (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh InstansiPelaksana. (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:a. jenis Peristiwa Penting; b.

Pasal 68(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan;Hal 11 dari 16 halaman, Nomor 51/Pdt.P/2019/PN.Amt.d. perceraian; dan e. pengakuan anak. (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat: a. jenis Peristiwa Penting; b.

Kutipan Akta Pencatatan Sipil. (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.Pasal 67 Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.

Bahwa pembanding dalam memori banding mulai nomor 1 (satu) sampaidengan nomor 13 (tiga belas) adalah dalil / alasan subjektif yangbedasarkan logika berpikir yang keliru dan tidak bedasarkan hukum sertadalil dalil yang dikemukan pembanding tidak memuat bantahan atausangkalan atas materi pertimbangan hukum pengadilan negeri simpangempat atas putusan a quo yang diajukan banding..

Bahwa seharusnya pembanding mengemukan faktafakta secara hukumdan memuat alasanalasan atau sangkalan /bantahan hukum ataspertimbangan hukum pengadilan negeri simpang empat yang tidaksependapat dengan pembanding, kemudian menjelaskan secara rincidisertai bantahan atau sangkalan secara hukum atas pertimbangan hukumpengadilan negeri simpang empat yang tidak sesuai atau yang diajukanbanding tersebut bukan mengemukan alasan diluar hukum yang subjektifsebagaimana tertuang dalam memori banding pembanding

quo lainpula yang dibuat alasan hukum banding yang diajukan oleh pembandingdalam memori bandingnya artinya jauh api dari panggang.10.Bahwa dalam memori banding pembanding hanya bersifat umum saja danhasil pikiran subjek pembanding diluar pokok persoalan hukum dari materipertimbangan hukum atas putusan perkara a quo tidak ada satupun alasanhukum atau sangkalan yang dikemukan oleh pembanding yangberhubungan dengan pertimbangan hukum perkara a quo khususnyapertimbangan hukum halaman 18 dan 19 yang memuat

Penggugattersebut, yaitu Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Penggugat, Majelisberpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik,khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuanpasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dinazegelensehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harusdinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secaramateriil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat

keteranganyang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, yang manaalat bukti tersebut memuat identitas Penggugat bahwa Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Painan;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, yang diajukan Penggugattersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatuakta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukupsesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 dantelah dinazegelen sehingga

alat bukti tersebut telan memenuhi persyaratanformil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah dlpersidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat buktitersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan daligugatan Penggugat bahwa Penggugat telah terikat pernikahan denganTergugat, dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti