Ditemukan 21192 data
45 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemohonkasasi//Penuntut Umum tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari pemohonkasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwaharus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang No 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor5
105 — 41
Abdulkadir pada tanggal 2 Mei 2018 ketikabersama dengan kuasa hukum membaca berkas perkara perdataPutusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 12 Pebruari 2018 Nomor :15/Pdt.G/2017/PN Btg. untuk membuat memori banding dan perkaratersebut telah berkekuatan hukum tetap masih dalam waktu 90(sembilan puluh) hari, berdasarkan Pasal 55 UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan dapatdiajukan terhitung sejak saat diterimanya atau diketahuinya ataudiumumkan Keputusan Badan atau
Pembanding/Tergugat III : Musta'in Diwakili Oleh : Tinik,SE
Terbanding/Penggugat : Suliyanto
Turut Terbanding/Tergugat I : PT Menara mas Persada
91 — 52
diterima;Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Tergugat II dantergugat III Konvensi/ Penggugat Rekonpensi mengajukan alasanalasan dalammemori banding tertanggal 8 Juni 2020 selengkapnya terlampir dalam berkasperkara yang pada pokoknya memohon kiranya Pengadilan Tinggi Surabayamemutuskan :Menerima dan mengabulkan memori banding pemohon banding (Semulatergugat II dan III untuk seluruhnya berjumlah 764.000.000, (tujuh ratus enampuluh empat juta rupiah);Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor5
10 — 3
Pasal 13 dan 16 huruf g PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak ParaPemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telahmemenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah ParaPemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang
18 — 1
Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan wanita mencapaiumur 19 (sembilan belas) tahun dan apabila belum cukup umur dapatdiminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta olehkedua orang tua pihak pria atau pihak wanita;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon danPemohon II serta pihak terkait mengenai efek negatif pernikahan di bawahumur, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi
105 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
(lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar tersebut diucapkan dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat padaTanggal 01 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat denganperantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 09 Oktober2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor5/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS yang dibuat oleh Wakil Panitera PengadilanTinggi Tata
28 — 10
Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalamperkara ini (persona standi in judicio) sehingga Para Pemohon mempunyai hak(legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangananak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tuacalon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor5
55 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 148 PK/Pdt.SusPHI/2017 No Pengangkatan Grade Jabatan dan PenugasanSK KW BRI Medan Nomor Trainee Trainee BRI Unit, tmt 02101990 KCR.408 SDM/BIN/1990. 2591990 BRI P Siantarp SK KW BRI Medan Nomor an Pegawai Sementara, Deskman BRISDM/BIN/04/1992. 2741992 Unit P Siantar: SK KW BRI Medan Nomor an Pegawai Tetap, Mantri Unit BRI P.69/KWII/SDM/08/95 08081995 SiantarSK KP BRI Nomor Lulus Staf Angkatan 30, Account4 141SSS/SDM/PKM/08/2000 E.1 Officer BRI Cabang Medan Putri11082000 HijauSK KP BRI Nomor5
Nomor 148 PK/Pdt.SusPHI/2017pendapat dan penilaian atas fakta dan kenyataan antara Pemohon PeninjauanKembali dengan Judex Juris yang menguatkan pertimbangan Judex Facti.Perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta tersebut bukanlah merupakankekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksuddalam Pasal 67 huruf f UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : WIDI SULISTYO, S.H
Terbanding/Penuntut Umum II : Adam Putrayansya, SH
99 — 22
Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding dari Terdakwakepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Mei 2021 Nomor5/Akta.Pid/2021/PN.Skw Juncto Nomor 59/Pid.B/2021/PN.Skw yang dibuatoleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang;7. Memori banding tanggal 4 Juni 2021 yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan negeri Singkawang padatanggal 4 Juni 2021;8.
Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding dari JaksaPenunutut Umum kepada Terdakwa tertanggal 7 Juni 2021 Nomor5/Akta.Pid/2021/PN.Skw Juncto Nomor 59/Pid.B/2021/PN.Skw yang dibuatoleh juru sita Pengadilan Negeri Singkawang;9. Kontra Memori banding tanggal 4 Juni 2021 yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan negeriSingkawang pada tanggal 4 Juni 2021;10.
78 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kota Utara;Bahwa dari luas 34.780 meter persegi, seluas 31,417 meter persegi(12 bidang sawah) dikenakan PP 224/tahun 1961 oleh PanitiaLandreform Kotapraja Gorontalo dengan SK Landreform tanggal 17September 1964 Nomor 07/SKB/1964, SK Redistribusi bersifatsementara tanggal 21 Maret 1964 Nomor XVI/K.45/2/1964... dst,yang kemudian SK tersebut akhirnya dicabut dengan SK Nomor5/151/72 tanggal 17 Juli 1972.
mengakuaku memiliki hak ataumerupakan pemegang hak yang sah atas 12 (dua belas) bidangtanah sawah seluas 31.417 meter persegi dan tanah pekaranganHalaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 562 K/TUN/2017seluas 3.363 meter persegi termasuk didalamnya tanah yang dimilikiTergugat Il Intervensi 2 berdasarkan warisan yang tanpa disertaibukti yang kuat dan sah menurut peraturan perundangundanganyang berlaku;Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor5
160 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
Usaha Negara antaraorang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketakepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku;Bahwa kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51/2009, dibatasi olehketentuan Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 142 UU Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Nomor5
Jangka waktu pengajuan Gugatan Para Penggugat telah daluarsa,sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Halaman 19 dari 48 halaman. Putusan Nomor 462 K/TUN/20156.
Raya Bambu Apus RT008 RW 001berdasarkan SHGB Nomor 306/Bambu Apus dan SHGB Nomor312/Bambu Apus (Objek Sengketa) dan meminta agar plang papannama yang dibuat di atas tanah milik Pemohon KasasiI/Terbanding/Tergugat II Intervensi agar dicabut;Bahwa Judex Facti telah keliru menerapkan ketentuan SEMA Nomor 2Tahun 1991 dan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor5 tahun 1986, dengan mendasarkan kepentingan dihitung berdasarkanketentuan
10 — 2
Nomor5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti,mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calonistri dan orang tua calon istri selama persidangan serta faktafakta yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak PemohonHalaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.Srdalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi danpotensi
7 — 4
yang dimohonkan dispensasi kawin,d) orang tua/wali calon suami/istri, maka ketentuan dalam Pasal 13 PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkanakad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawabterkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan, dan pendidikan anak, karenanyaketentuan dalam Pasal 16 huruf i dan j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor5
14 — 6
yang bernamaDondi Mandala bin Harmin, lahir tanggal 25 Maret 2003, yang berarti saat initelah berumur 17 tahun 6 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapatmelangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga bagi calon istri anak paraPemohon tersebut akan diperiksa secara tersendiri di Pengadilan AgamaManna sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor5
11 — 1
Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon,Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhiketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalahPemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur19
10 — 0
Bahwa benar Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2019 sudahtidak ada komunikasi lagi;Halaman 11 dari 19 putusan Nomor5.
16 — 2
Tentang Perkawinan yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihakHalaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 93/Pat.P/2020/PA.ME.yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in yudicio) sehinggaPemohon mempunyai hak (/egal standing) untuk mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangananak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tuacalon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor5
22 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1876 K/Pid.Sus/2016mohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi ini;Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan
29 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 224 K/Pdt/2013Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. JOHANISSIOKAIN, 2. JONI SIOKAIN, 3. FELIPUS SIOKAIN, 4. YOVENSIOKAIN, 5. MATIAS SIOKAIN, 6. SEMUEL SIOKAIN tersebut;2.
13 — 3
Nomor5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti,mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calonsuami dan orang tua calon suami selama persidangan serta faktafakta yangtelah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anakPemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi,psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dankekerasan