Bahwa pada tanggal 14 Mei 2020 membuat Sket/ Peta KasarPemecahan/ Pemisahan Tanah;6. Bahwa PENGGUGAT mengajukan permohonan ukur yang berkassudah dilengkapi kemudian ditujukan kepada Kantor PertanahanKota Semarang. Dan oleh Kantar Pertanahan Kota Semarangmelakukan pengukuran pada tanggal 1 Juli 2020.

P 7 : Surat Sket/Peta Kasar Pemecahan/Pemisahan Tanah,tanggal 14 Mei 2020 ; (fotokopi dari fotokopi (capbasah));8. P 8 : Surat Sri Moerwani, tanggal 27 Agustus 2020, PrihalHal : Perlindungan Kepemilikan Tanah SHM 99 luas300 m?

Penggugat telah mengadakan Perjanjian Jual Beli Tanah denganElly Febriawati yang mana pembayarannya dilakukan dengan 2 tahapyaitu dalam Perjanjian Pra Jual Beli karena Sertipikat milik Penggugatyaitu SHM No. 99 adalah blangko lama, perlu segera disesuaikandengan bentuk Sertipikat yang baru maka Penggugat pada tanggal 14Mei 2020 mengajukan Permohonan Pengukuran SHM No. 99.Penggugat pada tanggal 14 Mei 2020 membuat Sket/Peta KasarPemecahan/Pemisahan Tanah, selanjutnya melakukan pengukuranpada tanggal

Terdakwa/Pemohon Kasasi hanyamelakukan pembayaran atas dasar fakta hukum pada huruf d di atasyakni untuk menjalan tugas yang diinstruksikan dan hal inipun dilakukandengan turut serta menandatangani semua dokumen yang telah dibuatdan telah diverifikasi kKebenarannya oleh saksi Fredi Tangkasiang selakuPPTK, oleh Saksi Sukaniati, SP selaku Bendahara Pengeluaran dan olehsaksi Rusmiati selaku PPKA sesuai dengan tugas, kewenangan dantanggung jawab masingmasing sesuai prinsip pemisahan kewenanganantara

No. 1055 K/Pid.Sus/20173)Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selakuPejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;Pelimpahan tersebut ditetaopkan dengan keputusan kepala daerahberdasarkanprinsip + pemisahan kewenangan = antara yangmemerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang,yang merupakan unsur penting dalam sistem pengendalian intern;Bahwa selanjutnya perlu diketahui kKewenangan

berlakusebagai prinsip dalam hukum pidana (Vide Kaidah Hukum dalam PutusanMARI No. 572 K/PID/2004 Tgl. 12 Februari 2004), sebab:Pertama, semua dokumen yang turut~ ditandatangani olehTerdakwa/Pemohon Kasasi dalam proses pencarian dana, adalahdokumendokumen yang dibuat dan telah diverifikasi Kebenarannya olehsaksi Predy Tangkasiang selaku PPTK, oleh saksi Sukaniati, SP selakuBendahara Pengeluaran dan oleh saksi Rusmiati selaku PPKA sesuaidengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab masingmasing sesuaiprinsip pemisahan

kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertaiperbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan ataumemperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut;MAKABerdasarkan fakta dimana semua dokumen yang ditandatanganiTerdakwa adalah dokumen yang telah dibuat dan telah diverifikasikebenarannya oleh saksi Fredi Tangkasiang selaku PPTK, oleh SaksiSukaniati, SP selaku Bendahara Pengeluaran dan oleh saksi Rusmiatiselaku PPKA sesuai dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawabmasingmasing sesuai prinsip pemisahan

aturan hukum yang berlaku, karena dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 35 37 yang mengaturHarta Benda dalam perkawinan tidak ada aturan mengenai gugurnya hakseseorang terhadap harta bersama, demikian pula dalam Kompilasi HukumIslam pasal 85 97 yang mengatur tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinanpun pula tidak ada aturan mengenai hal yang menjadi sebab gugurnya hak atasharta bersama dalam perkawinan, kecuali atas keinginan para pihak sendiriyang tertuang dalam perjanjian pemisahan

harta. maka berdasarkan ketentuanketentan tersebut, oleh karena Penggugat terbukti pernah terikat pernikahandengan almarhum H.Hasan Buftaim, dan tidak ada perjanjian pemisahan harta,maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mempunyai hak atasHim. 52 dari 75 him.

adalah orangorang yang beragama Islam, maka dalam hal ini Penggugatdan Tergugat tunduk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam;Menimbang bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islamdisebutkan bahwa Janda atau Duda cerai hidup masingmasing berhakseperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjianperkawinan, sedangkan dari buktibukti yang diajukan kedua belah pihak, tidakada bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat melakukanperjanjian perkawinan berupa perjanjian pemisahan

ontvankelijkverklaard ), dengan alasan :1 Suatu gugatan perceraian tidak dapat dibarengi dengan tuntutan pembayaranbiaya/nafkah hidup bagi istri,demikian juga tidak dapat dibarengi dengan tuntutanpembagian harta perkawinan,kedua tuntutan tersebut harus diajukan tersendiri.( Yurusprdensi Mahkahmah Agung Republik Indonesia Tahun 1990 Halaman37,43 Putusan Mahkamah Agung RI No.1020 K/Pdt/1986;2 Bahwa Terggugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sudah ada Kesepakatan Pemisahan

putus oleh PengadilanAgama Tanjungkarang pada tanggal 13 September 2012 Nomor 540/AC/2012/PA/Msy.*)Tnk, yang mana Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi danPenggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada 17 O7 2012 akanmengakhiri perkawinan ( perceraian ) datang menghadap ke Notaris AKHMADIDACHLAN,SH.MH pukul 13.00 ( tiga belas ) Waktu Indonesia Bagian Barat( WIB ), Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Konvensi/Termohon Konvensi telah terlebih dahulu meminta dan dibuatkan kesepakatanatas pemisahan

G, Jenis Mobil Penumpang Model Micro/MinibusTahun Pembuatan 2005 Tahun Perakitan 2005 isi Silinder 01998Nomor rangka MHFXW42G552058006 Nomor Mesin 1TR6197184Warna Kuning Meatlik Nomor Polisi B 1662 BVC Nomor BPKBD9351201D Nomor Surat Tanda Kendaraan Bermotor 0327113/MJ/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah MetroJaya Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atas nama PemilikDAMIRI,dari Pemohon sebagaimana tertuang dalam Akta NotarisHal. 73 dari 82Putusan Nomor 127/Pdt.G/2013/PA.TnkNomor : 33 Pemisahan

tersebut ;Bahwa BALAI HARTA PENINGGALAN DI JAKARTA Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia R.I. diikut sertakan sebagai pihak (Turut Tergugat Kesebelas) agardengan fungsi dan kedudukannya ikut aktif sebagai Pengawas Pengampu, penyimpanatas boedel waris harta peninggalan PEWARIS atau ahli warisnya, karena salah satuahli warisnya yaitu Penggugat ditaruh dibawah pengampuan, dan atau apabila untukmelaksanakan putusan pengadilan ini adanya ahli waris yang karena sesuatu halberhalangan tidak dapat hadir saat pemisahan

September 2002 Nomor : 36/2002, atau PENGGUGAT menyerahkanbesar kecilnya pembagian tersebut kepada Pengadilan sesuai ketentuan hukum yangberlaku dan berkeadilan dengan segala akibat hukumnya ;Menyatakan sebagai hukum bahwa objek sengketa seperti diuraikan tersebut diatasadalah Harta Peninggalan PEWARIS yang belum pernah dibagi waris ;Menghukum TERGUGAT KESATU dan TERGUGAT KEDELAPAN, TERGUGATKESEMBILAN, TERGUGAT KESEPULUH menyerahkan seluruh objek sengketatersebut kepada Penggugat untuk dibagi waris (pemisahan

KawinPisah Harta sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan Kepala DinasKependudukan dan Cterjadi percampuan harta atatan Sipil DKI Jakarta RayaNomor : 603/1/755.23 tertanggal 21 Mei 2002, sehingga dengan demikianberdasarkan ketentuan Pasal 119 KUHPerdata/BW, maka demi hukum dalamperkawinan kedua tersebut Telah terjadi percampuran harta sepenuhnya ;Dan karenanya menghukum PARA TERGUGAT dan PARA TURUTTERGUGAT KEDUA sampai dengan TURUT TERGUGAT KETUJUH,untuk mematuhi putusan ini dengan melaksanakan pemisahan

memiliki hak garap tanah GG atas tanah negara seluas panjang60 m lebar 25 m atau luas total adalah kurang lebih 1500 m sebagaimanaberdasarkan Surat Keterangan Nomor : 470/1403.100.11/1998 tertanggal22 Agustus 1993 yang dibuat oleh Kepala Desa Banyu Urip" makadengan demikan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas,dikarenakan obyek sengketa yaitu sertipikat hak milik No. 28/DesaBanyuurip, Gambar Situasi Tanggal 29101994, No. 3762/1994 atasnama Suratman luasnya 3.365 M2, adalah hasil pemisahan

pada tanggal 19 Oktober 1993, Tergugat telah menerbitkanSertipikat Hak Milik Nomor 21 Desa Banyuurip, Gambar Situasi NomorPutusan Perkara No.193/G/2018/PTUN.Sby .Halaman 78 dari 91 halaman,2162/1993 tanggal 991993 luas 5.510 M2 atas nama Khuzainuri (buktiT1) ; Bahwa kemudian pada tanggal 14111994, Tergugat menerbitkanSertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 28/Desa Banyuurip, Gambar SituasiTanggal 29101994 No. 3762/1994 Luas 3.365 m2, atas nama atasnama Khuzainuri, dimana Sertipikat ini adalah pecahan/pemisahan

Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi : a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;b. pendaftaran hakhak atas tanah dan peralinan hakhak tersebut; Cc. pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;Putusan Perkara No.193/G/2018/PTUN.Sby .Halaman 82 dari 91 halaman,Menimbang, bahwa memperhatikan Sertipikat objectum litis (videbukti T2= T.Il Intv1) tercatat pada kolom c) asal persil adalah pemisahan dari m.21 ;Menimbang, bahwa mencermati bukti

Tutiek Tandyo Widjojo,terbit berdasarkan Pemisahan dari Hak Guna Bangunan Nomor 288/Rempoa dan Sertipikat Hak MilikNomor 3039/Rempoa tersebut telah dimatikan haknya karena telah dipisah menjadi 4 sertipikat, dansemua prosedur dalam menerbitkan sertipikatsertipikat tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuanyang berlaku, dan tidak ada yang menyalahi prosedur dalam penerbitan sertipikatsertipikat tersebut,sehingga dengan terbitlah ketujuh sertipikat tersebut, dan perlu diketahui pula bahwa dari

Tutiek Tandyo Widjojo,terbit berdasarkan Pemisahan dari Hak Guna Bangunan Nomor 288/Rempoa dan Sertipikat Hak MilikNomor 3039/Rempoa tersebut telah dimatikan haknya karena telah dipisah menjadi 4 sertipikat, dansemua prosedur dalam menerbitkan sertipikatsertipikat tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuanyang berlaku, dan tidak ada yang menyalahi prosedur dalam penerbitan sertipikat tersebut, sehinggaterbitlah ketujuh sertipikat tersebut, dan perlu diketahui pula bahwa dari ketujuh sertipikat

Tutiek Tandyo Widjojo, terbit berdasarkan Pemisahan dari HakGuna Bangunan Nomor 288/Rempoa dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3039/Rempoa tersebut telah dimatikanhaknya karena telah dipisah menjadi 4 sertipikat;Bahwa berdasarkan dalildalil dalam Eksepsi tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar kiranya Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara a quo, berkenan untuk menerima Eksepsi Tergugat dengan menolak gugatanPenggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet

NO.HAK HAK1 HGB 7948 5 HGB 79522 HGB 7949 6 HGB 79533 HGB 7950 7 HGB 79544 HGB 7951 8 HGB 7955Turunan / Pemisahan HGB No. 070360 NIB. 13688NOMOR NOMORNO. NO.HAK HAK1 HGB 7919 3 HGB 79342 HGB 7920 4 HGB 7935NOMOR NOMORNO.

7427 ai HGB 745622 HGB 1399 51 HGB 7428 78 HGB 145723 HGB 7400 52 HGB 7429 79 HGB 745824 HGB 7401 53 HGB 7430 80 HGB 745925 HGB 7402 04 HGB 7431 81 HGB 746026 HGB 7403 55 HGB 7432 81 HGB 74612/ HGB 7404 36 HGB 7433 82 HGB 746228 HGB 7405 o7 HGB 7434 83 HGB 746329 HGB 7406 508 HGB 7435 384 HGB 746485 HGB 7465Ve NOMOR oe NOMORHAK HAK1 HGB 7948 5 HGB 7952 Halaman 25 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pat.G/2019/PN Bpp 2 HGB 7949 6 HGB 79533 HGB 7950 7 HGB 79544 HGB 7951 8 HGB 7955 Turunan / Pemisahan

Bahwa Prinsip Dasar Perseroan Terbatas (PT) sebagai BadanHukum yang merupakan subjek hukum memiliki hak dankewajiban yang berdiri sendiri dan terdapat pemisahan hartakekayaan antara Perseroan Terbatas (PT) dengan pemegangHalaman 30 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pat.G/2019/PN Bppsaham.

Kemudian berdasar Akta Pemisahan &Pembagian yang dibuat oleh PPAT SANTOSO, BA Camat Kabattanggal 08 agustus 1994 Nomor 14/10/147/WR/VIII/1994 para ahliwaris sepakat tanah tersebut dibagikan kepada Haji Maswah.Kemudian Berdasarkan Akta Jual Beli No.1050/XII/JB/Kabat/2012 tanggal 26122012 PPAT Irien WijayantiHusein, SH. tanah tersebut dialinkan kepada Septiwiyani,selanjutnya diubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunanselama 30 (tiga puluh) tahun berakhir haknya tanggal 29122043dan berdasarkan Akta

MASWAH Cs danberdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian semua ahli waris sepakattanah diberikan kepada AHMAD NADHIR. Selanjutnya beralih kepadaSEPTIWIYANI dan terakhir beralin kepada PT MITRA BUANA NIAGAberdasarkan Akta Jual Beli Nomor 9/2014 (vide bukti T.3) ;Halaman89dari98, Put. Perkara No. : 55/G/2018/PTUN.SBYSertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 22/Desa Dadapan,merupakan penurunan hak SHM No. 302/Desa Dadapanan.

MASWAH Cs danberdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian semua ahli waris sepakattanah diberikan kepada H. MASWAH. Selanjutnya beralin kepadaSEPTIWIYANI dan terakhir beralin kepada PT MITRA BUANA NIAGAberdasarkan Akta Jual Beli Nomor 11/2014 tanggal 10/01/2014 (videbukti T.10) ; Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 24/Desa Dadapan,merupakan penurunan hak SHM No. 293/Desa Dadapan an. H. GOZALIsemula berasal dari Petok No. 225/163/D.II.

(Sepuluh Ribu Meter Persegi), sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 1267 DesaUnit I WPP V Ketahun, surat ukur nomor : 3267/1982 tanggal 1 Maret 1982; Bahwa tanah tersebut sebagiannya telah Penggugat jual kepada pihak lain dan telahpula dikurangi dengan pemisahan sertifikat hak milik nomor 1102 seluas 337 M?atas nama RAHMAT dan sertifikat hak milik nomor : 1103 seluas 465 M?

atas namaFERLI; Bahwa setelah dikurangi dengan pemisahan tersebut di atas, sehingga sisa tanahmilik Penggugat yang terletak di Desa Giri Kencana Kecamatan KetahunKabupaten Bengkulu Utara, sertifikat hak milik nomor : 1267 Desa Unit I WPP VKetahun, surat ukur nomor : 3267/1982 tanggal 131982, seluas 9.198 M?

sebelah selatan tanah milik Katno(Tergugat IT) tersebut; Bahwa, mengenai status tanah objek Buku Tanah/Sertipikat Hak Milik No. 436Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, GambarSituasi No. 3105/1994, Tanggal 5 Desember 1994, Atas nama Pemegang HakKATNO, dan juga status tanah objek Sertipikat Hak Milik No. 01723 Desa GiriKencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, Surat Ukur No.00154/GIRI KENCANA/2010, Tanggal 26 April 2010, Atas nama PemegangHak KAMIN (yang merupakan pemisahan

berdasarkan SHM Nomor : 1535/Kenali Asam Bawah dapatdiketahui, sebelum dilakukan jual beli atas tanah obyek perkara (SHMNomor : 1535), antara Sofian Siambaton dengan Huseng (TermohonKasasi/Penggugat), tidaklah berdiri sendiri melainkan merupakansatu kesatuan dengan bidang tanah lainnya yang berasal daripemisahan/pemecahan Hak Milik Nomor : 139/Kenali Asam Bawah,seluas 31.929 M2 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus dua puluhsembilan meter persegi), sesuai Gambar Situasi No. 2299/1996tanggal 28 Mei 1996, pemisahan

;Bahwa pemisahan/pemecahan atas Hak Milik Nomor 139/Kenali AsamBawah menjadi 4 (empat) bidang, oleh Sofian Siambaton,sebagaimana diuraikan pada butir 2.2. di atas, dilakukan secaraserempak kepada Penggugat dan keluarganya, sebagai berikut:a.

No. 2137 K/Pdt/2013pada Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah yang saat itu belum lahir/obelum ada;3.12.Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, penerbitan Hak MilikNo.1535/Kenali Asam Bawah, atas nama Sofian Siambaton yangberasal dari pemisahan Hak Milik No. 139/Kenali Asam Bawah, atasnama Sofian Siambaton adalah tidak sah dan melanggar hukum,karena diterbitkan di atas tanah Kuasa Pertambangan yang berasaldari konsesi pertambangan.

adaperselisihan mengenai penguasaan anakanak,Pengadilan memberi keputusan.Pasal 45 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, menyatakan :Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikanakanak mereka sebaikbaiknya.Pasal 14 Undangundang Nomor 35 Tahun 2014Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yangmenyatakan :Ayat (1)Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh OrangTuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturanhukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan

Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2020/PA.CkrAyat 2Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:Bertemu langsung dan berhubungan pribadisecara tetap dengan kedua Orang Tuanya;a.

Bahwa Pemisahan yangdimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anakdengan orang tuanya.

: 6,25 gr (enam koma dua puluh lima gram);

Menyatakan Penggugat adalah sebagai pihak yang berhak dan sah atas 2 (dua) bidang tanah yang dahulu terletak di Jalan dari Tanjungpandan ke Sijuk, Desa Sijuk, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Tingkat II Belitung, Provinsi Sumatera Selatan, dan setelah pemisahan provinsi letak tanah berada di Jalan dari Tanjungpandan ke Sijuk, Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kep. Bangka Belitung sesuai dengan:

a.Sertipikat Hak Milik Nomor: 35/ Tanjungpandan.

Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam undang undangperkawinan UU No.1 tahun 1974, telah jelas menyebutkan bahwa denganadanya perkawinan yang sah maka terhadap harta yang didapat dalammasa perkawinan adalah merupakan harta bersama kecuali ada perjanjiankawin atau perjanjian pemisahan harta bawaan.5.

terhadap tanah danbangunan terhadap obyek yang terletak di Jalan H.Agus Salim No. 111,Menteng, Jakarta Pusat bukan merupakan hak dari Penggugat karenaPenggugat bukan merupakan pihak dalam perjanjian sewa menyewa,faktanya kontrak dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2013, sedangkanperceraian terjadi pada tanggal 27 April 2015.Bahwa sesuai fakta tersebut ketika dilakukan perjanjian sewa menyewatanah dan Bangunan ketika itu masih merupakan harta bersama antaraPenggugat dan Tergugat 6 (tidak ada perjanjian pemisahan

tanggal 27 April 2015, maka tanah dan bangunan yang terletak di JalanAgus Salim No. 111, Menteng, Jakarta Pusat adalah merupakan Harta Bersamaantara Penggugat dan Tergugat VI, walaupun Sertifikat tanah tersebut tertulisatas nama Ly Hoa Quynh ;Menimbang, bahwa dari buktibukti yang diajukan oleh Tergugat VI tidakdapat memperlihatkan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan AgusSalim No. 111, Menteng, Jakarta Pusat adalah merupakan harta bawaan dariTergugat VI atau adanya Perjanjian tentang Pemisahan

Dengan adanya pemisahan Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) tersebut kemudian Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara dalam hal iniKepala Dinas Sdr.

TPK/2018/PN MtrBahwa Pada tahun 2015 tepatnya pada obulan Februari terjadipemekaran/pemisahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada DinasPerhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara, yangdimana Bidang Pariwisata yang sebelumnya berada pada Dinas PerhubunganPariwisata komunikasi dan informatika diKab. Lombok Utara terpisah/berdirisendiri menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pariwisata Kab.Lombok Utara.

Dengan adanya pemisahan Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) tersebut kemudian Dinas Pariwisata Kab. LombokUtara dalam hal ini Kepala Dinas Sdr.

TPK/2018/PN MtrMenimbang, bahwa Setelah adanya pemisahan Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) dari Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatikamenjadi Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara kemudian pada tanggal 07 Apriltahun 2015 dibuat kembali Surat Perjanjian Kerjasama Nomor:974/97/DISPAR/2015 Antara Dinas Pariwisata Kab.

Tergugat Il, hal itu membuat paraPenggugat tidak dapat melanjutkan pekerjaan pembangunan proyek/perumahan Garden View (objek sengketa) seperti yang telah diperjanjikansemula dengan Tergugat dan Tergugat Il, sebab para Penggugat telahdilarang untuk berada di lokasi objek sengketa;Bahwa sejak diputusnya perjanjian kerjasama secara sepihak olehTergugat dan Tergugat II hingga saat gugatan ini diajukan di PengadilanNegeri Subang, sama sekali belum pernah dilakukan penghitungandan/atau pembagian dan/atau pemisahan

Bahwa Tergugat dan Tergugat Il hingga saat gugatan ini diajukan/didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang, juga belummelakukan penghitungan/ pembagian/ pemisahan atas aset yang ada padaperumahan garden view (objek sengketa), yang didalamnya adalah terdapat11hak dari para Penggugat, mengingat adanya sejumlah dana/ modal yangtelah dikeluarkan para Penggugat untuk pelaksanaan proyek pembangunanperumahan garden view (objek sengketa) tersebut;3.

Bahwa sejak diputusnya perjanjian kerjasama secara sepihak oleh Tergugat dan Tergugat II hingga saat gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Subang,sama sekali belum pernah dilakukan penghitungan dan/atau pembagiandan/atau pemisahan aset antara Tergugat dan Tergugat Il dengan paraPenggugat yang adalah selaku pemegang saham pada Tergugat VI dan selakupemberi/penyedia modal tambahan dalam pelaksanaan proyek garden viewyang berlokasi di Jl. Cagak Subang KM 01, Kab.

TPD tersebut diperoleh dari masyarakat, denga 5 GStapi tidak tahu berapa masingmasing luas SKTnya.e Bahwa tanah penggugat belum diusahai, karena menunggu suratsuratnyadilengkapi, namun penggugat tidak datingdatang lagi.e Bahwa saksi dan Munthe ada tanda tangan dalam kwitansi untuk pembayaranpersekot kepada penggugat, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya.e Bahwa sewaktu pembayaran persekot kepada penggugat, suratnya belumdiserahkan kepada tergugat.e Bahwa saksi tidak tahu pemisahan wilayah antara

Wacopek dan Dompak.e Bahwa sertifikat 872 saksi tidak tahu apakah sudah ada pemisahan wilayah,karena sewaktu saksi bekerja masih wilayah Dompak.e Bahwa saksi tidak kenal dengan A Kaw, sedangkan A Kang adalah RT.e Bahwa SKTSKT Tjoen Boen tidak termasuk dalam HGB 00872 tersebut.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil sangkalannya, tergugat Ilmengajukan buktibukti surat sebagai berikut :1.

perkara dengan Magdalena /PalijamaNussyyang putusannya adalah tanah obyek sengketa dikembalikan kepadaahli waris Nussy ;Bahwa setahu saksi tanah yang dulu ditempati keluarga Alwersebelumnya ditempati oleh orang timor yang mengontrak dari ibuMagdalena Nussy kemudian keluarga Alwer membeli dari orang Timortersebut ;Bahwa saksi pernah lihat sertifikat hak milik Nomor 309 yang ditunjukkanoleh Magdalena Palijama Nussy kepada terdakwa karena saat itu saksihendak mengurus serifikat hak milik yang merupakan pemisahan

darisertifikat induk 309 ;Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik ibuMagdalena Nussy karena sebelumnya diantara mereka yakni SarahNussy, Wia Nussy/Radjaloa dan Magdalena Nussy telah adapembagian tanah ;Bahwa tanah yang saksi tempati adalah milik Magdalena Nussy yangmana semula orang tua saksi mengontrak lalu dibeli dari MagdalenaNussy dan kini telah memilik Sertifikat Hak Milik (pemisahan dariSertifikat Nomor 309) tahun 2010 ;Bahwa tanah dan bangunan rumah yang saksi tempati

yangbersangkutan, maka Penguasa Daerah atau pejabat yang diberi perintah olehnyamelaksanakan pengosongan itu atas biaya pemakai tanah itu sendiri;Berdasarkan uraian pasalpasal tersebut di atas sangat jelas bahwa ParaPenggugat atau Para Termohon Kasasi yang telah melakukan perbuatan melawan hukumkarena telah menggunakan lahan tanpa izin dari pemiliknya yang sah;Selain berdasar pada ketentuan hukum berupa peraturan perundangundangan tersebut diatas, dalam hukum pertanahan juga dikenal dan menganut asas pemisahan

Sebagaimana termuatdalam penjelasan undangundang tersebut dalam butir 6 tertulis sebagai berikut:"Hukum Tanah Nasional menggunakan asas pemisahan horizontal artinya bendabendayang merupakan satu kesatuan dengan tanah, menurut hukum bukan merupakan bagiantanah yang bersangkutan (misal; bangunan, tanaman dan hasil karya)".Berdasarkan asas ini dapat diartikan bahwa setiap perbuatan hukum mengenai hakhakatas tanah tidak sendirinya meliputi bendabenda tersebut.