MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwaRosidtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar protokol kesehatan sesuai perda provinsi jatim No. 2 Tahun 2020 yang diatur lebih lanjut dengan pergub No. 53 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Cisease (Covid-19)" ;
2. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp 149.000,00 (seratus empat

M E N G A D I L I

1 Menyatakan Terdakwa Yulianto Bin Matdateng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda

LAURENSIUS KOLO alias GONI dan terdakwa 2.RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS dinyatakan bersalah melakukan tindakpidana secara bersamasama melakukan tindak pidana Dengan sengajamemuat, membongkar, mengekluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ataumemiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin yang diatur dandiancam dalam pidana Pasal 83 ayat (1) huruf A Jo Pasal 12 huruf DUndangundang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalamDakwaan Kedua;2

Menyatakan Terdakwa LAURENSIUS KOLO alias GONI dan RAIMUNDUSKOLO alias MUNDUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahtemelakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan, menyuruhmelakukan atau turut serta melakukan memuat, membongkar,mengekluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasilpenebangan dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalamPasal 83 ayat (1) huruf A Jo Pasal 12 huruf D Undangundang Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal

Pasal 12 huruf D UndangUndang RINomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan jo.

Pasal 12 huruf C UndangUndang RINomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Orang perseorangan;Dengan sengaja;Menebang pohon dalam kawasan hutan;Secara tidak sah;ao fF Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Melakukan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Pasal 12 huruf C UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI :1. Menyatakan Terdakwa .

Pasal 87 ayat (1) huruf c UU No. 18 Tahun 2013Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, berupa pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengandikurangi selama penahanan yang telah dijalani olehterdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp 500.000, (lima ratus juta rupiah)subsidair 6 (enam) bulan kurungan;.

Pelalawan.Bahwa setelah kayu tersebut diperiksa, diteliti dan diukur,oleh sdr ZULKARNAIN, S.Hut (ahli pengkuran dari DinasKehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan) diketahui kayuyang telah dipungut oleh para terdakwa adalah jenis Merantidan campuran sebanyak 21 (dua puluh satu) batang denganjumlah Kubikasi sebanyak 8,31 M3 (Delapan koma tiga puluhsatu) meter kubik.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf mjo Pasal 87 Ayat (1) Huruf c UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 Tentang Pencegahan

Unsur Orang peroranganPasal 1 Angka 21 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutanmenyatakan Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutansecara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atauberakibat hukum di wilayah hukum IndonesiaYang dimaksud Orang perorangan adalah siapa saja apakahia pria atau wanita yang dapat menjadi Subjek Hukum,secara yuridis siapa saja yang menjadi objek hukum yangmampu mempertanggung

Kawasan hutan adalah wilayah tertentuyang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankankeberadaannya sebagai hutan tetap (Pasal 1 Angka 2UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan).Berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangansesuai dengan keterangan saksisaksi yaitu BernardSaragih, saksi Dedi Patria batubara dan saksi manaekDebata Raja bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 11September 2013 sekira jam 14.00 wib paara saksi bersamaanggota opsnal yang terdiri

Pasal 87 ayat (1)huruf c UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan, Undangundang No. 8 Tahun 1981Tentang KUHAP serta pasalpasal lain dari undangundang yangbersangkutan ;MENGAODIOILI 1. Menyatakan terdakwa I. Ernis Als. Ani Bin Tijan,Terdakwa II. Sursal Als. Isal Bin A. Kadir, TerdakwaIII. Riki Sandra Putra Als. Riki Bin Simus dan terdakwaIV.

Pasal 12 huruf b UU RI Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;2. Menjatuhkan pidana terhadap masingmasing terdakwa berupa pidanapenjara selama. 2 (dua) Tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwaberada dalam tahanan dan dengan perintah agar Para terdakwa tetapditahan dan denda Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) subsider 3(tiga) bulan kurungan;3.

Pasal 12 huruf b UU RI Nomor 18 Tahun2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Pasal 12 huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Setiap Orang;2. Dengan Sengaja3. Melakukan Penebangan Pohon Dalam KawasanHutan Tanpa Memiliki Izin Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang Berwenang;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut, Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut:Ad. 1.

Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam Pasal 1ke 21 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan adalah orang perseorangan dan / atau korporasi yangmelakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukumIndonesia dan / atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah : Terdakwa I. PUJIONO Alias ANTO Bin DARIANTO,Terdakwa II.

Pasal 12 huruf b UU RI Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;1.MENGADILI:Menyatakan Terdakwa I. PUJIONO Alias ANTO Bin DARIANTO,Terdakwa II.

Mengingat Pasal 92 ayat (1) huruf b jo Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pemusnahan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;M E N G A D I L I :1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum.2.

IRIANSYAH BIN DEMAS ZACHAWERUS,sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17Ayat (2) huruf 6 Undangundang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP; SATAU QRKEDUA YWBahwa Terdakwa M.

IRIANSYAH BIN DEMAS ZACHAWERUS,sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 92 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 17Ayat (2) huruf a Undangundang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa oopatertanggal 13 Oktober 2015 No.Reg.Perkara: PDM243/SIAKS/10/201telah dituntut sebagai berikut : eo1. Menyatakan Terdakwa M.

terpisah)dengan melakukan pekerjaan menggali parit esparit batas perkebunan kelapa sawit didt telah digunakan untukmbersihkan parit atau mencuciPaket D Kecamatan Bungaraya,Kabupaten Siak;Menimbang, bahwa vrs pertimbangan tersebut di atas menurutpendapast Hakim Anggota neuer memperhatikan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut ma uatan Terdakwa lebih mengarah pada unsurunsurdelik sebagaimana di en Pasal 92 ayat (1) huruf a juncto Pasal 17 ayat (2)huruf 6 Undan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan

danPemberantasa efysakan Hutan juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab UndangundangHukum roi yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;ang, bahwa Pasal 92 ayat (1) huruf a juncto Pasal 17 ayat (2) huruf bU undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan PemberantasanPe kan Hutan memuat unsur delik :1.

suami, tidak ada paksaan dariSiapapunBahwa Para Pemohon sudah merestui hubungan Anak dengan Calondemikian juga orangtua Calon;Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri yang baik dan sudahSiap mengasuh anak dan menjadi ibu yang baik;Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan lakilaki lain;Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh orangtua calon suami anakPara Pemohon dan lamaranya sudah diterimaoleh Para Pemohon;Bahwa anak Para Pemohon belum pernah mendapatkansosialisasipembinaan mengenai pencegahan

(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;Bahwa Calon sudah melamar Anak dan sudah diterima lamarannya olekPara Pemohon ;Bahwa calon suami anak Para Pemohon belum pernah mendapatkansosialisasi pembinaan mengenai pencegahan perkawinan usia dini;Hal. 5 dari 20 hal. Pen.

tidak ada larangan lainnya untuk melakukanpernikahan, kecuali usia yang belum memenuhi syarat dan keduanya telahsaling mencintai serta telah akrab sekali hubungannya; Bahwa anak Para Pemohon dan Calon sudah siap menjadi suami istri yangbaik, akan bertanggungjawab dalam berumah tangga; Bahwa Calon sudah mempunyai penghasilan yang cukup; Bahwa Calon sudah melamar Anak dan sudah diterima lamarannya; Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya belum pernahmendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai pencegahan

Pemohon mengajukan bukti P6 dan P10 tetapi tidak mendukung bahwaperkawinan antara Anak dengan Calon mendesak untuk dilaksanakan sehinggadengan keadaan tersebut maka Hakim berpendapat persyaratasu tidakterpenuhi;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakanbahwa untuk memastikanterlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaankepada masyarakat mengenai pencegahan

Atas perbuatan para terdakwa Pihak Perhutani mengalami kerugianmateril kurang lebin sebesar Rp. 2.005.296, (dua juta lima ribu dua ratusSembilan puluh enak rupiah).Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan Jo.

lebih sebesar Rp. 2.005.926 (dua juta lima ribusembilan ratus dua puluh enam rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jopasal 12 huruf e UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013tentang Pencegahan

Bahwa sebagai kemetterdakwa Lim Handoko Iskandar mendapat upah dari terdakwa Aji Citraninggar yangakan dibayar apabila kayu sudah laku;Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/LH/2020/PN PwdMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut MajelisHakim unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1)huruf b jo pasal 12 huruf e UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 55

Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalamPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Keadaan yang meringankan: Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan; Para Terdakwa berterus terang tentang perbutannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

No 409/Pdt.P/2019/PA.Bjn Bahwa Gendok Rahayu belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaanmengenai pencegahan perkawinan usia dini; Bahwa Gendok Rahayu belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaanmengenai bahaya seks bebas; Bahwa Gendok Rahayu belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaanmengenai perkawinan tidak tercatat;Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama Bayu Eko Prasetyo,umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal diRT. 012, RW.05, Desa Malo, Kecamatan

No 409/Pdt.P/2019/PA.Bjn Bahwa Bayu Eko Prasetyo sudah siap menjadi suami yang baik, akanbertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga; Bahwa Bayu Eko Prasetyo sudah bekerja sebagaikaryawan swasta denganpenghasilan ratarata Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiapbulan; Bahwa orang tua Bayu Eko Prasetyo sudah melamar calon isteri dalsudah diterima lamarannya oleh orang tua calon isteri ; Bahwa Bayu Eko Prasetyo belum pernah mendapatkan sosialisasipembinaan mengenai pencegahan perkawinan

No 409/Pdt.P/2019/PA.BjnsSuami istri yang baik, akan bertanggungjawab dalam berumah tangga;Bahwa calon suami anak Pemhon sudah mempunyai penghasilan yangcukup ;Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon sudah melamar caloisterinya dan sudah diterima lamarannya oleh Para Pemohon ;Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya belum pernahmendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai pencegahan perkawinan usiadini, belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai bahay:seks bebas dan belum pernah

tuabahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, dalam hal inPara Pemohon telah mengajukannyaderupa bukti P9 sehingga dengankeadaan tersebut maka Hakim berpendapatpersyaratanin casu telahterpenuhi;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk memastikanterlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaankepada masyarakat mengenai pencegahan

tanggal 03 September2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:1 Menyatakan terdakwa terdakwa SURIANTO Alias ANTO Bin SURADI terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan mengangkut dan menguasai hasil hutan kayuyang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimanadalam dakwaan melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun2013 tentang Pencegahan

Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan disusundalam bentuk Alternatif, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau proces orde yangberlaku, Majelis bisa memilih dan berwenang untuk menentukan dakwaan mana yang harusdibuktikan dan dipertimbangkan di antara dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan membuktikan dakwaanalternatifKESATU dimana Terdakwa di dakwa melanggar yaitu Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo pasal 12 hurufe UU RI No. 18 Tahun 2013 tantang Pencegahan

dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluhdua rupiah) dan US $ 28,52, (dua puluh delapan koma lima dua dollar Amerika) , sesuai denganperhitungan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir.Menimbang, Bahwa maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapatterhadap unsur kedua ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 83 Ayat(1) huruf b Jo pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tantang Pencegahan

Dengan demikian hukuman yang dijatuhkan Hakim memiliki dayatangkal tersendiri untuk mengurangi kejahatan ;e Unsur Represif, terkandung makna nilai ganjaran pidana yang seimbang dengankejahatan yang dilakukan tidak harus minimum pidana atau balas dendam, yang tepatadalah proporsional ;Mengingat dan memperhatikan : hukum yang berlaku dan undangundang yangbersangkutan khususnya Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013tantang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta

dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap : Tri Yuda Adi Putra;Tempat lahir : Banyuwang ;Umur/Tanggal lahir =: 27 tahun/ ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Dusun Badolan RT.01/RW.01, Desa Bajulmati,Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwang);Agama : Islam ;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa tidak ditahan;Pengadilan Negeri tersebut ;Mendengar dan sebagainya ;Menimbang dan sebagainya ;Mengingat pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 53 tahun 2020, tentangpenerapan Protokol Kesehatan dalam pencegahan