Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan;. Menghukum Terdakwa SUMIRAN BIN TROSARIP, dengan pidana penjaraselama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masapenangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;. Menghukum Terdakwa SUMIRAN BIN TROSARIP dengan pidana dendasebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulankurungan;.

tengah) kayu yaitu warnanya coklat tua(cerah) dan poriporinya rapat (kecilkecil) yang berbeda dengan kayu jatiyang dihasilkan oleh hutan rakyat adalah gubal (pinggir) kayu yaitu warnaputinnya tebal, warna teras (tengah) kayu yaitu coklatnya muda (pucat) danporiporinya lebar.Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.SUS/2017/PN BlaPerbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuanpasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undangundang Republik IndonesiaNomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan

yangdengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidakdilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahundan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (Dua miliar lima ratus juta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 UndangUndangNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KesatuPenuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan Jo. UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP,serta peraturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI:Menyatakan Terdakwa SUMIRAN BIN TROSARPtersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH):2.

Hal ini diterapkansejalan dengan suatu pandangan hukum bahwa seorang Wajib Pajakyang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimana dikutip dari pendapatCochran & Malone (1995) merupakan suatu tindakan yang berupaRetribution (pembalasan), Deterrence (pencegahan), /Incapacitation(penahan dan pengasingan), Rehablitation (pengintegrasian kemballikepada masyarakat) dan di sisi yang lain yang serupa denganpendapat Terance D.Miethe dan Hong Lu (2005) yaitu tujuanpemidanaan yaitu. selain Retnbution (pembalasan

), Deterrence(pencegahan), /ncapacitation (penahan dan pengasingan),Rehablitation (pengintegrasian kembali kepada masyarakat).Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi (2005), bahwa tujuanpidana selain untuk menghukum pembuat kejahatan juga untukmembuat orang lain tidak melakukan kejahatan.

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaanNegara

Menyatakan terdakwa Judi Bin Kantam bersalah telahmelakukan tindak pidana " Mengangkut hasil hutan kayu yangtidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasilhutan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasai 83 ayat (1)huruf b UURI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan tunggal.2.

panjang 3,6 Meter diameter 25 Cm dengankubikasi 0,132 M3 dengan kubikasi 0,347 M3 sebesar Rp 2.314.983, (dua juta tigaratus empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah)Selanjutnya terhadap terdakwa berikut barang bukti berupa : 2(dua) batang kayu jati, 1 (satu) buah geledekan, 3 (tiga) buahgergaji dapat diamankan ke Polres Bojonegoro Bahwa perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 83 ayat 1 huruf b Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan

disita sesuaidengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkandalam perkara ini;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkanapakah dengan faktafakta hukum tersebut telah terbukti melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umumataukah tidak;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan olehPenunut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 83ayat (1) huruf b Jo pasal 12 ayat (3) huruf e Undang undang RepublikIndonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan

LAURENSIUS KOLO alias GONI dan terdakwa 2.RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS dinyatakan bersalah melakukan tindakpidana secara bersamasama melakukan tindak pidana Dengan sengajamemuat, membongkar, mengekluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ataumemiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin yang diatur dandiancam dalam pidana Pasal 83 ayat (1) huruf A Jo Pasal 12 huruf DUndangundang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalamDakwaan Kedua;2

Menyatakan Terdakwa LAURENSIUS KOLO alias GONI dan RAIMUNDUSKOLO alias MUNDUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahtemelakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan, menyuruhmelakukan atau turut serta melakukan memuat, membongkar,mengekluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasilpenebangan dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalamPasal 83 ayat (1) huruf A Jo Pasal 12 huruf D Undangundang Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal

Pasal 12 huruf D UndangUndang RINomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan jo.

Pasal 12 huruf C UndangUndang RINomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Orang perseorangan;Dengan sengaja;Menebang pohon dalam kawasan hutan;Secara tidak sah;ao fF Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Melakukan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Pasal 12 huruf C UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI :1. Menyatakan Terdakwa .

Menurut ajaran iniadalah merupakan tuntutan alam bahwa siapa saja yangmelakukan kejahatan dia akan menerima sesuatu yang jahat( viekwaad gedaan heft , kwaad moet onderviden ).2 Teori tujuan (teroto relatif .teori perbaikan ).Teori teori yang termasuk golongan teori tujuan membenarkanpemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pemidanaanyaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinyakejahatan (ne peccetur ) perbedaan dari beberapa teori yang termasukteori tujuan , terletak

Ancaman pidana akan bekerja sebagaiperingatan dan mempertakutkan jadi diletakan pada bekerjanya pidanasebagai pencegahan.3.

terori tujuan sehingga dinamakan teori gabunganyang pada dasarnya menekankan keseimbangan antara pidana yangdijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.Bahwa kami selaku Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnyabahwa penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa bukanlah sebagai sarana balasdendam melainkan bertujuan membina pelaku tindak pidana penganiayaan tersebutagar menjadi jera dan sadar sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disampingitu juga penjatuhan pidana sebagai upaya pencegahan

Tidakmemadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif. maupun represifmengingat Kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengabaikankepentingan orang banyak, sehingga perlu mendapat pemidanaan yangsetimpal, serta sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri antara lainsebagai pembinaan memperbaiki diri Terdakwa (korektif) juga bersifatmembuat pelaku jera dan adanya sifat preventif (pencegahan) agar tindakpidana tersebut tidak perlu terjadi lagi knususnya bagi pelaku;2.

Sehubungan dengan poin nomor 1 tersebut di atas perlu adanyaantisipasi/pencegahan dari aparat penegak hukum dengan menjatuhkanhukuman yang setimpal dengan perbuatan si Pelaku untuk membuat jeradengan tidak mengurangi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalammasyarakat sehingga hal ini merupakan shock therapy bagi masyarakatbahwa perbuatan tersebut ada sanksi pidana yang setimpal;Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa

Pidanapenjara dengan masa percobaan tentu tidak akan membuat Terdakwamenyadari perbuatan dan kesalahannya, dan tidak memberi efek pencegahan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamMajelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidaktercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakimsetelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitumenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena

I Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.ATAUKEDUA :Bahwa terdakwa ALI MULYANA ALI YUL als ALIYUL Bin RAINUDINsecara bersamasama ADI Bin MULKAN, SELAMAT Als ANANG Bin ZAINALABIDIN, RIAN PERMANA Bin RANDI serta DESKA Bin ALI MULYANA ALI YULals ALIYUL Bin RAINUDIN (kesemuanya dilakukan penuntutan secara terpisah)pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 15.15 Wib atausetidaktidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam

I Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.ATAUKETIGA :Bahwa terdakwa ALI MULYANA ALI YUL als ALIYUL Bin RAINUDINsecara bersamasama ADI Bin MULKAN, SELAMAT Als ANANG Bin ZAINALABIDIN, RIAN PERMANA Bin RANDI serta DESKA Bin ALI MULYANA ALI YULals ALIYUL Bin RAINUDIN (kesemuanya dilakukan penuntutan secara terpisah)pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 15.15 Wib atausetidaktidaknya pada waktu lain yang masih termasuk

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana ATAU Ketiga melanggar pasal 363ayat (1) ke4 KUHPidana;Menimbang, bahwa karena bentuknya alternatif, maka Majelis Hakimdapat memilih dan menentukan delik dakwaan mana yang akandipertimbangkan terlebin dahulu sebelum delik dakwaan lainnya, apabiladakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkanlagi, namun sebaliknya, apabila dakwaan tersebut tidak terbukti, maka MajelisHakim

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1. Unsur setiap orang2. Unsur dengan sengaja ;3. Unsur memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasaidan / atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin ;4.

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana,UndangUndang RI Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang yang berkaitan dengan perkara ini :Halaman 24 dari 26 Putusan No 504/Pid.B/LH/2017/PN MreofMENGADILI.

Pasal 83 ayat (2) huruf bUndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menjatinkan pidana terhadap Terdakwa I. MASRUKIN BIN SARMIDI danTerdakwa Il.

keterangan sahnya haasilhutan atas kayu bulat dan kayu olahan yang diterbitkan oleh Kepala TPK yangmempunyai GANIS (TENAGA TEKNIS) atau pemilik perusahaan GANIS(tenaga Teknis) yang telah bersertifikat;Bahwa kerugian yang diderita Perum Perhutani KPH Randublatung ataskejadian tersebut ditafsir sebesar Rp. 257.516,00 ( dua ratus lima puluh tujuhribu lima ratus enam belas rupiah);Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 12 huruf ejo Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan

/Pid.SUS/2017/PN Blahutan atas kayu bulat dan kayu olahan yang diterbitkan oleh Kepala TPK yangmempunyai GANIS (TENAGA TEKNIS) atau pemilik perusahaan GANIS(tenaga Teknis) yang telah bersertifikat;Bahwa kerugian yang diderita Perum Perhutani KPH Randublatung ataskejadian tersebut ditafsir sebesar Rp. 257.516,00 (dua ratus lima puluh tujuhridu lima ratus enam belas rupiah);Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 12 huruf ejo Pasal 83 Ayat (2) huruf b UU No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan

didakwakan dalam dakwaan KeduaPenuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaPara Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (2) huruf bUndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

karena Para Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagaipembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapiditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadianggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalanyang lebih baik;Memperhatikan,Pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (2) huruf b Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan

menuntut agarMajelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:1 Menyatakan terdakwa IKHWAN MUTTAQIN Alias TANGKULUP Bin GUMBERLA, bersalahmelakukan tindak pidana yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan,pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaanyang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 5 ayat (1) UURI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan

puluh ributiga ratus limaa puluh delapan rupiah).Bahwa berdasarkan Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 165/Pid.B/2013/PN.Tjg tanggal 17 September 2013 yang menyatakan terdakwa IKHWAN MUTTAQIN AlsTANGKULUP Bin GUMBERLA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan JudiSebagai Mata Pencaharian.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun2010 Tentang Pencegahan

Yang dike ah i ata dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksisaksi, petunjuk dan keteranganTerdakwaterdakwa mengetahui untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna HijauNomor Polisi DB 1257 CFX dengan uang muka sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah),dimana uang sebesar Rp. 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dari uang muka sebesar Rp.100.000.000,

(seratus juta rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan judi kupon putih yangdilakukan oleh terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan yaitu unsur ketiga yang diketahui atauyang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, ternyata perbuatanterdakwa telah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal

IKHWAN MUTTAQIN, masih diperlukan sebagai kelengkapan berkas perkara maka perluditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara terdakwa sebelumnya tidakmengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwaharusdibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Mengingat, Pasal 5 Ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan danPemberantasan

dan Pemberantasan PerusakanHutan (P3H), ATAUKEDUA : Pasal 83 ayat (1) huruf b Undangundang RI No. 18 TahunHalaman 27 dari 34 Putusan No.158/Pid.SusLH/2016/PN CMS2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan (P3H) . jo.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan penuntut umum disusunsecara alternatif, maka majelis diberi kebebasan untuk membuktikan dakwaanmana yang terlebih dahulu dibuktikan sesuai dengan faktafakta hukum yangdiperoleh, maka berdasarkan keterangan saksisaksi yang berkesesuaindengan keterangan terdakwa, majelis berkeyakinan akan mempertimbangkandakwaan alternatif Kedua yakni Pasal 83 ayat (1) huruf b Undangundang RINo. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatifKedua yakni Pasal 83 ayat (1) huruf b Undangundang RI No. 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) . jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, adapun unsurunsur dalam dakwaan tersebut,sebagai berikut :1. Unsur Sefiap Orang2. Unsur dengan sengaja telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasilhutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyahasil hutan3.

Unsur Setiap Orang,Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orangsebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkansetiap perouatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yangmengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundangundangan indonesiaditeraokan bagi setiao orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undangundang RlNo. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan(P3H), definisi

dan Pemberantasan Perusakan Hutan(P3H) definisi Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumendokumenHalaman 30 dari 34 Putusan No.158/Pid.SusLH/2016/PN CMSyang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalampenatausahaan hasil hutan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undangundang RINo. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan(PSH), definisi Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayubulat kecil, kayu olahan, atau kayu

Menyatakan Terdakwa Kamari Bin Slamet secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja secara bersama Ssamamelakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sahmelanggar Pasal 12 huruf c Jo Pasal 82 ayat (1) huruf c UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan DanPemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum2.

semuanya adalah kayu jati hasil hutan darikawasan hutan perhutani dengan ciricirinya adalah warna teras coklat tua,Poripori kayu kecil dan rapat, gubal kayu tipis Bahwa atas kejadian tersebut Pihak Perhutani KPH Cepu mengalamikerugian ditafsir sebesar Rp5.926.432, ( lima juta sembilan ratus dua puluhenam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah ).Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 12 huruf cJo.Pasal 82 ayat (1) huruf c UndangUndang Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

107/Pid.B/LH/2020/PN Blakawasan hutan perhutani dengan ciricirinya adalah warna teras coklat tua,Poripori kayu kecil dan rapat, gubal kayu tipis Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan Tono ( dpo ) perhutani KPHCepu mengalami kerugian ditafsir sebesar Rp5.926.432, ( lima juta sembilanratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah ).Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 12 huruf eJo.Pasal. 83 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

Dan berdasarkan ketentuanPasal 1 ayat (21) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksuddengan setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yangmelakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukumIndonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Sebagaimanadakwaan Penuntut Umum yang menuntut perbuatan Terdakwa telah melanggarketentuan Pasal 12 huruf c Jo.

perbuatan tindak pidana; Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; Terdakwa belum pernah dipidana;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Menimbang,bahwa Pemerintah telah menetapkan kondisi PembatasanSosial Berskala Besar dalam mengatasi pendemi pencegahan penyebaran VirusCorona (COVID19) di Indonesia dan Pengadilan Negeri Blora juga menerapkanprotokol kesehatan diantaranya physical distancing dan UndangUndang Nomor 8tahun 1981

ABDUL MUFTI Bin MISNI telah terbukti danbersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, mengangkut,menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secarabersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dalam Pasal 83 ayat (2)huruf b Jo Pasal 12 huruf e UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua.2

asalkayu/tunggul kayu di koornidat N.01 2357,2 E.102 0031,7 setelah dilakukantelaahan dengan menggunakan peta Kawasan Hutan Provinsi Riau LampiranKeputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.878/menhutH/2014 tanggal 29Sepetember 2014 bahwa lokasi dengan koordinat asal kayu tersebut masukdalam kawasan Hutan produksi yang dapat diKonversi (HPK).e Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkanketentuan Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 12 huruf f UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan

asalkayu/tunggul kayu di koornidat N.012357,2 E.102 0031,7 setelah dilakukantelaahan dengan menggunakan peta Kawasan Hutan Provinsi Riau LampiranKeputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.878/menhutH/2014 tanggal 29Sepetember 2014 bahwa lokasi dengan koordinat asal kayu tersebut masukdalam kawasan Hutan produksi yang dapat diKonversi (HPK).e Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanaberdasarkanketentuan Pasal 83 ayat (2) huruf b jo Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

asalkayu/tunggul kayu di koornidat N.012357,2 E.102 0031,7 setelah dilakukantelaahan dengan menggunakan peta Kawasan Hutan Provinsi Riau LampiranKeputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.878/menhutH/2014 tanggal 29Sepetember 2014 bahwa lokasi dengan koordinat asal kayu tersebut masukdalam kawasan Hutan produksi yang dapat diKonversi (HPK).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkanketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b UndangUndang Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan

Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara;e Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan:e Para Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya, sehinggamemperlancar jalannya pemeriksaan persidangan ;e = Para Terdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UndangundangRI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan

No. 18 Tahun 2013Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1. Saksi Moh.

No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan Pasal 1 Point 13 disebutkan bahwaHasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil,kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. Bahwa kayu hasil hutan adalah kayu yang berasal dari kawasan hutandapat berupa kayu pacakan, kayu bulat dan atau kayu olahan Bahwa berdasarkan UU.

No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan Pasal 1 Point 4 disebutkan bahwaPembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayusecara tidak sah yang terorganisasi.

No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan Pasal 1 Point 10 disebutkan bahwaPemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan danmengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan,permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidakmerusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan bahwa Terdakwa Prabowo Pangestuh Bin Basman Sarlanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :dengan sengaja memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasaldari hasil pembalakan liar, sebagaimana dimaksud dalam dakwaanPrimatr.2.

YUNUS sertaTerdakwa SOFYAN tidak dapat menunjukan jjin dari instansi yangberwenang dan kemudian dibawa ke Polres Sabang untuk pengusutanlebih lanjut;Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 82 Ayat (1) huruf b dan huruf c Undangundang Nomor 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHP;ATAUKEDUABahwa terdakwa RIDWAN Alias BANG CYEK Bin ALM M.

sebagaimana diuraikandalam pertimbangan unsur ke2 di atas, Majelis berpendapat bahwa sub unsuryang paling relevan untuk diterapkan (toepassen) dalam unsur ini adalah subunsur orang yang melakukan (plegen) karena perbuatan yang dilakukanterdakwa memenuhi Semua unsur delik;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi pula;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1)huruf a Undangundang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharuslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan;Menimbang, bahwa didalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a UndangundangNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

Yunusdari perbuatannya tersebut;Bahwa Terdakwa adalah perseorangan yang tinggal di sekitar kawasanhutan, sehingga dalam hal penjatuhan pidana ini, Majelis turut pulamempertimbangkan maksud yang terkandung dalam Pasal 83 ayat (3)UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan;Bahwa tujuan pemidanan bukanlah sekedar balas dendam, tetapi terutamaadalah pembinaan.

Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2021/PN SabTerdakwa koperatif, mengakui, dan berterus terang di persidangan,sehingga memperlancar jalannya persidangan;Terdakwa menampakkan penyesalan yang mendalam dan berjanji tidakmengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal Pasal 83 Ayat (1) Huruf a UndangUndangNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

SYARIFFUDIN, Terdakwa IISYAIFUL EFENDI Bin MAHAZAR, Terdakwa III ANTON NIUS Bin SAKMALINGGA dan Terdakwa IV RIZKI PURNAMA Bin ABU BAKAR terbukti sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memuat/MengangkutHasil Penebangan di Kawasan Hutan Tanpa Izin secara Bersamasamasebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang melanggar Pasal 83 ayat (1)Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Skmhuruf a Jo Pasal 12 huruf d UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

mengangkut hasilpenebangan di kawasan Hutan Lindung (HL) tanpa izin dan di dalamHutan Lindung untuk orang perorangan tidak dapat memiliki izin kecualiuntuk badan usaha itu pun harus ada ijin pinjam pakai dari kementrian;Bahwa menurut pendapat Ahli, Sanksi bagi para pelaku yangmemuat/mengangkut hasil penebangan di kawasan Hutan tanpa izindalam perkara ini Hutan Lindung dapat di sangkakan melanggar Pasal83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

danPemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1KUHPidana;Bahwa menurut pendapat Ahli untuk Para Terdakwa dapat disangkakantelah melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahandan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1KUHPidana;Bahwa menurut pendapat Ahli Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12huruf d UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan

kayu tersebut ke dalam mobil L300 Pick Up warna Hitam BL8155 Gl;Menimbang, bahwa kegiatan pengangkutan kayu di kawasan hutantersebut dilakukan oleh 4 (dua) orang secara bersama yaitu Para Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur Turut Serta Melakukan tersebuttelah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1)huruf a Jo Pasal 12 huruf d UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan JoPasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keduaPenuntut Umum;Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf a JoPasal 12 huruf d UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat1 Ke 1 KUHPidana menganut asas pemidanaan yang

.: Pdm04/PATI/Ep.3/01/2014, tertanggal 12 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut agar MajelisHakim yang mengadili perkara ini memutuskan :1Menyatakan Terdakwa RIDWAN SUSANTO BIN GIYARNO tidak terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan PrimairPasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1KUHP ;Membebaskan Terdakwa RIDWAN SUSANTO BIN GIYARNO dari

dakwaanPrimair Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP;Menyatakan Terdakwa RIDWAN SUSANTO BIN GIYARNO terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya Secarabersamasama mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama dengan SurateeKeterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana pada dakwaan Subsidair Pasal 12huruf e Jo Pasal 83 ayat (2) huruf

ukuran panjang 200 Cm diameter22 Cm, 2 (dua) batang ukuran panjang 210 Cm diameter 22 Cm, 2 (dua) batang ukuranpanjang 210 Cm diameter 25 Cm, 3 (tiga) batang ukuran panjang 200 Cm diameter 25 Cm,1 (satu) batang ukuran panjang 210 Cm diameter 13 Cm tersebut tidak dilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ataupun FAKO.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

ukuran panjang 200 Cm diameter22 Cm, 2 (dua) batang ukuran panjang 210 Cm diameter 22 Cm, 2 (dua) batang ukuranpanjang 210 Cm diameter 25 Cm, 3 (tiga) batang ukuran panjang 200 Cm diameter 25 Cm,1 (satu) batang ukuran panjang 210 Cm diameter 13 Cm tersebut tidak dilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ataupun FAKO.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83ayat (2) huruf b Undangundang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

maka akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya;19Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan tersebut diatas perbuatan terdakwamemenuhi unsurunsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan primairyaitu melanggar Pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undangundang No. 13 tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutanjo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, makaperbuatan tedakwa haruslah

Nomor 18 Tahun 2013Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abu Bin Suhud Alias PuannaIwan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulandikurang!

Nomor 18 Tahun2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dansebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/MenlhkSetjen/2015 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam danterdakwa memiliki dan mengangkut kayu tersebut hanya denganberdasarkan Nota Angkutan Lanjutan yang ditanda tangani oleh Muh.

Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan DanPemberantasan Perusakan Hutan;AtauKedua : melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b jo. pasal 16 UndangUndangR.l. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan DanHalaman 25 dari 34 halaman.

Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan, yang unsurunsurnya sebagai berikut:1. Orang perorangan;2. Dengan sengaja melakukan penangkutan kayu hasil hutan;3.

Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan, pasalpasal dalam UndangUndang R.I. Nomor 8 Tahun 1981Halaman 32 dari 34 halaman. Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2020/PN.Pol.Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini:MENGADILI:1.

masingmasing tanggal 4dan tanggal 5 Nopember 2014;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding olehJaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syaratsyaratyang ditentukan oleh undangundang, maka permintaan banding tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengemukakan dalam memoribandingnya sebagai berikut:Bahwa Tujuan Pemidanaan bukannya sematamata untuk balas dendamterhadap perbuatan terdakwa, tetapi juga merupakan pencegahan

Pidana terbitan PT Eresco 1979, halaman 155menyatakan : Maka Dalam Prakteknya mungkin sekali penghukuman bersyarat inisama sekali tidak dirasakan sebagai hukuman.Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, pidana penjara yang dijatuhkankepada terdakwa selama 2 (dua) bulan penjara dan denda sebesar Rp 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan dengan masa percobaan selama4 (empat) bulan belumlah cukup untuk menimbulkan efek jera terhadap terdakwa danbelum mempunyai dampak pencegahan

Menyatakan terdakwa SARNO Alias NOK Bin TIKNO terbukti secara sahdan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanaBersamasama Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri didalam Kawasa Hutan , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan Kesatu kami yaitu Pasal 92 ayat (1) huruf a UU RI No.18 Tahun2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1)Ke1 KUHP.2.

Dan lokasitersebut di masukan (di ploting) kedalam Peta kawasan hutan dan ternyatatempat kejadian perkara tersebut berada didalam Kawasan Hutan ProduksiTerbatas Sungai Lalan secara Administrasi Pemerintahan Daerah beradapada Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari PropinsiJambiSebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 92 ayat (1)huruf a UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan PemberantasanHutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP.ATAUKEDUABahwa ia terdakwa SARNO Alias NOK

Danlokasi tersebut di masukan (di ploting) kedalam Peta kawasan hutan danternyata tempat kejadian perkara tersebut berada didalam Kawasan HutanProduksi Terbatas Sungai Lalan secara Administrasi Pemerintahan Daerahberada pada Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten BatanghariPropinsi JambiSebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 92 ayat (1)huruf b UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan PemberantasanHutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP ;Halaman 10 dari 69, Putusan Nomor 392/Pdt.P

Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi selaku Polisi Kehutanan adalahmelakukan perlindungan, pengamanan hutan dan hasil hutan sertaTumbuhan dan satwa Liar serta melakukan pencegahan danpengendalian kebakaran hutan Bahwa, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 15.00WIB, pada Koordinat Geografis 02 04 26,3 LS dan 103 17 30,8 BTberlokasi di dalam kawasan Hutan Produksi (HP) Sungai Lalan KelompokHutan Senami Bahar pada lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu Restorasi Ekosistem dalam

Saksi Tahyatan Bin Muhamad Ikhyat, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Dinas Kehutanan sejak tahun 1997,adapun yang menjadi bidang tugas Saksi dibagian perlindungan danpengaman hutan yaitu sebagai Polisi Kehutanan (POLHUT).Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi selaku Polisi Kehutanan adalahmelakukan perlindungan, pengamanan hutan dan hasil hutan sertaHalaman 16 dari 69, Putusan Nomor 392/Pdt.P/2018/PN.JmbTumbuhan dan satwa Liar serta melakukan pencegahan

perkara perkara pidanaringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa, nama:Muhamad Syaeroni, Tempat lahir Trenggalek, taggal lahir 12 01 1973 ,jenis kelamin: Lakilaki, Kebangsaan Indonesia, Tempattinggal di RT.03 RW.01 Tambak Angung Mojokerto : Islam,Pekerjaan Wiraswasta ;Pengadilan Negeri Trenggalek;Membaca dan sebagainya ;Mengingat Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan