sah;Bahwa Penggugat telah hadir pada persidangan yang telah ditetapkan,sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil/kuasanya;Bahwa Penggugat dalam persidangan menyampaikan akan mencabutperkaranya karena antara Penggugat dan Tergugat telan kembali rukun dalammembina rumah tangga, sehingga Penggugat memohon agar agar diberikesempatan dan akan mencabut perkaranya;Bahwa setelah Penggugat mencabut perkaranya tersebut, maka prosespemeriksaan terhadap perkara ini tidak dilanjutkan lagi pada tahapan

Fotokopi Rekening Tahapan Xpresi BCA atas nama Termohon dengannomor rekening 3151125342, periode bulan Juni dan Juli 2018 telahbermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok,kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;6.

Fotokopi Rekening Tahapan Xpresi BCA atas nama Termohon dengannomor rekening 3151125342, periode bulan Agustus dan September 2018telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyatacocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;7.

Fotokopi Rekening Tahapan Xpresi BCA atas nama Termohon dengannomor rekening 3151125342, periode bulan Oktober dan Nopember 2018telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyatacocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;8.

Fotokopi Rekening Tahapan Xpresi BCA atas nama Termohon dengannomor rekening 3151125342, periode bulan Desember 2018 dan Januari2019 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya danternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;9.

Fotokopi Rekening Tahapan Xpresi BCA atas nama Termohon dengannomor rekening 3151125342, periode bulan Pebruari dan Maret 2019 telahbermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok,kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;10.

nnn nnn nin nnn nnn nnn nnn nnnnnnmennannamnamnamnammnnmanOPD : Dinas Pendidikan Kepemudaan danOlahragaKegiatan : Pembangunan Lintasan Atletik StadionUtama Sport Center Kabupaten KuantanSingingi.Pekerjaan : Pembangunan Lintasan Atletik StadionUtama Sport Center Kabupaten KuantanSingingQji.Pagu Dana : Rp. 10.500.000.000,00.Harga Perkiraan sendiri: Rp. 10.499.174.697,98.Selanjutnya diharapkan kepada Saudara segera memprosesdokumen tersebut dengan terlebih dahulu) memeriksakelengkapan dan melakukan tahapan

Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR 08:00 16:00 Perubahan 3.10.Bahwa setelah Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 8 (delapan)menerbitkan Pengumuman Tahapan Tender, kemudian terdapat41 Perserta Penawaran yang mendaftar dan pendaftarandilakukan dengan sistim Pendaftaran dan Download DokumenPemilihan yang dimulai pada tangggal 23 Agustus 2020 s/d 03September 2020 dengan peserta terdiri dari :1. PT. BUKIT NUSA INDAH.000nnnnnnnnnnnnes2. PT. BUMI SIAK MAKMUR,cccnncccccnnnnnnes3. CV.

Komp.PerumMalau Permai BlokE No. 11 RT.O1RW.09 Tuah KaryaTampan 3.14.Bahwa selanjutnya tahapan Pembukaan Dokumen Penawaran.Pembukaan dokumen Penawaran dilaksanakan tanggal 04September 2020, pukul 15. 01 Wib.Bahwa kemudian dilakukan tahaban Evaluasi AdminstrasiKualifikasi Teknis dan Harga (Evaluasi Doikumen Penawaran).Evaluasi penawaran dimulai dari 3 (tiga) penawaran terendahsetelah koreksi arimatik, dengan berpedoman pada PeraturanMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 14tahun 2020

===Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian fakta hukum di atasdihubungkan dengan Pasal 50 Ayat (1) dan (2) Peraturan PresidenNomor 16 Tahun 2018 tersebut pelaksanaan pemilihan melaluitender/seleksi sebagaimana sengketa a quo telah dilaksanakan sampaidengan tahapan pengumuman pemenang tender/seleksi atas namaTergugat Il Intervensi, dan berdasarkan keterangan Saksi atas namaANRI YAMA PUTRA, S.Hut., M.Si. manyatakan pelaksanaan kegiatan telahmencapai 20% (vide Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tanggal

Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBRSanggah untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksisebagaimana sengketa a quo ditambahkan tahapan Sanggah Banding ;Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Sanggah Banding di aturPasal 30 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 16Tahun 2018 yang menyebutkan sebagai berikut :eB RO 0Ayat (1)Jaminan Pengadaan Barang/asa terdiri atas :. Jaminan Penawaran ;. Jaminan Sanggah Banding ;abc. Jaminan Pelaksanaan ;d. Jaminan Uang Muka ; dane.

untuk memintakesediaan saksi membantu' terdakwa dalam mempersiapkan peralatanpenambangan di lokasi penambangan timah tersebut, dan menawarkan upah Rp.25.000/kilo gram dari setiap timah yang diperoleh dan BUJANG DE alias ARAW binREJIB menyetujuinya;Bahwa kegiatan penambangan tersebut mulai dilakukan sekitar 1 (Satu)minggu setelah saksi BUJANG DE alias ARAW bin REJIB menerima penawaranterdakwa MASDAR ALIAS JOJON Bin ALIS (Alm);Bahwa kegiatan penambangan timah tersebut terdakwa lakukan dalambeberapa tahapan

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor23 Tahun 2010 IUP diberikan melalui tahapan; pemberian WIUP, dan Pemberian IUP.Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010WIUP Mineral Logam dan Batubara diperoleh dengan caralelang.

Setelah mendapatkanWIUP barulah dapat mengajukan IUP Eksplorasi dan kemudian mengajukan peningkatantahapan dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi dengan melengkapi persyartanAdminstrasi, Teknis, Lingkungan, dan Finansial sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;Bahwa Usaha Pertambangan menurut UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 ayat 6 adalah kegiatan dalamrangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikanumum

Berdasarkanketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 IUP diberikanmelalui tahapan ; pemberian WIUP, dan Pemberian IUP. Berdasarkan ketentuanPasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 WIUP MineralLogam dan Batubara diperoleh dengan cara lelang.

Setelan mendapatkan WIUPbarulah dapat mengajukan IUP Eksplorasi dan kemudian mengajukanpeningkatan tahapan dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi denganmelengjkapi persyartan Adminstrasi, Teknis, Lingkungan dan Finansial sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa kegiatan penambangan timah didalam kawasankonservasi tidak diperbolehkan dan tidak akan dikeluarkan izin usahapertambangan;Bahwa usaha atau kegiatan pertambangan yang dilakukanoleh MASDAR ALIAS JOJON BIN ALIS (ALM

listrik kembali menyala lalu saksi KURNIAWAN alias BULUKdibawa masuk ke dalam rumah dan saksi ISWADI CHANDRA alias KITINGlangsung ditangkap, setelah dilakukan penggeledahan Petugas Polisimenemukan barang bukti yang ada di lantai, yaitu : 2 (dua) bungkus plastikklip berisi shabu masingmasing seberat 29 gram dan 25 gram, 1 (satu) unittimbangan elektrik merek CHQ, setelah dilakukan pemeriksaan kemudianPetugas Polisi menyita barang bukti lainnya dari saksi ISWADI CHANDRAalias KITING, yaitu Buku Tabungan Tahapan

listrik Kembali menyala lalu saksi KURNIAWAN alias BULUKdibawa masuk ke dalam rumah dan saksi ISWADI CHANDRA alias KITINGlangsung ditangkap, setelah dilakukan penggeledahan Petugas Polisimenemukan barang bukti yang ada di lantai, yaitu : 2 (dua) bungkus plastikklip berisi shabu masingmasing seberat 29 gram dan 25 gram, 1 (satu) unittimbangan elektrik merek CHQ, setelah dilakukan pemeriksaan kemudianPetugas Polisi menyita barang bukti lainnya dari saksi ISWADI CHANDRAalias KITING, yaitu Buku Tabungan Tahapan

Nomor 1672 K/Pid.Sus/2012 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan No. Rek.1662520742 an.

.1.000.000.000, (satu milyar rupiah),dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan digantidengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Memerintahkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Metamfetamina dengan berat netto8,8502 gram (sisa lab) ;dirampas untuk dimusnahkan;1 (satu) buah buku tabungan Tahapan

Bahwa dalam berkas perkara di mana Pemohon Kasasi menjadi Terdakwadihadirkan sejumlah barang bukti yang berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Metamfetamina dengan berat netto8,8502 gram (sisa lab) dirampas untuk dimusnahkan; (didapatkan dariIswadi Chandra) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan No. Rek.1662520742 an.

;> Bahwa keterangan ahli di berkas acara pemeriksaan (BAP) di Kepolisian adalah benar ;10Bahwa ahli diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dosen) pada 19921995 di FakultasHukum Universitas Hasanuddin Makasar tahun 2010 dan terakhir sebagai KonsultanHukum sampai dengan saat ini, dan kealihan ahli adalah perancangan peraturanPerundangUndangan (legal Drafter) danaksi ahli bidang hukum Acara Pidana danHukum Pidana ;Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atauseluruh tahapan

kegiatan dalam rangka Penelitian, Pengolahan, Pengusahaan mineraldan batubara, yang meliputi penyelidikan umum, Eksplorasi, Studi kelayakan,konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualanserta kegiatan pasca tambang ;Bahwa yang dimaksud dengan Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangkaPengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum,eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian,pengangkutan, penjualan

Unsur Bukan Dari Pemegang IUP, TUPK Atau Izin:Menimbang bahwa, sebagaimana diatur dalam UU Nomor: 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 bahwaPertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang sedangkan

pasal 1 Angka 6 bahwaUsaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang22meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, sertaPasca tambang ;Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan IJUP yakni Izin Usaha Pertambangan adalahIzin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan (pasal 1 angka 7), bahwa yang dimaksuddengan IUPK yakni Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah izin

Als Andika, bersamadengan terdakwa II, Alberth Kromosmito Als Alberth seluruh tahapan kegiatan yang dilakukanpara terdakwa tersebut belum ada izin atau belum memiliki ijin sebagaimana yang telahdiisyaratkan di dalam Undangundang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batubara, sehingga oleh Majelis Hakim tidak dapat dijadikan alasan untuk mematahkandakwaan Penuntut Umum ;Menimbang bahwa, atas dasar pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka MajelisHakim berpendapat bahwa para terdakwa

Utr.Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil dalilnya telahmengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukp yaitusebagai berikut :1.T.I. 1, Rekening tahapan atas nama Tergugat, No. Rekening 04081216066;2. T.I 2. Mutasi rekening tahapan BCA No. Rekening 04081216066, atas namaTergugat.3. T.l 3, . Mutasi rekening tahapan BCA No. Rekening 04081216066, atas namaTergugat;4. T.l 4. . Mutasi rekening tahapan BCA No. Rekening 04081216066, atas namaTergugat;5. T.l5.

Mutasi rekening tahapan BCA No. Rekening 04081216066, atas namaTergugat6. T.I6. Buku tabungan BCA dengan Nomor. 4080030962 atas nama Tergugat;7. T.l 7. Buku tabungan BCA dengan Nomor. 4080030962 atas nama Tergugat;8. T.I 8. Buku tabungan BCA dengan Nomor. 4080030962 atas nama Tergugat;9. T.1.89, Buku tabungan BCA dengan Nomor. 4080030962 atas nama Tergugat;10.T.I10.

YOSSIE OLIVIA sebesar Rp. 324.500.000,-

;Bahwa berkaitan dengan dalil dalam gugatan sepanjangmempermasalahkan dugaan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur,atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaanpemilihan umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum,seyogyanya telah diatur dalam Pasal 460 Pasal 462 UndangUndangNomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum yang pada intinya mengaturhalhal sebagai berikut :a.

Pemilu secara periodikdan/atau berdasarkan kebutuhan;d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kotaberkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yangmengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu ditingkat kecamatan; dane. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.

Bahwa penerbitan Obyek Sengketa Aquo adalah Sah karena telahmelalui tahapan proses yang telah ditetapbkan dan disahkan olehKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi yaitu berdasarkan :a.

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut pascadilaksanakannya tahapan pemungutan suara pada pemilihan umum tahun2019 dan ditindaklanjuti dengan tahapan penghitungan suara sesuaidengan jadwal pemilihan umum legislatif yang bersamaan denganpemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalamPeraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program danJadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun

pemungutan suara sehingga objek sengketayang diterbitkan oleh Tergugat tersebut didasarkan pada hasil rekapitulasipenghitungan perolehan suara dan bukan diterbitkan masih dalam tahapanpersiapan hingga tahapan pemungutan suara atau dalam tahapan proses pemilusehingga bukan dikualifikasikan sebagai bentuk sengketa proses pemilu akantetapi sengketa hasil pemilu;.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur :Pasal

Rakyat Daerah dari Partai yang berbeda;Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat pada halaman 4 (empat) alinea 3(tiga) yang menyatakan Permohonan Pemberhentian Para Penggugat tidakditanggapi dan belum diproses sesuai dengan ketentuan yang berlakumerupakan pernyataan yang tidak lah benar dan keliru, dimana Tergugat dan Tergugat II telah melakukan Proses Pemberhentian Para Penggugatsebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan ketentuanyang berlaku, hal ini dapat dilihat berdasarkan proses dan tahapan

yang telahdilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II sebagai berikut:Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 370/Pdt/2019/PT MDNProses Tahapan Pemberhentian PENGGUGAT menjadi Anggota DPRDProvinsi Sumatera UtaraBahwa Pada tanggal 23 Juli 2018, Penggugat telah mengundurkan diridari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ProvinsiSumatera Utara dan dari Fraksi Partai Demokrat;Bahwa Pada tanggal 03 Agustus 2018, Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia telah memberitahukan melalui Surat Nomor:160/6324

/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon TetapAnggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilihan Umum Tahun2019;Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2018, Tergugat telah mengajukan prosesPergantian Antar Waktu dimana Penggugat digantikan oleh MegaliaAgustina sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, hal ini sesuaidengan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ProvinsiSumatera Utara Nomor: 2445/18/Sekr, perihal Penggantian Antar WaktuAnggota DPRDSU dari Partai Demokrat Dapil Sumut X;Proses Tahapan

dari 35 Putusan Nomor 370/Pdt/2019/PT MDNAnggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilihan Umum Tahun2019;Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2018, Tergugat telah mengajukan prosesPergantian Antar Waktu dimana Penggugat II digantikan oleh LayariSinukaban, SIP sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, hal inisesual dengan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ProvinsiSumatera Utara Nomor: 2447/18/Sekr, perihal Penggantian Antar WaktuAnggota DPRDSU dari Partai Demokrat Dapil Sumut Xt;Proses tahapan

tugas, wewenang dan kewajiban serta tidak lagi mendapatkanhakhaknya selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sejak ParaPenggugat menandatangani surat pengunduran diri sebagai Anggota DPRDProvinsi Sumatera Utara;Bahwa Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebuah proses politik yang demokrasidimana peristiwa Pemberhentian Antar Waktu didalam Lembaga Legislatifadalah sebuah peristiwa hukum yang dibenarkan oleh UndangUndang,sehingga proses dan tahapan

Aceh Tenggara;Bahwa dimulainya tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil GubernurProvinsi Aceh 2017 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KabupatenPutusan Hal 81 dari 212 Nomor 17/Pid.SusTPK/2021/PNBnaAceh Tenggara 2017, dan kapan berakhir tahapan pemilihan Gubernurdan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017 dan Pemilihan Bupati danWakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara pada bulan Juni 2016 danberakhirnya pada bulan Juni 2017;Bahwa anggaran berasal dari Kabupaten sejumlahRp.27.914.430.000.

Aceh Tenggara;Bahwa saat dimulainya tahapan pemilihan Gubernur dan WakilPutusan Hal 86 dari 212 Nomor 17/Pid.SusTPK/2021/PNBnaGubernur Provinsi Aceh 2017 dan Pemilihan Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Aceh Tenggara 2017, pihak KIP Kab.

Karena ini pilkada serentak maka terjadi sharinganggaran diantara kedua belahn pihak, baik itu. provinsi maupunkabupaten/kota;Bahwa tahapan pilkada 20162017 itu dimulai dari tahun 2015,karena kita ketahui tahapan pilkada itu ada yang Namanya tahapanpersiapan, perencanaan anggaran.

Saat itu kita sudah mulai rapatperencanaan anggaran, yaitu kita sudah memulai bulan Agustus 2015;Bahwa untuk tahapan pilkada tersebut, anggaran dari PemdaKab, Aceh Tenggara baru bisa dicairkan tanggal 21 Mei sesuai denganagenda, ditahapan pilkada Aceh batas terakhir penandatanganan NPHD,maka pencirannya dibulan Juni 2016;Bahwa tugas kita adalah melayani, jadi otomatis agar pelayanankita prima maka segala cara kita lakukan untuk menutupi anggaran yangbelum keluar dalam hal pelaksanaan tahapan pilkada

Artinya kitamenggunakan jasa pihak ketiga, baik dari eksternal maupun dari internalkita sendiri yang berupa pinjaman sementara sebelum kita punya uang;Bahwa kalau pekerjaan yang berkaitan dengan tahapan, ituotomatis dilakukan berdasarkan hasil rapat pleno, karena kita tidak mungkinmelaksanakannya tanpa adanya rapat pleno;Bahwa untuk pilkada di Aceh Tenggara, yang bertanggung jawabmelaksanakan tahapan pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara, itusebenarnya tanggung jawab bersama, tetapi yang

Penuin tertanggal 08 Maret 2017, diberitanda bukti P6 ;Foto copy Surat Perjanjian tertanggal 19 Januari 2015, diberi tanda bukti P7 ;Foto copy Kwitansi tertanggal 31 Desember 2014 dan tertanggal 06 Januari 2015,diberi tanda bukti P8 ;Foto copy Rekening Tahapan Bank BCA An.

Foto copy Surat Rekening Tahapan Ban BCA, diberi tanda bukti P41 ;42. Foto copy Surat Rekening Tahapan BCA, diberi tanda bukti P42;43. Foto copy Kwitansi Pinjaman tertanggal 18 Maret 2016, diberi tanda bukti P43 ;44. Foto copy Kwitansi Pinjaman tertanggal 11 Maret 2017 diberi tanda bukti P44 dan ;45.

Klien adalah pengguna aktif yang dalam tingkat ketergantungan beradapada tahapan II (Situasional) dan menuju ke tahapan III (rutin) ;2. Hal ini di dukung dengan intensitas penggunaan dan adanya gejala yangtimbul apabila putus zat apabila sudah pakai Amp+Met (Shabu) ;3. Klien berada pada tahapan Prekontemplasi yaitu belum menyadari bahwabeliau bermasalah dengan penyalahgunaan Narkobanya ;4.

Bahwa perlu majelis Hakim ketahui bahwa dalam penerimaan calonnasabah di Perusahaan TERGUGAT memiliki proses yang harus di lewatidengan beberapa tahapan oleh calon nasabah, yaitu :a. Calon nasabah harus melakukan registrasi secara elektronikonline yang isinya meliputi beberapa dokumen pengisian danpersetujuan.b. Calon nasabah melakukan simulasi akun demo.C.

Pengiriman user id dan password transaksi kepada nasabahmelalui SMS dan email milik nasabah.Tahapantahapan tersebut diatas merupakan tahapan yang harus dantelah di lalui oleh PENGGUGAT, dan tahapantahapan tersebutmerupakan Peraturan yang telah di tetapkan Oleh Kepala badanpengawasan perdagangan berjangka komoditi (BAPPEBTI) pada SuratHal. 9 dari 29 hal.

Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa setelahPENGGUGAT melewati beberapa tahapan penerimaan nasabah termaksuddengan melakukan penyetoran margin awal Rp. 100.000.000 ke rekeningterpisah TERGUGAT I, tahapan selanjutnya TERGUGAT melalui bagianadmin melakukan konfirmasi kembali atas data Registrasi OlinePENGGUGAT tentang datadata sudah benar dan sesuai dengan yangkonfirmasi oleh Wakil Pilang Berjangka TERGUGAT I, Penjelasan dari WakilPialang Berjangka kepada PENGGUGAT sudah mengerti danmemahaminya

Hal ini sesuai dengan dasar petunjuk pada Lampiran Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman PemilihanKepala Desa huruf H tentang Penyelesaian sengketa Pilkades yaitu:"1) Panitia Pengawas menye/esaikan sengketa melalui tahapan berikut:Halaman 11 dari 160 halaman, Putusan No. 15/G/2020/PTUN.SRGa) Mempertemukan pihakpihak yang bersengketa untukdimusyawarahkan agar mencapal kesepakatan; danb) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, Panitia Pengawasmembuat keputusan, paling lambat 14 (empat

Panwas telah melanggar ketentuansebagaimana diatur di dalam lampiran Surat Keputusan Bupati SerangNomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa tentangpenyelesaian sengketa diselesaikan dengan jalan:(1) Panitia Pengawas menyelesaikan sengketa melalui tahapan berikut:a) Mempertemukan pihakpihak yang bersengketa untukdimusyawarahkan agar mencapai kesepakatan; danb) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan.

Mengawasi secara aktif semua tahapan penyelenggaraanpemilihan Kepala Desa;c. Menerima laporan pelanggaran sesuai ketentuan peraturanperundangundangan yang berkaitan dengan pemilihan KepalaDesa;d. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraanpemilihan Kepala Desa;Halaman 32 dari 160 halaman, Putusan No. 15/G/2020/PTUN.SRG27.e. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikanPanitia Pengawas kepada instansi yang berwenang;f.

Menyampaikan laporan secara tertulis kepada camat ataspelaksanaan tahapan pemilihanDisini Panwas tidak memperlakukan calon kepala desa secara adil dansetara dimana jika tidak ada konfJik kepentingan maka kedua belahpihak yang berselisin dapat dipertemukan dan dimusyawarahkan untukmemutuskan suatu keputusan yang terbaik.

DaunJaya tersebut, tertuang dalam surat PerjanjianPelaksanaan Pekerjaan (Perjanjian Kontrak)nomor: 671.12/04/403.59/2003 tanggal 26September 2003;Bahwa untuk ~~ pengerjaan proyek tahap Il,sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kontraknomor: 671.12/03/403.59/2004 tanggal 27Februari 2004, tahapan pelaksanaan proyekreklamasi pantai' tahap Il, diawali dengansurat undangan kepada Direktur CV. Daun Jaya(sdr.

No. 211PK/Pid.Sus/2010panitia pengadaan barang seperti yang tertuangdalam Berita Acara Pembukaan dan PenilaianPenawaran nomor: 671.12/03/BA/II/2004 tanggal6 Februari 2004;Bahwa ternyata semua tahapan sebagaimanatertuang baik dalam Perjanjian Kontrak nomor:671.12/04/403.59/2003 tanggal 26 September2003 maupun dalam Perjanjian Kontrak nomor:671.12/03/403.59/2004 tanggal 27 Februari 2004tersebut, tidak pernah dilaksanakan, karenaTerdakwai tidak pernah mengetahui tentangperjanjian kontrak tersebut dan

No. 211PK/Pid.Sus/2010September 2003 ~=untuk pengambilan dokumenlelang dan mengikuti rapatpenjelasan/ amwijzing yang tertuang dalamBerita Acara Penjelasan/ Amwijizing nomor:671.12/05/BA/IX/2003 tanggal 8 September 2003,kemudian pada tanggal 10 September 2003 untukmemasukkan penawaran, yang dilanjutkan denganrapat pembukaan dan penilaian penawaran olehpanitia pengadaan barang;Bahwa dokumen dokumen tentang telahdilaksanakan tahapan pengadaan proyek tahap reklamasi pantai oleh Terdakwa dengan CV.

No. 211PK/Pid.Sus/2010Penawaran nomor: 671.12/03/BA/II/2004 tanggal6 Februari 2004;Bahwa ternyata semua tahapan sebagaimanatertuang baik dalam Perjanjian Kontrak nomor:671.12/04/403.59/2003 tanggal 26 September2003 maupun dalam Perjanjian Kontrak nomor:671.12/03/403.59/2004 tanggal 27 Februari 2004tersebut, tidak pernah dilaksanakan, karenaTerdakwaitidak pernah mengetahui tentangperjanjian kontrak tersebut dan semua dokumenkontrak tersebut ditandatangani sekaligus olehSihabudin sudah dalam bentuk

134 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Puri Botanical dengan Nomor Rekening 8870029803 atas nama M. AL KHADZIQ dengan tanggal transaksi dari tanggal 3 Januari 2018 s.d. 2 Maret 2018.
135 1 (satu) lembar bukti transfer Mandiri, tanggal: 07/13/18, waktu: 09.48, Lokasi: JKT IM SWADAYA, Record No.9663, Transfer Rp.50.000.000, dari tabungan Rek No: 12200135XXXXX, Ke: AKHMAD ROIF, Rek No: 9000038806270.

Bapak Menteri Energidan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) yangditandatangani oleh Senior Transaction Manager LAM TZEKIT.1 (Satu) bundel dokumen Rekening Tahapan dari Bank BCAa.n Tahta Maharaya Kec. Larangan Kel. Larangan Indah Rt.004 Rw. 004 JI. Swadaya VII No. 71 Tangerang 15154Indonesia; Nomor Rekening: 3452608585, Periode Januari2018, Mata Uang IDR Dengan Saldo Awal 4,656,195.92 danSaldo Akhir 574,899.10.1 (Satu) bundel dokumen Rekening Tahapan dari Bank BCAa.n Tahta Maharaya Kec.

Swadaya VII No. 71 Tangerang 15154Indonesia; Nomor Rekening: 3452608585, Periode Jull2018, Mata Uang IDR Dengan Saldo' Awal21,533,344.03dan Saldo Akhir 513,051.09.1 (Satu) lembar dokumen Rekening Tahapan dari Bank BCAa.n Tahta Maharaya Kec. Larangan Kel. Larangan Indah Rt.004 Rw. 004 JI.

Putusan Nomor : 16/Pid.SusTPK/2019/PT.DKI4404414424434444454464474481 (Satu) bundel dokumen Rekening Tahapan dari Bank BCAa.n Tahta Maharaya Kec. Larangan Kel. Larangan Indah Rt.004 Rw. 004 JI. Swadaya VII No. 71 Tangerang 15154Indonesia; Nomor Rekening: 3452608585, Periode Februari2018, Mata Uang IDR Dengan Saldo Awal 574,899.10 danSaldo Akhir 186,605.14.1 (Satu) bundel dokumen Rekening Tahapan dari Bank BCAa.n Tahta Maharaya Kec. Larangan Kel. Larangan Indah Rt.004 Rw. 004 JI.

Swadaya VII No. 71 Tangerang 15154Indonesia; Nomor Rekening: 3452608585, Periode Mel2018, Mata Uang IDR Dengan Saldo Awal 1,038,885.99danSaldo Akhir 4,137,898.37.1 (Satu) bundel dokumen Rekening Tahapan dari Bank BCAa.n Tahta Maharaya Kec. Larangan Kel. Larangan Indah Rt.004 Rw. 004 JI.

2018, Mata Uang IDR Dengan Saldo Awal 574,899.10 danSaldo Akhir 186,605.14.1 (Satu) bundel dokumen Rekening Tahapan dari Bank BCAa.n Tahta Maharaya Kec. Larangan Kel. Larangan Indah Rt.004 Rw. 004 JI. Swadaya VII No. 71 Tangerang 15154Indonesia; Nomor Rekening: 3452608585, Periode Maret2018, , Mata Uang IDR Dengan Saldo Awal 186,605.14danSaldo Akhir 3,359,398.26.1 (Satu) bundel dokumen Rekening Tahapan dari Bank BCAa.n Tahta Maharaya Kec. Larangan Kel. Larangan Indah Rt.004 Rw. 004 JI.

Batu bara;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambanganadalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yangHalaman 18 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN TIkmeliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studikelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 UU RI No.4 Tahun 2009yang dimaksud dengan :a.

Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambanganuntuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanyamineralisasi;b. Eksplorasi adalan tahapan kegiatan pertambangan untukmemperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi,bentuk dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur danbahan galian serta informasi mengenai lingkungan social danlingkungan hidup;c.

Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambanganuntuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yangberkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usahapertambangan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan sertaperencanaan pasca tambang;d. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambanganuntuk memperoleh mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya;e.

DOUW calon DPD RI ProvinsiSulawesi Tengah dalam tenggang masa kampanye tanggal 23 September 2018 sampaidengan tanggal 13 April 2019 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RepublikIndonesia nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan KomisiPemilihan Umum Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program danjadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019.Perbuatan terdakwa RIDWAN TAWALILI alias IDU sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam 490 UndangUndang RI nomor

DOUW calon DPD RI Provinsi Sulawesi Tengahdalam tenggang masa kampanye yaitu tenggang waktu antara tanggal 23September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019 berdasarkan PeraturanKomisi Pemilinan Umum Republik Indonesia tentang tahapan, program dan jadwalpenyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yangtidak benar yaitu terdakwa tidak membagibagikan kalender;2.

DOUW calon DPD RI Provinsi SulawesiTengah dalam tenggang masa kampanye yaitu tenggang waktu antara tanggal 23September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019 berdasarkan Peraturan KomisiPemilihan Umum Republik Indonesia nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan keduaatas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta

DOUW calon DPD RI Provinsi Sulawesi Tengah dalamtenggang masa kampanye yaitu tenggang waktu antara tanggal 23 September 2018sampai dengan tanggal 13 April 2019 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan UmumRepublik Indonesia nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PeraturanKomisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan,program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019.Menimbang, dengan demikian unsur Dalam masa kampanye telah terpenuhisecara sah menurut

Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) buah/bendel Lampiran Rekening Tahapan atau Rekening Koran (22 lembar) dengan nomor rekening : 01091457275 An. H. GANGGA ENDANG HERMAWAN periode bulan Agustus 2016 yang dicetak dari Bank BCA Cab. Karawang pada tanggal 28 Pebruari 2017; - 1 (satu) buah/lembar Surat Pernyataan diatas materai An.

diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.3.Menyatakan terdakwa AGUS SANTOSO bersalah melakukan tindakpidana PENIPUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal378 Kitab Undangundang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaankesatu;Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa AGUS SANTOSO selama 2 (dua)tahun penjara dikurangkan masa tahanan yang sudah dijalani denganperintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menyatakan barang bukti berupa :a). 1 (satu) buah/bendel Lampiran Rekening Tahapan

merkMitsubhisi warna kuning No.Pol. : B9370EO;Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 saat saksi sedang bekerjadan saksi mengecek mutasi di rekening terdakwa, ternyata ada transfer uangmasuk sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari HGANGGAENDANG HERMAWAN Als H.DADANG ke nomor rekening 5485678899Bank BCA milik terdakwa;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.B/2017/PN.Kvg.1. 1 (satu) buah/bendel Lampiran Rekening Tahapan

penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.B/2017/PN.Kvg.Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah/bendel Lampiran Rekening Tahapan

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah/bendel Lampiran Rekening Tahapan atau Rekening Koran(22 lembar) dengan nomor rekening : 01091457275 An. H. GANGGAENDANG HERMAWAN periode bulan Agustus 2016 yang dicetak dariBank BCA Cab. Karawang pada tanggal 28 Pebruari 2017; 1 (satu) buah/lembar Surat Pernyataan diatas materai An.