Ditemukan 11392 data
53 — 30
rekonpensi;Bahwa pada tahun 2000, pengugat rekonpensi ikut digugat oleh Tergugatrekonpensi ll, terdaftar perkara Perdata No. 02/Pdt.G/2000/PN.Bkt.perkara mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian jugadigugat dalam perkara Perdata No.08/Pdt.G/2012/PN Bkt, perkaraperdata No.27/Pdt.G /2015/PN.Bkt. yang mana perkara tersebut juga telahmempunyai putusan yang tetap.Bahwa menurut keterangannya ternyata orang tua para Tergugat llrekonpensi (almh.lmeldaMasrul) telah membuat perjanjian jual beli tanahdengan
EDWIN LOMBAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
248 — 380
Pemegang sertipikat yang terbit terlebih dahulu menguasai fisik tanahdengan itikad baik ;b. Riwayat hak dan Penguasaannya jelas dan tidak terputus ;c.
97 — 58
Eco Environmental Energi Indonesia KotaBatam (yang diwakili oleh terdakwa) melakukan kerjasama jual beli lahan/tanahdengan Ir. M. Iqbal A. Hamidy selaku Direktur Utama PT. IDLP (Inti Daya LatuPrima) ;Bahwa benar berdasarkan kerjasama tersebut, tercapai kesepakatan untukmembuat rekening bersama di Bank CIMB Niaga dengan pemilik rekening atasnama PT.
ARA BIN DIRMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang
98 — 51
;Bahwa Intervensi /Tergugat II, merupakan pemilik sah atas tanahdengan sertifikat No. 219/Desa Tanjung Tiga, atas tanah seluas6.735 M2,merupakan pembeli yang baik yang dilindungi oleh hukumsebagaimana dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 7 tahun 2012, di mana pembelian tanah atassertifikat No. 219/Desa Tanjung Tiga, atas tanah seluas 6.735 M2,dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 1997, sehingga tata cara danHalaman 31 dari
JEMMY ALBERT LOMBOAN
Tergugat:
BPN KOTA KENDARI
Intervensi:
PT CELEBES INDONESIA REALTY (diwakili oleh EFFENDY PURNAMA)
212 — 327
termasuk keluarga Edi Sabara;Bahwa saksi menerangkan tidak meninjau kembali batasbatas tanah hanyaditunjukkan dan untuk patok batas adalah kewenangan Kantor Pertanahan;Saksi bernama BENYAMIN BARANI:Bahwa saksi menerangkan tidak pernah memiliki sertipikat hak milik diKelurahan Mokoau;Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengajukan permohonan untukmeningkatkan atau menurunkan status tanah miliknya dari hak milik menjadihak bangunan;Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanahdengan
Terbanding/Penggugat : SARIMIN Diwakili Oleh : ALI LEONARDI N, SH.SE, MBA, MH, Dkk
Turut Terbanding/Tergugat II : ABU HASAN, SE Diwakili Oleh : HENDRY GUNAWAN, S.H., M.H
Turut Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
67 — 36
KAMPARI yang diakui keberadaanya olehPENGGUGAT pada sisi bagian utara fakta sebenarnya adalah tanahdengan SHM No. 166/1992 atas nama ACHMAD TASNIMI yang dibelipada tahun 1992 melalui Akta Jual Beli PPAT Tajiod Raharjo, SH pada 24Halaman 28 dari 61 halaman putusan Nomor 74/PDT/2018/PT.PBRNovember 1992, kemudian ditahun 2000.an tanah tersebut sudah beralihmenjadi hak milik Herlina. Bahwa PT.
Terbanding/Terdakwa I : SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBOLON Alm
Terbanding/Terdakwa II : HAMCIA MANIK Anak dari PINUS MANIK Alm
1099 — 1650
sekarang telah berdiri bangunan berupa roko lantai 2(dua);Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agus Sobandi yang berkerja dikecamatan Nagreg dengan jabatan sebagai Pengelola Akta dengan tugasdan tanggung jawab mengecek warkah untuk penandatanganan minutaHalaman 44 dari 60, Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.akta, mencatat register dan mengarsipkan akta yang dibuat oleh PPATSKecamatan Nagreg dan sesuai dengan arsip di kantor Kecamatan Nagreg,PPATS Kecamatan Nagreg pernah menerbitkan akta jual beli tanahdengan
75 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pungut hanyalah tanahdengan Girik C Nomor 3411 Persil 31 S.Il seluas 14.920 m? (empatbelas ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi);Bahwa batasbatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 512/PusakaRakyat adalah:Sebelah Utara Sawah Muhtar:Sebelah Timur Sawah Yakub:Sebelah Selatan Sawah H. Muti:Sebelah Barat Sawah H.
Pembanding/Penggugat II : UTARI UMMI HAYATI Diwakili Oleh : Wiesma Mara Rangga, SH.
Terbanding/Tergugat I : STEVEN WIDJAJA
Terbanding/Tergugat II : HARYONO
Terbanding/Turut Tergugat I : ENNY WISMALIA, S.H.
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
118 — 57
SULISTIJATI SANTOSAS.H.tertanggal 27 April 1993 pada Turut Tergugat II, maka kepemilikan belum adaperubahan, dalam hal ini kepemilikan masih ditangan Tergugat II;Bahwa sedangkan Tergugat melakukan transaksi Jual Beli Hak Milik atastanah yang berhadapan dengan Tergugat II pada tanggal 12 Maret 2012dihadapan Turut Tergugat sesuai dengan PP Nomor 37 Tahun 1998 tentangPeraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 2 yang berbunyi :(1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanahdengan
67 — 31
seperti itu tidak memenuhi syarat formilgugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu(eenduideljke en bepaalde conclusie).2 Tidak jelasnya Objek Sengketa, kekaburan objek sengketa sering terjadimengenai tanah terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objekgugatan mengenai tanah, anatara lain tidak disebutnya batas batas objeksengketa, luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutnyaletak tanah yang menjadi objek gugatan, tidak samanya batas dan luas tanahdengan
90 — 43
Pertanian sayursayuran buahbuahan, karet, peternakan ayamdan peternakan ikan;Bahwa Tergugat Ill menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebutdiatas, Karena kalaupun benar (quod non) Penggugat menguasai lahansejak tahun 2001, maka sepatutnya Penggugat mengurus legalitas tanahdengan mengajukan permohonan alokasi objek gugatan kepadaTergugat Ill selaku instansi yang berwenang untuk mengalokasikan lahandi Pulau Batam berdasarkan ketentuan yang berlaku, serta Penggugatmemenuhi segala kewajibankewajiban
51 — 42
Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi menggunakan Akta Perikatan Jual Beli nomor 01tanggal 2 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT BambangHeriyanto, SH di Jakarta, yang mengandung cacat hukum atau didugapalsu tersebut, seolah olah benar benar telah terjadi jual beli hak tanahdengan Surat Girik tanah hak milik adat atas nama Asan Bin Djam No. C662 Desa Ciganjur, Kecamatan Pasar Minggu pada persil 97.b.
89 — 24
." ; dapat kami jelaskan sebagaiberikut :Bahwa berdasarkan permohonan untuk pemecahan bidang tanahdengan sertipikat Hak Milik Nomor : M 172 An. Yohanita Riberu(Tergugat Il); M 173 An. Hubertina Riberu ( Tergugat Ill ) dan M 174An. Yohana Erni Riberu (Tergugat !) yang diajukan oleh masingmasing pemegang hak atas tanahnya kepada Kepala KantorPertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya (Tergugat V); yangkemudian ditindaklanjuti dengan proses pemecahan sertipikat sertipikat tersebut diatas.
191 — 73
Rp.528.000, per m2 maka Perhitungan hak Tergugat yangbelum diterima oleh Tergugat adalah sebagai berikut:Total luas tanah Tergugat adalah : Total Luas Tanah Awal i 18.100m2Dikurangi 2 SHM yang tidak dijual : 1.010m2Dikurangi 2 SHM yang dibeli Penggugat : 2.610m2Jadi Total Luas Tanah Tergugat adalah : 14.480m2(empat belas ribu empat ratus delapan puluh meter persegi)Tanah yang sudah terjual seluas 5.595 m2, yang terdiri dari : penjualantanah yang telah dilakukan AJB seluas 5.135 m2 dan penjualan tanahdengan
445 — 34
Sebuku Batubai Coal (PT.SBC);Bahwa saksi bekerja atas perintah Sukarji selaku pengawasnya danpekerjaan yang dilakukan saksi adalah melakukan pemerataan tanahdengan Dozer, lalu memuat ke dalam Dump Truck menggunakanExcavator;Bahwa Saksi mengangkut tanah yang sebelumnya dimuat olehExcavator yang dioperasikan oleh Samsudin;Bahwa tidak mengetahui siapa pemilik dari PT.
151 — 12
., Notaris di Medan (selanjutnya disebut TanahKedua).4 Bahwa, Tanah Pertama sebelum dialihkan kepada Tergugat I, dimiliki oleh Tergugat II,yang memperolehnya dari Rusli Tarigan berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas TanahDengan Cara Ganti Rugi Nomor 592.2/21/I/2006 tertanggal 14 Maret 2006 yangdiketahui dan disahkan oleh Kepala Desa Suka Makmur dan didaftarkan di KecamatanSibolangit, serta disaksikan oleh Erna br Bukit, Sepuh br Ginting, Hormat Tarigan, ToniSembiring, Tani Ginting, Pdt.
ZEFRI SANI
Tergugat:
PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) Cq. PT. Perusahaan Listrik Negara (persero) Unit Induk Pembangunan (IUP) Sumatera Bagian Selatan (SUMBAGSEL)
130 — 76
Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah danditambah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden RI 148 Tahun2015 tentang Perubahaan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum, mengatur : Dalam rangka efisiensi dan efektifitas,pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5(lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanahdengan
Terbanding/Penggugat : Tn. FLORIANUS ALUI
64 — 47
Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding secara inconcreto dapat meneliti faktorfaktor yang tidak masuk akal, tidak patut atau tidakpantas tersebut;Bahwa halhal yang dipandang tidak masuk akal dan tidak patut dalam suatuperjanjian dimaksud, selain obyeknya tidak jelas, ternyata batas waktu dimulai dandiakhirinya perjanjian kerja sama tersebut, juga tidak jelas, sehingga perjanjiankerja sama tersebut, isinya dapat dipandang sebagai suatu perjanjian atas tanahdengan kuasa mutlak yang sesungguhnya
102 — 100
;Bahwa Surat Kuasa Nomor 13, tanggal 4 Februari 2011 yang dibuatdihadapan Notaris Kota Denpasar WAYAN SUGITHA, SH,menunjuk / pemberian kuasa menjual ditujukan terhadap obyek tanahdengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3157 / Desa Sempidi, seluas 4.470m2 dan bukan atas obyek Sertifikat Hak Milik Nomor : 1001 / DesaLukluk atas nama : SUTIKNO, luas 2.825 m2 dan Sertifikat Hak MilikNomor : 676 / Desa Lukluk seluas 1520 m2.
1.PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk
2.PT. BUKAKA FORGING INDUSTRIES
Tergugat:
1.BPN KABUPATEN BOGOR
2.PT. CIMANGGIS CIBITUNG TOLLWAYS
98 — 70
Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2014 dalam hal penggunaannilai ganti Kerugian di dalam musyawarah antara Pelaksana Pengadaan Tanahdengan pihak yang berhak, yaitu di dalam Pasal 34 ayat (3) UU No.2 Tahun2012 ditentukan bahwa nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaianPenilai tersebut menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian,sedangkan di dalam Pasal 66 ayat (4) Peraturan Presiden No.71 Tahun 2012Jo.