BUMI RAYA
Tergugat:
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Juanda No.08/09 air hitam KotaSamarinda 75124, Kalimantan Timur berdasarkan surat Kuasa Khusustertanggal 28 Desember 2017 yang telah didaftarkan dikepaniteraanPengadilan :Negeri Samarinda nomor W18U1/30/HK.02.1/1/2018 .Tanggal 12 Januari 2018 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT,; MELAWANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMURCq.DINAS PEKERJAAN UMUMPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Beralamat Jalan . ; Tengkawang: Nomor.01 Telepon 0541276115,276116,Faxmail 0541276116 kodepos 75127 Samarinda,Pts.

(delapan belas milyar tiga ratus empat puluh empat jutadelapan tujuh puluh dua ribu rupiah) yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran2016;.

Berdasarkan fakta dan uraian tersebut diatas,maka baik Pemerintah RI dan/atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidakpemah mnencalen 'krisis keuangan sebagaimana Tergugat dalilkan dalamjawabannya, bahkan sebaliknya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapatdikualifikasi sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terbaik dalam kemandiriankapasitas fiskal dan postur keuangan (APBD) (performance budget) daerah ;10.2.

Foto copy Surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor:900/1 769/BM.DPU/2016 Tanggal 28 November 2016 Perihal : permohonan SisaPembayaran Kegiatan 2016selanjutnya diberi tanda T1.5;: Foto copy Surat Gubemur Kalimantan Timur Nomor: 903/4396/BPPD/BangdaTanggal 6 September 2016 Perihal: Penghematan Belanja SKPD selanjutnya diberi tanda T.6;. Foto copy Surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor:903/372/BMIX/2016 Tanggal 14 September 2016 Kepada Yth.

, di seluruh SKPD lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur MajelisHakim berpendapat tidak menghentikan Kewajiban Tergugat untuk membayarkekurangan sesuai kontrak kepada Penggugat yang telah disepakati, maka dengan Pts.

BUMI RAYA
Tergugat:
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Juanda No.08/09 air hitam KotaSamarinda 75124, Kalimantan Timur berdasarkan surat Kuasa Khusustertanggal 28 Desember 2017 yang telah didaftarkan dikepaniteraanPengadilan :Negeri Samarinda nomor W18U1/30/HK.02.1/1/2018 .Tanggal 12 Januari 2018 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT,; MELAWANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMURCq.DINAS PEKERJAAN UMUMPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Beralamat Jalan . ; Tengkawang: Nomor.01 Telepon 0541276115,276116,Faxmail 0541276116 kodepos 75127 Samarinda,Pts.

(delapan belas milyar tiga ratus empat puluh empat jutadelapan tujuh puluh dua ribu rupiah) yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran2016;.

Berdasarkan fakta dan uraian tersebut diatas,maka baik Pemerintah RI dan/atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidakpemah mnencalen 'krisis keuangan sebagaimana Tergugat dalilkan dalamjawabannya, bahkan sebaliknya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapatdikualifikasi sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terbaik dalam kemandiriankapasitas fiskal dan postur keuangan (APBD) (performance budget) daerah ;10.2.

Foto copy Surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor:900/1 769/BM.DPU/2016 Tanggal 28 November 2016 Perihal : permohonan SisaPembayaran Kegiatan 2016selanjutnya diberi tanda T1.5;: Foto copy Surat Gubemur Kalimantan Timur Nomor: 903/4396/BPPD/BangdaTanggal 6 September 2016 Perihal: Penghematan Belanja SKPD selanjutnya diberi tanda T.6;. Foto copy Surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor:903/372/BMIX/2016 Tanggal 14 September 2016 Kepada Yth.

, di seluruh SKPD lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur MajelisHakim berpendapat tidak menghentikan Kewajiban Tergugat untuk membayarkekurangan sesuai kontrak kepada Penggugat yang telah disepakati, maka dengan Pts.

BUMI RAYA
Tergugat:
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: BUPATI KUTAI TIMUR KALIMANTAN TIMUR tersebut ;

BUPATI KUTAI TIMUR KALIMANTAN TIMUR vs PT. SARITAPRIMA COAL;

PUTUSANNomor. 11 PK/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :BUPATI KUTAI TIMUR KALIMANTAN TIMUR,berkedudukan di Jalan SoekarnoHatta No. 1 KomplekPerkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kabupaten Kutai Timur.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. H.Zainuddin Aspan, SH, Msi. Jabatan Kepala BagianHukum Setkab Kutai Timur2. Evian Agus Saputra, SH.

Saritaprima Coal berdasarkan Permohonan Nomor : 014/SPC/X/06 tertanggal 17 Oktober 2006 telah mengajukanPermohonan Penyelidikan Umum Wilayah atas bahan galianbatubara di daerah Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur,Kalimantan Timur dan karena telah memenuhi persyaratan sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka BupatiKutai Timur menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor406/02.188.45/ HK/XI/2006 tertanggal 14 Nopember 2006.Memberikan ljin Usaha Pertambangan (IUP) perpanjanganPenyelidikan

Saritaprima Coal seluas25.000 (dua puluh lima ribu) Hektar yang terletak di Kecamatan MuaraAncalong, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) objek sengketasebagaimana tersebut di atas, serta dengan dalih penerbitan SKHal. 7 dari 50 hal. Put.

MANSYUR TANRA vs PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, dk

PT.NUANSA CIPTA REALTINDO >< GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR CS

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, yang beralamat diJalan Gajah Mada No.2 Samarinda Kalimantan Timur, dalam hal inimemberi kuasa kepada H.Suroto,S.H., Radiansyah,S.H., M.Hum. danMuhammad Amin,S.H. Pegawai Negeri Sipil pada Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur beralamat di JalanGajah Mada No.2 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.180/7635/HK/2013 Tanggal 23 Agustus 2013, untuk selanjutnyadisebut Terbanding / semula Tergugat ;2.

PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) TBK, Cabang V/KALIMANTAN, yang beralamat di Jalan Macatus Baru No.5Landasau Ulu, RT. 48 RW XI, Balikpapan 76113, Kalimantan Timur,dalam hal ini memberi kuasa kepada Oki Narfadi,S.H., ChandraMelias Manik,S.H.,M.H. dan Topan Yuntoro,S.H.

Departemen Perhubungantelah mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 223 Tahun2005 pada tanggal 21 September 2005 tentang Penetapan PelaksanaanPembangunan Bandar Udara Baru di Sungai Siring, KecamatanSamarinda Utara, Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur (Vide BuktiP1);. Bahwa pada dasarnya Surat Keputusan a quo memberikan pelimpahanwewenang kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur (Tergugat )dalam rangka pelaksanaan pembangunan Bandar Udara SamarindaBaru (atau disingkat BSB):.

Timur dengan PT.Nuansa Cipta Realtindo, adalah Batal Demi Hukum.lil.

Timur);.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, DK

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, tempat kedudukan diJalan Gajah Mada Nomor 02, Samarinda, ProvinsiKalimantan Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Suroto, S.H., jabatanKepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/6180HK/2018, tanggal 26 Desember 2018;Termohon Kasasi ;. MAISYARAH ANSYARI, S.H.,M.H., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan LambungMangkurat Gg. Mawar Nomor 11, RT 6, Kelurahan SungaiHalaman 1 dari 7 halaman.

:le2,Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan;Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan KeputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/60/B.PPOD.III/2018, tentangPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSamarinda, tanggal 10 Desember 2018, atas nama H.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMURMELAWANPT. DIYATAMA PERSADA RAYA

Suryanata adalah milikPemerintah Provinsi Kalimantan Timur....dst;2. Tanah/lahan tersebut dibebaskan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T)Pemerintah Kota Samarinda secara bertahap melalui APBD PemerintahProvinsi Kalimantan Timur...dst;3. Dalam rangka pengamanan terhadap aset tersebut, Pemprov. telahmemasang pagar keliling, patok dan papan nama (plang) an.

tanah yang saksi uruskan suratsuratnya yaitu : di jalan Suryanatadan jalan Kadrie oening yang terletak di Kelurahan Air Putih KecamatanSamarinda Ulu Kota Samarinda ;Bahwa suratsurat yang saksi bantu untuk mengurus surat ahli waris, suratketerangan orang tuanya meninggal dll ;Bahwa pengurusan suratsurat tersebut untuk mengurus kelanjutan ganti rugitanah kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur :Bahwa setelah selesai suratsurat tersebut kemudian saksi ajukan kepadaPemprov Kalimantan Timur yang

Surat Surat Tanah, ditujukan Kepada Yth Bapak Ketua Panitia (Yayasan) PembangunanIslamic Centre Kalimantan Timur di Samarinda ( bukti T22) ;Lembar Disposisi dan Surat dari Drs.H.A.

Timur kepada semua pemilik lahan ;Bahwa saksi mengetahuinya karena orang tua saksi juga sudah menerima gantirugi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;36Bahwa saksi mengetahui penggantian tanah lahan tersebut sebesarRp.1.750.000.

ASRO punya tanah dilokasi tanah yangmenjadi masalah saat ini ;Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa merekamereka punya tanah didalampagar Pemprov Kalimantan Timur kemudian melepaskan tanahnya kepadaPT.DIYATAMA PERSADA RAYA;Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa tanah yang sudah dipagar PemprovKalimantan Timur oleh adalah tanah yang sudah dibebaskan/ sudah diganti rugioleh Pemprov Kalimantan Timur ;.

M E N G A D I L IDALAM PENUNDAAN;-Mengabulkan permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;-Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-9091 Tahun 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, atas nama EDDY SUNARDI DARMAWAN,S.E. kepada ARDIANSYAH tanggal 11 Oktober 2013 sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;DALAM EKSEPSI

-Menolak seluruh eksepsi Tergugat;DALAM POKOK PERKARA1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.Menyatakan Batal Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-9091 Tahun 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, atas nama EDDY SUNARDI DARMAWAN,S.E. kepada ARDIANSYAH tanggal 11 Oktober 2013;3.Mewajibkan Tergugat agar mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44

.,;melawanGUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;

TIMUR , berkedudukan di Jalan.Gajah Mada Nomor :1 Kalimantan Timur ; Dalam hal ini memberi k k ween ee nen en een eee eee1.

RADIANSYAH, SH., M.Hum.Jabatan Kabag Bantuan Hukum dan HAM SetdaProvinsi Kalimantan Timur 53. MUHAMMAD AMIN, SH.Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Setda ProvinsiKalimantan Timur ;RADEN EDDY HARYADI, SH., M.

Bahwa Penggugat adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat KotaBalikpapan dari Partai Patriot yang diangkat dengan KeputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.448462 masa bakti 2009sampai dengan2.

Timur SK Nomor171.3.2.448462 masa bakti 2009 sampai dengan 2014 ;EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT/KEWENANGAN BADAN PERADILANDALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO ;a.

GUGATAN ERROR IN PERSONA/SALAH ALAMAT.Bahwa gugatan Penggugat ini salah alamat, seharusnya yang digugat adalahPresiden Republik Indonesia, sebab Tergugat (Gubernur Kalimantan Timur)dalam menerbitkan objek sengketa (SK.No.171.3.2.449091 Tahun 2013)didasarkan pada mandat.

GAZALI SIKKIRI RUPPA, dkk VS PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

Timur;MUHAMMAD KUSNADI, bertempat tinggal di Jalan Kapal Pinisi7, RT 042, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, KotaBontang;A'MIN, bertempat tinggal di Jalan Kapal Layar 5, RT 024,Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;TAHAR, bertempat tinggal di Jalan Kapal Layar, KampungMandar, RT 024, Kelurahan Loktuan, Kecamatan BontangUtara, Kota Bontang;Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rostan, S.H.

Tubun, RT 29, Nomor9A, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan,Kota Bontang, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 27 April 2017;Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;Lawan:Halaman 2 dari 14 hal.Put.Nomor 596 PK/Pdt/2017PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan Ir.James Simandjuntak, Nomor 01, Bontang, Kalimantan Timur,diwakili oleh Bakir Pasaman, selaku Direktur Utama, dalam hal inimemberi kuasa kepada Lukas

Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI, Nomor 435 /KptsII/1991 tanggal22 Juli 1991 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Taman NasionalKutai Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Provinsi KalimantanHalaman 11 dari 14 hal.Put.Nomor 596 PK/Pdt/2017Timur seluas 1.371 (seribu tiga ratus tujuh puluh satu) hektar untukperluasan Kota Administratif Bontang dan PT Pupuk Kalimantan Timur;Adapun bunyi dictum Memutuskan pada SK Menteri RI dimaksudmenyatakan : melepaskan sebagian kawasan Taman Nasional Kutai

cqSuaka Marga Satwa Kutai seluas 1.371 (seribu tiga ratus tujuh puluhsatu) hektar yang terletak di Kabupaten Daerah Tk II Kutai, ProvinsiKalimantan Timur untuk perluasan Kota Administrasi Bontang dan PTPupuk Kalimantan Timur, dengan batas tetapnya seperti terlukis padapeta lampiran keputusan ini;Bahwa pada Peta Situasi Areal Pelepasan Hutan (lampiran) KeputusanMenteri Kehutanan Nomor 435/KptslI/1991 tentang PelepasanSebagian Kawasan Taman Nasional Kutai cq Suaka Margasatwa Kutai diWilayah Kabupaten

Daerah Tingkat II Kutai, Provinsi Daerah Tingkat Kalimantan Timur seluas 1.371 (seribu tiga ratus tujuh puluh satu) hektaruntuk perluasan Kota Adminitratif Bontang dan PT Pupuk KalimantanTimur, tampak luasan lahan bagi masingmasing, yakni bagi KotaAdministratif Bontang seluas 700 Ha, sedangkan bagi Pupuk KalimantanTimur adalah seluas 671 Ha;b.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 880/IV.I-1649/TUUA/BKD tanggal 28 Maret 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Nazran, S.T.

NIP. 19690712 199803 1 011;

Penggugat:
NAZRAN
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Samarinda Ulu, Kota Samarinda,Kalimantan Timur 75123, bertindak baik secara bersamahalaman 1 of 58 Halaman, Putusan Nomor : 62/G/2019/PTUN.SMDsama maupun sendirisendiri, berdasarkan Surat Kuasakhusus tertanggal 14 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT;Melawan:GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di jalan Gajah Mada No.2Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, KotaSamarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Dalam hal inimemberi kuasa kepada :i. H.

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016 berdasarkan PetikanKeputusan Gubernur Kalimantan Timur No : 821.2/III.26488/TUUA/BKD2016 Tentang Penggugat diberikan Pengukuhan Pegawao Negeri Sipildalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrator di LingkunganPemerintah Provinsi Kalimantan Timur;5.

Kalimantan Timur ;19. BuktiP.20 : Foto Copy sesuai Foto Copy DaftarHadir Pegawai Negeri Sipil tahun 2014, atas nama Nazran,ST, pada Instansi Dinas Energi dan Sumber Daya MineralProv. Kalimantan Timur ;20.

Isran Noor, M.Si yangmerupakan Gubernur Kalimantan Timur periode jabatan 20182023;Menimbang, bahwa apabila fakta hukum jabatan terakhir Penggugat adalahJabatan Administrasi di Dinas ESDM Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yangdiberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Dr. Ir.

Timur yang merupakan Pejabat yangBerwenang (PyB) telah mengajukan usulan pemberhentian tidak dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat yang ditujukan kepadahalaman 51 of 58 Halaman, Putusan Nomor : 62/G/2019/PTUN.SMDGubernur Kalimantan Timur yang merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian(PPK) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, oleh karenanya dengan mengacupada Asas Hukum Affirmanti Incumbit Probatio maka diperoleh kesimpulan bahwaSekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan

SARITAPRIMA COAL VS-BUPATI KUTAI TIMUR KALIMANTAN TIMUR

Saritaprima Coal berdasarkan Surat Permohonan Nomor014/SPC/X/06 tertanggal 17 Oktober 2006 telah mengajukan PermohonanPenyelidikan Umum Wilayah atas bahan galian batubara di daerah MuaraAncalong, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dan karena telahmemenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku, maka Bupati Kutai Timur menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 406/02.188.45/HK/XI/2006 tertanggal 14 November 2006.

Barisan Anak Dayak Kalimantan TimurmelawanBupati Kutai Kartanegara

KeduanyaKewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada KantorAdvokat dan Konsultan Hukum KUKUH T.SH DAN REKANberalamat di Jalan Daman Huri Perumahan Borneo Mukti IlBlok C Nomor 17, RT. 41, Kelurahan Mugirejo, KecamatanSungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2016;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGATMELAWAN:Halaman Idari 92 halaman perkara No.04/G/LH/2016/PTUN.SMD.BUPATI KUTA KARTANEGARA, berkedudukan di Jalan WolterMonginsidi,

ALWI GASIM, MsiTergugat:Gubernur Kalimantan Timur

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 880/IV.I-5718/TUUA/BKD tanggal 23 Desember 2018 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Hidayatullah,SE,M.Si NIP. 196811041988031005;
3. Memerintahkan kepada Tergugat

untuk mencabut Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 880/IV.I-5718/TUUA/BKD tanggal 23 Desember 2018 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Hidayatullah,SE,M.Si NIP. 196811041988031005 dan Mewajibkan Tergugat untuk melakukan rehabilitasi hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Penggugat:
HIDAYATULLAH
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Samarinda Ulu, Kota SamarindaKalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal, 23 Agustus 2019;Selanjutnya disebut sebagal PENGGUGAT;MELAWAN:GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di JIn. Gajah Mada No.2 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, KotaSamarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan ini memberiKUasa Ke Pada) 222 o enn nn nen nn nen ee nnn n nnn nnn 1. H. SUROTO, S.H.;2. RADIANSYAH, S.H., M. Hum.; 3. MUHAMMAD AMIN, S.H.; 4. EVIAN AGUS SAPUTRA, SH., M.H.;5. Hj.

HERWAN NUR, S.H.; Kesemuannya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) BiroHukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur padaKantor Gubernur Kalimantan Timur, beralamat jalan GajahMada Nomor 2 Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkanSurat Kuasa Khusus, Nomor : 180/5278 Hk/2019, tertanggal10 September 2019; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Halaman 2 Putusan Perkara No.46/G/2019/PTUN.SMD.Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut : e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan NIP196811041988031005 Pangkat/Golongan ruang Pembina IV/a JabatanKepala UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan UnitKerja/Instansi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Jl.BasukiRahmat no 05 Samarinda Kalimantan Timur;Halaman 4 Putusan Perkara No.46/G/2019/PTUN.SMD.Bahwa Penggugat melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan DigitalLibrary yaitu Pengadaan Perpustakaan yang dibuat secara digitaldengan menggunakan Perangkat komputer yang

Oleh Karena itu tidak adaalasan lagi bagi PENGGUGAT untuk tidak menerima danmempermasalahkan Surat keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor880/IV.I5718/TUUVA/BKD tanggal 23 Desember 2018 tentangHalaman 27 Putusan Perkara No.46/G/2019/PTUN.SMD.Pemberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama PENGGUGAT, 2022 no nnn cn none nnn ncn en ncn en nnn13.

Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:880/IV.I5718/TUUA/BKD tanggal 23 Desember 2018 TentangPemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganHalaman 58 Putusan Perkara No.46/G/2019/PTUN.SMD.jabatan atas nama Hidayatullah,SE,M.Si NIP.T19GBi1.104 1988031 OO jacernaneeee cern ccessee ieecineeneneeeneenneneneneee3.

ABDUL GAFFAR alias COKO vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR (PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR), dkk

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERIDALAM NEGERI cq GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR(PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN ~ TIMUR),berkedudukan di Jalan Gajan Mada Nomor 2, KelurahanPasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Balikpapan,Provinsi Kalimantan Timur, diwakili oleh Dr. H. Awang FaroekIshak, selaku Gubernur Kalimantan Timur, dalam hal inimemberi kuasa kepada H. Suroto, S.H., Kepala Biro HukumSetda Provinsi Kaltim dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 14 September 2016:2.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAHPROVINSI KALIMANTAN TIMUR cq PEMERINTAHKOTA BALIKPAPAN, berkedudukan di Jalan JenderalSudirman RT.13 Kelurahan Kelandasan, KecamatanBalikpapan Kota, Kota Balikpapan;Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 486 K/Pdt/20193.

(tujuh puluhribu meter persegi), yang terletak RT.09 Kawasan Pelabuhan PetiKemas, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, yangmerupakan sebagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 00055 atas namaPemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 725.000 (tujuh ratusdua puluh lima ribu meter persegi);Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalamperkara ini;Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebin dahulusekalipun Para Tergugat melakukan upaya hukum perlawanan

Menetapkan ongkos perkara sesuai hukumnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi Tergugat 1.Bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang untuk memeriksadan mengadili perkara a quo;Bahwa penempatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaiTergugat dalam perkara ini keliru dan salah (tidak tepat);Gugatan Penggugat tidak lengkap, kurang pihak Tergugat/T ergugat tidaklengkap (p/urium litis consorsium);Gugatan

Nomor 486 K/Pdt/2019 Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perdata biasa dengan dasarPerbuatan Melawan Hukum (PMH), dimana ternyata Penggugat tidakpunya alas hak atas tanah objek sengketa serta tidak menguasai objeksengketa, sementara Tergugat punya bukti kepemilikan otentik atas tanahsengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00055 atas nama PemerintahProvinsi Kalimantan Timur, Bahwa oleh karena Pemohon' Kasasi/Penggugat tidak dapatmembuktikan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat, makaPemohon

., M.Si vsGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.26035/TUUA/BKD2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipildalam jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda atas nama Ir. ZULFAKARNOOR.

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/IH.26035/TUUA/BKD2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pengangkatan PegawaiNegeri Sipil dalam jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda atas nama Ir.ZULFAKAR NOOR.

Fadly Illa, SH., M.Si ;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Walikota Samarinda yangditujukan kepada Gubermur Provinsi Kalimantan Timur, Nomor :800/0964/BKDII.1/2011, tanggal 08 Juni 2011, Perihal : RekomendasiPengangkatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda ;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Gubernur Kalimantan Timur yangditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, Nomor : 821.2/III.26027/TUUA/BKD2011, tanggal 6 September 2011, Perihal : konsultasiPengangkatan Calon Sekretaris Daerah Kota Samarinda

surat yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur,Nomor : X.133.64/127/SJ, Perihal Persetujuan Pengangkatan Calon SekretarisDaerah Kota Samarinda.Bahwa selanjutnya kemudian pada tanggal 6 Oktober 2011 diterbitkanlah SuratKeputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/lll.26035/TUUA/BKD2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipildalam jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda atas nama Ir.

Menimbang bahwaberdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis hakimmenilai bahwa SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/ll.26034/TUUA/BKD2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atasnama H.M.

PUPUK KALIMANTAN TIMUR, ,Dkk

PUPUK KALIMANTAN TIMUR, suatu Perseroan Terbatas yangdidirikan berdasarkan Hukum Indonesia, berkedudukan di Bontang,beralamat kantor pusat di JI. James Simandjuntak No. 1, Bontang 75313Kalimantan Timur, Indonesia, untuk selanjutnya disebutsebagai:TERGUGAT ;2.

Pemohon:
TARANUM Binti MOHIDIN ISMAIL
Termohon:
Kepolisian Daerah Kalimantan Timur CQ Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur

MANSYUR TANRA VS PEMERINTAH DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, DK

Awang Faroek Ishak selakuGubernur Kalimantan Timur, berkedudukan di JalanGadjah Mada, Nomor 2, Kota Samarinda, dalam hal inimemberi kuasa kepada H.

., dan kawankawan, Para PNS pada Biro Hukum Setda Provinsi Kaltimpada Kantor Gubernur Kalimantan Timur, beralamat diJalan Gajah Mada, Nomor 2 SamarindaKaltim,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2018;Termohon Kasasi;DanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,berkedudukan di Jalan Andi Pangeran Pettarani Nomor 8,Kota Makassar, yang diwakili oleh Andi Bakti, S.H., selakuKepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, dalam hal iniHalaman 1 dari 7 hal. Put.

Rannu Bin Maradang (almarhumah) yang berhakdiwarisi kepada para anak kandung ahli warisnya termasuk Penggugat;Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 120/Rappocini tanggal 15 Juni1984 GS Nomor 2764/31101983 luas 600 m2 atas nama PemerintahDaerah Tingkat Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh Turut Tergugatadalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;Menyatakan menurut hukum, bahwa segala surat surat yang lahir danterbit berkaitan dengan tanah objek sengketa dan surat surat yang lahirdan

terbit dengan fasar Sertifikat Hak Pakai Nomor 120/Rappocini tanggal15 Juni 1984 GS Nomor 2764/31101983 luas 600 m2 atas namaPemerintah Daerah Tingkat Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh TurutTergugat adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai lokasi tanah objek sengketadan mendirikan bangunan di atas tanah objek sengketa dengan dasaryang tidak sah adalah perbuatan melawan hukum;Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai, menduduki