Bahwa dahulu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah pasangansuami isteri, dan kemudian saat ini perkawinan antara PIHAK PERTAMAdengan PIHAK KEDUA telah dinyatakan putus karena perceraian,Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 153/Pdt.G/2016/PN.Sdademikian berdasarkan Akta Cerai No. 1276/ AC/2006/PA.Sda, tertanggal07 November 2006, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo ;Bahwa selama perkawinan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidakterdapat perjanjian pisah harta ;Bahwa selama Perkawinannya PIHAK PERTAMA

SUBEKTI SH MH DARI UNIVERSITASINDONESIA DIHADAPAN NOTARIS DI JAKARTA , Para Penggugatsecara sendirisendiri atau bersamasama sah selaku ahli waris dankarenanya memperoleh bagian Harta Peninggalan ayah kandungnya(pewaris) ;Bahwa, alm Tuan Rudy Max Gustav Schulz semasa hidupnya pernahmelangsungkan perkawinan untuk kedua kalinya dengan Ny MAULIREGINA SCHULZ SIAHAAN ( Disebut juga MAULI) REGINA SIAHAANvide Akta Perkawinan No.98/1969 tertanggal 15 Desember 1969 Tanpadidahului dengan perjanjian kawin pisah

harta vide surat Direktur Perdata,Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum & HakAsasi Manusia RI.

Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidakpernah mengadakan perjanjian kawin/perjanjian pisah harta sehinggaHim. 3 dari 106 HIlm. Put.

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2021/PN Jkt.SelBahwa dari pihak Pemohon Il dan keluarga tidak keberatan dengankeinginan para Pemohon untuk pisah harta;2.

(Lima Ratus meterpersegi), yang terletak di Propinsi Bali, atas nama Safira Annur;Bahwa saksi tahu sekarang Pemohon dan Pemohon II sudah pensiundahulu Para Pemohon bekerja di Farmasi/ Obatobatan ;Bahwa pembelian rumah dan tanah tersebut dari hasil Keuangan berdua ;Bahwa selama perkawinan Para Pemohon dan anakanaknya tinggal diIndonesia, dan untuk anak No.2 tinggal di Australia;Bahwa dari pihak Pemohon II dan keluarga tidak keberatan dengankeinginan para Pemohon untuk pisah harta;halaman 11 dari 19

2013 harus memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) UUPerkawinan: yang berbunyi Mengenai harta bersama, suami atauisteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.Ketentuan pasal 36 tersebut tentu harus dipahami bahwa ketika salahsatu pihak melakukan perbuatan hukum seperti menjual, menjaminataupun mengalihkan harta bersama, maka ia tidak berwenangmelakukan tindakan hukum tersebut tanpa melibatkan suami/isterinya, kecuali dalam hal sebelumnya telah ada perjanjianperkawinan yang menyatakan pisah

harta ;Bahwa tergugat sekarang Terbanding II dengan Tergugat II sekarangpembanding telah pernah melangsungkan perkawinan sah dan dalamperkawinan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan yangmenyatakan pisah harta ;Bahwa dalam persidangan tidak ada bukti yang menyatakan bahwatergugat sekarang Terbanding Il dengan Tergugat Il sekarangPembanding telah melakukan perjanjian perkawinan yangmenyatakan pisah harta ;Bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa kesepakatan jual beli hartabersama (obyek sengketa)

didengarketerangannya dipersidangan tersebut maka diperoleh fakta, bahwa :Bahwa antara Para Pemohon, yakni INNA MEGAWATY dengan SIMONTIMOTHY IRWIN adalah suami istri yang menikah di Denpasar pada tanggalHalaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 419/Padt.P/2019/PN Tng23 Juli 2004, dalam pernikahan campuran antara Warga Negara Inggris danWarga Negara Indonesia, dan telah dicatatkan di Kantos DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 23 Juli2004; Bahwa dalam perkawinan mereka tidak dilakukan perjanjian pisah

harta; Bahwa dalam perkawinan mereka telah dilahirkan 2 (dua) orang anak lakilaki masingmasing bernama DARREN GAULT IRWIN, lahir di Jakarta padatanggal 23 Oktober 2006 dan TRYGVE QUINLAN IRWIN, lahir di Jakartapada tanggal 24 Januari 2008, selain itu Pemohon INNA MEGAWATY telahmembawa anak hasil perkawinan terdahulu bernama HENRY EKASAPUTRA, lahir di Semarang pada tanggal 30 Desember 1993; Bahwa selama perkawinan mereka memperoleh harta bersama berupasebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik

Saham PT Lovina Beach Brewery Rp11.125.000.000Bahwa secara faktual, kepemilikan saham tersebut bukanlah daripenghasilan pemohon banding (Bona Budhisurya) sekarang PemohonPeninjauan Kembali melainkan berasal dari Pinjaman Bank oleh Ny,Natali Istri Bona Budhisurya dengan Status Kawin Pisah Harta sesuaipernanjian Kawin Akta Nomor 18 Tahun 2005 tercatat di Notaris EdisonJingga, S.H., Tanggal 10 Oktober 2005. Pinjaman bank dimaksud telahHalaman 7 dari 10 halaman.

Bahwa adalah tidak benar halhal yang memberatkan dalam putusanPengadilan Tinggi Surabaya tersebut di atas, karena : Perjanjian Pra Nikah, menyebutkan semua kebutuhan rumah tanggadiambil alin oleh isteri ; Perjanjian surat pisah harta juga menyebutkan isteri yang mengcoversemua kebutuhan rumah tangga Pemohon Kasasi dan saksi korban ;Bahwa perlu dalam kesempatan ini disampaikan sebagai bahanpertimbangan Mahkamah Agung RI Jakarta yaitu :1.

Apabila didasarkan pada ketentuan Pasal351 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang menyebutkan bila wali ibukawin, maka suaminya, kecuali ia dikecualikan atau dipecat dari perwalian,selama dalam perkawinan antara suami dan isteri tidak ada pisah meja danHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Rhlranjang atau tidak ada pisah harta benda, demi hukum menjadi wali peserta dandi samping isterinya bertanggung jawab secara tanggung menanggungsepenuhnya atas segala perbuatan yang dilakukan setelah

Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Padt.G/2018/PN Nlakemudian berdasarkan keterangan saksi Ningsih Ismail menyatakan bahwaTergugat pada saat melakukan perjanjian dengan Penggugat masih mempunyaiseorang suami yang berprofesi sebagai anggota Polisi;Menimbang, bahwa oleh karena pada saat melakukan perjanjian Tergugatmasih terikat hubungan perkawinan dengan seorang lakilaki sehingga MajelisHakim berpendapat jaminan tersebut merupakan harta bersama antara Tergugatdan suaminya serta tidak adanya perjanjian pisah

harta diantara keduanya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 UndangUndang Perkawinan mengenai tindakan atas harta bersama, termasuk untukmembuat utang haruslah dengan persetujuan dari Suaminya, hal ini juga selarasdengan putusan Mahkamah Agung Nomor Reg:2691 PK/Pdt/1996 dinyatakanbahwa Tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau isteri harus mendapatpersetujuan suami ister;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat

PK/2010 ;Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 1086/Pdt.G/2013/PN.Sby4 Bahwa Perjanjian Kawin antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sesuai AktaNomor : 01 tanggal 01 April 2010 yang dibuat oleh LAKSHMI SURYANDARI,SH, Notaris di Surabaya tersebut kemudian disahkan oleh Pegawai PencatatPerkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabayasebagaimana ternyata dalam catatan keterangan pada Kutipan Akta PerkawinanNomor : 957/WNI/2010 disebutkan : Dalam perkawinan ini terdapat Perjanjian Perkawinan Pisah

Harta tanggal 01 April2010 Nomor : 01 yang dibuat oleh LAKSHIMI SURYANDARIL SH.

sengketa tersebutsedangkan Tergugat mengajukan bukti T12 berupa kwitansi penjualan kepada I MadeBudiana, namun karena bukti tersebut tidak ada aslinya maka bukti tersebutdikesampingkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P13 berupa perjanjian kawin nomor OLtanggal 01 April 2010 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebelum melaksanakanperkawinan didepan notaris Laksmi Suryandari,S.H.dan telah didaftarkan di kepaniteraanPengadilan Negeri Surabaya nomor register 36/PK/2010, disebutkan dalam PASAL :Pisah

harta, bahwa antara para pihak (Penggugat dan Tergugat) tidak akan ada persekutuanHalaman 17 dari 21 Putusan Nomor : 1086/Pdt.G/2013/PN.Sbyharta benda dengan nama atau sebutan apapun juga, baik persekutuan harta menurut hokumatau persekutuan untung dan rugi maupun persekutuan hasil dan pendapatan, dalamPASAL 2: Harta.

Fotocopy Salinan Akta Kesepakatan Pisah Harta DalamPerkawinan Nomor 99 tanggal 31 Juli 2018,diberi tanda P8Menimbang, bahwa suratsurat dari P1 sampai dengan P8berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokandengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah menuhi syaratsebagai alat bukti yang sahMenimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Pemohonmengajukan saksisaksi sebagai berikut :Saksi WAYAN MAHARDIKA, dipersidangan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut

akandihibahkan kepada anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yangbernama ANAK KE 3 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT.PASAL 6Bahwa pada masa yang akan datang setelah Pihak Pertama dan PihakKedua menandatangani Surat Kesepakatan Bersama ini, maka hartayang diperoleh pihak pertama sepenuhnya menjadi hak pihakpertama,begitu pula harta yang diperoleh pihak kedua sepenuhnyamenjadi hak pihak kedua sehingga tidak diperlukan persetujuan bagikedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum atas hartanyamasingmasing (pisah

harta).PASAL 7Bahwa apabila di kemudian hari terjadi permasalahan antara PihakPertama dengan Pihak Kedua atau dengan keluarga Pihak Pertamadan keluarga Pihak Kedua, maka Pihak Pertama dan Pihak Keduasepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secaramusyawarah kekeluargaan.PASAL 8Bahwa kedua belah pihak sepakat satu dan lainnya memohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa danmengadili perkara No.1064/Pdt.G/ 2017/PA.Amb. supaya SuratKesepakatan Bersama ini dikuatkan dalam

gugatannya tertanggal 08 Desember2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 09 Desember2014 dibawah Register No. 1001/Pdt.G/2014/PN.Sby, telah mengajukan gugatan dengan dalildalil sebagai berikut :Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 07 Juni 2008,tercatat di Kantor Catatan Sipil Surabaya dengan kutipan Akte Perkawinan nomor 828/WNI/2008 tanggal 09 Juni 2008.Bahwa sebelum perkawinan Penggugat dengan Tergugat terdapat Perjanjian Kawin,pisah

harta yang dibuat pada tanggal 04 Juni 2008 oleh MEI ANGILIA ANG,SHNotaris di Surabaya.Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dirumah Penggugat jalan Ngagel Tama 59 A Surabaya selama 5 (lima) tahun dan telahberhubungan kelamin namun belum dikaruniai anak.Bahwa antara bulan April Mei 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidakharmonis lagi karena Tergugat ternyata mengadakan perselingkuhan dengan wanitawanita penggoda pria.Bahwa Tergugat setiap malam

KETUT PARIANA namun saat itu sudah pisah ranjang, meja makan,maupun tempat tidur, tapi belum pisah harta kekayaan. KemudianTerdakwa Ir. LYNDA MEGAWATI SANTOSO mengajukan perubahanpemegang polis asuransi nomor premi 19414996 an saksi Ir. KETUTPARIANA dan Terdakwa Ir. LYNDA MEGAWATI SANTOSOmendapatkan formulir perubahan penerima manfaat dan dibawa pulangkerumahnya, setibanya dirumah Terdakwa Ir.

KETUTPARIANA namun saat itu sudah pisah ranjang, meja makan, maupun tempattidur, tapi belum pisah harta kekayaan. Bahwa saksi Ir. KETUT PARIANAtidak pernah menandatangani formulir perubahan pemegang polis yangdiberikan kepada Terdakwa dan tanda tangan dalam formulir diduga telahdipalsukan oleh Terdakwa.

Padang Pariaman, Sumatera Barat;Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinyasebagaimana tercantum di dalam buku kutipan akta nikah;Bahwa antara penggugat dan tergugat menikah dengan pisah harta sebagaimanatercantum dalam akta perjanjian kawin tanggal 25 September 2003 nomor 04yang dibuat dihadapan Rina Meilani, SH, notaris di Pariaman.Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suamiistri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat

Bahwa agar dapat diingat kembali oleh Tergugat Rekonpensi agar dapat menjadikan pertimbangan sebagai akibat Hukum dari perkawinan yang dilangsungkan :e Bahwa sebelum perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi,telah sepakat dibuat AKTA PERJANJIAN KAWIN No : 42 tanggal 27 September 2001dibuat oleh NOTARIS Eunike Ratna Wijaya, SH ;e Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensiselalu pisah harta dan selama perkawinannya tidak ada harta bersama

Bahwa selama Pernikahan PENGGUGAT DAN TERGUGAT memperolehharta yang menjadi harta Bersama, karena PENGGUGAT danTERGUGAT tidak pernah membuat perjanjian PISAH HARTA.. Bahwa sebelum megajukan pembagian harta bersama, terlebin dahuluPENGGUGAT sampaikan daftar harta Bersama yang dibagi menjadi 2(dua) kelompok yaitu : KELOMPOK ANO. HARTA TAHUN TAKSIRAN NILAIBERSAMA PEROLEHA1.

keabsahan pendirian PT Sac Nusantara (Tergugat Kedua)ternyata disamping meninggalkan ahliwarisnya sebagaimana tersebutdalam bukti P.2 juga saat meninggal tanggal 19 Mei 1997 meninggalkanharta diantara berupa sahamsaham di Tergugat Kedua (PT SacNusantara), sebagaimana berikut:1.Atas nama alm Pewaris Rudy Max Gustav Schulz sebesar 3.948.saham seri A dan sebesar 57.588 saham seri B = 61.536 saham =34,96%:Atas nama istri perkawinan keduanya, yang perkawinannya tidakdidahului dengan Perjanjian Kawin Pisah

Harta yaitu Ny.

Nomor 2180 K/Pdt/2017XIll.tersebut tidak didahului Perjanjian Kawin Pisah Harta, maka berakibatdemi hukum terjadi percampuran harta;Bahwa mengingat sahamsaham sebesar 51,46% atas nama Ny MauliRegina Schulz boru Siahaan (Tergugat Kesatu) di Tergugat Kedua (PTSac Nusantara), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari boedelyang jatuh waris dan menjadi harta bersama terikat yang belum terbagiserta menjadi milik segenap ahliwaris (vide Pasal 180 juncto 833 BW)sejak pewaris almarhum Rudy Max Gustav

Janda Mauli Regina Schulz BoruSiahaan, sehingga jelas bahwa sahamsaham tersebut diperolehberdasarkan hasil perkawinan kedua yang tidak didahului denganperjanjian kawin pisah harta, maka terhadap harta atas nama Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi Ny.

Mauli Regina Schulz boruSiahaan yang diperoleh dari hasil perkawinAN kedua (tanpadidahului perjanjian pisah harta) sebesar 85,42% di perseroan telahjatun waris sejak pewaris almarhum Tuan Rudy Max Gustav Schulzwafat tanggal 19 Mei 1997 di Lampung, dan seketika beralihmenjadi milik segenap ahli waris sebagai harta peninggalan yangbelum terpisahkan.

Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan antara Penggugat danTergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama (perjanjian kawinmengenai pisah harta);11. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat minta pembagianharta bersama sesuai dengan hukum Islam;Him. 4 dari 48 him. Putusan No. 718/Pdt.G/2021/PA.Mlg.12.

Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan antara Penggugat danTergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama (perjanjian kawinmengenai pisah harta);3. Bahwa harta bersama berupa benda tidak bergerak Sebidang tanahperumahan dengan bangunan permanen diatasnya tipe 45 luas tanah 112Meter Persegi dengan SHGB Nomor 640 atas nama pemegang hak:TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONVENSI (Alm) yangberalamat di Kota Malang;Dengan Batasbatas: Batas Selatan : Rumah Bapak ..............

dikeluarkan oleh Penggugatkepada Tergugat, karena biaya biaya tersebut merupakan biaya yangdtimbulkan oleh faktor kesengajaan,kesadaran, dan tanggungjawabPenggugat yang tidak termasuk dalam harta termasuk Harta Bersama.Dan Biaya biaya bukanlah merupakan harta karena harta dari segibahasa,harta berarti: Barang Barang (Uang dan sebagainya) yangmenjadi kekayaan. ;13 Bahwa benar sebelum dan sesudah perkawinan antara Penggugatdan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian Harta Bersama (perjanjiankawin mengenai pisah

harta );14 Bahwa benar sejak terjadi perceraian sampai dengan diajukannyagugatan Penggugat, Harta Bersama berupa benda tidak bergeraksebidang tanah perumahan dengan bangunan permanen diatasnya tipe45 luas tanah 112 Meter Persegi dengan Nomor 640 atas namapemegang hak : TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONVENSI(Alm) yang beralamat di .............. dalam penguasaan dan ditinggaliPenggugat bersama putri Tergugat dan Penggugat.;15 Bahwa benar pembagian Harta Bersama sesuai porsinya sesualHukum Islam..