Rekening 0042140106 periode 02-01-2005 s/d 26-12-2007.19. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-590/2003 tanggal 31 Oktober 2003 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaaan pembangunan untuk kepentingan umum di kabupaten Kutai Kartanegara.20. 1 (satu) Eksemplar copy Akta Jual Beli Nomor : 05 / PPAT / 2008 tanggal 28 April 2008.21. 1 (satu) Eksemplar copy Akta Jual Beli Nomor : 124 / TGRS / 2006 tanggal 04 Mei 2006.22. 1 (satu

Uang Tunai sebesar Rp.130.000.000,- (Seratus Tiga puluh juta rupiah).116. 1 (satu) Eksemplar copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor . 180.188/HK-590/2003 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaaan Tanah bagi Pelaksanaan untuk kepentingan umum di Kabupaten Kutai Kartanegara.117. 1 (satu) Eksemplar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Tenggarong No.

I se Kalimantan Timur danKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK590/2003 tanggal 31Oktober 2003, bersamasama dengan SIHAR MANULLANG, BA, Ir. MUHAMMADFADLI ARDIN, MM, ARDI DJAYA KESUMA, Ir.SUGIYANTO, MM., LASRI, HAWANG SAMIDIN, Drs.H.M.HUSNI THAMRIN (masingmasing diajukan penuntutanterpisah) dan Drs.

I se Kalimantan Timur dan Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor 180.188/HK590/2003 tanggal 31 Oktober 2003, bersamasamadengan SIHAR MANULLANG, BA, Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM, Drs H.SUKO BUWONO, ARDI DJAYA KESUMA, Ir.SUGIYANTO, MM., LASRI, HAWANG SAMIDIN, Drs.H.M. HUSNI THAMRIN (masingmasing diajukanpenuntutan terpisah) dan Drs.

Kutai Kartanegara yang secara ex officio berdasarkan Surat KeputusanBupati Kutai Kartanegara dengan Nomor 180.188/HK590/2003 tanggal 31 Oktober2003 jo. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.

SOEPARLAN bin SONTODIMEDIJO ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bupati Kutai Kartanegara denganKeputusan Nomor 180.188/HK590/2003 tanggal 31 Oktober 2003 jo. KeputusanGubernur Kepala Daerah Tk.

I se Kalimantan Timur danKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK590/2003 tanggal 31Oktober 2003, bersamasama dengan SIHAR MANULLANG, BA., Ir. MUHAMMADFADLI ARDIN, MM., ARDI DJAYA KESUMA, Ir. SUGIYANTO, MM., LASRI, H.AWANG SAMIDIN, Drs. H.M. HUSNI THAMRIN (masingmasing diajukanpenuntutan terpisah) dan Drs.

I se Kalimantan Timur dan Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor 180.188/HK590/2003 tanggal 31 Oktober 2003, bersamasamadengan SIHAR MANULLANG, BA., Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM., Drs. H.SUKO BUWONO, ARDI DJAYA KESUMA, Ir. SUGIYANTO, MM., LASRI, H.AWANG SAMIDIN, Drs. H.M. HUSNI THAMRIN (masingmasing diajukan20penuntutan terpisah) dan Drs.

I seKalimantan Timur maka Bupati Kutai Kartanegara dengan Keputusan Nomor 180.188/HK590/2003 tanggal 31 Oktober 2003 menetapkan/mengangkat Panitia PengadaanHal. 23 dari 114 hal. Put. No. 2394 K/Pid.Sus/2013Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kukardengan susunan sebagai berikut: No. JABATAN KEDUDUKAN DALAMTIM1. Bupati Kutai Kartanegara Ketua Tim2s Kepala Dinas Pertanahan Wakil Ketua/AnggotaKab. Kukar3. Asisten Pemerintahan dan AnggotaHukum Setkab Kukar4.

I seKalimantan Timur dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/44HK590/2003 tanggal 31 Oktober 2003, bersamasama dengan SIHARMANULLANG, BA., Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM., ARDI DJAYAKESUMA, Ir. SUGIYANTO, MM., LASRI, H. AWANG SAMIDIN, Drs. H.M. HUSNITHAMRIN (masingmasing diajukan penuntutan terpisah) dan Drs.

I seKalimantan Timur maka Bupati Kutai Kartanegara dengan Keputusan Nomor 180.188/HK590/2003 tanggal 31 Oktober 2003 menetapkan/mengangkat Panitia PengadaanTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kukardengan susunan sebagai berikut: No JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM1 Bupati Kutai Kartanegara Ketua Tim2 Kepala Dinas Pertanahan Kab.

Aditya Kirana Mandiri, di wilayah Kecamatan Kembang Janggut, seluas5000 Hektar, dan dilengkapi dengan Peta Lampiran Kuasa PertambanganEKSPLOITASI (KpEp) tanggal 23 Agustus 2007 (Bukti P1) ;Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Eksploitasi atas nama PT.Aditya Kirana Mandiri (Penggugat) sebagaimana Bukti P1 tersebut di atas,telah dilakukan berdasarkan tahapantahapan yang berkelanjutan sesuaidengan prosedur yang ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati KutaiNomor : 180.188/HK251/2001 tentang Pelaksanaan

No. 365 K/TUN/2010dimaksud dalam Surat Kepatusan Bupati Kutai Nomor : 180.188/HK251/2001 tentang Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Izin UsahaPertambangan Umum Dalam Wilayah Kabupaten Kutai, tanggal 26 April2001, oleh karena sejak dari awal yaitu dimulai SKIP berlanjut ke KPPenyelidik Umum selanjutnya ke KP Eksplorasi PT.

Bara Sejati di Wilayah Kecamatan Kembang Janggut sebagaiobjek sengketa, telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun2008 Tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai No. 2 Tahun2001 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah, tanggal 22 Januari2008 dan tidak berdasarkan tahapantahapan secara berkelanjutan berdasarkanSurat Keputusan Bupati Kutai Nomor : 180.188/HK251/2001 tentangHal. 13 dari 34 hal. Put.

Kutai Kartanegara TA. 2008. yang telah dilegalisir;

Kutai Kartanegara TA. 2008. yang telahdilegalisir;1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 180.188/HK407/2008 tanggal19 Mei 2008, TentangPenunjukan Pejabat Pengguna Anggaran (KPA) dan BendaharaPengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan Kab. KutaiKartanegara, yang telah dilegalisir;3 (tiga) lembar foto copy Rencana Kerja dan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (RKASKPD 2.2.1) Pemkab.

RIVAI, M.Si sesuai SK BupatiKutai Kartanegara Nomor 180.188/HK407/2008;Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) JOKO PITONO,S.Sos.,M.Si;Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ABDULLAH EFFENDI,SE.,MM;Bendahara YAHRAN;Bendahara Pembantu Dra.

Sos., dan keterangan terdakwa sertadihubungkan dengan barang bukti berupa surat Surat Keputusan BupatiKutai Kartanegara Nomor 180.188/HK407/2008 tanggal 19 Mei 2008 danSurat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten KutaiKartanegara Nomor: 800/133/DPV/III/2008 tanggal 04 Maret 2008, dalamkegiatan Pengadaan Lahan Pembangunan SMK Negeri 1 Muara Badak,Bupati Kutai Kartanegara telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati KutalKartanegara Nomor 180.188/HK407/2008 tanggal 19 Mei 2008 tentangPenunjukan

Sos., dan keterangan terdakwa sertadihubungkan dengan barang bukti berupa surat Surat Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor 180.188/HK407/2008 tanggal 19 Mei 2008 dan SuratKeputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten KutaiKartanegara Nomor: 800/133/DPV/III/2008 tanggal 04 Maret 2008, dalamkegiatan Pengadaan Lahan Pembangunan SMK Negeri 1 Muara Badak, BupatiKutai Kartanegara telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor 180.188/HK407/2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Penunjukan

180.188/HK407/2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Penunjukan PejabatKuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dan Bendahara Pengeluaran PembantuPada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengangkat ataumenunjuk Drs.

yang diduga oleh Para Penggugat adalah sudahberalaskan hukum apabila dikembalikan ke Kas Daerah, denganpertimbangan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 172/PDT/2018/PT SMR188.31/005/BAKD tanggal 4 Januari 2006 Perihal Penjelasan TambahanPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, Surat Direktur Jenderal BinaAdministrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor188.34/251/BAKD Hal : Tanggapan Terhadap Peraturan Bupati KutailKartanegara Nomor 180.188

/HK147/2005, Nomor 180.188/HK148/2005,Nomor : 180.188/HK149/2005 dan Hasil Pemeriksaan Badan PemeriksaKeuangan RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai KartanegaraTA. 2005 yang pada intinya bahwa seluruh Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2004 2009yang telah menerima uang saku, transportasi akomodasi Belanja PenunjangKegiatan Anggota Dewan untuk menyetor kembali ke Bendahara SekretariatDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegarayang

Kendali Kredit Hand TraktorQuick G 1000 atas nama kreditur MISMUN(satu) lembar foto copy Berita Acara Serah terimaBarang dari pemimpin proyek pengadaan HandTraktor di Kabupaten Kutai Kartanegara kepadakelompok tani Bina Mulya Desa Buana Jaya Kec.Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara ;(satu) lembar foto copy Surat No:520/214/Ek.IV/IV/2006 tanggal 4 April 2006perihal Laporan Perkembangan Bantuan KreditAlsintan/Hand Traktor ;(satu) rangkap Surat Keputusan Bupati KutaiKartanegara, Nomor: 180.188

/HK135/2002 tentangPembentukan Panitia Pembelian PekerjaanPemerintah Bupati Kutai Kartanegara, tanggal 25Februari 2002 ;(satu) lembar lampiran Keputusan Bupati KutaiKartanegara, Nomor: 180.188/HK135/2002 tentangPembentukan Panitia Pembelian Barang DaerahPemerintah Bupati Kutai Kartanegara ;(satu) eksemplar Perjanjian Jaul Beli TraktorTangan, tanggal 11 Maret 2003;(satu) lembar Adendum anatara Ny.

Kendali Kredit Hand TraktorQuick G 1000 atas nama kreditur MISMUN(satu) lembar foto copy Berita Acara Serah terimaBarang dari pemimpin proyek pengadaan HandTraktor di Kabupaten Kutai Kartanegara kepadakelompok tani Bina Mulya Desa Buana Jaya Kec.Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara ;1 (satu) lembar foto copy Surat No:520/214/Ek.IV/IV/2006 tanggal 4 April 2006perihal Laporan Perkembangan Bantuan KreditAlsintan/Hand Traktor ;1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kutai3Kartanegara, Nomor: 180.188

/HK135/2002 tentangPembentukan Panitia Pembelian PekerjaanPemerintah Bupati Kutai Kartanegara, tanggal 25Februari 2002;(satu) lembar lampiran Keputusan Bupati KutaiKartanegara, Nomor: 180.188/HK135/2002 tentangPembentukan Panitia Pembelian Barang DaerahPemerintah Bupati Kutai Kartanegara ;1 (satu) eksemplar Perjanjian Jaul Beli TraktorTangan, tanggal 11 Maret 2003;1 (satu) lembar Adendum anatara Ny.

Surat Keputusan Bupati Kutai, Nomor 180.188/HK251/2001, tanggal 26 April 2001, tentangPelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Izin UsahaPertambangan Umum Dalam Wilayah kabupaten Kutai,Pasal 51, 52 ayat idan 2, dan 53 ayat 1 dan 2,42sebagai berikutPasal 51 : Dalam hal terjadi tumpang tindih antarakegiatan Usaha pertambangan dengankegiatan usaha lain usaha pertambangan,maka prioritas peruntukan lahanditentukan oleh Bupati sesuai dengankewenangannya berdasarkan pertimbanganmanfaat yang paling besar ;Pasal

tentang Pedoman TeknisPenyelengaraan Tugas Pemerintah di BidangPertambangan Umum tanggal 3 November 2000 ;74Bukti T21 : foto copy dari foto copy Peraturan DaerahKabupaten Kutai Nomor : 35 Tahun 2000 tentangPelaksanaan dan Prosedur Pemberian Izin UsahaPerkebunan di Kabupaten Kutai tanggal 15Desember 2000 :Bukti T22 : foto copy dari foto copy Peraturan DaerahKabupaten Kutai Nomor : 2 Tahun 2001 tentangIzin Usaha Pertambangan Umum Daerah tanggal 23Januari 2001 dan Surat Keputusan Bupati KutaiNomor : 180.188

Pasal 53Surat Keputusan Bupati Kutai Nomor : 180.188/HK 2511/2001,tanggal 26 April 2001 Tentang Pelaksanaan dan Tata CaraPemberian Izin Usaha Pertambangan Umum Dalam WilayahKabupaten Kutai (vide bukti T22) menyatakan bahwa :Pasal 51Dalam hal terjadi tumpang tindih antara kegiatanusaha pertambangan dengan kegiatan usaha lain usahapertambangan, maka prioritas peruntukan lahan ditentukanoleh Bupati sesual kewenangannya berdasarkanpertimbangan manfaat yang paling besar.Pasal 53(1).

DARMA PUTERA WAHANAPRATAMA (obyek sengketa aquo) dan areal/lahan perkebunankelapa = sawit atas nama Penggugat dikaitkan denganketentuan pasal 51 jo.53 ayat (1) dan (2) Surat Keputusan90Bupati Kutai Nomor : 180.188/HK251/2001 (vide bukti T22), Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam ketentuan yangdimaksud ternyata ada mekanisme yang harus ditempuh olehPenggugat dan Tergugat II Intervensi' selaku pihak yangberkepentingan terhadap areal/lahan yang tumpang tindih(tumpang tindih antara kegiatan usaha pertambangan

Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut diatasmerupakan upaya penyelesaian sengketa yang diatur olehBupati yang bertujuan untuk melindungi investor sebagaipihak yang melakukan usaha di wilayahnya yang juga ikutberperan dalam memajukan dan mengembangkan perekonomianmasyarakat di wilayah Kutai Kartanegara (dalam hal iniPenggugat dan Tergugat II Intervensi), dan adanya bentukupaya penyelesaian sengketa yang dimaksud dalam ketentuanpasal 51 jo.53 ayat (1) dan (2) Surat Keputusan BupatiKutai Nomor : 180.188

ITING Bin AJl HASYIM dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan;Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu)lembar Invoice No. 023/Inv/06/04 tanggal 30 Juni 2004; 1(satu) lembar Risalah Rapat tanggal 3 September 2004; 1(satu) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 180.188/HK128.a/2004 tentang Besaran BiayaTransportasi, pengiriman, pengapalan serta biayaadministrasi dan asuransi dalam rangka hibah kendaraanAmbulance

dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakankepadanya dalam Dakwaan Pertama maupun Dakwaan Kedua;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Pertamamaupun Dakwaan Kedua tersebut;Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan~ danharkat serta martabatnya;Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar invoiceNo. 023/Inv/06/04 tanggal 30 Juni 2004; 1 (satu) Ilembarrisalah rapat tanggal 3 September 2004; 1 (satu) lembarSurat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188

I se Kalimantan Timur dan Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor 180.188/HK590/2003 tanggal 31 Oktober 2003, bersamasama denganSIHAR MANULLANG, BA, Drs. H. SUKO BUWONO, ARDI DJAYAKESUMA, Ir. SUGIYANTO, MM., LASRI, H. AWANG SAMIDIN,Drs.H.M.HUSNI THAMRIN (masingmasing diajukan penuntutan terpisah) danDrs.

I se Kalimantan Timur maka BupatiKutai Kartanegara dengan Keputusan Nomor 180.188/HK590/2003 tanggal 31Oktober 2003 menetapkan/mengangkat Panitia Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kab. Kukar dengansusunan sebagai berikut: No JABATAN KEDUDUKANDALAM TIM1 Bupati Kutai Kartanegara Ketua Tim2 Kepala Dinas Pertanahan Kab.

I se Kalimantan Timur dan Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor 180.188/HK590/2003 tanggal 31 Oktober 2003, bersamasama denganSIHAR MANULLANG, BA, Drs. H. SUKO BUWONO, ARDI DJAYAKESUMA, Ir.

I se Kalimantan Timur maka BupatiKutai Kartanegara dengan Keputusan Nomor 180.188/HK590/2003 tanggal 31Oktober 2003 menetapkan/mengangkat Panitia Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kab. Kukar dengansusunan sebagai berikut: No. JABATAN KEDUDUKANDALAM TIM1 Bupati Kutai Kartanegara Ketua TimZ Kepala Dinas Pertanahan Kab.

I se Kalimantan Timur dan Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor 180.188/HK590/2003 tanggal 31 Oktober 2003, bersamasama denganSIHAR MANULLANG, BA, Drs. H. SUKO BUWONO, ARDI DJAYAKESUMA, Ir. SUGIYANTO, MM., LASRI, H AWANG SAMIDIN, Drs.

Kutai Kartanegara TA. 2008. yang telah dilegalisir;(19) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-407/2008 tanggal19 Mei 2008, Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara, yang telah dilegalisir;(20) 3 (tiga) lembar foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD 2.2.1) Pemkab.

AKHDARRIVAI kepada Bupati untuk ditetapbkan sebagai KPA dan Berdasarkan SuratKeputusan Bupati No. 180.188/HK407/2008, tanggal 19 Mei 2008, terdakwa Drs.ZeAKHDAR RIVAI, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan ENYROHAINI, Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk kegiatan "Pembebasan Lahanuntuk Pembangunan USB SMK di Kecamatan Muara Badak seluas kurang lebih 4(empat) Ha.

Muara badak, KeputusanBupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK407/2008 tanggal 19 Mei 2008tentang penunjukan Drs. H. AKHDAR RIVAI selaku Pejabat kuasa pengguna24anggaran dan Dra. ENY ROKHAINI selaku Bendahara pengeluaran pembantu padaDinas Pendidikan Kab. Kutai kartanegara, Surat keputusan Pengguna anggarandinas pendidikan Kab.

Kutai Kartanegara TA. 2008. yang telahdilegalisir, 1 (Satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :180.188/HK407/2008 tanggal19 Mei 2008, Tentang Penunjukan Pejabat PenggunaAnggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan62Kab.

Bahwa Bupati Kutai Kartanegara selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan BupatiKutai Kartanegara Nomor 180.188/HK407/2008 tanggal 19 Mei 2008 tentangPenunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dan Bendahara PengeluaranPembantu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengangkatatau menunjuk terdakwa Drs. H.

AAHDAR RIVAI, M.Si, sebagai Kepala SubDinas Program pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara maupun sebagaiKuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor 180.188/HK407/2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Penunjukan Pejabat KuasaPengguna Anggaran (KPA) Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada DinasPendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.

milikPara Tergugat.Bahwa harga ganti rugi tanam tumbuh milik Para Tergugat yang ditawarkan Penggugatadalah kemauan Penggugat sendiri, dimana harga ganti kerugian tersebut tidak disepakatioleh Para Tergugat, dan adalah berdasarkan hukum jika kesepakatan tidak tercapai diantarapara pihak maka aturan hukumlah yang dijadikan patokan untuk harga ganti rugi tanamtumbuh tersebut yang di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk harga ganti rugi tanam tumbuhdidasarkan pada KEPUTUSAN BUPATI KUTA KARTANEGARA NOMOR 180.188

No. 19/Pdt.G/2016/PN.Trg, Hal. 29 dari 67 HalamanBahwa untuk terjadinya peralihan hak atas tanah haruslah didasarkan pada kesepakatanyang dibuat oleh para pihak, demikian juga terhadap besaran ganti rugi atas tanam tumbuhharus dibuat dan disepakati berdasarkan kesepakatan bersama, dan jika tidak terdapatkesepakatan antara para pihak maka ada acuan yang WAWJIB DIIKUTI terhadap besaranganti rugi tanam tumbuh yang di Kabupaten Kutai Kartanegara diatur KEPUTUSAN BUPATIKUTA KARTANEGARA NOMOR 180.188/HK630

REA KaltimPlantations (PENGGUGAT).Bahwa PENGGUGAT menolak dalil PARA TERGUGAT pada bagian Dalam PokokPerkara paragraph ke1 halaman ke10 yang menyatakan bahwa apabila kesepakatantidak tercapai maka untuk ganti rugi tanam tumbuh didasarkan pada Keputusan BupatiKutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK630/2008.Bahwa dalil PARA TERGUGAT yang demikian adalah keliru dan berlebihan karenasenyatanya PARA TERGUGAT sudah mengetahui bahwa hak PARA TERGUGAT atasPts.

REA KALTIM PLANTANTIONS,selanjutnya diberi tanda T.I5;Photophoto tanam tumbuh diatas lahan milik Tergugat , selanjutnya diberi tanda T.I6;Fotocopy Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor 180.188/HK630/2008 tentangpenetapan harga dasar pengganti nilai tanam tumbuh dalam wilayah Kabupaten KutaiKartanegara, selanjutnya diberi tanda T.I7;terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat , Tergugat II dan Tergugat III tersebut,telah diperlinatkan dengan surat asalnya, kemudian terhadap bukti surat T.13

Fotocopy Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor 180.188/HK630/2008 tentangpenetapan harga dasar pengganti nilai tanam tumbuh dalam wilayah Kabupaten KutaiKartanegara, selanjutnya diberi tanda T.IV5;terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat IV tersebut, telah diperlinatkan dengansurat asalnya, kemudian terhadap bukti surat T.IV3, T.IV4 diberi keterangan sesuai denganaslinya adapun bukti surat T.IV1, T.IV2, T.IV5 diberi keterangan fotocopy dari fotocopy.Buktibukti surat tersebut telah dibubuhi

/Pid.SusTPK/2020/PN Smr37.2 (dua) lembar print out rekening koran Bankaltimtara nomor:0041420294atas nama DANA ADD DESA SARINADI periode 01012014 s/d 22122014.38.5 (lima) lembar print out rekening koran Bankaltimtara nomor:0041420294atas nama DANA ADD DESA SARINADI periode 01012015 s/d 30122017.39.1 (satu) lembar print out rekening koran Bankaltimtaranomor:0041420294 atas nama DANA ADD DESA SARINADI periode 01JAN2020 s/d 04FEB2020.40.1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor:180.188

terdakwa II SUDARNOTO Bin SARBAI (Alm) selakuKaur Umum Desa Sarinadi berdasarkan Surat Keputusan Kepala DesaSarinadi Nomor:1/2014/SK/IX/2008 tanggal 08 September 2008 danterdakwa III TEGUH SUGIARTO Bin MULYONO Kaur Pembangunan DesaSari Nadi Kec.Kota Bangun berdasarkan Surat Keputusan Kepala DesaSarinadi Nomor:1/2014/SK/IX/2008 tanggal 08 September 2008 bersamasama dengan saksi SOLEH Bin MARTAJI (Alm) selaku Kepala Desa SariNadi Kec.Kota Bangun berdasarkan Surat Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor:180.188

terdakwa II SUDARNOTO Bin SARBA (Alm) selakuKaur Umum Desa Sarinadi berdasarkan Surat Keputusan Kepala DesaSarinadi Nomor:1/2014/SK/IX/2008 tanggal 08 September 2008 danterdakwa III TEGUH SUGIARTO Bin MULYONO Kaur Pembangunan DesaSari Nadi Kec.Kota Bangun berdasarkan Surat Keputusan Kepala DesaSarinadi Nomor:1/2014/SK/IX/2008 tanggal 08 September 2008 bersamasama dengan saksi SOLEH Bin MARTAJI (Alm) selaku Kepala Desa SariNadi Kec.Kota Bangun berdasarkan Surat Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor:180.188

Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK467/2008tangal 28 Mei 208 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sari Nadi , Kec. Kota Bangun, Kab.

Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK467/2008 tangal 28 Mei 208 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sari Nadi, Kec. Kota Bangun, Kab.

tanggal 11 Januari 2016.37.2 (dua) lembar print out rekening koran Bankaltimtara nomor:0041420294 atasnama DANAADD DESA SARINADI periode 01012014 s/d 22122014.38.5 (lima) lembar print out rekening koran Bankaltimtara nomor:0041420294 atasnama DANAADD DESA SARINADI periode 01012015 s/d 30122017.39.1 (Satu) lembar print out rekening koran Bankaltimtara nomor:0041420294 atasnama DANAADD DESA SARINADI periode 01JAN2020 s/d 04FEB2020.40.1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:180.188

dan mempunyai tanggungan keluarga;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumberdasarkan surat dakwaan yang disusun sebagai berikut :Primair :Bahwa Terdakwa SOLEH Bin MARTAJI (Alm) selaku Kepala Desa Sari Nadi Kec.Kota Bangun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor:180.188

Pasal 18 Undangundang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP.Subsidair :Bahwa Terdakwa SOLEH Bin MARTAJI (Alm) selaku Kepala Desa Sari NadiKec.Kota Bangun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor:180.188/HK467/2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang PemberhentianPenjabat Kepala

Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK467/2008 tangal 28 Mei 208 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sari Nadi , Kec. Kota Bangun, Kab.

No.DPA SKPD : 1.07.01.15.16.52Rp.4.500.000.000, (Empat milyar lima rautus juta rupiah) DinasPerhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kegiatan LanjutanPenyusunan Feasibility Study (FS) Pelabuhan Kota Bangun ;Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPA SKPD) Ta 2009 No.DPA SKPD : 1.07.01.15.16.52Rp.10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah) Dinas PerhubunganKabupaten Kutai Kartanegara Kegiatan Pendamping, KegiatanPelabuhan Terpadu Kota Bangun ;Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188

Kukar TA 2009;e Fotokopi Buku Engineer Estimate Pembagunan Pelabuhan KotaBangun Kab.Kukar(Stempel Dokumen Milik Dinas PerhubunganKabupaten Kutai Kartanegara);e Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.180.188/HK100/2009tanggal 19 Maret 2009 tentang Penunjukan Pejabat PenggunaAnggaran (PA) pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas,Badan, Kantor RSUD A>M.

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.180.188/HK100/2009 tanggal 19Maret 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran (PA) padaSekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor RSUD A>M.Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti DilingkunganPemerintahKabupaten Kutai Kartanegara;71. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai KartanegaraNo.550/91/DISHUB/I/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang PembentukanPanitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan tahun 2009;72.

Ta 2009 No.DPASKPD : 1.07.01.15.16.52Rp.4.500.000.000, (Empatmilyar lima rautus juta rupiah)Dinas Perhubungan KabupatenKutai Kartanegara KegiatanLanjutan Penyusunan FeasibilityStudy (FS) Pelabuhan KotaBangun ;Dokumen Pelaksanaan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah(DPA SKPD) Ta 2009 No.DPASKPD : 1.07.01.15.16.52Rp.10.000.000.000, (Sepuluhmilyar rupiah) DinasPerhubungan Kabupaten KutaiKartanegara KegiatanPendamping, KegiatanPelabuhan Terpadu KotaBangun ;Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor : 180.188

Keputusan Bupati KutaiKartanegara No.180.188/HK100/2009 tanggal 19 Maret2009 tentang Penunjukan PejabatPengguna Anggaran (PA) padaSekretariat Daerah, SekretariatDPRD, Dinas, Badan, KantorRSUD A>M. Parikesit danRSUD Aji Batara Agung DewaSakti DilingkunganPemerintahKabupaten Kutai Kartanegara;71. Keputusan Kepala DinasPerhubungan Kabupaten KutaiKartanegara No.550/91/DISHUB/I/2009 tanggal =. 27Januari 2009 tentangPembentukan Panitia PengadaanBarang/Jasa Dinas Perhubungantahun 2009;72.

yaitu) pada Pasal 1 ayat 2 (a) PeraturanPemerintah No. 75 Tahun 2001, telah $menegaskantentang pemberian kewenangan tersebut yangselengkapnya berbunyi "Kuasa Pertambangan dapatdiberikan oleh Bupati/Walikota apabila KuasaPertambangannya terletak dalam wilayah Kabupaten/Kotadan/atau di wilayah laut sampai 4 (empat) mil laut";Bahwa berdasarkan kewenangan tersebut, PemdaKabupaten Kutai Kartanegara telah menerbitkan PerdaNo. 2 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Pertambangan UmumDaerah dan SK Bupati Kutai No. 180.188

TermohonKasasi/Pembanding/Penggugat baru mengajukan kembalipermohonan peningkatan Kuasa Pertambangan (KP) padatanggal 2 Juli 2007, padahal pada saat pengajuankembali itu, KP Eksplorasi Perpanjangan ke II (kedua)tersebut, telah berakhir 9 bulan sebelumnya (akhirmasa berlakunya izin KP Eksplorasi Perpanjangan keI) ;Bahwa Bukti P13, Bukti P15, Bukti P16, seluruhnyasangat jelas tidak sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku dan sudah kadaluarsa/ lewat waktu yaitumengacu) pada Surat Keputusan Bupati Kutai No.180.188

Kalimantan Timur Nomor 178Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994, tentang Pembentukan Panitia PengadaanTanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di KabupatenKodyaDaerah Tk. se Kalimantan Timur dan Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor 180.188/HK590/2003 tanggal 31 Oktober 2003, bersamasama denganSIHAR MANULLANG, BA, Drs. H. SUKO BUWONO, ARDI DJAYA KESUMA, Ir.SUGIYANTO, MM., LASRI, H. AWANG SAMIDIN, Drs. H.M. HUSNI THAMRIN(masingmasing diajukan penuntutan terpisah) dan Drs.

No. 172 PK/Pid.Sus/2015maka Bupati Kutai Kartanegara dengan Keputusan Nomor 180.188/HK590/2003 tanggal 31 Oktober 2003 menetapkan/mengangkat Panitia PengadaanTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diKabupaten Kukar dengan susunan sebagai berikut : No JABATAN KEDUDUKAN DALAMTIM1 Bupati Kutai Kartanegara Ketua Tim2 Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kukar Wakil Ketua/Anggota3 Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar Anggota4 Kepala Bagian Hukum Setkab Kukar Anggota5 Kepala Dinas

Kalimantan Timur Nomor 178 Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994, tentangPembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk KepentinganUmum di KabupatenKodya Daerah Tk. se Kalimantan Timur dan KeputusanBupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK590/2003 tanggal 31 Oktober2003.Bahwa namun demikian Terdakwa tetap menyetujul dan menandatanganiRisalah Rapat Panitia Pengadaan Tanah Nomor O1/PPT IIKUKAR/2004Hal. 37 dari 117 hal. Put.

KeputusanBupati Kutai Kartenagara Nomor : 180.188/HK 97/2006 tentangPembentukanBadan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten KutaiKartanegara ;Bahwa selain itu berdasarkan Peraturan PemerintahRepublik IndonesiaNomor : 96 Tahun 2000 tentang Wewenang' Pengangkatan,Pemindahan danPemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 12 ayat 1huruf Cc,disebutkan bahwa yang berwenang untuk melakukanpengangkatan,pemindahan, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil DaerahKabupaten/Kotaadalah Pejabat Pembina Daerah

Nomor 890 PK/Pdt/2019yang berada di Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, KabupatenKutai Kartanegara dilakukan dengan jalan musyawarah atau sesuaidengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK630/2008 tentang Penetapan Harga Dasar Pengganti Nilai TanamTumbuh Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;8.

Bahwa Penggugat adalah Kepala Adat Jahab periode tahun 2007 berdasarkanSurat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188 / HK1075 / 2007tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Adat Biasa, Sekretaris danPembantu Lembaga Adat Biasa Kelurahan Jahab Dalam Wilayah KecamatanTenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan di Tenggarong padatanggal 08 Oktober 2007..

Bahwa masa jabatan Penggugat sebagai Kepala Adat kelurahan Jahab sesuaiSurat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188 / HK1075 / 2007tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Adat Biasa, Sekretaris danPembantu Lembaga Adat Biasa Kelurahan Jahab Dalam Wilayah KecamatanTenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara akan berakhir, maka Tergugatmembentuk Panitia Pemilihan Kepala Adat Jahab dengan dikeluarkannya SuratKeputusan Tergugat Nomor : 224/22/7/2012 seperti yang diamanatkanolehPeraturan

Jahab tanggal 27 Agustus 2012 yang mengacu pada Peraturan DaerahKutai Kartanegara Nomor 13 tahun 2006 pasal 19 ayat (1) dan Surat LembagaAdat Besar Kecamatan Tenggarong nomor : 11/LABKEC.TGR/X/2012.perihal Laporan Putusan rapat Lembaga Adat Besar Kecamatan Tenggarong danKabupaten Kukar yang menyikapi kasus pemilihan Kepala Adat KelurahanJahabBahwa selain Tergugat tidak memperhatikan aturan yang ada, Tergugat telahmelakukan hal yang bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor : 180.188

Menyatakan besaran ganti rugi terhadap ganti rugi tanam tumbuh yang beradadi atas tanah milik Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi II ataudi atas objek sengketa atau di atas tanah perwatasan yang berada di DesaMuai, Kecamatan Kembang janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukandengan jalan musyawarah atau sesuai dengan Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor 180.188/HK630/2008 Tentang Penetapan Harga DasarPengganti Nilai Tanam Tumbuh Dalam Wilayah Kabupaten KutaiKartanegara;8.