Kembali (semulaTerbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13 ayat (1) huruf aUndangUndang KUP yang mengatur bahwa Dalam jangka waktu5(lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya MasaPajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur JenderalPajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayarapabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajakyang terutang tidak atau kurang dibayar;Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusanPengadilan Pajak Nomor PUT.49329

Bahwa di dalam putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.49329/PP/M.VIII/99/2013, Pengadilan Pajak memutuskan untukmengabulkan sebagian permohonan gugatan PT XXX sehingga atasSKPKB PPh Badan untuk Tahun 2005 dihitung kembali;4. Bahwa dibawah ini adalah pokokpokok perbedaan antara kasusTiara Dewata Group dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding): Kasus Tiara Dewata Group Kasus Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding)1. Yang menjadi terdakwa 1.

Kembali(semula Terbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13ayat (1) huruf a UndangUndang KUP yang mengatur bahwaDalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnyapajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atauTahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar apabila berdasarkan hasilpemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidakatau kurang dibayar,Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusanPengadilan Pajak Nomor PUT.49329

dijadikanketerangan lain untuk menerbitkan SKPKB sebagaimanadiatur dalam Pasal 13 ayat (1) UndangUndang KUP;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) UndangUndangKUP jo Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor80 tahun 2007, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yangtelah berkuatan hukum tetap adalah merupakan unsurketerangan lain, sehingga unsur adanya keterangan lainsebagai dasar penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan TahunPajak 2005 terbukti atau terpenuhi;Bahwa didalam putusan Pajak NomorPUT.49329

Bahwa diwaktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atauberakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak,Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atauketerangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusanPengadilan Pajak Nomor PUT.49329/PP/M.VIII/99/2013 MajelisHakim mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor

keterangan lain untuk menerbitkanSKPKB sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UndangUndang KUP;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) UndangUndang KUPjuncto Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 80tahun 2007, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telahberkuatan hukum tetap adalah merupakan unsur keterangan lain,sehingga unsur adanya keterangan lain sebagai dasar penerbitanSKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2005 terbuktiterpenuhi;ataudalam putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.49329

(semulaTerbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13 ayat (1) huruf aUndangUndang KUP yang mengatur bahwa Dalam jangka waktu 5 (lima)tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak,bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapatmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabila berdasarkanhasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak ataukurang dibayar.Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusan PengadilanPajak Nomor PUT.49329

Bahwa di dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.49329/PP/M. VIII/99/2013, Pengadilan Pajak memutuskan untuk mengabulkan sebagianpermohonan gugatan PT XXX sehingga atas SKPKB PPh Badan untukTahun 2005 dihitung kembali.. Bahwa dibawah ini adalah pokokpokok perbedaan antara kasus TiaraDewata Group dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) : Kasus Tiara Dewata Group Kasus Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) 1. Yang menjadi terdakwa dalam putusan 1.

Kembali(semula Terbanding) menggunakan dasar hukum Pasal 13ayat (1) huruf a UndangUndang KUP yang mengatur bahwaDalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnyapajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atauTahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar apabila berdasarkan hasilpemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidakatau kurang dibayar;Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusanPengadilan Pajak Nomor PUT.49329

dijadikanketerangan lain untuk menerbitkan SKPKB sebagaimanadiatur dalam Pasal 13 ayat (1) UndangUndang KUP;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) UndangUndangKUP jo Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor80 tahun 2007, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yangtelah berkuatan hukum tetap adalah merupakan unsurketerangan lain, sehingga unsur adanya keterangan lainsebagai dasar penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan TahunPajak 2005 terbukti atau terpenuhi;Bahwa didalam putusan Pajak NomorPUT.49329

Putusan Nomor 1003/B/PK/PJK/2016berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak,Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atauketerangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusanPengadilan Pajak Nomor PUT.49329/PP/M.VIII/99/2013 MajelisHakim mempertimbangkan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 mengatur bahwayang

Bahwa didalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.49329/PP/M.VIII/99/2013, Pengadilan Pajak memutuskanuntuk mengabulkan sebagian permohonan gugatan PT XXXsehingga atas SKPKB PPh Badan untuk Tahun 2005 dihitungkembali.. Bahwa dibawah ini adalah pokokpokok perbedaan antara kasusTiara Dewata Group dengan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) : Kasus Pemohon Peninjauan KembaliKasus Tiara Dewata Group(semula Pemohon Banding) 1. Yang menjadi terdakwa dalam/1.

(semulaTerbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13 ayat (1) huruf aUndangUndang KUP yang mengatur bahwa Dalam jangka waktu 5(lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak,bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapatmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabila berdasarkanhasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak ataukurang dibayar.Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusan PengadilanPajak Nomor PUT.49329

Bahwa diPengadilan Negeri Denpasar yang telah berkuatan hukum tetap adalahmerupakan unsur keterangan lain, sehingga unsur adanya keteranganlain sebagai dasar penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak2005 terbukti atau terpenuhi.dalam putusan Pajak NomorPUT.49329/PP/M.VIII/99/2013, Pengadilan Pajak memutuskan untukmengabulkan sebagian permohonan gugatan PT XXX sehingga atasSKPKB PPh Badan untuk Tahun 2005 dihitung kembaili..

5fcc82556890a11401fd22f87 fc7bal78b3 41b2d574ad 6b4 9d 4f4cd 4ade3bab3bcb 4bb8e 682eal750c92 46ea4aba3290 4302410 41156cebd62013f 6cb5e3fe9b2FF008d7 37 laa7cl9271b619b50165f17bel65c471lddch169a3bf8 4c f6f97 fde48042fe5c9C47 22971337cf28ddde7 87 3fe0c7ldJeeb4b0 fabfedida3d8def9b2 83009 F82a4bb8bcb1 23089bcc 6hd8cee 68623 32eCC 263 328670a1d803 f6dbc7d0508809f0a757bad3fc53 f1bbe11786b50b1 9cdb5cdaeabe 31d3ac1610000026060f00222057 4d46430100000000000100000000000000050000000020000024 440000248 40000a7b69 4673 1ba 49329

Majelis hakim Pengadilan Negeri Limboto,PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.Telah Membaca berkas perkara yang bersangkutan.Telah mendengarkan keterangan saksi saksi dan keteranganterdakwa serta telah memperhatikan barang bukti dipersidangan.Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 28Nopember 2007 dengan nomor register PDM58/MRS/11/2007 yangmeminta agar Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:49329.