Ditemukan 208 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-12-2015 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 P/HUM/2015 Tanggal 24 Nopember 2016 — DEWAN PIMPINAN DAERAH ORGANISASI PENGUSAHA NASIONAL ANGKUTAN BERMOTOR DI JALAN (ORGANDA) PROVINSI KEPULAUAN RIAU, DKK VS PEMERINTAH INDONESIA CQ PRESIDEN RI;
137 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
137 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kewenangan Mahkamah Agung1.
Putus : 17-06-2009 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 346 K/PIDSUS/2009 Tanggal 17 Juni 2009 — H. ACHMAD RIVA
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 346K/PIDSUS/2009Dengan demikian dasar Majelis Hakim melakukanpemeriksaan dipersidangan haruslah didasarkan pada SuratDakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, sekiranyaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Serang apabila melihatadanya kekurangan dalam surat dakwaan, maka MajelisHakim tidak boleh merubahnya, namun dalam hal iniPengadilan Negeri Serang telah melakukan perubahan itu,hai ini tidak sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung1.
Register : 28-07-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 P/HUM/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — SUGENG INDRADI, SE VS DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK;
129 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
129 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1) Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MA adalahmelakukan pengujian peraturan perundangundangan dibawahundangundang terhadap undangundang sebagaimana diaturdalam Pasal 24 A ayat (1) UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) (Bukti P4), Pasal 20 ayat(2) huruf b UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor5076) (selanjutnya disebut
Register : 15-08-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 P/HUM/2017 Tanggal 6 Nopember 2017 — PERKUMPULAN PENGUSAHA KEPARIWISATAAN KABUPATEN BEKASI (PPKKB) VS BUPATI BEKASI;
119 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
119 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1.
KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1. Bahwa Termohon sepakat dengan Pemohon mengenai kewenanganMahkamah Agung untuk menguji suatu) Perundangundangansebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UndangUndang NegaraRepublik Indonesia 1945 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung yang telah diubah beberapa kali, yang terakhirdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Keduaatas UndangUndang Nomor 14 tentang Mahkamah Agung;2.
Register : 19-09-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 P/HUM/2018 Tanggal 18 Desember 2018 — IVAN MAMANGKA (DIREKTUR PT. NACHINDO TAPE INDUSTRY) VS GUBERNUR JAWA TIMUR;
203 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
203 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1.Bahwa ketentuan Pasal 24 A UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia tahun 1945 ( selanjutnya disebut UUD 1945 ) : MahkamahAgung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturanperundang undangan dibawah UndangUndang terhadapUndangundang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikanoleh Undangundang;Bahwa ketentuan Pasal 31 Bahwa Pasal 31 ayat (1) UndangUndangNomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun
Register : 22-09-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 P/HUM/2017 Tanggal 21 Nopember 2017 — YULIANSAH HAMID, DK VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
428 — 262 — Berkekuatan Hukum Tetap
428 — 262 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 57 P/HUM/2017KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1.Bahwa Para Pemohon dengan permohonan ini kepada Mahkamah Agungagar sudilah kiranya melakukan uji materiil Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)Pergub DKI Nomor 141 Tahun 2015 juncto Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan LaluLintas Sepeda Motor.Bahwa Pasal 24A UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 (selanjutnya mohon disebut UUD 1945) menyatakan:Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat
Register : 05-04-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 P/HUM/2016 Tanggal 19 Juli 2016 — AMINUZAL HENDRAWAN VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM;
102 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1. Bahwa Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Agung agardapat melakukan pengujian 2 (dua) Objek HUM a quo terhadapperaturan perundangundangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 119 junctoHalaman 2 dari 32 halaman.
Register : 09-03-2012 — Putus : 07-08-2012 — Upload : 22-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 P/HUM/2012 Tanggal 7 Agustus 2012 — DR. RUDOLF W. MATINDAS vs MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
79 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kewenangan Mahkamah Agung1.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Ketetapan MPR RINo.
Register : 05-02-2018 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 P/HUM/2018 Tanggal 7 Mei 2018 — JOHN BINSAR SIMALANGO (KETUA DEWAN PENGURUS PERHIMPUNAN PEMILIK PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (P3SRS) GATEWAY AHMAD YANI BANDUNG) VS PRESIDEN RI;
146 — 784 — Berkekuatan Hukum Tetap
146 — 784 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kewenangan Mahkamah Agung1.Perubahan UUD NRI 1945 telah memberikan kewenangan kepadaMahkamah Agung, selanjutnya disebut MA, sebagaimana tertuangdalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945, yangdiatur lebin lanjut dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 tentang Perubahan
Register : 02-01-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 P/HUM/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 — ANDRI SETYA NUGRAHA., DKK VS MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI;
191 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
191 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wewenang Mahkamah Agung1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) UndangUndangDasar 1945 wewenang Mahkamah Agung menyatakan, MahkamahAgung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturanperundangundangan di bawah undangundang terhadapundangundang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikanoleh undangundang,2.
Putus : 11-11-2010 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 P/HUM/2010.- Tanggal 11 Nopember 2010 — SUTJIPTO, SH.,M.Kn. ;dkk vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
123 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
123 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
WEWENANG MAHKAMAH AGUNG1. PARA PEMOHON memohon agar Mahkamah Agung melakukan pengujianPasal 3 ayat 1 huruf d, huruf f dan Pasal 4 ayat 2 PERMENPERSERIKATAN PERDATA NOTARIS (Bukti P.1) terhadap:a. Pasal 1320, Pasal 1338 dan Pasal 1618 KUHPERDATA (Bukti P.2).b. Pasal 11 ayat 1 dan ayat 3, Pasal 20 ayat 3, Pasal 25 ayat 1, Pasal 26 ayat3 UU JABATAN NOTARIS (Bukti P.3).c. Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 73 UU HAK ASASI MANUSIA (Bukti P.4).d.
Upload : 05-09-2016
Putusan PT BANTEN Nomor 87/ PDT/ 2016/ PT BTN UWING BIN SAIT WAKENG, alamat Jalan Kp. Baru Asih Rt.009/003, Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2014 memberikan Kuasa kepada ALI YINNAH LUBIS, SH. dan WIWIN SUNTORO, SH. Advokat pada Kantor Pengacara dan Penasihat Hukum A.Y. LUBIS, SH. & Partners, alamat Jln. Kencana IV Blok C 4a No.17, Villa Serpong, BSD, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING semula PENGGUGAT;
Dilanjutkan oleh JAKARIA BIN UWING, YAHYA BIN UWING, DEDE KURNIAWAN BIN UWING, AWALUDIN BIN UWING dan NURJANAH BINTI UWING, Para ahli waris dari Penggugat Alm. UWING BIN SAIT WAKENG, yang meninggal dunia pada hari JumâÂÂat, tanggal 21 November 2014, sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kantor Lurah Muncul, dan Surat Keterangan Waris dari Kelurahan Muncul, selanjutnya para ahli waris dari almarhum UWING BIN SAIT WAKENG, HAMZAH BIN SAIT WAKENG DAN ROHAYATI BINTI SAIT WAKENG, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2014 memberikan Kuasa kepada ALI YINNAH LUBIS, SH. Advokat pada Kantor Pengacara dan Penasihat Hukum A.Y. LUBIS, SH. & Partners, alamat Jln. Kencana IV Blok C 4a No.17, Villa Serpong, BSD, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ;
M E L A W A N
I. WAWAN SETIAWAN, alamat di Taman Telaga Golf Vermont Fakland Blok G 3 No.9, Kelurahan Lengkong Gudang Barat, Kecamatan Serpong,
Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama BUDDY MANGUNDAP, S.H.,Dkk. Para Advokat pada Kantor MENARA JUSTICE LAW OFFICE, yang berkantor di gedung perkantoran Pulomas 1, Gedung IV, Lantai I, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2A, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Juni 2015 Nomor : 814/ SK.Pengacara/2015/PN.Tng, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;
II. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Menteri Riset Dan Teknologi Cq. Deputi Jaringan Penyedia dan Pengguna Iptek Kementerian Riset dan Teknologi Cq. Asisten Deputi Jaringan Penyedia dan Pengguna PENGGUNA IPTEK KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI (Kepala Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi/ PUSPITEK) Serpong, alamat Jln. Raya Muncul Puspitek Serpong, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;
III. SURYATIN WIRIADIDJAYA, (inperson), alamat Puspitek Loka Jln. Tulip Blok J4/3A Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III ;
Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama MOH. FATKHUL HUDA, S.H. dan SAMSUL BAHRI, S.H. Advokat pada Kantor âÂÂSFS Law OfficeâÂÂ, yang berkantor di Mall Depok Town Square (DETOS) Lantai UG Blok US 37 No.21 Jalan Margonda Raya No. 1 Pondok Cina, Beji, Depok 16424, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing Nomor : 01/P2/SK/IX/2015 tanggal 7 September 2015 dan Nomor : 7/SFS-Pdt/IX/2015 tanggal 7 September 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 15 September 2015 Nomor : 1518/SK.Pengacara/ 2015/ PN.Tng, dan Nomor : 1517/SK.Pengacara/2015/PN.Tng;
IV. IBU ENI, alamat Rt. 01 Rw.01, Kp. Sari Mulya, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I;
V. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, di Pusat Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Tigaraksa, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II;
33 — 21
33 — 21
Perdata berbunyi :setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau gunamenegakkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatuperistiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.Pasal 163 HIR berbunyi :setiap orang yang menyatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatuperbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, makaorang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu ;Putusan Mahkamah Agung1
Register : 22-11-2016 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 P/HUM/2016 Tanggal 14 Nopember 2017 — JOHN PETRUS WANTAH VS KEPALA DINAS TATA RUANG KOTA BITUNG-SULAWESI UTARA;
143 — 296 — Berkekuatan Hukum Tetap
143 — 296 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kewenangan Mahkamah Agung1. Bahwa Pasal 24A ayat (1) UndangUndang Dasar 1945 menyatakan "MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturanperundangundangan di bawah undangundang terhadap undangundang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undangundang;2.
Register : 14-03-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 27/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST Tanggal 11 Juli 2018 — Pidana Korupsi
- KARNASIH TJIPTANINGRUM, S.Kom. M.PH;
117 — 45
117 — 45
Djaya Bima Agung1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 132/DIR/VIII/2014tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Dukungan Pabrik kepadaPT.
Djaya Bima Agung1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 133/DIR/VIII/2014tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Certificate of Analysis PT.Kimia Farma1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 134/DIR/VIII/2014tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Keterangan Pabrikan PT.Kimia Farma1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 135/DIR/VIII/2014tanggal 27 Agustus 2014 Perinal Kapasitas Produksi PT.Kimia Farma1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 136/DIR/VIII/2014tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Pernyataan UjiKlinis PT.
Phyto Kemo Agung1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama antaraPT. Triyasa Nagamas Farma dan PT. Phyto Kemo Agungtertanggal 22 September 20141 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjajian Kerjasama antaraPT. Triyasa Nagamas Farma, PT. Phyto Kemo Agung & PT.Bima Citra Sejati tertanggal 08 Oktober 20141 (satu) bundel Foto Copy Kontrak Kerjasama antara PT.Triyasa Nagamas Farma dan PT. Phyto Kemo Agungtertanggal 21 Oktober 20141 (satu) bundel Foto Copy Surat Dukung Dari PT.
PT.Djaya Bima Agung1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 132/DIR/VIII/2014 tanggal27 Agustus 2014 Perihal Dukungan Pabrik kepada PT. DjayaBima Agung1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 133/DIR/VIII/2014 tanggal27 Agustus 2014 Perihal Certificate of Analysis PT. Kimia Farma1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 134/DIR/VIII/2014 tanggal27 Agustus 2014 Perihal Keterangan Pabrikan PT. Kimia Farma1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 135/DIR/VIII/2014 tanggal27 Agustus 2014 Perihal Kapasitas Produksi PT.
Phyto Kemo Agung1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT.Triyasa Nagamas Farma dan PT. Phyto Kemo Agung tertanggal 22September 20141 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjajian Kerjasama antara PT.Triyasa Nagamas Farma, PT. Phyto Kemo Agung & PT. Bima CitraSejati tertanggal 08 Oktober 20141 (satu) bundel Foto Copy Kontrak Kerjasama antara PT. TriyasaNagamas Farma dan PT. Phyto Kemo Agung tertanggal 21 Oktober20141 (satu) bundel Foto Copy Surat Dukung Dari PT.
Register : 20-11-2013 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 P/HUM/2013 Tanggal 22 April 2014 — IRSJADI VS BUPATI SLEMAN;
98 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
98 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 74 P/HUM/2013 telah mengajukanpermohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten SlemanNomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa juncto Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa, dengan dalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:1 KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1
Register : 16-08-2017 — Putus : 20-09-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN WONOSARI Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Wno Tanggal 20 September 2017 — Terdakwa:
AGUNG ARDI SUWANDI Bin SUKIRWANDI
82 — 7
82 — 7
Selasa tanggal 6 Juni 2017sebanyak 4 (empat) bagor yang berisi 40 (empat puluh) butir pil sapi/trinexypenidil, dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 10 juni 2017sebanyak 5 (lima) bagor berisi 50 (lima puluh) butir pil sapi/trinexypenidil;Bahwa saksi tidak memberikan imbalan apaapa setiap kali saksiminta tolong kepada Rio untuk membelikan pil sapi/ trinexypenidiltersebut;Bahwa saudara Rio mendapatkan pil sapi/ trinexypenidil tersebut dariTerdakwa Agung, dan saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Agung1
Register : 26-01-2017 — Putus : 30-10-2017 — Upload : 26-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 P/HUM/2017 Tanggal 30 Oktober 2017 — WESLY SILALAHI, SH., MKn VS KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RI;
156 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
156 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kewenangan Mahkamah Agung1.Perubahan UUD NRI 1945 telah memberikan kewenangan kepadaMahkamah Agung, selanjutnya disebut MA, sebagaimana tertuangdalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945, yangdiatur lebin lanjut dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 tentang Perubahan
Register : 03-09-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 19/PID.TPK/2018/PT DKI Tanggal 16 Oktober 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : ERNY V. M.
Terbanding/Terdakwa : KARNASIH TJIPTANINGRUM
190 — 109
Terbanding/Terdakwa : KARNASIH TJIPTANINGRUM
190 — 109
Djaya Bima Agung1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 19/TMF/SK/08/2014 tanggal 27Agustus 2014 Permintaan dukungan pabrik PT. Trijaya Medika Farmakepada PT. Trimitra Sehati1 (satu) lembar Foto Copy surat Dukungan No. 25/TMF/SK/08/ 2014tanggal 27 Agustus 2014 PT. PT. Trimitra Sejati kepada PT. TrijayaMedika Farma1 (Satu) lembar Foto Copy Invoice Pembayaran dari PT. PT. TrijayaMedika Farma kepada PT.
Djaja Bima Agung1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Dukungan PT. TrijayaMedika Farma No. 16/TMF/SK/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014kepada PT. Mensa Bina Sukses1 (satu) lembar Foto Copy Surat Surat Dukungan PT. Mensa BinaSukses tanggal 27 Agustus 2014 kepada PT. Trijaya Medika Farma1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Dukungan PT. TrigelsIndonesia No. 0826.1/SDTGI/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014kepada PT. Mensa Bina Sukses1 (satu) lembar Foto Copy Surat Surat Dukungan PT.
Register : 02-01-2020 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 P/HUM/2020 Tanggal 24 Februari 2020 — AGUS SUSANTO, SH., DKK VS KEPALA KEPOLISIAN RI;
319 — 1082 — Berkekuatan Hukum Tetap
319 — 1082 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 menyatakan:Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung danbadan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah MahkamahKonstitusi; (disalin sesuai aslinya) (Bukti P2);2.
Register : 09-05-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 P/HUM/2019 Tanggal 26 September 2019 — MUHAMMAD SHOLEH, S.H VS PRESIDEN RI;
207 — 1226 — Berkekuatan Hukum Tetap
207 — 1226 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1. Pasal 24 A UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 yang menyatakan Mahkamah Agung berwenangmengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturanperundangundangan di bawah undangundang terhadapundangundang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikanoleh undangundang;2.