Ditemukan 122 data
Urut Berdasarkan
Putus : 26-07-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 194 PK/Pdt/2016 Tanggal 26 Juli 2016 — YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN PETRA disingkat
YPTK PETRA VS PT. PETRA TOWN SQUARE, DK
63 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Himawan Estu Bagijo, S.H, M.H., yang di sidangantara lain menerangkan sebagai berikut:Filosofi IMB adalah meniadakan pelanggaran dengan membongkardan bila pelanggaran telah terjadi, denda tidak menghapuspelanggaran pelanggaran; vide halaman 27 Putusan Judex Factitingkat pertama;Denda dimaksudkan agar orang kembali ke jalan yang benar.Pelanggaran harus tetap dipulihkan; vide halaman 27 Putusan JudexFacti tingkat pertama (Catatan Pemohon PK: Ini berarti bahwasekalipun denda telah dibayar, pelanggaran
Register : 23-10-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 15-02-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 124/G/2020/PTUN.BDG Tanggal 11 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
186 — 100
186 — 100
keluar yang baik bagi PemerintahanKabupaten maupun Pemerintahan Kota Bekasi khususnya ;Bahwa, saksi menyatakan pernah ada Surat Keputusan yang ditanda tanganioleh Walikota Bekasi terkait dengan masalah perpanjangan jabatan DireksiPDAM ;Halaman 55 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDGBahwa untuk menguatkan dalildalil jawabannya Tergugat II Intervensi telahmenghadirkan 1 (Satu) orang saksi fakta yaitu Djoni Purwanto dan 2 (dua) orangahli yaitu Lintong Oloan Siahaan dan Himawan Estu Bagijo
ketika KPM mau menunjuk direksi ada badan penilaiyang bekerja secara detail sampai memberikan rekomendasi untuk mengambilkeputusan ;Bahwa, ahli berpendapat ketika pendaftaran ditutup lewat seleksi kemudianterbit obyeknya lewat penunjukan langsung, orang yang mendaftar tidakmempunyai kepentingan untuk menggugat obyek penunjukan langsungtersebut ;Bahwa, ahli berpendapat ketika perjanjian ini di tandatangani oleh KepalaDaerah, perjanjian serta merta tunduk pada Perda ;Keterangan ahli Himawan Estu Bagijo
Register : 24-01-2014 — Putus : 26-03-2014 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 P/HUM/2014 Tanggal 26 Maret 2014 — DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA PASURUAN (DPK APINDO PASURUAN) VS GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR;
218 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
218 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
HIMAWAN ESTU BAGIJO, S.H., M.H., Kepala BiroHukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;2. DR. EDI PURWINARTO, M.Si., Kepala Dinas Tenaga Kerja,Kependudukan dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi JawaTimur;3. RATNADI ISMAON, S.H., Kepala Biro AdministrasiKesejahteraan Rakyat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;Halaman 1 dari 29 halaman. Putusan Nomor 6 P/HUM/20144. MAKHFUDZ, S.H., M.Si., Kepala Bagian Bantuan Hukumpada Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;5.
Putus : 28-08-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 953 K/Pdt.Sus-Parpol/2017 Tanggal 28 Agustus 2017 — ISKANDAR VS KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) KABUPATEN SUMENEP (BADRUS SAMSI), DK
90 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
HimawanEstu Bagijo, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum PemerintahProvinsi Jawa Timur, dan kawankawan, berkantor di JalanPahlawan Nomor 110 Surabaya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 30 Januari 2017;KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAIAMANAT NASIONAL (PAN) PROVINSI JAWA TIMUR,berkedudukan di Jalan Darmokali Nomor 5 C, Surabaya, JawaTimur, diwakili oleh Masfuk selaku Ketua DPW PAN ProvinsiJawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaKurniadi, S.H., Dr. ACH.
Register : 08-09-2017 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 106/G/2017/PTUN.SBY Tanggal 1 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
95 — 53
95 — 53
Himawan Estu Bagijo, SH.,MH., Jabatan : Kepala Biro HukumPemerintah Provinsi Jawa Timur;Setiajit, SH.,MH., Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi jawa Timur; Drs. Bawon Adhi Y., M.Si., Jabatan : Jabatan Biro AdministrasiKesejahteraan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur; Makhfud, SH.,M.Si, Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum padaBiro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; Totok Nurhandajanto, SH.
Register : 30-05-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 90/G/2018/PTUN.SBY Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
H. SAMIADJI MAKIN RAHMAT, SH., MH.
Tergugat:
GUBERNUR JAWA TIMUR
73 — 35
H. SAMIADJI MAKIN RAHMAT, SH., MH.
Tergugat:
GUBERNUR JAWA TIMUR
73 — 35
HIMAWAN ESTU BAGIJO, S.H.,M.H. (Kepala Biro HukumPemerintah Provinsi Jawa Timur); 2. MAKHFUDZ, SH.,M.Si (Kepala Bagian Bantuan Hukum padaBiro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur); Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor : 90/G/2018/PTUN.SBY.10.. Drs. MOCH. ISA.,M.Si (Kepala Bagian Mental Kerohanian padaBiro Administrasi Kesejahteraan Sosial Pemerintah ProvinsiJaWA TIMUDN); 0 222222 nn nn nn nnn nnn nn nen enn nn nen enn nen enennnnne. ADL SARONO, S.H.,M.H.
Putus : 18-10-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2756 K/Pdt/2017 Tanggal 18 Oktober 2017 — HANDOYO MULYONO, Drs, dkk vs PANITIA TIM APPRAISAL, TOTO SUHARTO & Rekan, dk
141 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
141 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H., danRekan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Biro AdministrasiPemerintahan Dan Otonomi Daerah serta pada Biro HukumPemerintah Provinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan PahlawanNomor 110, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 6 Februari 2017;3.
Register : 08-01-2014 — Putus : 08-07-2014 — Upload : 12-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 P/HUM/2014 Tanggal 8 Juli 2014 — MOHAMMAD IBRAHIM, SH VS 1. GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR., 2. DPRD PROVINSI JAWA TIMUR;
110 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
110 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
HIMAWAN ESTU BAGIJO, S.H., M.H., Kepala BiroHukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;MAKHFUDZ, S.H., M.Si., Kepala Bagian Bantuan Hukumpada Biro hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;SULISTYANINGSIH, S.H., M.H., Kepala Sub BagianSengketa Hukum pada Bagian Hukum, Biro Hukum,Pemerintah Provinsi Jawa Timur;JEMPIN MARBUN, S.H., M.H., Kasubag Bantuan danPerlindungan Hukum Bagian Bantuan hukum, Biro Hukum,Pemerintah Provinsi Jawa Timur;ADI SARONO, S.H., M.H., Staf Bagian Bantuan Hukum,Biro Hukum, Pemerintah
Register : 21-05-2012 — Putus : 31-07-2012 — Upload : 19-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 244 K/TUN/2012 Tanggal 31 Juli 2012 — I. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, II. Plt. DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA vs PT. MOBILE - 8 TELECOM, TBK;
94 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
quohalaman 81 82 yang berbunyi sebagai berikut:Menimbang, bahwa adapun alasan pokok eksepsi angka 3, karenaPenggugat telah melakukan pembayaran BHP IPSFR pada tanggal11 Februari 2011 sesuai lampiran objek sengketa 1, maka Penggugattelah tunduk dan setuju atas seluruh ketentuan yang ditetapkandalam objek sengketa 1, karena itu sebenarnya Penggugat tidakberkeberatan dengan keputusan objek sengketa 1 dan seharusnyatidak menggugatnya;Menimbang bahwa mengenai hal ini dari keterangan ahli DR.Himawan Estu Bagijo
Putus : 21-05-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 PK/TUN/2014 Tanggal 21 Mei 2014 — Drs. IMAM SUHADI, MBA, dk vs GUBERNUR JAWA TIMUR
50 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH, Kepala BiroHukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;SUPRIYANTO, S.H., M.H., Kepala Biro AdministrasiPemerintahan Umum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;MAKHFUDZ, S.H., M.
Register : 12-02-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 16-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 90/PDT/2018/PT SBY Tanggal 25 April 2018 — Pembanding/Penggugat I : TARJAN Diwakili Oleh : BUDI SANTOSO SH
Pembanding/Penggugat II : SUNIKRAM Diwakili Oleh : BUDI SANTOSO SH
Pembanding/Penggugat III : JEMBLONG Diwakili Oleh : BUDI SANTOSO SH
Pembanding/Penggugat IV : TIMBUL USMAN Diwakili Oleh : BUDI SANTOSO SH
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Provinsi Jawa Timur c.q Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan
Terbanding/Tergugat III : SUMARDI Alias DI
36 — 17
Pembanding/Penggugat II : SUNIKRAM Diwakili Oleh : BUDI SANTOSO SH
Pembanding/Penggugat III : JEMBLONG Diwakili Oleh : BUDI SANTOSO SH
Pembanding/Penggugat IV : TIMBUL USMAN Diwakili Oleh : BUDI SANTOSO SH
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Provinsi Jawa Timur c.q Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan
Terbanding/Tergugat III : SUMARDI Alias DI
36 — 17
Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H., 2.Makhfudz, S.H., M.Si., 3. Drs. M. Istidjab, M.M., 4. Ir.Tonny Erjono, M.M., 5. Sulistyaningsih, S.H., M.H., 6.Dr. Muhammad Riszki, S.H., M.H., 7. Cholik Hidayat,S.H., M.PSDM., 8. Drs. Arief Bijaksanawan, 9. Drs. Ec.Edy Hermawan, M.M., 10. Adi Sarono, S.H., M.H., 11.Hadid Manggala S., S.H., dan 12. Moch. Arifin, S.H.
Register : 20-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 14-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 P/HUM/2018 Tanggal 18 Oktober 2018 — DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA GRESIK (DPK APINDO GRESIK) (diwakili oleh ANDHI SUPRIHARTONO, S.S., M.B.A) VS GUBERNUR JAWA TIMUR;
165 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
165 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H., jabatan Kepala DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi JawaTimur;Dr. Hudiyono, M.Si., jabatan Kepala Biro AdministrasiKesejahteraan Sosial, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;Makhfudz, S.H., M.Si., jabatan Kepala Bagian BantuanHukum pada Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;Dra. Y.
Putus : 12-02-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 P/HUM/2014 Tanggal 12 Februari 2015 — DRS. EC. MOHAMMAD DAWOED, VS GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR
125 — 2159 — Berkekuatan Hukum Tetap
125 — 2159 — Berkekuatan Hukum Tetap
HIMAWAN ESTU BAGIJO, S.H., M.H., pekerjaan KepalaBiro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;2. Ir. Moehammad Anas, M.M., pekerjaan Sekretaris BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur;3. Drs. Mochamad Iskandar, M.M., pekerjaan Kepala BidangAnggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahProvinsi Jawa Timur;4. Makhfudz, S.H., M.Si., pekerjaan Kepala Bagian BantuanHukum pada Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;5.
Register : 07-06-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 95/G/2018/PTUN.SBY Tanggal 20 September 2018 — Penggugat:
SUPIYAH MANGAYU HASTUTI
Tergugat:
GUBERNUR JAWA TIMUR
150 — 75
SUPIYAH MANGAYU HASTUTI
Tergugat:
GUBERNUR JAWA TIMUR
150 — 75
HIMAWAN ESTU BAGIJO, S.H.,M.H.;Jabatan : Kepala Biro Hukum;ANOM SURAHNO, SH., M.Si.; Jabatan :Kepala Biro Administrasi Pemerintahan danOtoda Propinsi ;MAKHFUDZ, SH., M.Si; Jabatan : KepalaBagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum;INDAH WAHYUNI, S.H.,M.Si.; Jabatan :Kepala Bagian Otonomi Daerah pada BiroAdministrasi Pemerintahan dan OtonomiDaerah ;ADI SARONO, S.H.,M.H.; JabatanKepala Sub Bagian Litigasi, pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum ;Dr. MUHAMMAD RIZKI. S.H.,M.H.
Register : 26-07-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 14-09-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 118/G/2018/PTUN.SBY Tanggal 16 Januari 2019 — Penggugat:
PT. MERTEX INDONESIA
Tergugat:
GUBERNUR JAWA TIMUR
253 — 123
PT. MERTEX INDONESIA
Tergugat:
GUBERNUR JAWA TIMUR
253 — 123
HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH.MH ( KepalaBiro Hukum Pemerintah Provinsi JawaTimur ) ;2. SETIAJIT, SH, MM ( Kepala Dinas Tenaga danTransmigrasi Provinsi Jawa Timur ) ;3. MAKHFUDZ, SH, M.Si ( Kepala Bagian Hukumpada Biro Hukum, Pemerintah Provinsi JawaA. Dra. Y.PANCA PUSPITA ( Kepala BidangHubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi JawaTimur ) ;5.
Putus : 08-02-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3412 K/Pdt/2016 Tanggal 8 Februari 2017 — MIDAH BINTI HAMIDIN, dkk vs. KEPALA KANTOR DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR DI SURABAYA, dkk
35 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H., Kepala BiroHukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, dan kawanHalaman 1 dari 44 hal. Put. Nomor 3412 K/Pdt./2016kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2014;Pemohon Kasasi Il/Termohon Kasasi dahulu TergugatX/Pembanding/Terbanding;Dan1. H. BADRUD TAMAM, bertempat tinggal di Jalan JamaluddinRT.01/RW.02 Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang,Kabupaten Sampang;2. Hj.
Register : 01-03-2013 — Putus : 09-07-2013 — Upload : 26-03-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 25/G/2013/PTUN.SBY Tanggal 9 Juli 2013 — YUDAS SUGARNO, SP melawan KEPALA KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA
67 — 85
67 — 85
HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH.MH. ; Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : e Bahwaa.....e Bahwa berkenaan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat (bukti T1)dan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo, padaprinsipnya sifat pemberlakuan produk hukum ada beberapa, misalnya : ada wet,ada regeling, ada eitspraak, untuk wet dan regeling atau yang biasa disebutkeputusan yang berlaku kedepan (presfektif) tidak boleh berlaku
Register : 12-02-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 16-05-2016
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 29/G/2015/PTUN.SBY Tanggal 12 Agustus 2015 — BUPATI KEDIRI melawan GUBERNUR JAWA TIMUR dan BUPATI BLITAR.
660 — 865
660 — 865
HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH., MH. (Kepala BiroHukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur);2. SUPRIANTO, SH., MH. (Kepala Biro AdministrasiPemerintah Umum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur);3. MAKHFUDZ, SH., M.Si. (Kepala Bagian Bantuan Hukumpada Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur);4. Dra. DENOK KHRISWATI, MM. (Kepala Bagian PemerintahUmum pada Biro Administrasi Pemerintah Umum,Pemerintah Provinsi Jawa Timur);5. SULISTYANINGSIH, SH., MH.
Register : 05-06-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 140/B/2015/PT.TUN.JKT. Tanggal 7 Juli 2015 — 1.MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA.;
2.PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA (âÃÂÃÂMetro TVâÃÂÃÂ) DKK ( 24 STASIUN TV ).;
1.ASOSIASI TELEVISI JARINGAN INDONESIA (âÃÂÃÂATVJIâÃÂÃÂ).;
2.ASOSIASI TELEVISI LOKAL INDONESIA (ATVLI)
3.PT. RCTI SATU DKK ( 5 STASIUN TV ).;
130 — 77
130 — 77
Berdasarkan kesaksian ahli dari Tergugat/Pembandingsendiri yaitu Himawan Estu Bagijo, kerugian dalam gugatan tatausaha negara tidak harus kerugian materiil, tetapi lebih kepada suatuhak orang lain yang dirugikan oleh keputusan tata usaha negaratersebut;Bahwa tidak benar Peraturan Menkominfo Nomor 32 dapat dijadikanpayung hukum bagi objek gugatan a quo karena PeraturanMenkominfo Nomor 32 baru terbit setelah keputusan tata usahanegara yang menjadi objek gugatan a quo diterbitkan;Bahwa judex facti telah
Register : 17-03-2010 — Putus : 12-05-2011 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 257/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. Tanggal 12 Mei 2011 —
175 — 111
175 — 111
TERMINAL BUILDERSdengan Akta No. 33 tanggal 16 Maret 1973 yang dibuat di hadapan BAGIJO,SH. Pengganti dari ELIZA PONDAAG, Notaris di Jakarta, untuk tanah seluas22.625,20 m2 (dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima dan dua puluhperseratus meter persegi);Bukti(P1): Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 33 tanggal 16 Maret 1973dari Tergugat II kepada PT. TERMINAL BUILDERS.Bahwa seluruh harga/biaya Pelepasan Hak telah dibayar lungs oleh PT.TERMINAL BUILDERS;Bahwa, selanjutnya PT.
AMANA JAYA adalah dapatdicermati berdasarkan Akta Notaris No. 33 tanggal 16 Maret 1973 yangdibuat dihadapan BAGIJO, SH., pengganti Notaris ELIZA PONDAAGjuncto Akta Notaris No. 27 tertanggal 12 Juli 1971 yang dibuat olehNotaris ELIZA PONDAAG antara TERGUGAT II dengan PT.TERMINAL BUILDERS sebagaimana dinyatakan pada halaman 2alinea ke 2, menyatakan bahwa : hak tersebut diberikan HANYA ATASGUNA DAN KEPENTINGAN perseroan terbatas PT. TERMINALBUILDERS ;7.