Ditemukan 96 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 05-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 K/PDT/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR ACEH, dk. VS ABDUL HADI M. YUNUS, dkk.
8557 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Daud Beureuh Nomor 18, BandaAceh;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERIDALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNURACEH cq. KEPALA KANTOR BADANPENANGGULANGAN BENCANA ACEH (BPBA) cq.PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN BADANPENANGGULANGAN BENCANA ACEH (BPBA),berkedudukan di Jalan Tgk. Daud Beureuh Nomor 18,Banda Aceh;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERIDALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNURACEH, cq. Ir.
Register : 03-12-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 105/PDT/2018/PT BNA
Tanggal 18 Desember 2018 — Pembanding/Penggugat : PT. OTO MULTIARTHA Diwakili Oleh : Alimusa S.H. Seregar, S.H
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH RI Cq KEJAKSAAN AGUNG RI Cq KEJAKSAAN TINGGI ACEH cQ KEJAKSAAN NEGERI MEUREUDU Cq JAKSA PENUNTUT UMUM
7441
  • Daud Beureuh No.67 Banda Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada, JannesH.Silitonga, SH.; Alimusa S.M Siregar, SH.; Yos Rajendra, SH.;Tiar Bagus Putranto, SH.; Abdon Sigiro, dan Subhan, seluruhnyaAdvokat dan/ atau Karyawan PT. Oto Multiartha yang bertindakbaik sendirisendiri maupun bersamasama untuk dan atas namaPT.
Register : 02-02-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 16 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Dedet Darmadi, SH
2.Umar Assegaf, SH
Terdakwa:
IIS WAHYUDI. ST Bin KAMISMAN
15564
  • Surat Pertangunjawaban Be;lanja (SPTJB) yang ditanda tanani oelh PPkyaitu: Beureuh Firdaus;. BAP ( berata acara Pembayaran). tanda penerimaan progres pekerjaan;yang diketahui oleh PPTK ( De3diAlkana)dan disetujui oleh PA ( Ir. Ali hasmi)4. ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh PPK5.Surat Pwernyataan Pengajuan SPPLS oleh PPK6. Surat Pertangungang jawab Mutlak ( PPK)7. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan PPTK danWNmengetahui PA;8.
    LaporanKemajuan Pekerjaan, Back Up Data Final Kuantity, Foto 0%, 50% dan100% dan Gambar Asbuil Drawing; Bahwa pada saat serah terima pekerjaan yang Berita Acaranya dibuatoleh Terdakwa IIS WAHYUDI, selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan(PJPHP) dokumen yang dilampirkan sebagai syarat untuk dapatdilakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan paket kegiatan tersebut hanyaSurat Perjanjian Kontrak, Back Up Data Final Kuantity dan Foto 0%, 50%dan 100%, dan terhadap hal tersebut Saksi sendiri selaku PenggunaAnggaran, Beureuh
    ST dan SdrMUMUN IKHWAN untuk selanjutnya diberikan kepada BEUREUHFIRDAUS selaku PPK; Bahwa pada saat itu seingat Terdakwa sebagian uang tersebutdiberikan lagi oleh BEUREUH FIRDAUS kepada DEDIALKANA. danMUMUN IKHWAN untuk menyelesaikan kebutuhan pembelian matrialpelaksanaan pekerjaan yang ada pada CV.
    ST dan Sdr MUMUN IKHWAN untukselanjutnya diberikan kepada BEUREUH FIRDAUS selaku PPK;Bahwa pada saat itu seingat Terdakwa sebagian uang tersebut diberikanlagi oleh BEUREUH FIRDAUS kepada DEDI ALKANA. dan MUMUNIKHWAN untuk menyelesaikan kebutuhan pembelian matrial pelaksanaanpekerjaan yang ada pada CV.
    ST dan Sdr MUMUN IKHWAN untukselanjutnya diberikan kepada BEUREUH FIRDAUS selaku PPK; Bahwa pada saat itu seingat Terdakwa sebagian uang tersebut diberikanlagi oleh BEUREUH FIRDAUS kepada DEDI ALKANA. dan MUMUNIKHWAN untuk menyelesaikan kebutuhan pembelian matrial pelaksanaanpekerjaan yang ada pada CV.
Register : 17-03-2017 — Putus : 14-07-2017 — Upload : 01-08-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 157/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 14 Juli 2017 — Tn.EFENDI DKK >< MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CS
710532
  • M Daud Beureuh, KotaBanda Aceh, Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakiliKuasanya 1. A. Hamid Zein, SH. M.Hum. 2. Mahyar, SH.M.Hum. 3. H. Burhanuddin, SH. MH. 4,Hal 3 dari 60 Hal. Puts. Perk.
Register : 28-11-2013 — Putus : 18-08-2014 — Upload : 19-11-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 57/Pdt.G/2013/PN Bna
Tanggal 18 Agustus 2014 — NAZARUDDIN Melawan 1. 1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Aceh cq. Kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) 2. 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Aceh cq. Kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) cq. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) 3. 3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Aceh 4. 4. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Aceh, cq. Ir. ABDUL HARIS, M.T 5. 5. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia di Jakarta, cq. Kepala Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Aceh
9120
  • Tgk.Daud Beureuh No. 18, Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagaiTergugat! Konvensi;2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesiacq. Gubernur Aceh cq. KepalaKantor BadanPenanggulangan Bencana Aceh (BPBA) cq. Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Aceh(BPBA), beralamat di JIn. Tgk.
    Daud Beureuh No. 18, Banda Aceh,selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il Konvensi;2Tergugat Konvensi dan Tergugat Il Konvensi tersebut di atas,dalam hal ini diwakili oleh :1. Ir. Rizal Aswandi, Dipl., S.E., bertindak untuk dan atas namaKepala Kantor BPBA;2. lonu Sakdan, S.Pd., bertindak untuk dan atas nama PejabatPelaksana Teknis (PPTK) BPBA.Memberikan kuasa kepada :1. Bahrul Ulum, S.H.,M.H.;2. Kamaruddin, S.H.;3. M. Nurdin,S.H.;4. Amri Saldin, S.HI.;5. Muhammad Nasir, S.HI.
Register : 07-11-2013 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 08-10-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 51/Pdt.G/2013/PN Bna
Tanggal 7 Juli 2014 — SAMSUL BAHRI melawan 1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Aceh cq. Kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Aceh cq. Kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) cq. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) 3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Aceh
8523
  • Daud Beureuh No. 18, BandaAceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konvensi;Pemerintah R lik Indonesi Menteri Dalam riR likIndonesia cq. Gubernur Aceh cq. Kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) cq. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan BadanPenanggulangan Bencana Aceh (BPBA),beralamat di JIn. Tgk. Daud Beureuh No. 18, Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Konvensi;Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi tersebut di atas, dalam hal inidiwakili oleh :1 Ir.
Putus : 18-12-2017 — Upload : 18-01-2018
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 171-K/PM.I-01/AD/XI/2017
Tanggal 18 Desember 2017 — Nanda Zainuddin, Serka, NRP 21020156211082
15048
  • Daud Beureuh No. 168, Kota BandaAceh.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1. Bahwa Saksi sebelum diperiksa sekarang ini tidak kenal denganTerdakwa dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.2.
Register : 15-07-2016 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 07-12-2016
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 122-K/PM.I-01/AD/VII/2016
Tanggal 20 Oktober 2016 — Husni Lessy, Kopda, NRP 31020789810581
16747
  • Daud Beureuh No. 168 BandaAceh.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi denganTerdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 11.20WIB saat Saksi sedang melaksanakan tugas rutin sebagai Staf diUPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan PemerintahMenimbang15Aceh datang anggota Deninteldam IM membawa 2 (dua) orangtahanan a.n.
Register : 06-02-2017 — Putus : 19-05-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 17-K/PM.I-01/AD/II/2017
Tanggal 19 Mei 2017 — Bagus Sulistiyono Prabowo, Serka, NRP 21040051580883
18338
  • Daud Beureuh No.168, Banda Aceh 23824, yang sekarang bernama UPTD BalaiLaboratorium Kesehatan Banda Aceh, merupakan lembaga resmiyang ditunjuk oleh menteri kesehatan untuk melakukanpemeriksaan Narkotika maupun Psikotropika, dengan demikianbahwa Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dinas KesehatanUPTD Laboraorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor:4.455/214/BLK/IV/2016 tanggal 25 April 2016 atas nama SerkaBagus Sulistivono Prabowo merupakan surat resmi yang dapatdijadikan alat bukti berupa surat dan Pro
Putus : 23-03-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1632 K/Pdt/2015
Tanggal 23 Maret 2016 — 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA CQ KEPALA KANTOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH, selaku Tim Audit Penyelesaian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam (BPBA), dk. VS SAMSUL BAHRI dan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR ACEH CQ KEPALA KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH (BPBA), dkk.
6236 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Daud Beureuh Nomor 18, KotaBanda Aceh;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERIDALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNURACEH CQ Ir.
Register : 02-02-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 16 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Dedet Darmadi, SH
2.Umar Assegaf, SH
Terdakwa:
BEREUEH FIRDAUS, SE BIN T. LISMAN
16642
  • Surat Pertangunjawaban Be;lanja (SPTJB) yang ditanda tanani oelh PPkyaitu: Beureuh Firdaus;. BAP ( berata acara Pembayaran). tanda penerimaan progres pekerjaan;yang diketahui oleh PPTK ( De3diAlkana)dan disetujui oleh PA ( Ir. Ali hasmi)4. ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh PPK5.Surat Pwernyataan Pengajuan SPPLS oleh PPK6. Surat Pertangungang jawab Mutlak ( PPK)7. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan PPTK danWNmengetahui PA;8.
    LaporanKemajuan Pekerjaan, Back Up Data Final Kuantity, Foto 0%, 50% dan100% dan Gambar Asbuil Drawing; Bahwa pada saat serah terima pekerjaan yang Berita Acaranya dibuat olehIIS WAHYUDI, selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PJPHP)dokumen yang dilampirkan sebagai syarat untuk dapat dilakukan SerahTerima Hasil Pekerjaan paket kegiatan tersebut hanya Surat PerjanjianKontrak, Back Up Data Final Kuantity dan Foto 0%, 50% dan 100%, danterhadap hal tersebut Saksi sendiri selaku PPTK dan Afit Linon danTerdakwa Beureuh
Register : 02-02-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 16 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Dedet Darmadi, SH
2.Umar Assegaf, SH
Terdakwa:
DEDI ALKANA, S.T BIN. MA. ABAH
14946
  • Surat Pertangunjawaban Be;lanja (SPTJB) yang ditanda tanani oelh PPkyaitu: Beureuh Firdaus;. BAP ( berata acara Pembayaran)3. tanda penerimaan progres pekerjaan;yang diketahul oleh PPTK ( De3diAlkana)dan disetujui oleh PA ( Ir. Ali hasmi)4. ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh PPK5.Surat Pwernyataan Pengajuan SPPLS oleh PPK6. Surat Pertangungang jawab Mutlak ( PPK)7. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan PPTK danNmengetahui PA;8.
    ST dan Sdr MUMUNHalaman 188 dari 370 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2021/PN BnaIKHWAN untuk selanjutnya kami laporkan kepada Sdr BEUREUHFIRDAUS selaku PPK; Bahwa pada saat itu seingat Saksi sebagian uang tersebut diberikanlagi oleh Sdr BEUREUH FIRDAUS kepada Terdakwa DEDI ALKANA.ST dan Sdr MUMUN IKHWAN untuk menyelesaikan kebutuhanpembelian matrial pelaksanaan pekerjaan yang ada pada CV.
    Simeulue tahun 2017, AFIT LINON (saksi sendiri) selaku PPK,Terdakwa DEDI ALKANA selaku PPTK, Beureuh Firdaus selaku PPTK danSdr BISMANSYAH selaku tim teknisnya;Bahwa Sdr ALI HASMI ada memerintahkan Terdakwa DEDI ALKANAuntuk mencarikan perusahaan guna mengerjakan kegiatan tersebut ;Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan menandatangani SPK/Kontrak namunada yang sebelum pekerjaan dilaksanakan dan juga yang setelah selesaipekerjaan baru Saksi tanda tangan SPK/Kontrak kirakira ada 4 (empat)SPK/Kontrak sebelum
Register : 02-02-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 16 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Dedet Darmadi, SH
2.Umar Assegaf, SH
Terdakwa:
AFIT LINON, ST Bin ALM. HAMIDIN
11539
  • Pejabat Pembuat Komitmen adalah Sdr BEUREUH FIRDAUS. SEselaku Kabid Bina Marga September 2017 s/d sekarang.4. Pejabat Pengadaan sampai dengan sekarang Saksitidakmengetahuinya sedangkan PjJPHP adalah Sdr IIS WAHYUDI. STselaku Kasi Pembangunan jalan dan jembatan.5. Pejabat pelaksana Teknis kegiatan adalah Sdr DEDI ALKANA.
Register : 23-01-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 14 Juni 2017 — ZULKIFLI ASSAGAF, S.E. Bin SALIM ASSAGAF
12334
  • Tengku Daud Beureuh, Banda Aceh pada saat acarapelatihan /Pos seAceh di Banda Aceh.Bahwa benar saksi KOSWINI tidak memberikan tanda terima uangsebesar Rp 32.000.000, tersebut dan tidak ada yang menyaksikankarena pada saat saksi serahkan di pintu masuk hotel hanya ada saksiberdua dan uang tersebut digunakan untuk kegiatan work shop,monitoring dan evaluasi se Kantor Area Operasi Medan.Bahwa benar saksi ANDY MULYA selaku Ka.
Register : 02-02-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 16 Juni 2021 — Penuntut Umum:
Umar Assegaf, SH
Terdakwa:
Ir. Ali Hasmi bin alm. M. Jinu
52082
  • Surat Pertangunjawaban Be;lanja (SPTJB) yang ditanda tanani oelh PPkyaitu: Beureuh Firdaus;. BAP ( berata acara Pembayaran). tanda penerimaan progres pekerjaan;yang diketahui oleh PPTK ( De3diAlkana)dan disetujui oleh PA ( Ir. Ali hasmi)4. ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh PPK5.Surat Pwernyataan Pengajuan SPPLS oleh PPK6. Surat Pertangungang jawab Mutlak ( PPK)7. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan PPTK danWNmengetahui PA;8.
Register : 23-01-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 06/Pid.Sus-TPK / 2017/PN.Bdg
Tanggal 14 Juni 2017 — PAMUNGKAS TEDJO ASMORO,SE.
11632
  • Uangsaksi serahkan tunai sekitar awal September 2013 di Hotel Madina, JI.Tengku Daud Beureuh, Banda Aceh pada saat acara pelatinan /Pos seAceh di Banda Aceh ;Halaman 101 dari 251 Putusan Nomor : 06/Pid.SusTPK /2017/PN.BdgBahwa, benar saksi KOSWINI tidak memberikan tanda terima uang sebesarRp 32.000.000, tersebut dan tidak ada yang menyaksikan karena padasaat saksi serahkan di pintu masuk hotel hanya ada saksi berdua dan uangtersebut digunakan untuk kegiatan work shop, monitoring dan evaluasi seKantor