Putusan No.Penggugat ,Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hiduprukun sebagaimana layaknya suami isteri, kemudian tahun 2010 Tergugatpergi kerja ke Malaysia dan pemah pulang tahun 2012 lalii kembali lagi,pada tahun 2014 Penggugat pernah nwiyusul Tergugat di Malaysianamun Penggugat certa kepada saksi bahwa disana terjadi pertengkarandengan Tergugat, akhirnya 1 bulan kemudian Penggugat kembali pulangke rumah orangtuanya hingga sekarang, dan seama Penggugat dirumahorangtauanya Tergugat

saksisaksi berkaitan dengan kedudukan para pihak(sebagaimana yang diatur dalam pasal 145 Ayat (2) HIR) untuk didengarsebagai saksi;Menimbang, bahwa saksisaksi yang dihadirkan oleh Penggugat telahdisumpah serta keterangan yang diterangkan (sebagai kesaksiannya) antarasatu sama lain saling bersesuaian, keterangan mana dinilai pula tidakbertentangan dengan akal pikiran/pengetahuan, lagi pula hal yang diterangkanmerupakan peristiwa/keadaan yang didengar dan dilihat serta pengalaman parasaksi berupa adanya certa

perbandingandengan foto diri para Terdakwa; BERTENTANGAN dengan Pasal 185, 186,187, 188, KUHAP;Menghukum Terdakwa HANYA DIDASARKAN pada foto foto 20 lembardan (satu) buah CD, yang TUNDUK PADA HUKUM ITE (lex spesialisderogate lex generalis atau lex posterior derogate lex priori) dan KUHAPadalah Lex Generalis, TIDAK DIDASARKAN pada fakta perbuatan materiilzinah sebagaimana didakwakan dan diancam Pasal 284 ayat 1 ke 1 huruf bKUHP juga merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 KUHP yang memilikiasas lex certa

Lex Certa, artinya rumusan delik dalam hukum pidana harus jelas (nu/lum crimennulla poena sine lege certa/lex certa);3. Lex Stricta, artinya ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangananalogi (nu/lum crimen poena sine lege stricta/lex stricta);4.

Lex Praevia, artinya ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut (nu/lum crimenpoena sine lege praevia/lex praevia);Menimbang, bahwa apabila asas legalitas tersebut diterapkan terhadap perkaraa quo, maka tidak boleh tidak rumusan delik harus diartikan sebagaimana yang tertulis(lex scripta) secara tegas di dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, dalamhal ini rumusan delik yang tertulis secara jelas dan tegas (lex certa) dan perbuatan yangdilarang adalah Membayar Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum

Demikian pulafrasa membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK)sesuai asas /ex sripta, lex certa dan lex stricta, dalam konteks perkara ini menurutpendapat Majelis juga tidak bisa dikenakan terhadap Pengusaha dengan kualifikasi ataukode KBLI (Klasifikasi Baku Lingkungan Usaha Indonesia) yang tidak disebutkan secarategas dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut;Menimbang, bahwa sesuai keterangan Ahli Dr. Totoh Buchori, Spd. SH. MH.MM.

mengaku kenal dengan Termohon karena saksi tante Termohon;Bahwa saksi juga mengenal Pemohon sebagai suami Termohon yang menikahpada tahun 2010 di Solok;Bahwa setelah menikah termohon dan pemohon tinggal di rumah orang tuaPemohon di Cirebon; bahwa saksi tidak tahu persis kondisi rumah tangga Termohon dan Pemohondi Cirebon, namun lebih kurang 2 bulan lalu Termohon telpon kalauTermohon sudah tahan lagi hidup di Cirebon masalahnya Pemohon dan orangtua Pemohon tidak baik terhadap Termohon bahkan Termohon certa

Sebagaihukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia, masihterdapat beberapa frasa dalam KUHAP yang memerlukan penjelasanagar terpenuhi asas lex certa serta asas lex stricta agar melindung!seseorang dari tindakan semenamena penyelidik ataupun penyidik.Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.MijySecara garis besar, ada dua kepentingan yang hendak dilindungisecara seimbang melalui prapradilan, yaitu kepentingan individu dankepentingan publik atau masyarakat.

seberat 0,065gram masih tergolong bersifat Pemakai/Pecandu;Berpijak pada hal tersebut, maka yang sebenarnya terjadi pada diriTerdakwa adalah bukan memiliki atau menguasai atau menyimpan ataumenyediakan Narkotika golongan dalam arti untuk pengedaran, tetapi paraTerdakwa menggunakan bagi dirinya sendiri sebagaimana fakta persidangan.Dengan demikian Penuntut Umum telah menerapkan rumusan tuntutantindak pidana yang tidak baik melalui dakwaan kesatu kepada paraTerdakwa, karena bertentangan dengan asas /ex certa

YOGA telah berumur 12 tahun ;Menimbang, bahwa dalam hukum pidana terdapat asas pokok yaitu asas Legalitasyang tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, dimana perumusan Pasal 1 ayat (1) KUHPtersebut mengandung di dalamnya beberapa asas yaitu :e asas legalitas formal atau lex scripta artinya penghukuman harus didasarkanpada ketentuan UndangUndang atau hukum tertulis.e asas lex certa, dimaksudkan kebijakan legislasi dalam merumuskan undangundang harus lengkap dan jelas tanpa samarsamar,e asas nonretroaktif

Batas batasnya adalah:Sebelah utara berbatas dengan *****************Selatan dengan **t""""*""* dan ayah SisssseeeeesHIO certa wnnnneeeeiane,Timur : dengan **sneneeseete,Barat : dengan "st tenes.Taksiran harga : Rp. 500.000.000;Sekarang dikuasai oleh *****************:16) Perumahan untuk tuangan sawit di ***************** Luas sekira 15 x 70 M.Taksiran harga Rp. 20.000.000,.

Dalam hal inimemberikan kuasa kepada Borris Nainggolan, S.H, advokatpada Kantor Hukum Lex Certa Law Office, beralamat di(Head Office) Yellow Tower The Modern Golf Apartement YBNomor 1 BA, Jalan Hartono Raya Tangerang Banten, (BranchOffice) Komplek Sarua Permai, Jalan Merdeka Blok A Nomor1718 Ciputat Tangerang Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 19 Oktober 2020, selanjutnya disebutsebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelan membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan

Norma kabur pada hakikatnyabertentangan dengan prinsip nullum crimen nulla poena sine lege certa sebagaisyarat mutlak yang terkandung dalam asas legalitas. Kedua, konsekuensi logissuatu norma kabur, di persidangan sangat mudah dibuktikan oleh penuntutumum.

Dengan demikian, kedua orang tersebut dituntut dengan pencuriandengan kekerasan.Pasalpasal a guo yang tengah diuji dalam sidang yang mulia ini sebagaimana yang telah diutarakan di atas adalah pasalpasal yang tidakmemenuhi prinsip /ex certa , bersifat multi tafsir sehingga membahayakan bagikepastian hukum.PERTAMA, adalah unsur melawan hukum. Paling tidak, ada 3 hal yangberkaitan dengan frasa melawan hukum.

Para Pemohon juga menganggap kata dapat bertentangan denganprinsip hukum pidana /ex scripta, lex certa, lex stricta dan non Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id Vhs,rectroactive, pemerintah menjelaskan, bahwa meskipun hukum pidanamerupakan ketentuan yang harus tegas tetapi sifat keberlakuannyatetap harus diperhitungkan.

Artinya bahwa pasal yang diuji bersifat lexsripta, lex certa, lex stricta, dan non rectroactive.e. Bahwa salah satu amanat dari UUD 1945 adalah, mendapatkanaparaturaparatur pengemban dan penegak hukum yang professional,berintegritas, dan disiplin yang mendukung sarana dan prasaranahukum serta perilaku hukum masyarakat atau dengan kata lainpenegakan hukum dan keadilan.

Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 114Tipikor juga bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang harusmemenuhi prinsip hukum harus tertulis (/ex scripta), harus ditafsirkan seperti yangdibaca (/ex stricta), dan tidak multitafsir (lex certa), olen karenanya bertentangandengan prinsip negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3)UUD 1945.3.10.6 Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan dengan

kandungnya ;eBahwa anak masih belum bisa menentukan dengan siapa mau tinggal ;eBahwa Tergugat sering marah kepada Penggugat dengan melampiaskan memukulkepada anakanaknya ;Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan anakanak tetapmenjadi asuhan berdua Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mau dipisahkan dengananakanak ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan 3 orang saksi danhanya saksi pertama saja yang tahu, bahwa Tergugat pernah menjewer anak sampaimemar, itu pun adalah certa

Selama itu Tergugat tidak pemah pulang dan tidak pernahmengirimkan Kabar berita certa tidak pemah menjamin nafkah lahir batinPenggugat hingga sekarang dan sejak 1 (satu) tahun berturutturut hinggasekarang, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama ituTergugat tidak pernah pulang dan tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugathingga sekarang ditandai dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1(satu) tahun berturutturut dan selama itu pula keduanya tidak salingmengunjungi sehingga

Ketentuan ini merupakan penegasan asaslegalitas dalam Hukum Acara Pidana, seperti juga hal yang serupaditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana(KUHP), sebagai perumusan asas legalitas dalam Hukum Pidana subtantif.Hukum Acara Pidana karenanya juga memiliki sifat /ex scripta, lex stricta,lex certa, sebagai Komponen dasar dari asas legalitas.Hukum Acara Pidana karenanya harus dituangkan dalam hukumtertulis (written law).

Hal ini jelasjelas menyimpangi asaslegalitas Hukum Acara Pidana, karena tidak memenuhi sifat /ex scriptasebagaimana telah dibatasi hanya dapat diatur dalam UndangUndang.Selain itu, sejumlah pengaturan dalam KUHAP menunjukkankecenderungan tidak memiliki sifat /ex sticta dan lex certa.

Tidak boleh ada suatu perumusan ketentuan UndangUndang yangkurang Jjelas (syarat /ex certa) menjadi jaminan atas adanya ukuran yang jelaspula dari setiap tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum.Adalah menarik untuk membandingkan perumusan Pasal 1 Sv (KUHAPBelanda) dengan makna penuntutan dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP. Pasal 1Sv menyatakan bahwa penuntutan pidana adalah keseluruhan proses pidana,mulai dari pengusutan sampai pelaksanaan pidana.

Bahwa ketentuan dalam ketentuan Mahkejapol merupakan ketentuanyang lebih rendah dari UndangUndang yang tidak boleh membuatnorma baru.Sebagaimana dikemukakan diatas, maka asas legalitas tidak dapatdimaknai sebagai adanya norma baru dari ketentuan yang lebih rendahmengingat penerapan asas /ex certa yang sangat ketat dalam hukum acarapidana dibandingkan dengan hukum pidana.

Namun demikian,masih terdapat beberapa frasa yang memerlukan penjelasan agar terpenuhiasas /ex certa serta asas /ex stricta sebagai asas umum dalam hukum pidanaagar melindungi seseorang dari tindakan sewenangwenang penyelidikmaupun penyidik, khususnya frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.

tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelasbatasan jumlah alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti, seperti ditentukandalam pasal 44 ayat (2) yang menyatakan, bukti permulaan yang cukupdianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurangkurangnya dua (2)alat bukti,...dst ; Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi menegaskan :20.11...menurut mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adilsebagaimana ditentukan dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sertamemenuhi asas lex certa

Ketiga, rumusan ketentuan pidana harus jelas (nullum crimennoela poena sine lege certa atau lex certa). Keempat, ketentuan pidanaharus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (nullum crimen noelapoena sine lege stricta atau lex stricta).Selalu menjadi pertanyaan mendasar apakah asas legalitas dalam hukumpidana hanya berlaku dalam hukum pidana materiil ataukah juga dalamhukum pidana formil?

Kedua, lex certa, yang berarti hukum acara pidanaharus memuat ketentuan yang jelas. Ketiga, lex stricta, yang berarti bahwahukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat. Tegasnya, kalaupundilakukan penafsiran dalam hukum acara pidana, maka penafsiran tersebutbersifat restriktif.

2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelasbatasan jumlah alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti, seperti ditentukandalam pasal 44 ayat (2) yang menyatakan, bukti permulaan yang cukupdianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurangkurangnya dua (2)alat bukti,...dst. ; Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi menegaskan :...menurut mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adilsebagaimana ditentukan dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sertamemenuhi asas lex certa

Sewenang wenang, karena Pemohon belumpernah dipanggil untuk diperisa sebagai saksi. sehingga tidak memenuhi asaskepastian hukum, sebab sesuai Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusidalam halaman 98 Keputusan Nomor : 21/PUUXII/2014 Tentang buktipermulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurangkurangnya 2 ( dua ) alat bukti , selanjutnya menurut Mahkamah agar memenuhiasas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam pasal 28D ayat11.1 UUD 1945 serta memenuhi asas Lex Certa

yangsewenang wenang, karena Pemohon belum pernah dipanggil untuk diperisasebagai saksi. sehingga tidak memenuhi asas kepastian hukum, sebab sesuaiPertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam halaman 98 KeputusanNomor : 21/PUUXII/2014 Tentang bukti permulaan yang cukup dianggap telahada apabila telah ditemukan sekurang kurangnya 2 ( dua ) alat bukti ,selanjutnya menurut Mahkamah agar memenuhi asas kepastian hukum yangadil sebagaimana ditentukan dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945 sertamemenuhi asas Lex Certa

No. 20/Pdt.G/2022/PA.Pbr.tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadiperselisihan danpertengkaran;Bahwa saksi kurang mengetahui pasti penyebab perselisihan danpertengkaran Pemohon dengan Termohon,' saksi hanyamengetahui Termohon menyebutnyebut uang yang kebetulan padawaktu itu Pemohon tidak bekerja;Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohonbertengkar dan saksi juga mengetahui dari certa tetangga lainnya ;Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah lebihkurang 2 (dua) tahun

Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagisejak sekira tahun 2010, mereka sering berselisin dan bertengkardisebabkan :e Termohon susah di atur dan tidak mau menurut nasihat dan saranbaik Pemohon;e Termohon suka marahmarah dan kurang menghargai Pemohondan suka menceritakan masalah keluarganya kepada orangtuaTermohonnya;e Termohon tidak mengerjakan tugasnya sebagai isteri dengan baik; Selain itu Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpasepengetahuan dan seizin Pemohon; Bahwa menurut saksi certa

PenuntutUmum.Bahwa halhal selengkapnya yang dikemukakan Penuntut Umum teruraldalam Memori Bandingnya tertanggal 18 Agustus 2020 ( terlampir sebagaiberkas perkara ).Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Penuntut Umumtrersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberantan denganalasanalasan sebagai berikut :1.Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum cacat formil karena tidakmemenuhi pasal 143 ( 3 ) KUHAP.Bahwa rumusan delik pidana JPU tidak memenuhi prinsip Lex Previa ( tidakberlaku surut ), Lex Certa

hakhak anak tersebut yang masih di bawah umur sehubungandengan kelengkapan administrasi pertanahan yang diperlukan guna proses jualbeli tanah;Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibukandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun hartadari anakanaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnyadalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yangdijalankan di atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis(lex certa