Ditemukan 266 data
35 — 17
SRI INDAH GROUP dan digunakan untuk kepentinganTerdakwa (Derektur CV. SRI INDAH GROUP), sedangkan sisanya sebesarRp. 93.924.400, (Sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empatribuempat ratus rupiah) digunakan oleh saksi MASKUR, SH. selaku PengawasCV.
SRI INDAH GROUP dan digunakan untuk kepentinganTerdakwa (Derektur CV. SRI INDAH GROUP), sedangkan sisanya sebesarRp. 93.924.400, (Sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribuempat ratus rupiah) digunakan oleh saksi MASKUR, SH. selaku PengawasCV.
50 — 40
telahmengenai ketentuan hokum yang telah mengkaji Sesuai dengan fakta yangterungkaf di persidangan sebangaimana pertimbangan hukun Majelis Hakimpada halaman 20 bersambung ke halaman 21, kedudukan Penggugatmengajukan gugatan di dasarkan atas bukti PI s/d P6 yang mana dalamAnggaran Dasar Pendirian Perseroan Terbatas PT Pandu Para Mitra Nomor 68tanggal 18 April 1996 yang dibuat di hadapan Afrizal Arsad Hakim ,SH Notaris diMedan Pasal 11 Tentang Tugas dan Wewenang Dereksi, yang dikutip sebagaiberikut; a Derektur
Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas namadereksi serta mewakili perseroan;b Dalam hal Derektur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebabapapun juga,hal mana tidak perlu di buktikan pada pihak ke tiga, maka salahseorang anggota direksi lainya berhak dan berwenang untuk dan atas manadireksi serta mewakilin perseroan 8 pembagian dan tugas wewenang dan diantara para anggota direksi ditetapkan oleh rapat unum pemegang saham danwewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham dapat
34 — 9
melakukanperbuatan , Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara caraSebagai DEriKut : == 2s seme nnn nn nnn nee een menee Berawal tanggal 20 Juli 2015 pada saat saksi Drs IWAN DARMAWANsedang berada dikantor pos yang beralamat di Kantor pos daerah TamanKopo Indah Kabupaten Bandung bertemu dengan saksi Drs NANASUDJANA Bin AHMAD MATIN sebagai direktur PT Gyanka Pratama dansaksi Drs NANA SUDJANA Bin AHMAD MATIN menceritakan bahwaterdakwa mempunyai perusahan PT Gyanka Pratama dan terdakwasebagai Derektur
ada dalam kekuasaannya bukan karenakejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara carasebagai berikut: 202002 0e Berawal tanggal 20 Juli 2015 pada saat saksi Drs IWAN DARMAWANsedang berada dikantor pos yang beralamat di Kantor pos daerah TamanKopo Indah Kabupaten Bandung bertemu dengan saksi Drs NANASUDJANA Bin AHMAD MATIN sebagai direktur PT Gyanka Pratama dansaksi Drs NANA SUDJANA Bin AHMAD MATIN menceritakan bahwaterdakwa mempunyai perusahan PT Gyanka Pratama dan terdakwasebagai Derektur
23 — 5
Asli surat keterangan sehat dari Dokter diberikan kepadaHerawati Nomor : 1486/PPT/KES/XI/2020 tanggal 10 Nopember 2020yang diterbitkan oleh Derektur Puskesmas Padang Tiji, bermatrai cukupdiberi tanda P.3;4. Asli Surat pernyataan persetujuan suami Pemohon ArifAriadi bin Sulaiman tertanggal 29 Oktober 2020 bermatrai cukup diberitanda P.4;Hal 5 dari 10 hal.
13 — 7
berupa surat tanda kenderaan bermotor Nomor 14/2641/XII/2008 tanggal 30Desember 2008 , yang dikeluarkan oleh kepala kepolisian Resort Tapanuli Tengah , telahdilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga, setelah dicocokkan dengan aslinyaternyata sesual ; lalu diberi tanda15 Foto copy bukti surat harta bersama Pemohon dan Termohon point 5.5 pada permohonanPemohon berupa surat tanda kenderaan bermotor Nomor 0007461/SU/2012 tanggal 16April 2012 , yang dikeluarkan oleh a.n Kapolda Sumatera Utara Derektur
37 — 2
saksi pada harihari besar maupun keagamaan ;= Bahwa saksi tidak tahu di perusahaan terdakwa ada penyimpanan BahanBakar Minyak jenis Minyak Tanah dan saksi juga tidak tahu Bahan BakarMinyak yang digunakan oleh terdakwa tersebut berasal dari mana ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkandan tidak keberatan ; 0002200 2000 een een eenneeee een nneeee= Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut : = Bahwa terdakwa adalah Derektur
60 — 5
RAJAWALI tersebut terdakwa sendiri yang bertindaksebagai derektur utama dan tidak memiliki karayawan di dalam PT.RAJAWALI tersebut hanya terdakwa sendiri yang mengelola perusahaanyang pimpin tersebut;Bahwa dasar Terdakwa dalam mencari tenaga kerja dibagian scuritytersebut adalah berdasarkan Profile perusahaan ( COMPANY PROFILE)RAJAWALIL.Bahwa terdakwa tidak merasa membuat Profile perusahaan (companyprofile) tersebut dan terdakwa mendapatkan Profil perusahan (companyprofile) tersebut dari teman terdakwa
RAJAWALI tersebut terdakwa sendiri yangbertindak sebagai derektur utama dan tidak memiliki karayawan di dalamPT.
43 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Derektur UPKM YAKKUM), Drs. Mulyata (Pjs. Direktur UPKMYAKKUM) dan Ir. Slametto (Pjs. Direktur PUSLATBIN UPKM YAKKUM).Terdakwa tidak berwenang untuk menjual, menggadaikan dan mengalihkanaset milik UPKM YAKKUM berdasarkan ketentuan AD/RT, karena Terdakwabukan Dewan Pengurus, dalam menghipotikkan sertifikat Hak Milik Nomor360 dan Hak Milik Nomor 1308.
65 — 40
oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negaratetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktusebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejaksaat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata UsahaNegara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam SengketaTata Usaha Negara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Derektur
Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKTMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraianpertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikandengan adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara aquo (obyeksengketa) berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Derektur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor C1600.HT.01.02.
: 109/G/2016/PTUN.JKTMenimbang, bahwa dengan adanya putusan baik PutusanPengadilan Tinggi Palu, Putusan Kasasi dan Putusan Peninjauan Kembalipada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta in litis sudah tidak mempunyai kepentingan dan legal standing lagiuntuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Derektur
Terbanding/Terdakwa : JUMARI, ST BIN AMIRUDDIN CICI
77 — 32
Yareng Susno selaku derektur CV.Alafan mandiri, Sdr. DrsNaskar bin kamar selaku pengguna anggaran.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan 100 % tersebut selanjutnyapada tanggal 10 Desember 2012, ditandatangani Berita Acara PenyerahanPertama Pekerjaan dari Pihak ke pihak II oleh Sdr. Dra. Naskah Bin Kamarselaku Pengguna Anggaran (pihak 1) dan Eg.
Yareng Susno selaku derektur CV.Alafan mandiri, Sdr. Drs. Naskar bin kamar selaku pengguna anggaran.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan 100 % tersebut selanjutnyapada tanggal 10 Desember 2012, ditandatangani Berita Acara PenyerahanPertama Pekerjaan dari Pihak ke pihak II oleh Sdr. Dra. Naskah Bin Kamarselaku Pengguna Anggaran (pihak I) dan Eg.
77 — 23
., sebagai DirekturUtama Perseroan, karenanya Hakim menyatakan terbukti bahwa Penggugatadalah Derektur utama Perseroan Terbatas;Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Direksi mewakiliPerseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UndangUndangNomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas tersebut di atas, maka H.Aman Waliyudin, SE., MSI., selaku Direktur Utama Bank Pembiayaan
71 — 35
Bupati Sragen Nomor : 308la/C.C2/Kw/2004, Nomor :1688/OR/2004 dan Nomor : 425.1/64524/2004 tentang Pembangunan Taman kanakKanak Dan Sekolah Dasar Model Di Kabupaten Sragen, kesepakatan bersamatersebut bertujuan untuk membangun TK dan SD Model yang memiliki sarana danprasarana termasuk fasilitas olah raga dan kesenian sesuai dengan sistim pendidikannasional, adapun pembangunannya dilakukan secara bertahap (5 tahap);Bahwa pada bulan Januari 2008 untuk melaksanaan pembangunan tahap ke 5 tahun2008 Derektur
No. 09/Pid.SusTPK/2016/PT.SMGprasarana termasuk fasilitas olah raga dan kesenian sesuai dengan sistim pendidikannasional, adapun pembangunannya dilakukan secara bertahap (5 tahap);Bahwa pada bulan Januari 2008 untuk melaksanaan pembangunan tahap ke 5 tahun2008 Derektur Pembinaan TK Dan SD Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar DanMenengah Departemen Pendidikan Nasional menerbitkan Pedoman PelaksanaanSubsidi Pembangunan/Pengembangan TKSD Bertaraf Internasional.Bahwa TK dan SD bertaraf Internasional adalah
109 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Cimanggung, Kabupaten Sumedang Tahun 2010, dalampelaksanaannya Terdakwa telah menyimpang dari PedomanPelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)Tahun 2010, yakni dalam pembelian bahanbahan dan alatalat yangdibutuhkan untuk kegiatan pekerjaan baik pembuatan jalan maupunpembuatan tembok penahan tanah, seperti Aspal dan bahan materiallainnya tidak melalui mekanisma yang ditentukan buku PedomanPelaksanaan Program Pembangunan Infra Struktur Perdesaan (PPIP)tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Derektur
34 — 5
Mandiri Abadi dalam satu wadah sebagai TergugatI, demikian pula menggugat subyek hukum Supardi' dalamkedudukan selaku pribadi juga selaku Direktur Utama PTIndonesia Mandiri Abadi dalam satu wadah sebagai TergugatIII menunjukkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur ;Bahwa perbuatan hukum Tergugat I selaku pribadi danperbuatan hukum Tergugat sebagai Presiden Komisaris PT.11Indonesia Mandiri Abadi demikian pula perbuatan hukumTergugat III sebagai pribadi dan perbuatan hukum TergugatIII sebagai Derektur
PTIndonesia Mandiri Abadi dalam satu wadah sebagai TergugatI, demikian pula menggugat subyek hukum Supardi' dalamkedudukan selaku pribadi juga selaku Direktur Utama PTIndonesia Mandiri Abadi dalam satu wadah sebagai TergugatIII menunjukkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur ;Bahwa perbuatan hukum Tergugat I selaku pribadi danperbuatan hukum Tergugat sebagai Presiden Komisaris PT.Indonesia Mandiri Abadi demikian pula perbuatan hukumTergugat III sebagai pribadi dan perbuatan hukum TergugatIII sebagai Derektur
55 — 19
Karang Kumpul Widya Persada adalah berbadan Hukumdengan Akte Pendirian yang diterbitkan oleh Notaris RM.HARTONOSOERJOPRATIKNO No.17 tanggal. 17 September 1979;dan Akteperubahan terakhir dibuat Notaris BAMBANG SOEGIYANYTO.SH tanggal.28 Agustus 2004 dengan Komisarais HARUN SASMITA,ST, Derektur : IR.ISNAINI HADAYATI, Tenaga Ahli : 30 orang, Staf Administrasi sebanayak :3 Orang;Bahwa , dalam pengerjaan Proyek PPI Surodadi,yang terlibat langsung 1. Ir.TAVIP WUAYANTO : Ahli Sipil Struktur; 2. Ir.
melakukan Somasi kepada saudara Rita Susantimelaui surat;bahwa surat somasi tidak disita;bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Dra.Rita Susanti;bahwa saksi tidak pernah tanda tangan surat nomor. 027/SRTSLVDIY/IX/2007 tanggal, 22 September 2007, ( Penuntut Umum sambilmenunjukkan bukti surat) itu bukan tanda tangan saya;bahwa saksi ,tidak pernah melaporkan pemalsuan tanda tangan;79bahwa benar ada Akte Pernyataan Risalah No.26 tertanggal. 14 mei 2007yang mengangkat Rita susanti sebagai derektur
Suhadi;80 Saya sebagai derektur PT.Silva Andia Utama di Bandung; Bahwa Dra.Rita Susanti,Spd.MM sebagai Kepala Perwakilan; saudara Dra.Rita susanti mendapat gaji biaya sendinri; bahwa kewenangan Rita Susanti hanya sampai pada Tender; Rita Susanti, seharusnya melaporkan kalau ada proyek, tetapi Rita Susantitidak pernah lapor kalau ada proyek; Bahwa PT. Silva Andia Utama yang dibandung terkena denda dandirugikan; Bahwa landasan Hukum PT.
pemenang lelang pada proyek PPI Surodadi tahun2007, dengan anggaran anggaran 10 Milyard;Bahwa saksi, ikut tender proyek PPI Surodadi tahu dari Media masa;Bahwa saksi. menggunakan PT.Silva Andia Utama, pada waktu itu sayamewakili PT.Silva Andia Utama yang di Bandung;Bahwa saksi mengikuti lelang surat kuasanya untuk mewakili perusahaanPT.Silva Andia Utama yang di Bandung ada suratnya ada Aktenya;Bahwa saksi, sebagai sebagai Kepala Perwakilan PT.Silva Andia UtamaJateng dan DIY;Bahwa dasar saksi selaku Derektur
datadata dari Mabes Polri, dan melakukanpemeriksaan fisik, melakukan pengukuran penghitungan sehinggamemperoleh adanya kerugian;Bahwa saksi, pernah mendatangani proyek pembangunan PPI Surodadai2(dua) kali;Bahwa pembangunan PPI Surodadai belum bisa di manfaatkan; bahkanada bangunan yang sudah roboh;.Bahwa menurut saksi sehubungan dengan kerugian Negara dalampelaksanaan Kegiatan atas pembangunan PPI Surodadi yang bertanggungjawab Kepala Dinas Kelautan yang juga sebagai Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) dan Derektur
51 — 16
Karang jaya Sentosa mempunyai tunggakan pajak sejak tahun2011 yang jumlahnya mencapai satu milyar lebih;Bahwa terjadi kesepakatan antara komisaris, derektur dan manager untukmembayar tunggakan pajak PT. Karang Jaya Sentosa;Bahwa Terdakwa selaku manager umum ditugaskan untuk menyelesaikanpembayaran pajak PT. Karang Jaya Sentosa;Bahwa Terdakwa telah menerima uang pembayaran pajak sejumlah kuranglebih 700 jutaan dari PT. Karang Jaya Sentosa melalui Sdr.
Karang jaya Sentosa mempunyai tunggakan pajak sejak tahun 2011yang jumlahnya mencapai satu milyar lebih; Bahwa terjadi kesepakatan antara komisaris, derektur dan manager untukmembayar tunggakan pajak PT. Karang Jaya Sentosa; Bahwa Terdakwa selaku manager umum ditugaskan untuk menyelesaikanpembayaran pajak PT. Karang Jaya Sentosa; Bahwa Terdakwa telah menerima uang pembayaran pajak seyumlah kurang lebih700 jutaan dari PT. Karang Jaya Sentosa melalui Sdr.
49 — 13
Bahwa penggugat adalah derektur pada perusahan PT.Arnas Sejahtrayang beralamat waisai, dijalan Silas papare, distrik waisai Kota, kab. RajaAmpat, berdasarkan pendatanganan Kontrak nomor 632.1/236.A/SPP/PPKHalaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Padt.G/2021/PN SonLHN/BPBD/2013 tertanggal O5 juli 2013 terkait pekerjaan PematanganTanah Lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan BencanaDaerah Kabupaten raja Ampat;2.
137 — 128
RANAKA MAKMUR INDAH tersebut,dan perbuatan para Terdakwa yang menambahkan syarat dalam DokumenPengadaan berupa Surat penawaran ditandatangani oleh Direktur Perusahaanatau Penerima Kuasa dari Derektur yang nama penerima kuasanya tercantumdalam Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya adalah bertentangandengan:1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PengadaanBarang/Jasa Pemerintah: Lampiran Bab Il A.1; Huruf b, yang menyatakan persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasasecara hukum
miliyar dua ratus empat puluhsembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan pekerjaanPengadaan Bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 dengan volume 150.000anakan dan menyerahkan bibit mangga okulasi tersebut pada masingmasinglokasi yang telah ditentukan, dengan jangka waktu pelaksanaan pengadaanselama 70 hari kalender terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja(SPMK) yakni sejak tanggal 23 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31Desember 2009.Bahwa ADRIANUS SATUNG sebagai Kuasa Derektur
RANAKA MAKMUR INDAH belummenyelesaikan pengadaan Bibit Mangga Arumanis klon 143. tersebutsehingga dikenakan denda keterlambatan yang telah dibayarkan olehADRIANUS SATUNG sebagai Kuasa Derektur PT. RANAKA MAKMURINDAH.Dimana Addendum Kontrak dibuat/ditandatangani olehDrs. SERVASIUS LAKO selaku Plt.Kepala Dinas Pertanian KabupatenNagekeo/Pengguna Anggaran danSdr. ADRIANUS SATUNG selaku kuasadirektur PT.
WULA MARIA THERESIlAalias THERY,Terdakwa Il OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hutalias OS, Terdakwa Ill Ir.LEJO MARIA VENERANDAalias MIRA, Terdakwa VV FAN ROMANUSDJAWA MEGA, SPalias MANYUS, Terdakwa V LENGU MARSELINUSaliasMARSELyang menambahkan syarat dalam Dokumen Pengadaan berupaSurat penawaran ditandatangani oleh Direktur Perusahaan atau PenerimaKuasa dari Derektur yang nama penerima kuasanya tercantum dalam AktaPendirian Perusahaan dan perubahannya adalah bertentangan dengan:1) Keputusan Presiden Nomor
RANAKA MAKMUR INDAH belummenyelesaikan pengadaan Bibit Mangga Arumanis klon 143 tersebutsehingga dikenakan denda keterlambatan yang telah dibayarkan olehADRIANUS SATUNG sebagai Kuasa Derektur PT. RANAKA MAKMURINDAH.Dimana Addendum Kontrak dibuat/ditandatangani olehDrs. SERVASIUS LAKO selaku Plt.Kepala Dinas Pertanian KabupatenNagekeo/Pengguna Anggaran danSdr. ADRIANUS SATUNG selaku kuasadirektur PT.
113 — 34
., sebagai Direktur UtamaPerseroan, dan Sri Aprilliawati Maftukhah, sebagai Direktur karenanya Hakimmenyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Derektur utama, dan DirekturPerseroan Terbatas, dan dapat mewakili Direktur Utama Bank PembiayaanRakyat Syariah Buana Mitra Perwira;Menimbang, bahwa berdasr Pasal 98 ayat (1) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Direksi mewakiliPerseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat
29 — 13
Kredit untukkembali dilakukan analisa dan survey;Berdasarkan uraian tersebut diatas tenggung jawab dalam pemberian danpencairan pinjaman kredit kepada nasabah, bukan hanya ada pada AccountOfficer dalam hali ini tergugat, melainkan juga menjadi tanggung jawab KepalaBagian Kredit;C GUGATAN PENGGUGAT BERLEBIHAN:Penggugat mengeluarkan dan menyetujui pencairan kredit yang sudah diajukanoleh nasabah melalui Tergugat lalu diteruskan kepada Kabag Kredit, KabagOperasional, dan juga ditanda tangani oleh derektur