huruf c UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harusdinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi dinyatakansebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini:Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatpendapat yang berbeda (dissenting

sudahmengakui serta mengembalikan pemakaian dana Gampong sesuaitemuan Inspektorat Kabupaten Aceh Barat; Bahwa oleh karenanya, untuk menyelamatkan keuangan negara dipemerintahan desa, secara administrasi terdapat alasan yang sah untukmemberhentikan sementara sampai adanya putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud Qanun Aceh Nomor4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilinan dan Pemberhentian Keuchikdi Aceh:Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalamMajelis Hakim (dissenting

Putusan Nomor 15/B/LH/2018/PTTUN Mks.Dalam Eksepsi:Menimbang bahwa setelah mencermati materi eksepsi yang diajukanTerbanding dahulu Tergugatl Intervensi maupun gugatan Pembanding dahuluPenggugat serta pertimbangan hukum hakim dissenting mengenai eksepsitersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa pertimbangan eksepsi oleh hakimdissenting tersebut sudah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku, olehkarena itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alihpertimbangan hukum eksepsi tersebut

mengandungpengertian yang substantif yaitu apakah kelengkapan dokumen itu sudahmemenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku.Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pengadilan Tinggi bahwakelengkapan dokumen AMDAL, yang dimaksud dalam Pasal 93 UU PLH harusdiartikan secara substantive maka sekalipun dokumen itu secara formal telahdijadikan sebagai kelengkapan penerbitan perizinan akan tetapi perlu diujiapakah AMDAL tersebut cacad hukum atau tidak;Menimbang bahwa sebaliknya hakim dissenting

Putusan Nomor 15/B/LH/2018/PTTUN Mks.Pendapat hakim dissenting ini juga tidak dapat dibenarkan karena menurutPasal 26 UU No. 32 tahun 2009 tentang PLH maupun berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 yang dimaksud keterlibatanmasyarakat bukan dengan cara mencantumkan namanya sebagai anggotaKomisi AMDAL melainkan keterlibatannya secara prinsip melalui pemberianinformasi yang transparan dan konsultasi publik sebelum kegiatan dilaksanakan;Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti

padatanggal 10 Februari 2009, 1618 Februari 2009, 1920 Februari 2009, 26Februari, 3 Maret, 14 Maret, 17 Maret, 19 Maret, 1415 April 2009, serta 16April 2009;Bahwa Memo perintah lembur sebagaimana bukti T1 menunjukkan dengansangat terang bahwa kondisi perusahaan Termohon Kasasi semulaPenggugat adalah dalam kondisi banyak order, sehingga tidak dapatdibenarkan Termohon Kasasi semula Penggugat untuk melakukan Effisiensi,Pendapat Pemohon Kasasi semula Tergugat dibenarkan oleh salah satuHakim Anggota dalam dissenting

No.08 K/Pdt.Sus/2010dan sependapat dengan Pendapat yang berbeda (dissenting opinion) yangdikemukakan oleh salah satu anggota Majelis Hakim yang memutus perkaraini.3.

Dan hal ini jugasependapat dengan Pendapat yang berbeda (dissenting opinion) yangdikemukakan oleh salah satu anggota Majelis Hakim yang memutus perkaraini;6.

.), dan mempunyai nilaipembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende), maka alat buktitersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2 dan P.3, Para Pemohonberagama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pasangkayu yangtermasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, oleh karena itu,Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang secara absolut dan relatif mengadiliperkara Istbat Nikah ini;Dissenting Opinion (Pendapat Berbeda)Menimbang

, bahwa oleh karena Disenting Opinion terhadap perkara initerkait dengan syarat formil pengajuan perkara, maka pertimbangan DisentingOpinion ini ditempatkan di awal pertimbangan hukum, adapun pertimbanganDisenting Opinion dari Hakim Anggota adalah sebagai berikut.Menimbang, bahwa di dalam putusan ini, Hakim Anggota bernamaMazidah, S.Ag., M.H. mengajukan dissenting opinion (pendapat berbeda)sebagai berikut:hal. 8 dari 21 hal Pen.

Bahwa kewajiban hakim dalam menyampaikan pendapatnya terhadapperkara yang diperikasanya tidak selamanya memiliki kesimpulan akhir yangsama, baik itu yang bersifat agreeing opinon maupun yang bersifat concurringopinion, Karena tidak jarang pula hakim memiliki pertimbangan berbeda yangmelahirkan putusan yang berbeda pula atau yang dalam disiplin ilmu hukumdisebut sebagai dissenting opinion, dan pendapat berbeda tersebut harusmenjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan, yang tujuannya adalahmenjunjung

segenap pertimbangan tersebut, menurut Hakimpermohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil error in persona dengankategori diskualifikasi inperson sehingga permohonan Pemohon danPemohon Il harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard), dan Pemohon dan Pemohon Il harus dihukum membayarkeseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannyaperkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti.Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota bernama Mazidah,S.Ag., M.H. memiliki dissenting

opinon (pendapat berbeda), namun demikepastian hukum dalam putusan ini, maka yang bersangkutan tetapmenandatangani putusan ini sebagai pendapat akhir terbanyak Majelis Hakimsebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini.Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota berbeda pendapat(Dissenting Opinion) dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II dalam halsyarat formil pengajuan perkara, maka pertimbangan selanjutnya dalamPenetapan ini adalah pertimbangan dua hakim yaitu Ketua Majelis dan HakimAnggota

sore hari,maka dalam sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan demi keutuhanrumah tangga telah menyatakan bersedia melepaskan pekerjaan itu, tetapiPembanding tetap juga mau berpisah;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tanjungpandan telah memutusperkara yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dengan suara tidak bulat dimanahakim anggota berkesimpulan permohonan Pemohon/Pembanding tidak terbukti danmerupakan pertengkaran biasa dan wajar sehingga permohonan Pemohon ditolak.Sementara Ketua Majelis melakukan Dissenting

Demikian puladalam Pasal 33 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 juga menjelaskan bahwasuami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberibantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain; Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara faktafakta yang diperolehdalam persidangan dengan realita kehidupan yang dijalani oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon Terbanding seperti yang dijelaskan oleh Ketua majlisdalam dissenting opinionnya menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan

sepenuhnya telah dipertimbangkanHakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidakmempertimbangkan lagi dan mengesampingkannya ;Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Bandingsepenuhnya dapat menguatkan putusan Pengadilan Agama Polewali, namundemikian diantara Hakim Anggota Majelis Hakim Tingkat Banding terdapatperbedaan pendapat sehingga Ketua Majelis memilih pendapat salah satudari Hakim Anggota Majelis tersebut sedang salah seorang Hakim AnggotaMajelis menyatakan Dissenting

S, S.H. dalam hal menguatkan putusan Pengadilan Agama Polewalitentang permohonan Cerai Talak kumulasi Itsbat Nikah, karena itumengajukan pendapat berbeda (Dissenting Opinion), sesuai denganketentuan Pasal 14 ayat (3) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman dengan alasan ;e Bahwa mengenai permohonan pemohon/terbanding agar dinyatakansah pernikahannya dengan termohon/pembanding yang dilaksanakanpada tahun 1987, kemudian mohon diberi izin untuk menjatuhkan talaksatu raji terhadap

pidana sudah dipertimbangkan ditingkat Judex Facti sedangkan alasan kasasi lainnya adalah menyangkutpenilaian fakta/pembuktian suatu penghargaan dan suatu kenyataanbukanlah merupakan alasan kasasi dan tidak tunduk pada pemeriksaankasasi;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat(dissenting

opinion) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelahbermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak;Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Ayat (4)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer junctoPasal 30 Ayat (3) UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentangMahkamah Agung, perbedaan pendapat/dissenting opinion dari HakimHal. 4 dari 6 hal.

Pasal26 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 71 huruf (e) dan Pasal73 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa untuk mengakomodir kepentingan hukumPemohon yang akan timbul di kemudian hari sebagai akibat dari adhainyawali nikah, maka Pemohon dapat mengajukannya kembali permohonanwali adhal setelah diadakan pembatalan nikah terlebih dahulu, sehinggapemikahan yang terjadi sebelumnya dianggap sebagai suatu peristiwapemikahan yang tidak pemah ada; Him. 9 dari 13 him.Penetapan No. 0013/Pdt.G/2016/PA Dp DISSENTING

OPINIONMenimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanAgama dalam perkara ini telah terjadi adanya perbedaan pendapat(dissenting opinion) dengan Ketua Majelis dan hakim anggota , yaitupendapat dari Hakim Anggota Il yang bernama Achmad Iftauddin, S.Ag.yang berpendapat sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan bahwa antara Pemohon dan calon suaminya yang bernamaMuamar Kadafi bin Abdurrahman temyata telah melangsungkan akaqnikah yang dihadiri oleh

kemaslahatan berupa urutan Him. 11 dari 13 him.Penetapan No. 0013/Pdt.G/2016/PA Dp administrasi yustisial yaitu mendahulukan proses pembatalan nikahsebelum permohonan wali adhol, hal tersebut sesuai dengan kaidahhukum dalam Kitab Al Bajuri halaman 19 yang selanjutnya diambil alihsebagai pendapat hakim anggota Il, berbunyi sebagai berikut :clecull le gle pide audi epArtinya : Menghindari kemadiorotan harus didahulukan dari mengharapsuatu kemaslahatan,Menimbang, bahwa sekalipun ada dua pendapat yang berbeda(dissenting

PemohonBanding tidak dapat membuktikan bahwa nilai pabean yang diberitahukanoleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 205532 tanggal 23 Mei 2012sebesar CIF USD 51,713.50 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yangseharusnya dibayar, oleh karenanya Majelis berkesimpulan untukmempertahankan koreksi Terbanding, sehingga nilai pabean atas imporbarang Fireworks (15 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dengan PIBNomor: 205532 tanggal 23 Mei 2012 ditetapkan sebesar CIF USD 74,263.32.PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING

satu orang HakimPengadilan Pajak Majelis IX Harsinom Kamis, Sudirman S., SH, MH,menyatakan pendapat atas pemeriksaan materi sengketa banding sengketaPajak yang berbeda sebagai berikut:bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keputusan Terbanding, suratbanding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan,penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan, dan buktibukti yang ada serta pengetahuan Hakim dalam peraturan perundangundangan yang terkait dalam sengketa ini, Hakim Dissenting

dengan nilaitransaksi atau PIB ex Notul atau SPTNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal9 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 danTerbanding tidak dapat membuktikan dengan dasar hukum aturan yangdilanggar oleh Pemohon Banding yang mengakibatkan nilai pabeandigugurkan atau tidak diterima sebagai nilai transaksi sebagai mana diaturdalam Pasal 15 Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006,oleh karenanya Hakim dissenting

,MH dalam Dissenting OpinionHalaman 26 Huruf g yang Mempertimbangkan terjadinya Kelongsoran diLokasi Proyek dimana Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp.566,000,000, (Lima ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah), padahalsecara jelas dan nyatanyata di dalam persidangan pada PemeriksaanHalaman 11 dari 27 halaman putusan Nomor 278/PID/2019/PT BDGTerdakwa, Saksisaksi yang dihadirkan di muka persidangan telahmenyatakan Pekerjaan Proyek Pembangunan Pelengkap Jalan CisayongCigorowong Kecamatan Sukaratu.

Deka Rachman Budihanto, SH,MH yang mana Hakim Anggota ini lebih fokus, serius dan memperhatikansetiap jalanya Pemeriksaan Persidangan Perkara a quo dari awal sampaidengan akhir pemeriksaan persidangan, sehingga pertimbanganpertimbangan dan putusan Hakim Anggota II dalam Dissenting Opinionyang dibuat Oleh Hakim Anggota II tersebut lebih mencerminkankeadaan yang sebenarbenarnya dan berdasarkan faktafaktapersidangan secara utuh baik berdasarkan keteranganketerangan sSaksisaksi yang dihadirkan di dalam

Sehingga kami selaku PenasihatHalaman 13 dari 27 halaman putusan Nomor 278/PID/2019/PT BDGHukum Terdakwa berpendapat, bahwasanya pertimbanganpertimbangandalam Dissenting Opinion yang dibuat Hakim Anggota Il Sdr. DekaRachman Budihanto, SH, MH lebih lengkap dan berdasarkan faktafaktapersidangan, sehingga Keputusan Hakim Anggota II Sdr. Deka RachmanBudihanto, SH, MH dalam Dissenting Opinion yang dibuatnya sangatlahMencerminkan kebenaran materiil sejati sebagaimana di citacitakan olehKUHAP.2.

pada saat terjadi kelongsorantersebut;Berdasarkan halhal yang telah Tim Penasihat Hukum Terdakwa uraikandiatas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian di putus olehMajelis Hakim Tingkat Pertama berikut Dissenting Opinion dari Hakim Anggota IISdr.

,MH selaku Hakim AnggotaIl dalam DISSENTING OPINION pada Putusan Pengadilan TingkatPertama Perkara Pidana Nomor 212/Pid.B/2019/PN.TSM kami PenasihatHukum Terdakwa sangatlah sependapat, karena perbuatan Terdakwatidaklah memenuhi Unsur yang didakwakan Jaksa Penuntut Umumsebagaimana Dakawaan Kesatu (Pasal 378 KUHP) atau DakwaanKedua (Pasal 372 KUHP) sebagaimana diuraikan di dalam DISSENTINGOPINION Sdr. Deka Rachman Budihanto, SH.,MH pada halaman 27 dan28;2.

Dengan demikian Hakim Anggota dan Hakim Anggota IIMajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugatdinyatakan kabur, karenanya Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor2866/Padt.G/2015/PA.TA, tanggal 01 Pebruari 2016 M bertepatan dengantanggal 22 Rabiulakhir 1437 H, yang dimohonkan banding harus dikuatkan;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Bandingterdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Ketua Majelis, denganalasan dan pertimbangan seperti

tersebut di bawah ini dan merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan in;Menimbang bahwa, Dissenting Opinion dari Ketua Majelis dalam perkaraNomor 0132/Pdt.G/2016/PTA.TA, yang merupakan pemeriksaan banding atasputusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2866/Pdt.G/2015/PA.TA.tanggal 01 Februari 2016 M, bertepatan tanggal 22 Rabiulakhir 1437 H, denganpertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat/Pembandingpada angka 2 yang berbunyi Menyatakan perkawinan

No. 153/Pdt.P/2021/PA.PkyMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2 dan P.3, Para Pemohonberagama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pasangkayu yangtermasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, oleh karena itu,Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang secara absolut dan relatif mengadiliperkara Istbat Nikah ini;Dissenting Opinion (Pendapat Berbeda)Menimbang, bahwa oleh karena Disenting Opinion terhadap perkara initerkait dengan syarat formil pengajuan perkara, maka pertimbangan

DisentingOpinion ini ditempatkan di awal pertimbangan hukum, adapun pertimbanganDisenting Opinion dari Hakim Anggota adalah sebagai berikut.Menimbang, bahwa di dalam putusan ini, Hakim Anggota bernamaMazidah, S.Ag., M.H. mengajukan dissenting opinion (pendapat berbeda)sebagai berikut: Bahwa hakim dalam memeriksa suatu perkara diberi kewajiban olehundangundang untuk mengajukan pertimbangan atau pendapat tertulis baikputusan dan pertimbangan disepakati bersama tanpa ada beda pendapatyang disebut sebagai

Bahwa kewajiban hakim dalam menyampaikan pendapatnya terhadapperkara yang diperikasanya tidak selamanya memiliki kesimpulan akhir yangsama, baik itu yang bersifat agreeing opinon maupun yang bersifat concurringopinion, Karena tidak jarang pula hakim memiliki pertimbangan berbeda yangmelahirkan putusan yang berbeda pula atau yang dalam disiplin ilmu hukumdisebut sebagai dissenting opinion, dan pendapat berbeda tersebut harusmenjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan, yang tujuannya adalahmenjunjung

segenap pertimbangan tersebut, menurut Hakimpermohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil error in persona dengankategori diskualifikasi inperson sehingga permohonan Pemohon danPemohon Il harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard), dan Pemohon dan Pemohon Il harus dihukum membayarkeseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannyaperkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti.Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota bernama Mazidah,S.Ag., M.H. memiliki dissenting

opinon (pendapat berbeda), namun demikepastian hukum dalam putusan ini, maka yang bersangkutan tetapmenandatangani putusan ini sebagai pendapat akhir terbanyak Majelis Hakimsebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini.Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota berbeda pendapat(Dissenting Opinion) dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II dalam halsyarat formil pengajuan perkara, maka pertimbangan selanjutnya dalamPenetapan ini adalah pertimbangan dua hakim yaitu Ketua Majelis dan HakimAnggota

.), dan mempunyainilaipembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende), maka alat buktitersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2 dan P.3, Para Pemohonberagama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pasangkayu yangtermasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, oleh karena itu,Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang secara absolut dan relatif mengadiliperkara Istbat Nikah ini;Dissenting Opinion (Pendapat Berbeda)Menimbang

, bahwa oleh karena Disenting Opinion terhadap perkara initerkait dengan syarat formil pengajuan perkara, maka pertimbangan DisentingOpinion ini ditempatkan di awal pertimbangan hukum, adapun pertimbanganDisenting Opinion dari Hakim Anggota adalah sebagai berikut.Menimbang, bahwa di dalam putusan ini, Hakim Anggota bernamaMazidah, S.Ag., M.H. mengajukan dissenting opinion (pendapat berbeda)sebagai berikut: Bahwa hakim dalam memeriksa suatu perkara diberi kewajiban olehundangundang untuk mengajukan

Bahwa kewajiban hakim dalam menyampaikan pendapatnya terhadapperkara yang diperikasanya tidak selamanya memiliki kesimpulan akhir yangsama, baik itu yang bersifat agreeing opinon maupun yang bersifat concurringopinion, Karena tidak jarang pula hakim memiliki pertimbangan berbeda yangmelahirkan putusan yang berbeda pula atau yang dalam disiplin ilmu hukumdisebut sebagai dissenting opinion, dan pendapat berbeda tersebut harusmenjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan, yang tujuannya adalahmenjunjung

No. 151/Pdt.P/2021/PA.Pkykeseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannyaperkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti.Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota bernama Mazidah,S.Ag., M.H. memiliki dissenting opinon (pendapat berbeda), namun demikepastian hukum dalam putusan ini, maka yang bersangkutan tetapmenandatangani putusan ini sebagai pendapat akhir terbanyak Majelis Hakimsebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini.Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota

berbeda pendapat(Dissenting Opinion) dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II dalam halsyarat formil pengajuan perkara, maka pertimbangan selanjutnya dalamPenetapan ini adalah pertimbangan dua hakim yaitu Ketua Majelis dan HakimAnggota Il.Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon tersebut,maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Apakahperkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2015, diDusun Sumberjo, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten

Dalam Dissenting Opinionnya pada perkara Nomor 14/PHI.G/1012/PN Mks.

Opinionnya yang menyatakan:"Bahwa pada point 4 dan 5 dalam Surat Jawaban Tergugat, membenarkanmasa kerja Penggugat berakhir pada tanggal 24 Januari 2011 dan masakerja Penggugat Il berakhir pada tanggal 9 Februari 2011 yang berartibahwa surat panggilan dan Il untuk Penggugat dibuat setelah pemutusanhubungan kerja terjadi";Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan Hukum Hakim Drs.GunturAchmad, SH..MH. dalam Dissenting Opinionnya tersebut di atas dansangat jelas Judex Facti tingkat pertama telah salah

Dalam Dissenting Opinionnya padaperkara Nomor 14/PHLG/1012/PN Mks. Yang berpendapat dalampertimbangannya pada halaman 30 s/d 31 pada point 3 dan 4 yangmenyatakan:"Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan WHubungan Industrial padaPengadilan Negeri Makassar Nomor 11/PHI.G/2011/PN Mks. (bukti Surat P1Jo 1.1) Seharusnya Surat Pengunduran diri Penggugat Il (Asriadi) yangdituiukan kepada PT.

GunturAchmad, SH..MH. dalam Dissenting Opinionnya tersebut di atas sangat jelasJudex Facti tingkat pertama telah salah dalam menerapakan ketentuan Pasal162 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dan oleh karena itu tindakan pemutusan hubungan kerjayang dilakuakn oleh Tergugat tidaklah memenuhi ketentuan Pasal 162 ayat(3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan danbatal demi hukum dan Tergugat/Termohon PK wajib mempekerjakan paraPenggugat / Pemohon PK yang

GunturAchmad, SH..MH. dalam Dissenting Opinionnya tersebut di atas sangat jelasJudex Facti tingkat pertama telah salah dalam menerapakan ketentuan Pasal162 ayat (8) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dan oleh karena itu tindakan pemutusan hubungan kerjayang dilakuakn oleh Tergugat tidaklah memenuhi ketentuan Pasal 162 ayat(3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan danbatal demi hukum dan Tergugat/Termohon PK wajib mempekerjakan paraPenggugat / Pemohon PK yang

Dengandemikian, berdasarkan Pasal 254 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umumtersebut ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissenting opiniondalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal30 Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat dissenting opinion dari Hakim Agung Dr.

meskipunpidana yang ditentukan dalam undangundang, dengan diperhatikanvolume barang bukti narkotika + 0,09 (nol koma nol sembilan) gramsangat kecil, oleh karenanya pidana yang dijatunkan Judex Facti sudahdisesuaikan dengan perbuatan Terdakwa;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasitersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissenting

opiniondalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal30 Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang MahkamahAgung, perbedaan pendapat dissenting opinion dari Hakim Agung MaruapDohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum dimuat sebagai berikut:Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan,Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum;Hal. 5 dari 7 hal.

OPINION halaman 219 alinea terakhir s/d halaman 220.Bahwa karena para Penggugat/Pembanding tidak mendalilkan dan meminta (tidakmemuat/mencantumkan) tentang adanya perbuatan melawan hukum yangdilakukan LAY KA*BAK dan keturunannya dan tidak ada satupun bukti yang diajukanpara Penggugat/Pembanding yang membuktikan adanya perbuatan melawan hukumyang dilakukan LAI KABAK dan keturunannya ( para Tergugat/Turut Tergugat),maka berdasar menurut hukum gugatan para Penggugat harus ditolak, sebagaimanaputusan Dissenting

membuktikanputusan kedua anggota Majelis Hakim, CHARNY WATI RATU MANA, SH., danBONI DANIEL, SH., adalah telah parsial, tidak adil dan sudah tidak benar, karenatelah melakukan keberpihakan kepada para Penggugat/Terbanding yang membawakonsekwensi Hukum kaepada para Tergugat/Tuut Tergugat sekarang Pembandinguntuk menjadi pihak yang dirugikan dengan putusan tersebut, oleh karena itu paraTERGUGAT/para TURUT TERGUGAT secara serta merta mengambil alih seluruhpertimbangan dengan penerapan hukum dalam putusan DISSENTING

19 Hal, Put. 226/PDT/2014/PT.MKSDipindai dengan CamScanner Penggugat ke dalam gugatan para Penggugat/Terbanding, menyebabkan putusantersebut sangat tebal yang terdiri dari 226 halaman yang berisikan pertimbanganpertimbangan hukum yang menyimpang dari pokok sengketa dan putusan terebutsangat membosankan, artinya bahwa putusan Hakim bukanlah dilihat dari tebalnyasuatu putusan yang berisikan pertimbangan pertimbangan hukum yang berbelitbelitdan tidak menyelesaikan masalah, bandingkan dengan putusan Dissenting

/2014/PT.MKSDipindai dengan CamScannercukup dipertimbangkan oleh kedua anggota Majelis Hakim, CHARNY WATI RATUMANA, SH., dan BONI DANIEL, SH., sehingga dengan demikian para Tergugat danpara Turut Tergugat telah berhasil membuktikan dalildalil bantahannya atas gugatanpara Penggugat tersebut halmana telah didukung oleh ketentuan hukum, yaitu ketentuanHukum Acara perdata, yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.Hal tersebut telah diterapkan secara tepat dan benar oleh Ketua Majelis Hakimincasu dalam Dissenting

Para Penggugat/Para Terbandingdalam dan posita gugatannya tentang adanya perbuatan melawan hukum ataupunwanprestasi yang dilakukan Para Tergugat dalam menguasai/memiliki obyek sengketadan juga dalam petitum gugatan Para Penggugat tidak pernah Para Penggugat/ParaTerbanding meminta/memohon bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawanhukum ataupun ingkar janji dalam menguasai atau memiliki obyek sengketasebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Ketua Majelis DONALD E.MALUBAYA, SH. dalam putusan dissenting

dengan demikian tidak ada buktipendukung;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwaputusan Judex Facti tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) hurufaUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari PenuntutUmum tersebut ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissenting

opiniondalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal30 Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang MahkamahAgung, perbedaan pendapat/dissenting opinion dari Hakim AgungDr.Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Majelisberkesimpulan untuk mempertahankan koreksi Terbanding, sehingga nilai pabeanatas impor barang Fireworks (45 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) denganPIB Nomor: 263751 tanggal 27 Juni 2012 ditetapkan sebesar CIF USD 122,736.61;: Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, UndangundangNomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundangundangan lainnyayang berkaitan dengan perkara ini;PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING

, satu orang Hakim PengadilanPajak Majelis IX Harsinom Kamis, Sudirman S., SH, MH, menyatakan pendapat ataspemeriksaan materi sengketa banding sengketa Pajak yang berbeda sebagaiberikut:bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keputusan Terbanding, suratbanding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, penjelasanTerbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan, dan buktibukti yang adaserta pengetahuan Hakim dalam peraturan perundangundangan yang terkait dalamsengketa ini, Hakim Dissenting

Keberatan terhadap SPTNP Nomor:SPTNP012328/NOTUL/KPUTP/BD.02/2012 tanggal 29 Juni 2012, dengan Tagihansebesar Rp 17.369.000,00., batal demi hukum;: bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena Terbanding tidak dapatmembuktikan data pendukung (bukti nyata atau data yang objektif dan terukur)berupa PIB pembanding dan Terbanding tidak mempertimbangkan dasar hukumaturan yang digunakan untuk menggugurkan atau tidak diterimanya nilai pabeanMengingatMemutuskansebagai nilai transaksi, Hakim dissenting

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie ditingkat banding yaituPendapat Hakim Ketua Majelis, mengajukan pendapat berbeda(dissenting opinion) pada halaman 5 sampai dengan 7 adalah sudahtepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku;Adapun pendapat berbeda (dissenting opinion) dimaksud, dengan penuhrasa hormat, mohon Majelis Hakim Agung menjadi pertimbangan hukumditingkat kasasi dalam memeriksa dan memutus sengketa ini:Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie ditingkat banding yaitu PendapatHakim Ketua

Majelis, dengan pendapat berbeda (dissenting opinion) tersebut,dikutip/diuraikan kembali dalam Memori Kasasi ini yang pada intinya yaitusebagai berikut :A.