perkara ini yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, makaberdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, perkara aquo merupakan kopetensi

perkara ini yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, makaberdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, perkara aquo merupakan kopetensi

Kopetensi drg. Spesialis ia dapat pencegahan gigi berlapis dan lain sekolahnya 10smester (3 1/2 tahun) baru ia bisa memasang behel ;. Kalau drg. Umum ia harus mencetak, merencanakan kemudian dipanggil lagi difotorongsen, dan ada kursus singkat itu tidak berlaku lagi untuk drg. umum.

Untuk pemasangan Behel tersebut ada kursus tambahan pada spesialisnya karena adaketentuan khususnya dan tidak boleh dari dokter gigi umum, kopetensi dari doktergigi umum hanya untuk merawat yang ringan dan yang agak berat adalah padakopetensi dokter gigi spesialis kalau betulbetul menjalankan Undang Undang ;. Perawatan Prodensia Yaitu perawatan untuk pelurusan gigi seperti gigi yangmonyong atau menonjol keluar ;.

Gigi Penggugat ini adalah olah cekat kalau ini boleh dengan dokter gigi spesialis,kasus ini miring kalau ada pencabutan tidak boleh dilakukan oleh dokter umumkarena tidak ada dalam kurikulumnya, kalau gigi Penggugat yang dicabut ininamanya premola satu yang terletak disebelah taring ;. sertifikat yang didapatkan oleh Tergugat Harusnya mendapat STR ( Surat TandaRegistrasi ) dari kensil berdasarkan kopetensi harus keluar kopetensinya setelah ialulus, kalau STR nya sudah dapat dan harus punya dan setelah

Spesialis harus sekolah dulu setiap orangyang melakukan perawatan cekat harus melalui pendidikan yang formal dan standarkopetensi dokter gigi itu setelah ia lulus baru dijelaskan kopetensinya nantidisebutkan standarnya ;11.Kopetensi itu dapat dilihat pada transkripnya maka harus sesuai dengan transkripnyaitu kalau tidak ada tidak boleh dan dilarang oleh peraturan KKI yang baru ;12. Kalau mal praktek itu ada kalau sudah bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa atas keterangan ahli: Prof. Dr.

Bahwa Kopetensi atau kewenangan peradilan umum dalam sengketaperdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak hak yangtimbul karenanya atau hak hak keperdataan lainnya.. Bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas, wewenang, memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orangorang yang beragama islam dalam bidang Perkawinan, Waris, Wasiat,Hibah, Wakaf, Zakat, Infag, Shodagoh, Ekonomi Syariah sebagaimanatercantum didalam Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006..

Bahwa bukan berarti apabila tuntutan Pemohon Banding dahuluPenggugat dalam Gugatan a quo salah satunya yaiytu pembatalanperkawinan lantas Kopetensi Absolut secara mutlak merupakankewenangan Pengadilan Agama, dalam perkara a quo TermohonBanding merupakan Pihak yang terlibat didalam rangkaian perbuatanmelawan hukum yang merugikan Pemohon Banding maka wajar jikaPengadilan Negeri Yogyakarta memeriksa dan memutus perkara a quo.12.

Menolak Eksepsi Tergugat berkaitan dengan kopetensi absolut dalamPerkara Nomor : 23 / Pdt.G / 2020 / PN.Yyk.4. Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksadan mengadili Perkara Nomor Nomor : 23 / Pdt.G / 2020 / PN.Yyk.5.

merasadirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada yang hadir dan protes, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkanpemeriksaannya;Hal 10 dari 17 hal.Put.No 0304/Pdt.G/2016/PA.SpnMenimbang, bahwa bahwa majelis Hakim mempertimbangkan lebihdahulu tentang kompetensi mengadili perkara ini;Manimbang, bahwa perkawa in casu adalah istbat nikah yangtermasuk dalam pasal 49 huruf a UndangUndang Nomor 3 tahun 2016 joUndangUndang Nomot 7 Tahun 1989 jo UndangUndang Nomot 50 Tahun2009 maka kopetensi

mengadili perkara a quo secara absolute berada padapengadilan agama;Menimbang, bahwa perkara ini diajukan Pemohon pada PengadilanAgama Sungai Penuh yang mewilayahi hukumnya meliputi tempat kediamanPemohon serta tidak terdapat ketentuan formal yang secara khusus maupunekspilit melarang untuk diajukan pada Pengadilan Agama Sungai Penuhmaka kopetensi mengadili perkara a quo secara relative dapat dibenarkanberada pada Pengadilan Agama Sungai Penuh;menurut dan berdasarkanSurat Kuasa Khusus Insidentil

Bahwa secara absolut Pengadilan Agama aquo Pengadilan Agama TanjungBalai Karimun berwenang mengadili perkara ini (Kopetensi Absolut), karenaternyata orang tua kandung dari beragama Islam, dan telahdiasuh oleh Pemohon dan Pemohon II yang beragama Islam, yang berartidengan sendirinya anak tersebut beragama Islam sebagaimana yangdimaksud ketentuan dalam Pasal 40 ayat (3) UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014;2.

Bahwa secara Kopetensi Relatif, Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimunberwenang mengadili perkara ini, Karena anak tersebut berada dalamasuhan Pemohon dan Pemohon II yang berdomisili di Kabupaten Karimun,Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan satu wilayah domisili denganSolehan bin Said dan binti Sain sebagai orang tua kandung,dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan diatas;Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,berdasarkan identitas Penggugat (Bukti P.1) Penggugat adalah orang yangtercatat sebagai penduduk kabupaten Trenggalek, sehingga sesuai denganketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkaraini menjadi relatif kopetensi

pembuktian suatu bukti tulisan adalahpada aktanya yang asli", maka alat bukti P.1 tersebut merupakan buktioutentik =mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat danmenentukan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk wilayah kabupatenTrenggalek, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi relatif kopetensi

mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusahamenasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namuntidak berhasil;Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutupuntuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yangisi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikanjawaban secara tertulis tanggal 13 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagaiberikut:DALAM EKSEPSITentang Kewenangan Kopetensi

Bahwa dalam pasal 73 ayat (1) undangundang nomor 7 tahun1989 yangtelah diubah oleh undngundang nomor 3 tahun 2006 yang menyatakandalam hal terjadinya Cerai gugat Kopetensi Relatif ditentukan tempatHal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 117/Padt.G/2021/PA BbKediaman Penggugat sehingga Perkara Aqu.o yang berhak MemeriksaAdalah Pengadilan Agama Raha.

bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan diatas;Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,berdasarkan identitas Penggugat (Bukti P1) Penggugat adalah orang yangtercatat sebagai penduduk kabupaten Trenggalek, sehingga sesuai denganketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkaraini menjadi relatif kopetensi

menyatakan "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalahpada aktanya yang asli", maka alat bukti P.1 tersebut merupakan buktioutentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat danmenentukan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk wilayah kabupatenTrenggalek, sehingga berdfasar Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi relatif kopetensi

hadir menghadap sendiri di persidangan;Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon danTermohon dan ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam suratpermohonan Pemohon;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohondengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dantetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapitidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap denganpermohonannya;Atas permohonan Pemohon Termohon' dipersidangan telahmengajukan eksepsi Kopetensi

Menyatakan menurut hukum, bahwa Pengadilan Negeri Temanggung tidakbenwenang secara mutlak ( Absolute Kopetensi ) untuk memeriksa,mengadili dan memutuskan, perkara No.I9/Pdt.G/2007/PN.Tmg., danmenjadi Kopetensi Mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara ;3.

Gugatan Para Penggugat berlawanan dengan kopetensi absolut PengadilanNegeri Surabaya, dan merupakan kopetensi absolut Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya ; 22022 2nnn nnn nnn anne1.

Bahwa, Tergugat I, II menolak dengan tegas dalil Gugatan poin 6, Tergugat , Ilmemiliki hak dan kopetensi terkait dengan segala sesuatu mengenai tanah padasertifikat Induk No.44/Desa jemurwonosari oleh karena Tergugat I.,I adalah ahli ,warisdari pemilik tanah pada Sertifikat Induk No.44 tersebut yaitu (alm.)

Gugatan Para Penggugat berlawanan dengan kopetensi absolut PengadilanNegeri Surabaya, dan merupakan kopetensi absolut Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya ; 2222222 one n nen nn ene nee1.

absolutPengadilan Negeri Surabaya, dan merupakan kopetensi absolut Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya ;e Bahwa gugatan Penggugat kurang Pihak karena ahli waris dari almarhum LetkolL Sabaryoto haruslah diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini ;e Bahwa gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur libel) karena objek sengketapada Kav. 15 adalah seluas : 622 M?

bukan 627 M2; Menimbang, bahwa terhadapkeberatankeberatan / eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim telah mempertimbangkansebagai berikut : Bahwa mengenai kopetensi absolut dimana Pengadilan Negeri Surabaya tidakberwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, akan tetapi yang berwenangadalah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, oleh Majelis Hakim telah diputusdengan putusan sela tertanggal 19 Pebruari 2013 yang pada pokoknya PengadilanNegeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara

upaya mewujudkanperlindungan konsumen;Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasukmenerima keluhan atau pengaduan;Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakatterhadap pelaksanaan perlindungan konsumen;Menerbitkan majalah suara konsumen, tabloid atau koran atau mediasejenisnya;Menerbitkan sertifikat uji kelayakan, sertifikat halal.Melakukan survey dan penelitian terhadap barang dan jasa;Menyelenggarakan seminar, work shop, Symposium, dan uikopentesi, menerbitkan sertifikat uji kopetensi

;Menyelenggarakan pendidikan dan latihan, LPKSM, Mediator, PKPAberikut dengan penerbitan sertifikatnya atau sertifikat uji Kopetensi;Hal 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 637/Pdt.G/2016/PN Dps11.12.13.14.15.16.23) Melakukan usahausaha lainnya yang sah dan tidak bartentangandengan maksud dan tujuan perseroan serta peraturanperaturanyang berlaku;Bahwa Penggugat adalah Konsumen yang hakhaknya dilanggar olehTergugat.

keluhan atau pengaduan;Hal 6 dari 16 Halaman Penetapan Pencabutan Nomor 636/Pdt.G/2016/PN.Dps11.12.13.17) Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadappelaksanaan perlindungan konsumen;18) Menerbitkan majalah suara konsumen, tabloid atau koran atau mediasejenisnya;19) Menerbitkan sertifikat uji kKelayakan, sertifikat halal.20) Melakukan survey dan penelitian terhadap barang dan jasa;21) Menyelenggarakan seminar, work shop, Symposium, dan uji kopentesi,menerbitkan sertifikat uji Kopetensi

;22) Menyelenggarakan pendidikan dan latihan, LPKSM, Mediator, PKPAberikut dengan penerbitan sertifikatnya atau sertifikat uji Kopetensi;23) Melakukan usahausaha lainnya yang sah dan tidak bartentangandengan maksud dan tujuan perseroan serta peraturanperaturan yangberlaku;Bahwa Penggugat adalah Konsumen = yang hakhaknya dilanggar olehTergugat.

Yang berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaraini adalah Pengadilan Agama Subang (Kopetensi Absolut)Setelah kami membaca , meneliti dan memahami seluruh isi gugatanPenggugat, dapat disimpulakan bahwa para Penggugat menggugattanah warisan dari H.

Dalam Eksepsi1.Yang berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara iniadalah Pengadilan Agama Subang (Kopetensi Absolut)Setelah kami membaca, meneliti dan memahami seluruh isi gugatanPenggugat, dapat disimpulakan bahwa para Penggugat menggugat tanahwarisan dari H.

Yang berhak dan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili PerkaraIni adalah Pengadilan tata Usaha Negara (Kopetensi Absolut)Didalam gugatannya, halaman 4 angka 3.2, dikutip sebagai berikut :3.2.

Yang berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara iniadalah Pengadilan Agama Subang (Kopetensi Absolut)Setelah kami membaca , meneliti dan memahami seluruh isi gugatanPenggugat, dapat disimpulakan bahwa para Penggugat menggugat tanahwarisan dari H.

Yang berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara iniadalah Pengadilan Agama Subang (Kopetensi Absolut);Setelah kami membaca, meneliti dan memahami seluruh isi gugatanPenggugat, dapat disimpulakan bahwa para Penggugat menggugat tanahwarisan dari H.

Kopetensi absolut, yang mana Pengadilan Negeri Medan tidak berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo;2. Surat Kuasa Khusus Penggugat Tertanggal 27 Mei 2019 adalah tidak sahkarena tidak memenuhi syarat formulasi Surat Kuasa Khusus sebagaimanadimaksud dalam Ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 1959;3. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Hukum (Legal Persona Standa InJudicio);4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (plurium litis consortium);5.

absolut dalam perkara a quo terdapat keteledorandalam menerapkan hukum acara atau hukum formil bukan penerapan hukumHalaman 56 dari 61 Putusan Nomor 148/Pdt/2020/PT MDNmareriilnya, keteledoran mana yaitu eksepsi tentang kopetensi absolutseharuasnya diputus sebelum memeriksa pokok perkara atau sebelumdilakukan pemeriksaan bukti dan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 135HIR atau pasal 160 RBg, akan tetapi hal ini diputus setelah memeriksa pokokperkara atau setelah memeriksa buktibukti bahkan setelah

kesimpulan daripara Pihak yang berperkara;Menimbang, bahwa konsekwesi keteledoran atau pelanggaranpenerapan hukum acara atau hukum formil tersebut seharusnya pemeriksaandiulang, akan tetapi Hakim Anggota II berpendapat bahwa akibat dariketeledoran atau pelanggaran tersebut tidak perlu Pengadilan Negeri Medanmelakukan pemeriksaan ulang dengan alasan bahwa : Putusan sela mengenai kopetensi absolut tersebut mengapa harus diputussebelum memeriksa pokok perkara atau sebelum memeriksa buktibuktisebagaimana

ketentuan pasal 135 HIR atau pasal 160 RBg, hal ini demiefisien dan efektifnya dalam persidangan yakni apabila dalam putusan selatersebut dengan menerima eksepsi mengenai kopetensi absolut, sehinggaPeradilan Umum yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan tidakberwenang mengadili perkara a quo dan pemeriksaan perkara tidak dapatdilanjutkan, sehingga putusan sela tersebut dapat mengakhiri persengketaantanpa memeriksa buktibukti; sedangkan dalam perkara a quo eksepsikopetensi absolut ditolak, Pengadilan

Negeri Medan berwenang mengadili,sehingga sidang dilanjutkan hingga putusan akhir; Terhadap kopetensi absolut baik ada atau tidak adanya eksepsi dari pihak,hakim karena jabatannya dari segala tingkat pemeriksaan termasuk HakimPengadilan Tingkat Banding harus memutus mengenai kopetensi absolutsebagaimana diatur dalam pasal 134 HIR atau pasal 160 RBG., artinyadalam perkara a quo Hakim Pengadilan Tinggi Medan karena jabatannyawajib memutus mengenai materi kopetensi absolut tersebut apakahberwenang

Halaman 5 dari 15 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkaraini menjadi relatif kopetensi Pengadilan Agama Trenggalek;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah denganTergugat pada tanggal dan ikatan perkawinan tersebut hingga saat ini tidakpernah putus (Bukti P.1), dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukanhukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR MajelisHakim telah berupaya melakukan upaya perdamaian

UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985Tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti P.2 tersebutmerupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikatdan menentukan bahwa Penggugat sebagai penduduk wilayah kabupatenTrenggalek, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf(a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi relatif Kopetensi

diajukannya peninjauankembali Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 2006, kemudian pada tanggal22 Oktober 2008 Mahkamah Agung sebagaimana tercatat dalam registerperkara Nomor 140 PK/Pid/2006 memberikan putusan yang amarputusannya pada pokoknya membebaskan Penggugat dari seluruh dakwanPenuntut Umum, hingga pada saat gugatan ini didaftarkan padakepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Penggugat masih dalam statusPembebasan Bersyarat (PB) menjalani hukum oleh Tergugat, sehingga tidakbenar perkara ini termasuk kopetensi

Praperadilan;Bahwa kopetensi Praperadilan sudah sangat jelas sebagaimana diatur dalamBAB X Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili, Bagian Kesatu, Praperadilan, Pasal 77 KUHAP, yang menyatakan:Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam undangundang ini tentang:a.

Kewenangan Absolut Lembaga Peradilan.Bahwa tidak selayaknya Pemerintah R.lCq.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Papua Cq.Kepala Kantor PertanahanKabupaten Mimika dijadikan turut Tergugat dalamperkara ini, hal ini disebabkan karena perbuatanPemerintah dalam mengeluarkan surat Keputusansehingga terbit Sertifikat Hak Milik No.1285/Inaugatanggal 15 Oktober 1999 (yang dipermasalahkan olehPenggugat) adalah merupakan kopetensi absolutPengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa yang digugat oleh

mewujudkan perlindungankonsumen ; Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerimakeluhan atau pengaduan ; Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadappelaksanaan perlindungan konsumen ; Menerbitkan majalah suara konsumen, tabloid atau koran atau mediasejenisnya ; Menerbitkan sertifikat uji kelayakan, sertifikat halal ; Melakukan survey dan penelitian terhadap barang dan jasa ; Menyelenggarakan seminar, work shop, symposium, dan uji kopentesi,menerbitkan sertifikat uji kopetensi

; 22 Menyelenggarakan pendidikan dan latihan, LPKSM, Mediator, PKPA berikutdengan penerbitan sertifikatnya atau sertifikat uji kopetensi ; 23 Melakukan usahausaha lainnya yang sah dan tidak bertentangan denganmaksud dan tujuan perseroan serta peraturanperaturan yang berlaku ;Bahwa Lembaga Penggugat menerima pengaduan masyarakat pada tanggal limaMei dua ribu empat belas (5052014) yang bernama Muhammad Hambalidengan alamat Dusun Baran RT/RW : 004/009 Desa Sukoanyar Kecamatan PakisKabupaten Malang