SULTRA, tanggal 26Juni 2006, dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI dalam PerkaraTingkat Kasasi No. 2231/ KPDT/2006, bertanggal 18 Juni 2007,Putusan PK No. 674/PK/PDT /2011, bertanggal 19 April 2012, sertaBerita Acara Eksekusi Penyerahan Tanah Sengketa No.18/PDT.G/2001/PN.BB. bertanggal 28 November 2018;Gugatan Penggugat bertentangan dengan Kitab UndangUndanghukum Perdata (burgerlijk wetboek, staatblat 1847 No. 23);SEMA No. 3 tahun 2002 tentang penanganan yang berkaitandengan Asas Nebis In Idem

SULTRA, tanggal 26 Juni 2006,dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara TingkatKasasi No. 2231/KPDT/2006, bertanggal 18 Juni 2007, Putusan PKNo. 674/PK/PDT/2011, bertanggal 19 April 2012, serta Berita AcaraEksekusi Penyerahan Tanah Sengketa No. 18/PDT.G/2001/PN.BB.bertanggal 28 November 2018;Bahwa pada posita gugatan point 2 dan 5 penggugat mendalilkan yangpada pokoknya Penggugat memperoleh Tanah dari Tergugat V yangdibeli pada tanggal 30021998 adalah mengadaada sedangkanRompas Azis pemilik

Sagitarius No. 25 Perumahan Rajabasa Indah,Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 433/KPdt/AML/VII/2012 tanggal10 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaTanjungkarang Klas IA Register Nomor: 136/Kuasa/2012/PA Tnk tanggal 13Agustus 2012;MELAWAN1. TERBANDING I, Tempat/tgl.

Fotokopi Surat Somasi tertanggal 27 Pebruari 2012 dengan No.118/KPdt/AUS&P/II/12 (P.15);16.

Fotokopi Surat Jawaban somasi NO.118/KPdt/AUS&P/II/12 tertanggal01 Maret 2012 (P.16);17.Fotokopi Legal Opinion (pendapat hukum) tertanggal 5 Maret 2012Nomor : 119/AUS&P/III/2012 (P.17);18.Fotokopi Legal Opinion Il (Pendapat Hukum) Tertanggal 15 Maret2012 Nomor : 120/AUS&P/III/2012 (P.18);19.Fotokopi Somasi Il Tertanggal 26 Maret 2012 Nomr : 202/KPdt/AUS&P/III/12 (P.19);20.Fotokopi Akte Jual Beli (AJB) No.35/2012 hari kamis, tanggal 09Pebruari 2012 (P.20);21.Fotokopi Kwitansi tertanggal, 09 Pebruari

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukandengan caracara sebagai berikut :Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) melaksanakankegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal(P2KPDT) dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan,tanaman industri, pariwisata dan bidang lainnya sesuai potensi unggulandaerah sejak tahun 2006 ;Bahwa pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Barru khususnya BadanPerencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab.

diajukan dalam penuntutan tersendiri) pada waktu dan tempat sebagaitersebut dalam dakwaan Primair diatas, melakukan, menyuruh melakukanatau turut melakukan, dengan tujuaan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu koorporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomiannegara, dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut :bahwa Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT

Anmad Yani No. 16, PrayaKelurahan Praya, Kecamatan Praya, Lombok Tengah, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 002/KPDT/BDRAss/IV/2019 tanggal 22 April 2019, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan register Nomor :66/SKHK/2019/PN.Pya tanggal 24 April 2019 ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secaraDamai melalui Mediasi sebagaimana penetapan Mediator Nomor30/Pdt.G/2019/PN.Pya tanggal

menerangkan bahwa antar Penggugatdengan Tergugat sudah tidak satu rumah sekitar bulan Desember 2013, yangmana Penggugat meninggalkan Tergugat karena Penggugat sering dipukul olehTergugat, maka dapat diperoleh fakta hukum jika antara Penggugat dan Tergugatsudah tidak dalam satu rumah tinggal dan satu meja makan, dengan demikiandapat dibuktikan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah adapercekcokkan atau keretakan rumah tangga;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3180 KPdt

., juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 508 KPDT/2005 tidak melibatkan Para Pelawan, sebab Para Pelawan jugaadalah telah tinggal dan menguasai objek sengketa bekas tanah hakguna usaha PT Ranomawuri yang menguasai secara terus menerus videbukti kwitansi pembayaran ganti rugi garapan selanjutnya penguasaan extanah negara tersebut sejak 1987, kemnudian telah dibayar ganti rugitanaman atau garapan pada tahun 1994, oleh karena itu secara hukumPara Pemohon Kasasi patut dan wajar sesuai asas kepatutanmempertahankan

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukandengan caracara sebagai berikut :e Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) melaksanakankegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal(P2KPDT) dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan,tanaman industri, pariwisata dan bidang lainnya sesuai potensi unggulandaerah sejak tahun 2006 ;e Bahwa pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Barru khususnya BadanPerencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab.

telah diajukan dalam penuntutantersendiri) pada waktu dan tempat sebagai tersebut dalamdakwaan Primair diatas, melakukan, menyuruh melakukanatau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau) orang lain atau suatu koorporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yangdapat merugikan keuangan Negara atau perekonomiannegara, dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikutbahwa Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal(KPDT

KPDT/2018, dengan Paravwenan Peaien No 92PoEBNZOIOPNIMr, bakjahalohak adel can call gugaian sama, dengan damien mera EBs (608s, teang can NyaabahnaPetaaPaaverannihausdnedanNeBshbem2.

Puiusan Pengedin Tingg Vaarancenganiegsr Petkaa 122PDT/2017/P TMTR, Jo.Putusan Kasesi Nomar. 1156, KPDT/2018 oengan Peravaran Peanean No 92PaBNZOLOPNIMr, bak hakjane age can call qugaian sama, densan cemkan mala es. 608s teang can Nyaa bate PekaaHalaman 15 dari 24 Putusan Nomor 92/Padt.Bth/2019/PN MtrPefaveranniausdnedenNeBshitem2.

Bahwa sesuai Yurisprudensi MARI No. 3045 KPdt/1991 tanggal 30 Mei1996 ditegaskan Sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan tanahyang sah menurut hukum oleh karena itu merupakan fakta yang tidakterbantahkan jika Penggugat merupakan orang yang tidak berhak atasHal. 9 dari 16 hal. Put.

Amirullah,SH, paraAdvokat, berkantor di kompeks Perumahan Bumi Permata BlokA2/7 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari2012;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata para PemohonPeninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/paraPembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadapPutusan Mahkamah Agung Nomor 1702 KPdt

Lalu Sahnun Yadi.Bahwa malam harinya saksi menemui Kadis Perhubungan di Hotel Alia Cikiniuntuk membicarakan rencana ke Kementerian Pembangunan DaerahTertinggal (KPDT) dalam rangka menandatangani SPPD (Surat PerintahPerjalanan Dinas) dan malam itu Kadis Perhubungan memberitahukan saksibahwa ia sedang menunggu berita dari Sdr. Lalu Sahnun Yadi untukdipertemukan dengan temannya sebelum memenuhi panggilan di KejaksaanAgung akan tetapi malam itu tidak ada berita dari Sdr.

2015 sekitar jam 09.00 wibdiperoleh informasi pertemuan akan dilakukan di Blok M sehingga saksi dantim melakukan pemantauan sekitar Blok M Plaza.40Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekanrekan saksi melakukanpengamatan di sekitar Blok M Plaza dan selanjutnya pukul 11.00 wib terlihatada beberapa orang sedang melakukan pertemuan membicarakan kasusdugaan tindak pidana korupsi pembangunan Dermaga pada KabupatenLombok Barat yang anggarannya berasal dari Kementerian PembangunanDaerah Tertinggal (KPDT

Saatpertemuan tersebut TERDAKWA menyerahkan berkas dugaan tindak pidana korupsidi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat yang pada intinya berisi adanyapekerjaan pembangunan 3 dermaga yang telah molor sampai dengan 180 hari dandugaan penyelewengan dana proyek KPDT Tahun 2013 yang diduga dilakukan olehIr.

pekerjaanWiraswasta (Pengelola Toko), bertempat tinggal di Jalan Xxxxx XXXXX XXXX ,Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagaiPemohon II dan berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor : 15/SKI/2011/PA.Pkjtanggal 4 Agustus 2011, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa mewakilikepentingan hukum adik kandungnya yang bernama :@ XXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXxxx , Umur 38 tahun, agama Islam,pekerjaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Kantor KementerianPembangunan Daerah Tertinggal (KPDT

Laq Sodah dan Pemohon Kasasi II: Inag Miredi tersebut;Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3232 KPdt/2001, tanggal 5 Agustus 2004 tersebut, diberitahukan kepada ParaPemohon Kasasi juga Termohon Kasasi//Para Penggugat/Para Pembandingpada tanggal 19 Agustus 2005 kemudian terhadapnya Para Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding diajukan permohonanpeninjauan kembali pada tanggal 23 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dariAkta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor

RI) ;Mengaku bahwa walaupun dalam pelaksanaan program tersebutdiatas dilaksanakan melalui kontrak kerja antara DISHUBTEL KAB.HALTIM dan pihak REKANAN namun dalam merealisasikan programtersebut tidak boleh menyimpang dari pedoman/ JUKNIS yangdikeluarkan oleh KPDT RI ;Mengaku bahwa pada saat menjabat selaku KADISHUBTEL KAB.HALTIM Program tersebut sudah dilaksanakan oleh KADIS lama(Sdr.

HALTIM dan laporan tersebut telah dikirimkan kepadaKementrian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia(KPDT Rl) ; Mengaku bahwa walaupun kenyataannya pelaksanaan program tidakselesai dilaksanakan akan tetapi Laporan Realisasi yang dikirimkankepada KPDT RI dipastikan isi daripada laporan tersebut dinyatakanprogram dilaksanakan sesuai dengan maksud pelaksanaanprogram dengan kata lain laporan realisasi dibuat seakanakanterlaksana 100% sebagaimana yang diharapkan oleh Pemerintah/KPDT RI ; Mengaku

HALTIM ; Mengaku bahwa mengenai laporan realisasi program ke KPDT RIbukan dirinya yang menandatanganinya, saksi juga tidak tahu siapayang menandatangani laporan tersebut ;Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.MOHLIS LATUPONNO, SH, Lahir di Pelauw pada tanggal 04September1980 Jenis kelamin Lakilaki, Kewarganegaraanindonesia, tinggal di KotaMaba Saangadji, Kec. Kota Maba Kab.

Haltim;Mengaku bahwa untuk melaksanakan program tersebut diatas tidakbisa menyimpang dari pada pedoman umum/ JUKNIS yangdikeluarkan oleh KPDT RI ;Mengaku bahwa sampai dengan sekarang 1 (satu) unit soeed dan 3buah mesin belum tercatat dalam barang inventaris daerah.Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.FIRDAUS DUKO, SE.M.Si, lahir di desa Ekor Kec.

Haltim tahun anggaran2009 berasal dari DAK Murni KPDT RI sebesar Rp. 1.654.000.000,dan termasuk dalam APBD TA 2009.Bahwa disampaing dana DAK ada juga sharing anggaran sebesarRp. 231.560.000, yang terdiri dari : 10 % untuk kegiatan fisik sebesarRp. 165.400.000, perencanaan dan pengawasan Rp. 66.000.000,Bahwa pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan juknis yangmengaturnyaBahwa sampai dengan sekaran 1 unit speed dan 3 buah mesin dalampekerjaan ini belum tercatat dalam daftar inventaris PemdaHalmahera

Rl) ;Mengaku bahwa walaupun dalam pelaksanaan program tersebutdiatas dilaksanakan melalui kontrak kerja antara DISHUBTEL KAB.HALTIM dan pihak REKANAN namun dalam merealisasikan programtersebut tidak boleh menyimpang dari pedoman/ JUKNIS' yangdikeluarkan oleh KPDT RI ;Mengaku bahwa pada saat menjabat selaku KADISHUBTEL KAB.HALTIM Program tersebut sudah dilaksanakan oleh KADIS lama(Sdr.

HALTIM dan laporan tersebut telah dikirimkan kepada5012.Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia(KPDT Rl) ;Mengaku bahwa walaupun kenyataannya pelaksanaan program tidakselesai dilaksanakan akan tetapi Laporan Realisasi yang dikirimkankepada KPDT RI dipastikan isi daripada laporan tersebut dinyatakanprogram dilaksanakan sesuai dengan maksud pelaksanaanprogram dengan kata lain laporan realisasi dibuat seakanakanterlaksana 100% sebagaimana yang diharapkan oleh Pemerintah/KPDT RI ;

HALTIM ;Mengaku bahwa mengenai laporan realisasi program ke KPDT RIbukan dirinya yang menandatanganinya, saksi juga tidak tahu siapayang menandatangani laporan tersebut ;Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.MOHLIS LATUPONNO, SH, Lahir di Pelauw pada tanggal 04September1980 Jenis kelamin Lakilaki, Kewarganegaraanlndonesia, tinggal di KotaMaba Saangadji, Kec. Kota Maba Kab.

Haltim;Mengaku bahwa untuk melaksanakan program tersebut diatas tidakbisa menyimpang dari pada pedoman umum/ JUKNIS = yangdikeluarkan oleh KPDT RI ;Mengaku bahwa sampai dengan sekarang 1 (satu) unit soeed dan 3buah mesin belum tercatat dalam barang inventaris daerah.Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.FIRDAUS DUKO, SE.M.Si, lahir di desa Ekor Kec.

Haltim tahun anggaran2009 berasal dari DAK Murni KPDT RI sebesar Rp. 1.654.000.000,dan termasuk dalam APBD TA 2009.

Bahwa Penggugat, juga tidak pernah di gugat atau diikutsertakan sebagaiTurut Tergugat oleh tergugat dalam perkara Perdata Nomor09/Pdt/G/1998/PN Tor; jo 22/Pdt/1999/PT.KT.SMDA; jo 3585/KPDT/2001 ;Hal 2 dari 44 Put No.164/PDT/2016/PT.SMR3.

Adanya Kontradiksi/Pertentangan Antara Posita dan Petitum, yangmana dalam Surat Gugatannya pada bagian atas tertulis HAL :PERUBAHAN GUGATAN tertanggal 02 Mei 2016 atas PerkaraPERLAWANAN TERHADAP SITA EKSEKUSI atas dasar PerkaraPerdata 09/Pdt/G/1998/PN.Tgr ; Jo. 22/Pdt/1999/PT.KT.SMD ; jo3585/KPDT/2001 , artinya sangat jelas bahwa yang dimaksudPenggugat dalam perkara ini adalah Gugatan Biasa, namun ternyataterdapat Kontradiksi antara Posita dengan Petitumnya, yang manadalildalil dalam Positanya Penggugat

Bahwa Pelawan telah menerima Surat Relaas Panggilan Aanmaning dariPengadilan Negeri Sekayu Nomor 30/PDT.G/2011/PN.Sky Reg No.04/PenPDT/Aanmaning/2016/PN.SKY Tertanggal 15 April 2016 dan Surat RelaasPanggilan Aanmaning dari Pengadilan Negeri Sekayu Nomor30/PDT.G/2011/PN.Sky Reg No.04/Pen PDT/Aanmaning/2016/PN.SKYTertanggal 8 September 2016 Perihal Permohonan Eksekusi atas namaTerlawan Damsih Ucin terkait Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.584/KPdt/2013 tertanggal 25 Agustus 2014.2.

Seniah binti Amat, perempuan, umur 42 tahun, pekerjaan mengurusrumah tangga, beralamat di Dusun Lantan Duren Desa LantanKecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebutsebagai Penggugat IV;Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor , : 014/KPdt/APTA/X/2017Tertanggal 23 Oktober 2017, para Penggugat memberikan kuasa kepada :Ali Usman Ahim, SH.MH. Indra Lesmana, SH, dan Husni Thamrin SH.Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor HukumAdvokat Pembela Tanah Air (APTA) JI.

No. 385 K/PID.SUS/2016Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) melaksanakankegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal(P2KPDT) dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan,tanaman industri, pariwisata dan bidang lainnya sesuai potensi unggulandaerah sejak tahun 2006;Bahwa pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Barru khususnya BadanPerencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Barru bersamasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

diajukan dalam berkas perkara tersendiri) pada waktu dantempat sebagai tersebut dalam dakwaan Primair di atas, melakukan, menyuruhmelakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu koorporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dilakukanTerdakwa dengan caracara sebagai berikut: Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT