jika tidak agarbergabung dengan kelompok mujahid terdekatdi negeri masingmasing ;Bahwa yang masuk dalam kategori musuhmusuh daulah sebagai targetpenyerangan dalam rangka jihad yang diserukan oleh para amir daullahadalah : 222222 n nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn Negara kafir Amerika dan sekutunya yang telah menyerang daulah diNEQeri SYAM j =o nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn Pemeluk Sylah ; 22202 02 Pemeluk komunls 52 222222 n nnn nnn nnn nen ne nnn Pengikut liberal

SatjiptoRahardjo, S.H. menyatakan Memang semangat liberal dan legalismepositivistik yang sangat kuat di abad ke19 memberikan teori bagi munculnyapengadilan yang terisolasi dari dinamika masyarakat dimana pengadilan ituberada. Isolasi tersebut juga mengandung ke arah kediktatoran pengadilan(judicial dictatorship) oleh karena ia memutus sematamata dengan mengingatapa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpa klausulmelibatkan ke dalam atau mendengarkan dinamika masyarakat tersebut.

Hal ini haruslah kita pahami sebagaipelaksanaan citacita pembukaan UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia tahun 1945, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, karenaNegara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bukanlah Negara totaliter,Negara Kapitalis, maupun Negara Liberal melainkan Negara Pancasila yangmengedepankan kesejahteraan rakyatnya secara adil merata;Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang terjadi dalam kurun waktutahun 2014 sampai dengan terjadinya kesepakatan di kantor

., S.H menyatakan Semangat liberal dan (legalistikpositivistik) yang sangat kuat memberikan teori bagi kemunculan pengadilan yangterisolasi dari dinamika masyarakat dan Isolasi tersebut mengandung ke arahkediktatoran pengadilan (Judicial Dictatorship) karena ia memutus sematamatadengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpaklausul melibatkan kedalam atau mendengarkan dinamika masyarakat danmenjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu lebit lanjut ia menyatakanHakim

Perlakuan ini bagi anak Devina danPemohon dianggap tirani dan mengekang karena menurut Termohon modelHal.37 dari 75 halm.Putusan Nomor 1798/Pdt.G/2020/PA.MIgpendidikan keluarga yang diberlakukan oleh Pemohon sangat liberal dancenderung melanggar syariat Islam yang tidak bisa diterima oleh Termohon.Bahkan Pemohon berpendapat karena perselisihan cara mendidik anakanakyang berbeda bahwa Termohon tidak menghendaki kehadiran anak Devina ditengah keluarga Pemohon yang saat itu masih berstatus suami Termohon.Pendapat

TUN.Medan; Bahwa arti penjelasan teks bernegara dalam pengertian hukum terbagidalam 4 fase/tahapan yaitu pertama tahapan Monarki atau SistemPemerintahan Kerajaan, kemudian berakhir dan berganti denganKonsep Liberal yang artinya masyarakat bebas berpikir dan merdekamencari kemakmurannya sendiri tanpa adanya intervensi terlalu banyakdari Negara.Kemudian digantikan dengan munculnya SistemKapitalisme dimana hanya orangorang tertentu yang menguasainegara yang akhirnya memunculkan fase ketiga yaitu SosialismeHalaman

., S.H menyatakan Semangat liberal dan (legalistik11.positivistik) yang sangat kuat memberikan teori bagi kemunculan pengadilanyang terisolasi dari dinamika masyarakat dan Isolasi tersebut mengandung kearah kediktatoran pengadilan (Judicial Dictatorship) karena ia memutus sematamata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukumtanpa klausul melibatkan kedalam atau mendengarkan dinamika masyarakat danmenjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu lebit lanjut ia menyatakanHakim

Jaman Negara RI menganut demokrasi Liberal;3.1.5.4. Jaman Orde lama dimana Negara RI menganut demokrasi terpimpin;3.1.5.5. Jaman Orde Baru dimana Negara RI dipimpin Presiden Soeharto (Beliaudiberhentikan dengan hormat dijaman ini pada bulan Desember 1966);3.1.6. Aim. Soerjono diangkat menjadi Direktur Bank Tabungan Negara pada tahun 1964,berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 233 tanggal 12 September 1964;3.1.7. Aim.

Dinegaranegara demokrasi liberal seperti Amerika Serikat, partaiadalah organisasi perantara dalam proses pengisian jabatanjabatankenegaraan. Namun setelah proses itu selesai, peran partai menjadisangat minimal. Namun di negaranegara sosialis dan komunis,peran partai sangat besar, bukan saja dalam pengisian jabatanjabatan kenegaraan tetapi keputusannya menjadi bagian integral darikebijakan yang harus dijalankan oleh organorgan negara.

., S.H menyatakan Semangat liberal dan(legalistikpositivistik) yang sangat kuat memberikan teori bagi kemunculanpengadilan yang terisolasi dari dinamika masyarakat dan Isolasi tersebutmengandung ke arah kediktatoran pengadilan (Judicial Dictatorship) karena iamemutus sematamata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannyadikehendaki oleh hukum tanpa klausul melibatkan kedalam atau mendengarkandinamika masyarakat dan menjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu lebitlanjut ia menyatakan Hakim sesungguhnya

., S.H menyatakan Semangat liberal dan (legalistikpositivistik) yang sangat kuat memberikan teori bagi kemunculan pengadilan yangterisolasi dari dinamika masyarakat dan Isolasi tersebut mengandung ke arahkediktatoran pengadilan (Judicial Dictatorship) karena ia memutus sematamatadengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpaklausul melibatkan kedalam atau mendengarkan dinamika masyarakat danmenjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu lebit lanjut ia menyatakanHakim

dengansistem Pemerintahan di Negeri ini sila ke empat menjadi dasar bahwapengambilan keputusan harus didasarkan pada musyawarah mufakatdalam filosofi ke Indonesiaan kita bersama hal dengan apa yangmenjadi sistem Pemerintahan adat kita adalah masyarakat didasarkan pada sistem komunal bersama dalam komunal maknabersama, itulah pengambilan keputusan adalah musyawarah untukmufakat kita tidak bisa menggunakan pendekatan selain dari padasistem kita menjadi bagian voting, jika kita memahami sistemdemokrasi liberal

*Mahkamah juga memberi pendapat bahwa pengertian "dikuasainegara tidak dapat diartikan hanya sebatas hak untuk mengaturdan mengawasi sebagaimana menjadi pendirian Pemerintah,karena hal tersebut dengan sendirinya melekat dalam fungsifungsi negara tanpa harus menyebut secara khusus dalam UUD1945, dan sekiranyapun tidak dicantumkan dalam konstitusisebagaimana lazim dibanyak negara yang menganut pahamekonomi liberal, sudah dengan sendirinya negara berhakmengatur perekonomian.

FARID ACHMAD OKBAH

aquo Ni Wayan Manik mengganti gambar mengikutipekerjaannya secara sistemik seperti apa yang sudah digariskan olehperusahaan pemilik merek (Billabong Internastional di Australia), dan bukanoleh Terdakwa.Sebagai pembanding atas pendapat Prof Muladi tersebut di atas berikut inidikemukakan pendapat para sarjana terkemuka sebagal berikut:a) Prof.Zainal Abidin Farid, et.all Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta1995, halaman 42, disebutkan sebagai berikut:Baik negaranegara sosialis, maupun negaranegara liberal

Dan itu juga termasuk paham liberal.

Merupakan suatui alasan logika bila Tergugat XII memintakepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat XII pada point2 alasan gugatan hukum halaman 4 terkait masalah system perdagangankorporasi liberal, itu adalah Asumsi dari Penggugat. Karena terkait dengansebuah asumsi maka perlu pembuktian cukup.

Satjipto Rahardjo, S.H. menyatakanMemang semangat liberal dan legalismepositivistik yang sangatkuat di abad ke19 memberikan teori bagi munculnya pengadilanyang terisolasi dari dinamika masyarakat dimana pengadilan ituberada. Isolasi tersebut juga mengandung ke arah kediktatoranpengadilan (judicial dictatorship) oleh karena ia memutus sematamata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendakioleh hukum tanpa klausul melibatkan ke dalam atau mendengarkandinamika masyarakat tersebut.

., S.H menyatakan Semangat liberal dan (legalistikpositivistik) yang sangat kuat memberikan teori bagi kemunculan pengadilanyang terisolasi dari dinamika masyarakat dan Isolasi tersebut mengandung kearah kediktatoran pengadilan (Judicial Dictatorship) karena ia memutus semataHal. 84 dari 97 hal. Putusan. No. 1/Pdt.G/2021/PA.

UndangUndangAdministrasi pemerintahan itu dalam kontek kenegaraan adalah masalahintervensi negara terhadap kegiatan individu dan masyarakat, intervensi inidalam perkembangaan sejarah dunia bernegara ada beberapa hal, tahappertama dimulai dengan sistem pemerintahan monarci absulut abad sampailXVIII dalam sistem ini peranan negara terhadap kegiatan individu danmasyarakat lemah sekali hampir tidak ada hukum hampir tidak dikenal, hukumadalah hukumnya penguasa peran pengadilan hampir tidak ada tahap keduadengan aliran liberal