./2020 tanggal 17 September 2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT014376.12/2019/PP/M.XXB Tahun 2020, tanggal 13 Februari 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan

SKPKN a quo, Pemohon Bandingmengajukan keberatan dengan Surat Nomor: 01/PMM/TAX/11/2016 tanggal1 November 2016 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP00310/KEB/WPJ.14/2019 tanggal 29 Agustus 2019, permohonan PemohonBanding ditolak sehingga dengan Surat Nomor: 16/PMM/TAX/12/2019tanggal 12 Desember 2019 Pemohon Banding mengajukan banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan Surat Uraian Banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT014376.12/2019/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT014376.12/2019/PP/M.XXB tahun 2020 yang diputus pada tanggal 6Februari 2020 dan yang putusannya diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada tanggal 13 Februari 2020;3. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut demikeadilan.Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 810/B/PK/Pjk/20214.

Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+ 5.e) RpMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT014376.12/2019/PP/M.XXB Tahun 2020, tanggal 13 Februari 2020,tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT014376.12/2019/PP/M.XXB Tahun 2020, tanggal 13 Februari 2020;Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 810/B/PK/Pjk/2021MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT PrimaMitrajaya Mandiri;2.

JAPFA COMFEED INDONESIA TBK, beralamat diGedung Wisma Milenia Lantai 7 Jalan MT Haryono Kav.16RT010 RW005 Jakarta Selatan 12810, yang diwakili olehLeo Handoko Laksono, jabatan Direktur;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put003937.13/2018/PP/M.XXB

Pajak April 2014 adalah sebagai berikut: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 JumlahMasa Pajak April 2014Penghasilan Kena Pajak IDR 80.892.895.344Pajak penghasilan Pasal 26 terutang IDR 0Kredit Pajak IDR 0Pajak yang kurang dibayar IDR 0Sanksi Administrasi IDR 0Jumlah Pajak Penghasilan yang masihharus dibayar IDR 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put003937 .13/2018/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003937.13/2018/PP/M.XXB Tahun 2019 tanggal 30 Juli 2019 untukselurunnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telan dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp 80.892.895.344,00PPh yang terutang (20%) Rp 16.178.579.069,00Kredit Pajak Rp 0,00PPh Kurang/ (Lebih) bayar Rp 16.178.579.069,00Sanksi Administrasi Rp 7.765.717.953,00Jumlah PPh yang masih harus/ (lebih) dibayar Rp 23.944.297.022,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut003937.13/2018/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put003937.13/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 30 Juli 2019:MENGADILI KEMBALI:1. Menolak permohonan banding dari Pemohon banding PT JAPFACOMFEED INDONESIA TBK:2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, oleh Prof. Dr. H. M.

jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU128/PJ/2021 tanggal 22 Januari 2021;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001478.16/2019/PP/M.XXB

Putusan Nomor 1480/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001478.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2020, tanggal 27 Agustus 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP04132/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26 November2018, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak September 2016 Nomor:00272/407/16/057/17 tanggal 16 Oktober

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001478.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2020 yang diucapkan tanggal 27Agustus 2020 terkait sengketa a quo, karena Putusan Pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan fakta dan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Membatalkan koreksi Termohon Peninjauan Kembali yangPemohon Peninjauan Kembali ajukan banding dan peninjauankembali;3.2.

Banding pada Direktorat Jenderal Pajak dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKU4244/PJ/2018 tanggal 26September 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.112074.16/2011/PP/M.XXB

Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 26.048.639.011,00Jumlah 26.048.639.011,004 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (2+3) 0,005 Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00Jumlah Sanksi Administrasi 0,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.112074.16/2011/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.112074.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018 yang telah diputus dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Mei 2018, karena telahbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3.

Putusan Nomor 851/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut.112074.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018, tidakdapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.112074.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon BandingPT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimHalaman 7 dari 8 halaman.

jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4234/PJ/2018 tanggal 26 September 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112075.16/2011/PP/M.XXB

Putusan Nomor 915/B/PK/Pjk/2019 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112075.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00039/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 18 Januari2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2011Nomor: 90002/207/11/058/15 tanggal

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put112075.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018 yang telah diputus dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Mei2018, karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3.

Pajak 292.414.997.066berikutnyaJumlah 22.414.997.0664 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) 3.771.413dibayar (2+3)5 Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP 0Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 3.771.413Jumlah Sanksi Administrasi 3.771.4136 Jumlah PPN yang masih harus 7.542.826 dibayar (4+5) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut112075.16/2011/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112075.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan Permohoan Banding dari Pemohon Banding PT PRIMAMITRAJAYA MANDIRI;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkaraHalaman 7 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 88/B/PK/Pjk/2019peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89294/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:1. bahwa dengan ini diusulkan agar Keputusan Direktur Jenderal Pajak:Nomor KEP00344/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Nomor00115/207/13/063/15 tanggal 8 September 2015 Masa Pajak Desember2013

Apabilamasih diperlukan penjelasan lebih lanjut dan/atau data pendukung dalamsidang, Pemohon Banding akan segera melengkapinya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 7 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89294/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00344/KEB

Membatalkan dan/atau mencabut Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89294/PP/M.XXB/16/2017; dan,3. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkandan/atau mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00344/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak KurangHalaman 3 dari 8 halaman.

putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut89294/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put89294/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding:PT. MAYA AGRO INVESTAMA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.

Putusan Nomor 2780 /B/PK/Pjk/2018Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90329/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Bahwa dengan demikian

Putusan Nomor 2780 /B/PK/Pjk/2018 Bahwa demikianlah permohonan banding ini Pemohon Banding ajukankepada Majelis Hakim Yang Mulia dan berharap bahwa uraian yangdisampaikan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya ini dapatdipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan putusanyang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 2 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90329/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 14 Desember

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90329/PP/M.XXB/16/2017,tanggal 14 Desember 2017 yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90329/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 14 Desember 2017; danDengan Mengadili Sendirl:1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;2.

01.387.784.0092.000,beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya Blok ORI, KawasanIndustri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur 13930, yangdiwakili oleh Soenarto, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90339/PP/M.XXB

Putusan Nomor 223/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 17 Oktober 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90339/PP/M.XXB/15/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00249/KEB/WPJ.19/2016tanggal 1 Juni 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90339/PP/M.XXB/15/2017tanggal 14 Desember 2017 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90339/PP/M.XXB/15/2017 tanggal 14 Desember 2017 terkait sengketa a quo, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:1.1.

jabatan Penelaah Keberatan, Subdit PeninjauanKembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 5 Februari 2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.110417.15/2010/PP/M.XXB

Menyatakan batal Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00759/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 3 November 2016 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor 00013/206/10/092/15tanggal 19 Agustus 2015, atas nama Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 18 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.110417.15/2010/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 19 September

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.110417.15/2010/PP/M.XXB Tahun2019 tanggal19 September 2019 yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.110417.15/2010/PP/M.XXB Tahun 2019 tanggal 19 September 2019; danDengan Mengadili Sendiri:3.

karenanya patut kiranya untuk dikabulkan karena terdapatPutusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak dan UndangUndang terkait;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan PajakNomor Put.110417.15/2010/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.110417.15/2010/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 19 September 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT ASTRADAIHATSU MOTOR;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh Prof. Dr. H.M.

Radjiman Widyodiningrat,RT 09, RW 06, Jakarta Timur, 18920, yang diwakili olehRudi Jamari, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003235.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019, yang telahberkekuatan

Jumlah (a + b)235.625.746.048 4 Jumlah PPN Kurang Bayar 51.129.8615 Sanksi Administrasi 51.129.8616 Jumlah Pajak yang masih harus dibayar 102.259.722 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 24 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003235.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT003235.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:Halaman 3 dari 9 halaman.

sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp3.642.260.582,00; dengan perincian sebagai berikut : PPN Kurang / (Lebih) Bayar Rp 1.821.130.291,00Sanksi Bunga Rp Sanksi Kenaikan Rp 1.821.130.291,00Jumlah Pajak yang masih harus / (lebih) Rp 3.642.260.582,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT003235.16/2018/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003235.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding : PT YAMAHAINDONESIA MOTOR MANUFACTURING;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh Dr. H.

,kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum, beralamat diJakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor004/PRS/II/2019, tanggal 27 Februari 2019:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut114175.10/2011/PP/M.XXB Tahun

Jumlan sanksi administrasi (atb+c+d) 0,006 Jumlah PPh yang masih harus Dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 15 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut114175.10/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 11 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00035/KEB/WPJ.27/2017 tanggal

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut114175.10/2011/PP/M.XXB Tahun 2018 tanggal 11 Oktober 2018,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2569 B/PK/Pjk/20193. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali:3. 2.

KonsultanHukum Pajak pada Pengadilan Pajak, beralamat di ManggaDua 1/83, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor007/PJK/AMSB/XII/2019, tanggal 27 Desember 2019:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011159.99/2018/PP/M.XXB

Memohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk membatalkan KEP01582/NKEB/WPJ.15/2018, tanggal 23 November 2018;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 1 Februari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011159.99/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 8 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:1.

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011159.99/2018/PP/M.XXB Tahun2019, tanggal 8 Agustus 2019 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali:2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT 011159.99/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 8 Agustus 2019, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum danbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.

AIR MINUM TIRTANADI,beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor1, Pasar Baru,Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, 20212, yangdiwakili oleh Sutedi Raharjo;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002914.99/2018/PP/M.XXB

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangi atau membatalkanSurat Tagihan Pajak Nomor 00127/107/15/123/17, tanggal 8 Juni 2017Masa Pajak Desember 2015;Mengabulkan Surat Gugatan Nomor 92/DIR/2018 atas KEP00272/NKEB/WPJ.01/2018;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 3 Mei 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002914.99/2018/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 8 November 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002914.99/2018/PP/M.XXB Tahun2018, tanggal 8 November 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002914.99/2018/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 8 November 2018 untuk seluruhnya,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 3 dari 8 halaman.

Dharma, jabatan Pelaksana, Subdit PeninjauanKembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 3 Januari 2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.003092.15/2018/PP/M.XXB

Mengabulkan permohonan banding untuk membatalkan Surat KeputusanKeberatan dan mengadili sendiri dengan menghitung kembali PajakTerutang menjadi seperti perhitungan Pemohon Banding di atas;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 Juli 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.003092.15/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 5 September 2019yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian

Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.003092.15/2018/PP/M.XXB Tahun2019 tanggal 23 September 2019 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding untuk seluruhnya, danmembatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.003092.15/2018/PP/M.XXB Tahun 2019 tanggal 23 September 2019 yangmempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali semulaTerbanding karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku

jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5932/PJ/2020, tanggal 11 Desember 2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT110995.15/2012/PP /M.XXB

Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim agar berkenanmenerima seluruhnya permohonan Banding kami dan membatalkanseluruh koreksi atas PPh Badan untuk Tahun Pajak 2012 sebesarRp85.288.713.537,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT110995.15/2012/PP /M.XXB Tahun 2020, tanggal 23 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan mengabulkan

Membatalkan koreksi yang dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT110995.15/2012/PP/ M.XXB Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 yangdiucap pada tanggal 23 Juli 2020 karena koreksi yang dipertahankantersebut telah dibuat tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku, dengan pertimbangan yang kelirudan penilaian yang tidak adil, mengabaikan bukti dari fakta yangterungkap dalam persidangan, serta bertentangan dengan asas keadilandan

Putusan Nomor 2781/B/PK/Pjk/2018Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90333/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Bahwa dengan demikian

Putusan Nomor 2781/B/PK/Pjk/2018 Bahwa demikianlah permohonan banding ini Pemohon Banding ajukankepada Majelis Hakim Yang Mulia dan berharap bahwa uraian yangdisampaikan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya ini dapatdipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan putusanyang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 4 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90333/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 14 Desember

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90333/PP/M.XXB/16/2017tanggal 14 Desember 2017 yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;Halaman 4 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 2781/B/PK/Pjk/2018Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90333/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 14 Desember 2017; danDengan Mengadili Sendiri:Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari PemohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:(a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00316/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 20 Juni 2016, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai

Putusan Nomor 2778 /B/PK/Pjk/2018Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90328/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 14 Desember 2017, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawanTermohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Bahwa dengan demikian

Putusan Nomor 2778 /B/PK/Pjk/2018 Bahwa demikianlah permohonan banding ini Pemohon Banding ajukankepada Majelis Hakim Yang Mulia dan berharap bahwa uraian yangdisampaikan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya ini dapatdipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan putusanyang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 2 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90328/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 14 Desember

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90328/PP/M.XXB/16/201/7,tanggal 14 Desember 2017, yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90328/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 14 Desember 2017; danDengan Mengadili Sendiri:1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari PemohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;2.

SempurnaBahri, Ak, Advokat beralamat di Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 006/PRS/II/2019, tanggal 27 Februari2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114177.10/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 11 Oktober

Jumlan sanksi administrasi (a+b+c+d) 0,006 Jumlah PPh yang masih harus Dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tidak mencantumkan tanggal:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114177.10/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 11 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00037/KEB/WPJ.27/2017

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114177.10/2011/PP/M.XXB Tahun 2018 tanggal 11 Oktober2018, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentanganHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2590/B/PK/Pjk/2019dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3. 2.

Putusan Nomor 2779 /B/PK/Pjk/2018Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90327PP/M.XXB/16/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Bahwa dengan demikian

Putusan Nomor 2779 /B/PK/Pjk/2018 Bahwa demikianlah permohonan banding ini Pemohon Banding ajukankepada Majelis Hakim Yang Mulia dan berharap bahwa uraian yangdisampaikan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya ini dapatdipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan putusanyang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 2 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90327PP/M.XXB/16/2017, tanggal 14 Desember

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90327/PP/M.XXB/16/2017,tanggal 14 Desember 2017, yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2779 /B/PK/Pjk/20182. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90327/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 14 Desember 2017; danDengan Mengadili Sendiri:1.

jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knusus NomorSKU3424/PJ/2020, tanggal 4 September 2020:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112173.15/2010/PP/M.XXB

Sanksi AdministrasiJumlah PPh yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 7 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112173.15/2010/PP/M.XXB Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding atas Keputusan DirekturJenderal Pajak KEP00003/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 20 Januari 2017,tentang Keberatan Wajib

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT112173.15/2010/PP/M.XXB Tahun 2020 yang diucapkan tanggal 30 Januari 2020 dandituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak secara tertuliskeseluruhannya pada tanggal 18 Februari 2020 karena dalam PutusanPengadilan Pajak yang menolak permohonan banding PemohonPeninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) atas pokok sengketasebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu PemohonBanding) uraikan di atas nyatanyata bertentangan dengan UndangUndang dan ketentuan