BinZAKARIA AGAN, diketahui bahwa 2 (dua) ekor burung jenis Nuri Baluku, 1(satu) ekor burung jenis perkici biak dan 1 (Satu) ekor primata jenis KukangKalimantan tersebut merupakan jenis satwa yang dilindungi berdasarkanLampiran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yangdilindungi, dan 2 (dua) ekor burung jenis Nuri Baluku

/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan Nomor:P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungj; Bahwa satwasatwa burung tersebut disimpan dalam kurungan/sangkaryang terbuat dari kawat dan untuk satwa Kukang disimpan dalam kandangbesi; Bahwa hanya Terdakwa yang menjual satwasatwa tersebut namunbelum sempat terjual; Bahwa pada saat penangkapan, kondisi satwasatwa tersebut dalamkeadaan hidup dan sehat;Terhadap

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.106 /Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkunagn Hidup Dan Kehutanan Nomor:P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa yang dilindungi; Bahwa benar maksud dan tujuan dilaksanakannya Konservasi SumberSaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, untuk Konservasi Sumber daya alamhayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnyakelestarian Sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnyasehingga

Pemerintah; Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki jin dari pihak yangberwenang; Bahwa kemudian, datang 4 (empat) orang yang mengaku sebagaianggota kepolisian Polda Kalimantan Tengah yang mengamankanTerdakwa; Bahwa Kukang Kalimantan, Perciki Biak, dan Nuri Baluku adalah jenissatwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor:

/Setjen/Kum. 1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis TumbuhanDan Satwa yang dilindungi, satwa jenis Kukang Kalimantan Nomor urut 75dengan nama ilmiah Nycticebus menagensis dengan nama Indonesia KukangKalimantan, satwa jenis Perciki Biak nomor urut 596 dengn nama ilmiahTrichoglossus rosenberg!

Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan atau melawan hukumberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RIHalaman 3 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2019/PN MIigNomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RINomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa Yang Dilindungi, yaitu:a. Burung Kakatua Maluku (Cacatua Moluccensism) termasukFamili Cacatuidae terdapat pada nomor urut 258.b.

RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/ 6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dantercantum dalam lampirannya nomor 258 dan 557; Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak memiliki ijin daripemerintah untuk menyimpan, mengangkut, ataupun memperniagakansatwa yang dilindungi tersebut; Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku sebelumnyapernah menjual 2 (dua) ekor Trenggiling dalam keadaan hidup kepadaSaksi Sardi; Bahwa Terdakwa mendapatkan Trenggiling tersebut dari

Ahli Wiwin Sepiastini, S.Hut., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli tahu Terdakwa diperiksa karena Terdakwa menyimpan,memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yangdilindungi; Bahwa Burung Kakatua Maluku dan Kasuari Kepala Hitam termasukdalam jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan

SetelahTerdakwa memberi kabar, Saksi Sardi membeli Trenggiling kedua yangdiambil di Pasar Splendid Malang; Bahwa Burung Kakatua Maluku dan Kasuari Kepala Hitam termasukdalam jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/ 6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dantercantum dalam lampirannya

/ SETJEN/ KUM.1/12/ 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindung!

SEMBIRIRNG telah oo bersalahmelakukan tindak pidana indak Pidana LingkumigaA (rv a aie /Pid ase /Pmemperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit satwa yang dilindungi didalam atau di luar Indonesia .sebagai mana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2)huruf (d) Jo Pasal 40 Ayat (2) UURI No. 5 Tahun 1990 Tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah RINo. 7 tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa JoPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.106/MENLHK

/SEKJEN/KUM.1/12/2018 = Tentang Perubahan KeduaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindungi dalam dakwaan tunggal.2.

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.106/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindungi;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan(Eksepsi);Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum. . . . .

Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 21 Ayat (2) huruf (d)Jo Pasal 40 Ayat (2) UURI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber DayaAlam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1999Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis

/ SEKJEN/KUM.1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/ SEKJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADILI :1.

Sesuai denganpengalaman, pengetahuan dan pelatihan yang Ahli dapat dan berdasarkandaftar lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang Dilindungi, Ahli dari melihat bentuk luar dan melihat ciri ciri fisikdari barang bukti, dapat Ahli identifikasikan bahwa satwa tersebut adalahsebagai berikut :a. Kucica daun besar/greater green leafbird (Chloropsis sonnerati),sejumlah 22 (dua pulu dua) ekorb.

Trucukan atau crocok (Pycnonotus goiavier), sejumlah 1 (satu) ekoryang tidak masuk dalam daftar yang dilindungi undang undang.Bahwa sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM .1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi oleh pemerintah berdasarkanUndangUndang Nomor: 5 Tahun 1990 tentang KSDA dan Ekosistemnya,jenis yang dilindungi undang undang adalah jenis Kucica daunbesar/greater green leafbird (Chloropsis sonnerati) dan Cica

Sesuai denganpengalaman, pengetahuan dan pelatihan yang Ahli dapat dan berdasarkandaftar lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang Dilindungi, Ahli dari melinat bentuk luar dan melihat ciri ciri fisikHalaman 20 dari 59 Putusan Nomor 882/Pid.LH/2018/PN Stbdari barang bukti, dapat Ahli identifikasikan bahwa satwa tersebut adalahsebagai berikut :a.

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP berdasarkan LaporanKejadian No.

Mega Green Technology tanggal 12 Juni 2017;

Surat Keputusan Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentangPerubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan KawasanHutan (bukti P19 dan bukti P20) ;Halaman 50 dari 90 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/LH/2020/PN Dum5.

Surat Keputusan Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau (bukti P21 dan bukti P22)Belum sampai ke tahapan Penetapan Hutan dalam hal pengukuhan Hutansebagaimana digariskan ketentuan pasal 15 ayat (1)Undangundang nomor 41tahun 1999 tentang Kehutanan; Bahwa menurut pendapat Ahli salah satu contoh pengukuhankawasan hutan yang sudah sampai ke tahap Penetapan adalahsebagaimana bukti surat bertanda T37;1.

Surat Keputusan Nomor: SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan HutanMenjadi Bukan Kawasan Hutan (bukti P19 dan bukti P20) ;5.

Nomor:173/KptsII/1986 (bukti T 25 dan bukti T 26), Surat Keputusan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 673/MenhutII/2014 (bukti T29 danbukti T30), Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK. 878/MenhutII/2014 (bukti T31 dan bukti T32), Surat Keputusan Nomor:SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA. 2/4/2016 (bukti T33 dan bukti T34), dan SuratKeputusan Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 (bukti T35 danbukti T36) sampai seperti produk Tergugat II Rekonpensi yaitu bukti suratbertanda

dan bukti T30), Surat Keputusan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 878/MenhutII/2014 (bukti T31 danbukti T32), Surat Keputusan Nomor: SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016(bukti T33 dan bukti T34), dan Surat Keputusan Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 (bukti T35 dan bukti T36) adalahperbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini haruslahdianggap telah terpenuhi;Ad.2.

PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27Januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa JoPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi Pada Lampiran No.

PP Nomor : 7 tahun 1999 ,tanggal 27 Januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan SatwaJo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dankehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi Pada Lampiran No.

PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27Januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa JoPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaHal 20 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps.Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi Pada Lampiran No.

PPNomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 Januari 1999, tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi Pada Lampiran No.

P85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan KayuBudidaya dari Hutan Hak disebutkan bahwa Pengangkutan Hasil HutanKayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami, mengikutiketentuan Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penatausahaan HasilHutan yang berasal dari Hutan Negara.

P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tetapi dikenakan sanksipidana sesuai ketentuan yang berlaku;Bahwa Dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan Lanjutan untukkegiatan pengangkutan kayu tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalamPermen LHK No. P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Jo. Permen LHK No.P.47/ Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 karena seharusnya pengangkutannyaberpedoman pada pasal 8 dan pasal 12 ayat 6 Permenlhk No. P.43/ MenlhkSetjen/2015 Jo. Permen LHK No.

P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Jo. Permen LHK No.P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 karena seharusnya pengangkutannyamenggunakan dokumen eSKSHHKB yang diterbitkan melalui SIPUHHOnline;Bahwa karena dokumen yang digunakan mengacu Permen LHK No. P.85/Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 11/ 2016 Jo. Permen LHK No. P.48/ Menlhk/ Setjen/Kum.1/ 8/ 2017, namun seharusnya menggunakan dokumen eSKSHHKByang diterbitkan melalui SIPUHH Online sebagaimana diatur dalamPermenlhk No. P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Jo.

P.85 /Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Jo.

), yangdiatur dalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 januari1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa sertaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMeneteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : P.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 868/Pid.

/SETJEN/ KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungitercantum pada lampiran nomor urut 179(seratus tujuh puluh sembilan) disebut Elang Bondol(Haliasturindus).Serta Burung Jalak Putih (Strurnusmelanopterus) sebagaimanadiatur dalam Undang Undang RI No. 5 tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE

), yang diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor : 7 tahun 1999, tanggal 27 januari 1999, tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, selanjutnya yang diaturkembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungitercantum

Badungmerupakan satwa liar yang dilindungi sebagaimana diatur dalamUndang Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE ), dan diatur dalamLampiran PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 januari 1999, tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa selanjutnya diatur kemballidalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12 /2018 tanggal28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMeneteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : P.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul10.00 wita Petugas dari Ditreskrimsus Polda Bali bersamasamadengan Petugasdari BKSDA Bali benar telah menemukan satwayang dilindungi berupa burung Elang Bondol dan burung Jalak Putihdi rumah tersangka yang

Tim BPPHLHK melakukan Lacak Balak dengan mendatangi lokasi penebanganyang di tunjukkan oleh Pemilik kayu dan yang menebang dan mengolah kayu diDesa Mayoa Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso Provinsi SulawesiSelatan dan sesuai hasil pengambilan titik koordinat oleh Tim kemudian di Plotingke dalam Peta ternyata lokasi tersebut masuk kedalam Kawasan Hutan Lindungsesuai keterangan dari BPKH Wilayah Palu Sulawesi Tengah.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.68/Menlhk

MAKBahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Pengukuran dan/atau PengujianHasil Hutan dijelaskan bahwa :Semua Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara harus dilakukanPengukuran dan/atau Pengujian oleh Petugas yang Berwenang / Tenaga yangBerkompeten; Semua Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak hasil budi daya dilakukanpenetapan jenis, Pengukuran volume / berat, dan penghitungan jumlah olehpihak yang ditentukan sesuai dengan

MAKDimana Dokumen yang harus digunakan pada ke dua jenis kayu tersebut diatasadalah :> Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/Menlhk/Setjen/ Kum.1/10/2019 tentang penatausahaan hasil hutan kayuyang berasal dari hutan alam, Kayu olahan (baik Jenis kayu Bintangur danCinacina (Melur) maupun jenis lainnya) yang bahan bakunya berasal dariHutan Alam, diangkut dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu,pengangkutannya menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayuOlahan

Selanjutnya diaturdalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yangberasal dari Hutan Alam Pasal 11 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan,penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersamasama denganSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);Bahwa Prosedur penerbitan dokumen angkutan kayu SKSHHK berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019, Pasal 11

yang berasal dari Hutan Hak;Bahwa Dokumen Nota Angkutan Kayu Olahan sebagaimana dalam BerkasPerkara sebagaimana diperlihatkan, jenis dokumen dan format dokumen tersebuttidak terdapat dan diatur dalam ketentuan paraturan baik dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang penatausahaan hasil hutan kayuyang berasal dari hutan alam, maupun dalam Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor: P.85 /Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentangPengangkutan

merupakankayu bulat yang merupakan kelompok hasil hutan kayu budidayasebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya. Bahwa kayu Bulat Jenis Jengkol dan Rimba Campuran sebanyak 45Batang (9,96 m) yang diangkut terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol.

Terkait pengangkutan kayu tersebutdiatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam dan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya.

merupakan kayu bulat yang merupakan kelompok hasilhutan kayu budidaya sebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf bPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidayaBahwa kayu Bulat Jenis Jengkol dan Rimba Campuran sebanyak 45 Batang(9,96 m3) yang diangkut terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit TrukMitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol.

BH 8005 GU tersebut tidakdiperbolehkan untuk diangkut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.Terkait pengangkutan kayu tersebut diatur dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam danPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidayaBahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang diakibatkanoleh

Terkait pengangkutan kayu tersebut diatur dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan YangBerasal dari Hutan Alam dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum. 1/11/2016 tentang11pengangkutan hasil hutan kayu budidaya, Bahwa berdasarkan hasil perhitungankerugian negara yang diakibatkan oleh terdakwa yaitu PSDH dan DR nyaadalah,Total PSDH = Rp.277.330,00,Total DR = Rp.748.673,42,Jadi

Untuk kayu yang tumbuh alamidiatur berdasarkan Peraruran Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, sedangkan untuk kayuhasil budidaya dibedakan berasal dari hutan hak dan berasal dari hutannegara (dalam hal ini berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi).Kayu hasil budidaya dari hutan hak diatur berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016

tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang Berasal Dari Hutan Hak, yang dirubahberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Perubahan atas PeraturanHalaman 10 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2020/PN PnnMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang Berasal Dari Hutan Hak.

Dan untuk kayubudidaya dari hutan negara (dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi)diatur berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada HutanProduksi; Bahwa ketentuan yang diatur dalam penatausahaan hasil hutan kayudari hutan alam menurut Peraruran Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 diantaranya:Oo Pada pasal 1 angka 4, hutan alam

/SETJEN/KUM.1/11/2016tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal DariHutan Hak, yang dirubah berdasarkan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor: P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017diantaranya:Oo Pada pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017, Hutan Hak adalahhutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

PengangkutanHasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak yang tumbuh secaraalami, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengaturHalaman 13 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2020/PN Pnntentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara(dalam hal ini yang dimaksud Peraruran Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019);Oo Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor: P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016mengatur

Bahwa sesuai PermenLHK Nomor P.1/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentangIUI Primer Hasil Hutan dan P.43/MenlhkSetjen/2015 jo P.60/Menlhk/ Setjen /Kum.1/7/2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Alam, jenisjenisproduk dari industri primer hasil hutan adalah:1. Penggergajian Kayu dan/atau Pengawetan Kayu dengan ragam produkyaitu kayu gergajian dan/atau palet kayu;2.

Permen LHK NomorP.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 yang dimaksud dengan SKSHH adalahdokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmenkegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Permen LHK NomorP.48/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2017 yang dimaksud dengan hak atas tanahadalah hak yang diakui oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional (BPN) sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan;Bahwa terkait penatausahaan hasil hutan kayu yang berada pada lahan yangsudah dibebani dengan PHAT, maka Permen LHK NomorP.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 = Jo.

8 Permen LHK Nomor : P.43/MenLHKSetjen/2015 Jo.Permen LHK Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016.

kayu olahan (TPTKO);Bahwa menurut Permen LHK Nomor : P.1/MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2019 danPermen LHK Nomor : P.43/MenLHKSetjen/2015 Jo.

SK.903/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentangKawasan Hutan Provinsi Riau disebutkan sudah ada penunjukan,pemetaan dan penataan, tentunya itu sebuah penetapan.

SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/ 2016 tanggal 20 April 2016 dan Keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.903/ MENLHK/ SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau bukanmerupakan keputusan Menteri Kehutanan tentang pengukuhan atau penetapankawasan hutan.

SK.393/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentangPerubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan HutanSeluas + 65.125 Hektar di Provinsi Riau dan Keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No.

/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016,selanjutnya disebut SK Menteri LHK Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016), bukti P24 (Lampiran Keputusan Menter!

Halaman 90 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN RhlLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016, selanjutnya disebutPeta Lampiran SK Menteri LHK Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016), bukti P25 (Surat Keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016, selanjutnyadisebut SK Menteri LHK Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA. 2/12/2016)dan bukti

Moncong Babi atau Labilabi Moncong Babi (carettochelys insculptachelidae) yang didapatkan dari para terdakwa tersebut, dibeli dari IMRAN (masukdalam daftar pencarian orang/ DPO) dengan harga Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu) perekor ; Bahwa kurakura Moncong Babi tau Labilabi moncong babi (carettochelys insculptachelidae) yang didapatkan dari para terdakwa tersebut merupakan hewan yangdilindungi sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Linngkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindugi nomor urut 697 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangdilindungi ; Bahwa para terdakwa dalam menangkap

Tim Bahwa kurakura Moncong Babi tau Labilabi moncong babi (carettochelys insculptachelidae) yang didapatkan dari para terdakwa tersebut merupakan hewan yangdilindungi sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Linngkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindugi nomor urut 697 Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi ; Bahwa para terdakwa dalam menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,memelihara, mengangkut, dan mempemiagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan matiyakni Kurakura Moncong Babi atau Labilabi Moncong Babi (carettochelys insculptachelidae) tidak memilik

Menyatakan terdakwa KANTARTO Alias KANTAR secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana menangkap, menyimpan, memiliki,memelihara, dan memperniagakan satwa dilindungi Undangundangdalam keadaan masih hidup sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undangundang RINomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Mentri LHK NomorP.20/MENLHK

dan stres (Sesuai dengan surat kematiandari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem YogyakartaNomor BA.594,592,550,604/K.22/Wil.II/KSA/8/2018) dan saat ini di simpan didalam frezeer Stasiun Flora Fauna Bunder, Kabupaten Gunungkidul; Bahwa Trenggiling (manis javanica) merupakan salah satu jenis satwa yangdilindungi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SumberAlam Hayati dan Ekosistemnya tercantum dalam lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi pada nomorurut 84;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undangundang RI Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PeraturanPemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan SatwaJo Peraturan Mentri LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 TentangJenis tumbuhan dan satwa yang dilindungji;Menimbang, bahwa terhadap

Who.Bahwa dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudahsering memberikan sosialisasi kepada Masyarakat di Gunungkidulsemua tumbuhan dan satwa yang sudah harus dilindungi;Bahwa tindakan menjual trenggiling berdasarkan UndangUndangNomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatidan Ekosistem pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a joPeraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetantumbuhan dan satwa jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dankehutanan Nomor P.20/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis tumbuhan dan satwayang dilindungi;Menimbang, oleh karena dakwaan disusun secara tunggal makadengan memperhatikan seluruh fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakimakan membuktikan dakwaan tunggal yaitu Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat(2) huruf a Undangundang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SumberAlam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Mentri LHKNomor P.20 /MENLHK/SETJEN

Sortimen kayu gergaji adalah sebanyak 70 Keping sama dengan 5,6130M3 dengan jenis Durian (termasuk kelompok jenis Meranti) Bahwa kayu durian merupakan jenis kayu yang untuk penatausahaan kayujenis kayu durian yang berasal dari hutan hak dengan mengacu pada PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.48/Menlhk/Sekjen/Kum.1/8/2017 tentang perubahan atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.85/Menlhk/Sekjen/Kum.11/2016 tentang pengangkutan

Bahwa kayu pulai merupakan jenis kayu yang untuk penatausahaan kayujenis kayu pulai baik dari hutan hak maupun hutan alam mengacu padaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.60/Menlhk/Sekjen/Kum.1/2016 tentang perubahan atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.

P.85/Menlhk/Sekjen/Kum.11/2016 tentangpengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak (Pasal 4Ayat (3)) disebutkan bahwa penggunaan nota angkutan hanya untuk kayubudidaya di hutan hak dengan bukti hak atas tanah lokasi penebangan berupasertifikat atau bukti penguasaan lain yang diakui Kementerian Agraria dan tataHalaman 12 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus /2018/PN.Mrbruang.

Sinar Harapan) sebanyak 18 ekor dan darisaksi MERRY TANDRA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 10ekor.Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN TulBahwa burung cenderawasih kecil (paradisaea minor) merupakan salahsatu satwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah RINomor 7 Tahun 1999 tentang JenisJenis Tumbuhan dan Satwa yang DilindungiNomor Urut : 135, sebagaimana yang telah diganti berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.20/MENLHK

digunakan sehingga satwa BurungCendrawasih masuk kategori satwa yang dilakukan pengawetanadalah mempunyai populasi kecil, adanya penurunan yang tajampada jumlah individu dialam, dan daerah penyebarannya terbatas(endemik).Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN TulAhli jelaskan bahwa sebelum lampiran Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa dicabut dan diganti dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi semua Jenis dari familyParadiseidae masuk dalam lampiran dan dilindungi, sedangkan padalampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 terdapat 28 (dua puluhdelapan) jenis spesies Burung Cendrawasi yang di atur dandilindungi.Ahli jelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwamemiliki lampiran

jenisjenis Tumbuhan dan Satwa yangdilindungi termasuk Burung Cenderawasih dan telah dicabut dandinyatakan tidak berlaku lagi dan telah diganti dengan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan semua jenis burungcenderawasih dari family Paradiseidae (yang penyebarannya diKepulauan Aru) masih tetap dilindungi dan termasuk dalam satwaHalaman 17 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN

Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi termasuk BurungCenderawasih dan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan telahdiganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan semua jenis burungcenderawasih dari family Paradiseidae (yang penyebarannya di Kepulauan Aru)masih tetap dilindungi dan termasuk dalam satwa yang dilindungi khususnyapada halaman 14 Nomor Urut 448 yakni

Bahwa satwaKijang Muncak (MUNTIACUS MUNTJAK) dan satwa Rusa Sambar(RUSA UNICOLOR) adalah satwa yang dilindungi oleh Undang Undangdan diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999 tentangpengawetan jenis tumbuhan dan dan satwa serta Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Rl Nomor:P.92/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2018, yang memuat daftar tumbuhan dansatwa yang dilindungi.

enam belas) ekor kijangdan 1 (satu) ekor rusa;Bahwa Terdakwa berburu satwa yang dilindungi tersebut dengan caramemasang jerat menggunakan ali jerattambang yang diikatmenggunakan pelontar dari kayu kopi;Bahwa setelah ditangkap kemudian Terdakwa berikut barang buktidiamankan ke kantor Balai Besar TNBBS dan diserahkan ke PolresTanggamus untuk proses lebih lanjut;Bahwa Kijang dan Rusa termasuk jenis hewan atau satwa yangdilindungi dan diatur dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan RINomor P.106/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang dilindungi.Bahwa posisi barang bukti diamankan di dapur rumah Terdakwa dankondisi barang bukti bagian tubuh kijang dalam keadaan habis dibakar;Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kepala kijang, 11 (sebelas)lembar potongan kulit kijang, 4 (empat) potong kaki kijang, 1 (satu)potong ekor kijang tersebut merupakan hasil buruan

/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang dilindungi.

tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang dilindungi Kijang dan Rusa termasuk jenis hewan atau satwa yangdilindungi;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Hakim akanmempertimbangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul02.00 WIB Terdakwa telah diamankan oleh dari Petugas dari Balai BesarTNBBS Kota Agung

Bahwa burungburung tersebut merupakan Satwa yang termasukdalam daftar Satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.160/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan atasperaturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan No.Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2019/PN BitP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang jenis tumbuhan danSatwa yang di lindungi.

Kuning, 1(satu) ekor burung nuri kepala hitam dan 1 (Satu) ekor burung KasturiTernate;Bahwa burung kakatua jambul orange memiliki nama ilmiah CacatuaMoluccensis, burung Kakatua jambul kuning memiliki nama ilmiahCacatua Sulphurea, Burung Nuri kepala hitam memiliki nama ilmiah Lorius Lory dan Burung Kasturi Ternate memiliki nama ilmiah Loriusgarullus dan kesemuanya termasuk dalam daftar Satwa yang dilindungiberdasarkan Peraturan Meneteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P.160/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/12/2018tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi;Bahwa habitat asli asli dari semua jenis burung tersebut diatas hanya adadi wilayah Maluku, Maluku Utara hingga wilayah Papua;Bahwa Satwa dikategorikan dilindungi jika populasinya hanya pada daerahtertentu.

/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan = atasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi;Bahwa habitat asli asli dari semua jenis burung tersebut diatas hanya adadi wilayah Maluku, Maluku Utara hingga wilayah Papua;Bahwa Terdakwa mendapat Satwa jenisjenis tersebut melalui caramembeli dari beberapa orang di Pelabuhan Umum Bitung;Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut;Bahwa yang pertama

memiliki dan menyimpan sejumlah jenis burung yaitu 7 (tujuh) ekorburung Kakatua jambul Orange / Cacatua Moluccensis, 1 (Satu) ekor burungKakatua jambul kuning /Cacatua Sulphurea, 1 (satu) ekor Burung Nurikepala hitam / Lorius Lory dan 1 (satu) ekor Burung Kasturi Ternate / Loriusgarullus dan kesemuanya termasuk dalam daftar Satwa yang dilindungiberdasarkan Peraturan Meneteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: P.160/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan atas Peraturan

/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan HasilHutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam yaitu pemegang izin adalahpemegang IUPHHKHA/IUPHHKRE/IPPKH/ IPHHK/IPK dan ijin lainyayang sah sesuai ketentuan peraturaan perundang undangan yangberlaku.Ahli menerangkan bahwa, Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alamdisebutkan bahwa Penatausahaan

Ahli menerangkan bahwa, Berdasarkan Bab ketentuan umum pasal 1angka 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.66/MENLHK/SETJEN /KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam,yang dimaksud dengan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yangselanjutnya disebut SIPUHH adalah Sistem informasi berbasis web yangdigunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronikdalam penatausahaan hasil hutan.

Ahli menerangkan bahwa, berdasarkan peraturan menteri kehutananberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.66/MENLHK/SETJEN /KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentangpenatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, bahwauntuk pengangkutan kayu yang berasal dari hutan alam sesuai pasal 11ayat 1, yaitu setiap pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasilhutan kayu wajib dilengkapi bersama sama dengan dokumen angkutansurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu

Ahli menerangkan bahwa, Bentuk Fisik Dokumen Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan Kayu (GKSHHK) berupa Kayu Olahan adalah dalamformat Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu olahan secaraElektronik (eSKSHHK Olahan) sesuai dengan lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 Tentang Penatausahaan HasilHutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam.

/Setjen/Kum.1/1/2017 tentang Penetapan HargaPatokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan danGanti Rugi Tegakan adalah sebagai berikut :Atas penerimaan PSDH (berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No : 12Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No:P.64/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2017), sebesar : Kelompok Jenis Meranti : (Harga Patokan x Tarif x Volume x 2 )= 810.000, x 10 % x ( 8,9521 x 2) = Rp. 1.450.240,20.