• Penggugat masih diterapbkan PKB 2005dengan cara sistem merit, padahal PKB 2005 telah dicabut dandinyatakan tidak berlaku lagi (vide Pasal 83 ayat (5) PKB 2009) ;10.Bahwa seharusnya dan secara juridis, pembayaran uang penghargaan,11.pengabdian dan bantuan paket pensiun Para Penggugat sudahdidasarkan kepada PKB 2009 yakni dengan dasar Take Home Pay(THP), yakni sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Pasal 43, Pasal 51,Pasal 54 dan Pasal 55 PKB 2009 yaitu minimal terdiri penghasilanmerit, tunjangan mobilitas

  Tergugat Asal ;Bahwa uraian Termohon Kasasi/Tergugat Asal dalam pemeriksaantersebut dengan nyata serta secara tegas mengakui bahwa benar PKBtahun 2009 sudah ditetapkan dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari2009 sampai dengan 31 Desember 2010 ;Bahwa dengan pengakuan tersebut, maka seharusnya Judex Factiberkewajiban menerapkan PKB tahun 2009 tersebut kepada ParaPemohon Kasasi/Para Penggugat Asal dengan cara membayarpenghargaan, pengabdian, bantuan paket pensiun berupa penghasilanmerit, tunjangan mobilitas

  Perusahaan maximumsebesar 15 (lima belas) kali upah (Take Home Pay) terakhir yang diterimaoleh pegawai (karyawan) yang bersangkutan berdasarkan ketentuanyang berlaku ";Bahwa dari penjelasan Pasal 54 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama tahun2009 ini jelas berhubungan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (4)Perjanjian Kerja Bersama tersebut dan menyatakan : "Take Home Pay(THP)" sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, Pasal 51 dan Pasal 54Perianjian Kerja Bersama ini minimal terdiri dari Penghasilan Merit,Tunjangan Mobilitas

  Termohon Kasasi/Tergugat Asal telahmemasuki masa pensiun, maka kepada pegawai (karyawan) diberikanhakhak berupa penghargaan, pengabdian, bantuan paket pensiun yangterdiri dari penghasilan merit, tunjangan mobilitas dan tunjangankemahalan ;Bahwa pemitungan dari penghargaan, pengabdian, penghasilan merit,tunjangan mobilitas dan tunjangan kemahalan tersebut sudah jelas danterperinci dalam Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) PKB tahun 2009dan tidak diperlukan suatu penafsiran lagi karena sudah jelas

  dan tunjangankemahalan yang seharusnya diberikan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Asal;Bahwa hak pensiun tersebut merupakan hak mutlak yang dimiliki dandipunyai oleh setiap orang yang diangkat sebagai pegawai negerimaupun pegawai (karyawan) BUMN apabila memasuki masa pensiun,maka hukum menentukan wajib untuk diberikan hingga meninggal dunia,sedangkan penghargaan, pengabdian dan bantuan paket pensiun yangterdiri dari penghasilan merit, tunjangan mobilitas serta tunjangankemahalan adaiah

• Bin MUHAMMAD AJAD sebagaiKetua Panitia Pengadaan Barang Jasa, sesuai dengan Surat KeputusanKepala Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Provinsi NAD Nomor :602.1/143/2009 tanggal 11 2009,FAKHRUDDIN Bin MUHAMMAD AMIN PUTEH selaku Kuasa PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Barang Program Kegiatan Kemobdukan padaDISNAKERMOBDUK Prov. NAD Tahun Anggaran 2009 sesuai denganKu.954.1/014/2009 tanggal 20Februari dan Terdakwa (Il.

  No. 22 K/Pid.Sus/2015Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi NAD Tahun Anggaran 2009 sejumlahRp3.761.865.331,00 (tiga milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapanratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) (setelahdipotong PPN, PPh dan Infak) kepada PT. Buana Karya Wiratama melaluinomor rekening 062.01.05.5900235 pada PT.

  SYARIEF S.T Bin MUHAMMAD AJAD selakuKetua Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Tenaga Kerja dan MobilitasPenduduk Provinsi NAD Tahun Anggaran 2009 (berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Provinsi NAD Nomor :602.1/143/2009 tanggal 11 Februari 2009) dan Terdakwa II Ir.

  Bin MUHAMMAD AJAD sebagaiKetua Panitia Pengadaan Barang Jasa, sesuai dengan Surat KeputusanKepala Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Provinsi NAD Nomor :602.1/143/2009 tanggal 11 Februari 2009, dan Terdakwa II Ir. FAKHRUDDINBin MUHAMMAD AMIN PUTEH selaku Kuasa Pengguna Anggaran/KuasaHal. 15 dari 55 hal. Put. No. 22 K/Pid.Sus/2015 Pengguna Barang Program Kegiatan Kemobdukan padaDISNAKERMOBDUK Prov.

• Sedangkankepada Terdakwa IT Johny Antonio Ahmady tidak dibebankan untuk membayar uangpengganti sebagaimana tututan Penuntut Umum sebesar Rp. 176.636.148,27(seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu sratus empat puluhdelapan rupiah koma dua puluh tujuh sen) padahal berdasarkan fakta yang terungkapdi persidangan semua dana yang dicairkan dalam pekerjaan Penyiapan Sarana danPrasarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100K) Kabupaten PidieJaya pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas

  Menetapkan Barang bukti berupa: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPASKPA) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun 2008; Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Aceh(DPAL SKPA) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun2009; Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan lampiran Nomor: 0002421tanggal 24 September 2008 untuk pembayaran uang muka kerja sebesar20% kepada PT.

  Anggaran/Kuasa PenggunaBarang dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tenaga Kerja danMobilitas Penduduk Tahun Anggaran 2008 tanggal 03 April 2008; Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954.1/064/2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaBarang dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tenaga Kerja danMobilitas Penduduk Tahun Anggaran 2009 tanggal 15 Juni 2009; Buku Kas Umum (BKU) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas

  Pidie Jaya dengan nilai Rp.110.230.080, (seratus sepuluh jutadua ratus tiga puluh ribu delapan puluh rupiah); Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas PendudukProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954/866/2008 tanggal 10April 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu PejabatPenatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran diLingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk ProvinsiNanggroe Aceh

  Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas PendudukProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954/1556/2008 tanggal11 September 2008 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas TenagaKerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh DarussalamNomor : Ku.954/866/2008 Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu PejabatPenatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran diLingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk ProvinsiNanggroe

• Foto Copy Surat Perintah Kerja No : 430/SPK/PL-Parsenibudpora /IV/2011/01 tanggal 06 April 2011 Pekerjaan belanja sewa Gedung sarana Mobilitas Darat dan Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara yang dilegalisir;

  14. Foto Copy Surat Perjanjian No : 430/SPK/PL-Parsenibudpora/IV/2011/03, tanggal 06 April 2011 Pekerjaan Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat dan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan yang dilegalisir ;

  15.

  Bukti pembayaran belanja sewa sarana mobilitas darat (belanja sewa mobil perasional) untuk bulan Maret s/d Desember 2011 pada kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga atletik berikut buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek;

  72. Bukti pembayaran belanja atribut kelengkapan pakaian khusus (pakaian identitas sekolah pada kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga atletik berikut buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek;

  73.

  Fotcopy SP2D belanja sewa gedung/Kantor/tempat, belanja sewa sarana mobilitas darat dan udara, belanja sewa sarana mobilitas darat dan udara, belanja makan dan minum kegiatan (try out tanjung pinang) (leges);

  82. Fotocopy SP2D honor Tim pengadaan barang dan jasa Honororium panitia hasil pekerjaan (leges);

  83. SK tim pengadaan barang dan jasa;

  84.

  Darat dan Belanja SewaSarana Mobilitas Udara yang dilegalisir;Hal. 31 dari 61 hal.

  Darat dan Belanja SewaSarana Mobilitas Udara yang dilegalisir;Foto Copy Surat Perjanjian No : 430/SPK/PLParsenibudpora/IV/2011/03, tanggal 06 April 2011 PekerjaanBelanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat dan Belanja Makanandan Minuman Kegiatan yang dilegalisir ;Hal. 40 dari 61 hal.

  Foto Copy Surat Perintah Kerja No : 430/SPK/PLParsenibudpora /IV/2011/01 tanggal 06 April 2011 Pekerjaanbelanja sewa Gedung sarana Mobilitas Darat dan Belanja SewaSarana Mobilitas Udara yang dilegalisir;14. Foto Copy Surat Perjanjian No : 430/SPK/PLParsenibudpora/IV/2011/03, tanggal 06 April 2011 PekerjaanBelanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat dan Belanja Makanandan Minuman Kegiatan yang dilegalisir ;15.

  Bukti pembayaran belanja sewa sarana mobilitas darat (belanjasewa mobil perasional) untuk bulan Maret s/d Desember 2011pada kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga atletikberikut buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek;Bukti pembayaran belanja atribut kelengkapan pakaian khusus(pakaian identitas sekolah pada kegiatan pembibitan danpembinaan olahraga atletik berikut buku rekapitulasipengeluaran per rincian objek;Bukti pembayaran kekurangan honorarium pelatih PPLP atletikuntuk pembayaran

  Fotcopy SP2D belanja sewa gedung/Kantor/tempat, belanjasewa sarana mobilitas darat dan udara, belanja sewa saranamobilitas darat dan udara, belanja makan dan minum kegiatan(try out tanjung pinang) (leges);82. Fotocopy SP2D honor Tim pengadaan barang dan jasaHonororium panitia hasil pekerjaan (leges);83. SK tim pengadaan barang dan jasa;84.

• selain itu tower Crane 40.000.000 dengan total240.000.000 dan total keseluruhan termasuk mobilitasdan lain lainnyaRp. 332.500.000, ditanda tangani oleh Terdakwa Teddy Sukimto(Potaindo Machinery) dan Ir Ruddy Harjanto (PT Himindo CitraMandiri) ;Selanjutnya Tower Crene Simma 2852 disewakan oleh PTPotaindo Machinery di Pekanbaru untuk proyek EkamasInternasional Hospital Pekanbaru) dengan masa sewa 5 bulan,harga 1 bulan sewa tower crane 45.000.000 dengan total225.000.0000 dan total keseluruhan termasuk mobilitas

  danlain lainya Rp. 350.000.000 ;Selanjutnya Tower Crane Simma 2852 disewakan oleh PT PotaindoMachinery di Surabaya dengan masa sewa 6 bulan, harga 1 bulansewa Tower Crane 45.000.000 dengan total 270.000.000 dantotal keseluruhan termasuk mobilitas dan lain lainnya Rp.740.000.0000 ;Bahwa saksi Johar Als Lie Johar dengan serangkaian kata ktabohong atau tipu muslihat bersama Terdakwa Teddy SukimtoTjandro sesuai data laporan keuangan tahun 1993 bahwa saksiNg Ki Teck akan menerima keuntungan dari PT PutrasindoMachinetama

  itu tower Crane 40.000.000 dengantotal 240.000.000 dan total keseluruhan termasukmobilitas dan lain lainnya Rp. 332.500.000, ditandatangani. oleh Terdakwa Teddy Sukimto (Potaindo Machinery)dan Ir Ruddy Harjanto (PT Himindo Citra Mandiri) ;e Selanjutnya Tower Crene Simma 2852 disewakan oleh PTPotaindo Machinery di Pekanbaru untuk proyek Ekamas13Internasional Hospital Pekanbaru dengan masa sewa 5 bulan,harga 1 bulan sewa tower crane 45.000.000 dengan total225.000.000 dan total keseluruhan termasuk mobilitas

  danlain lainya Rp. 350.000.000 ;e Selanjutnya Tower Crane Simma 2852 disewakan oleh PT PotaindoMachinery di Surabaya dengan masa sewa 6 bulan, harga 1 bulansewa Tower Crane 45.000.000 dengan total 270.000.000 dantotal keseluruhan termasuk mobilitas dan lain lainnya Rp.740.000.0000 ;e Bahwa saksiBahwa saksi Johar Als Lie Johar dengan serangkaian katakta bohong atau tipu muslihat bersama Terdakwa TeddySukimto Tjandro sesuai data Jlaporan keuangan tahun 1993bahwa saksi Ng Ki Teck akan menerima keuntungan

• TteKegiatan, Belanja Jasa Pelengkap Pelaksanaan Kegiatan, Belanja SewaGedung/Kantor/Tempat dan Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat, namuntelah digunakan untuk keperluan kantor dan keperluanpribadinya.Bahwa selanjutnya Terdakwa menyiapkan dokumen LaporanPertanggungjawaban guna melengkapi administrasi yang diperlukan ataspenggunaan danaHonorium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja JasaPelengkap Pelaksanaan Kegiatan, Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat danBelanja Sewa Sarana Mobilitas Darat tersebut, berupa

  Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja JasaPelengkap Pelaksanaan Kegiatan, Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat danBelanja Sewa Sarana Mobilitas Darat tersebut, berupa :1.

  Halmahera Barat tahun 2017karena pengeluaran dan pembayaran dilakukan oleh Terdakwa selakubendahara pengeluaran;Bahwa Anggaran Belanja sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatanpendidikan dan latihan paskibraka tersebut di sewa oleh Dinas Pemuda danOlahraga Kab.

  darat sebesar Rp. 19.000,000,00, (Sembilan belasjuta rupiah)Bahwa sewa sarana mobilitas darat sudah dibayarkan sesuai dengananggaran sewa sarana mobilitas dan yang melakukan pembayaran adalahTerdakwa kepada sopirsopir setelah selesai kegiatan paskibraka;Bahwa terdakwa yang langsung melakukan pembayaran sewa mobilsedangkan yang membuatkwitansi adalah saksi Oktovianus Doge;Bahwa semua kwitansi sewa mobilitas darat terdakwa dan Kepala DinasMuda dan Olahraga Kab.

  Belanja Sewa Sarana Mobilitas/Transportasi 4.700.000,00, Belanja Sewa Mobil Bis 1.700.000,00,+ Belanja Sewa Mobil PickUp 500.000,00,+ Belanja Transportasi Pemulangan Paskibraka 2.500.000,00,+JUMLAH PKKN 124.750.000,00, Bahwa didepan persidangan ditunjukkan kepada terdakwa berupa buktipembayaranHonorium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa PelengkapPelaksanaan Kegiatan, Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat dan BelanjaSewa Sarana Mobilitas Darat, terdakwa membenarkannya namun setelahdikroscek kebenarannya

• 1.20.03.01.012.5.2.3.15.01(Belanja Modal pengadaan lampu hias)1 (satu) Jilid buku per Kode Rekening Nomor : 1.20.03.61.001.5.2.2.11.04(Belanja Makanan dan minuman kegiatan).2 (dua) Jilid buku per Kode Rekening Nomor: 1.20.03.01.017.5.2.2.11.03 (BelanjaMakanan dan minuman tamu)1 (satu) Jilid buku per Kode Rekening Nomor : 1.20.03.61.002.5.2.2.11.03(Belanja Makanan dan minuman tamu)1 (satu) Jilid buku per Kode Rekening Nomor : 1.20.03.02.024.5.2.2.07.04(Belanja sewa tempat parkir/ uang tambat/ hanggar/sarana mobilitas

  satu) Jilid buku per Kode Rekening Nomor : 1.20.03.01.012.5.2.2.03.23(Belanja jasa lainnya).1 (satu) Jilid buku per Kode Rekening Nomor : 1.20.03.01.015.5.2.2.01.10(Belanja Dokumentasi)1 (satu) Jilid buku per Kode Rekening Nomor : 1.20.03.01.015.5.2.2.03.05(Belanja surat kabar/ majalah).1 (satu) Jilid buku per Kode Rekening Nomor : 1.20.03.02.024.5.2.1.01.01(Belanja Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan).1 (satu) Jilid buku per Kode Rekening Nomor : 1.20.03.02.024.5.2.2.08.01(Belanja sewa sarana mobilitas

  Belanja Modal pengadaan instalasi listrik)1 (satu) Jilid buku per Kode Rekening Nomor : 1.20.03.02.020.5.2.3.25.03(Belanja Modal pengadaan instalasi Air). 14. 1 (satu) ikat berisi Buku per Kode Rekening, masing masing :a.1 (satu) Jilid buku per Kode Rekening Nomor : 1.20.03.01.003.5.2.2.02.08(Belanja cinderamata)1 (satu) Jilid buku per Kode Rekening Nomor : 1.20.03.01.003.5.2.2.03.14(Belanjajasa pihak keti ga)1 (satu) Jilid buku per Kode Rekening Nomor : 1.20.03.01.003.5.2.2.08.01(Belanja sewa sarana mobilitas

  darat)1 (satu) Jilid buku per Kode Rekening Nomor : 1.20.03.01.003.5.2.2.08.03(Belanja sewa sarana mobilitas udara)3 (tiga) Jilid buku per Kode Rekening Nomor: 1.20.03.01.007.5.2.1.01.01 (Belanjahonorarium panitia pelaksana kegiatan)2 (dua) Jilid buku per Kode Rekening Nomor: 1.20.03.01.007.5.2.1.02.01 (Belanjahonorarium tenaga ahli/instruktur/ narasumber)1 (satu) Jilid buku per Kode Rekening Nomor : 1.20.03.01.007.5.2.1.02.02(Belanja honorarium pegawai honorer/tidak tetap)halaman 14putusan perkara

  berisi 3 map laporan pertanggungjawaban Belanja Makanan danMinuman Tamu Kode Rekening : 1.20.03.61.002.5.2.2.11.03 TA 2011halaman 15putusan perkara tipikornomor. 87/pid.sus.k/2012/on mdn31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.1 (satu) ikat berkas berisi 3 map laporan pertanggungjawaban Belanja Makanan danMinuman Kegiatan Kode Rekening : 1.20.03.61.001.5.2.2.11.04 TA 20111 (satu) ikat berkas berisi 1 map laporan pertanggungjawaban Belanja Sewa TempatParkir/ Uang Tambat/ Hanggar Sarana Mobilitas

• No. 131 PK/Pid.Sus/2010Bantuan Kunjungan Kerjadan Tamu Rp. 245.500.000,00Bantuan Premium Rp. 179.800.000,00Biaya masabakti Rp. 700.000.000,00Biaya Mobilitas Rp. 880.000.000,00Bantuan Biaya Kegiatan Pang Gar/ Rp. 30.000.000,00MusyawarahRp.7.815.887.174,00Dan kepada pihakrpihak lain yaitu :Bantuan Kegiatan Gatri Wara Rp. 23.000.000,00Rp.7.838.887.174,00b.1.

  Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Belanja Barang dan Jasa) berupa Belanja Kegiatan DPRD dengan kode rekening 2.01.0004.2.2.08.01.1 terdiri atas biaya kegiatan Tirta Yatra sebesar Rp.1.652.499.200,00 dan Mobilitas sebesar Rp. 1.350.000.000,00pencairan dananya dengan SPM beban tetap, masingmasingdalam satu kali pengeluaran yang dibayarkan tunai kepadaPimpinan dan Anggota Dewan.

  Pembayaran dana/gaji masa bakti juga tunjangan keluarga, komisi,tunjangan kesehatan, asuransi, mobilitas perjalanan dinas, uangpaket, uang dana pensiun dan sebagainya juga dibayarkan oleh pihakEksekutif (Bupati beserta jajarannya). Terkait dengan proses pembayaran, cara pembayaran sesuai tidak dengan peraturan perundangundangan semestinya merupakan tanggung jawab pihak Eksekutifbeserta jajarannya.

  Bahwa demikian pula halnya dengan pembayaran uang tirta yatra, asuransi, tunjangan kesehatan, gaji, tunjangankeluarga, komisi, mobilitas,perjalanan dinas, uang paket dan sebagainya, dibayarkan oleh pihakEksekutif atau yang ditugaskan yang seharusnya sudah melakukanverifikasi secara doelmatigheid, wetmatigheid dan rechmatigheid sehingga berani melaksanakan pembayaran.

  Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Para Pemohon PermintaanPeninjauan Kembali tidaklah dapat dipersalahkan terkait dengan permasalahan cara pembayaran serta administrasi keuangan pembayarandana masa bakti, uang tirta yatra, asuransi, tunjangan kesehatan, gaji,tunjangan keluarga, komisi, mobilitas, perjalanan dinas, uang paket dansebagainya.

• Bahwa dasar penerapan Objek Gugatan 2juga diberlakukan untuk seluruh penyelenggarajaringan bergerak seluler dan penyelenggara jaringantetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas padapita frekuensi 800 MHz, dimana penyelenggara lainnyatidak berkeberatan dengan dasar penerapan ObjekGugatan 2 dimaksud, kecuali Penggugat.

  Objek Gugatan 1 yaitu, Keputusan Menteri Komunikasi danInformatika Nomor 456A/KEP/M.KOMINFO/12/2010 tertanggal 15Desember 2010 tentang Besaran dan Waktu Pembayaran BiayaHak Penggunaan (BHP) Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR)Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler di Pita Frekuensi Radio800 MHz, 900 MHz dan 1800 MHz dan Penyelenggara JaringanTetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas di Pita FrekuensiRadio 800 MHz; danb. Objek Gugatan 2 yaitu, Surat Plt.

  No. 244 K/TUN/20122626Dengan Mobilitas Terbatas Di Pita Frekuensi Radio 800 MHz, untukperiode Desember 2010 sampai dengan Desember 2011;Sedangkan, Objek Gugatan 2 merupakan surat tagihan kepadaPenggugat atas kekurangan kewajiban pembayaran BHP ISRuntuk periode Januari 2009 sampai dengan Desember 2010beserta denda keterlambatan kewajiban pembayaran BHP ISRuntuk periode tahun 2008 dan tahun 2009;.

  Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Rl Nomor 456A/KEP/M.KOMINFO/12/2010 tanggal 15 Desember 2010 tentangBesaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) IzinPita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) Penyelenggara JaringanBergerak Seluler di Pita Frekuensi Radio 800 MHz, 900 MHz dan1800 MHz dan Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Tanpa KabelDengan Mobilitas Terbatas di Pita Frekuensi Radio 800 MHz;b.

  Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Komunikasidan Informatika RI Nomor 456A/KEP/M.KOMINFO/12/2010 tanggal 15Desember 2010 tentang Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya HakPenggunaan (BHP) Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR)Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler di Pita Frekuensi Radio 800MHz, 900 MHz dan 1800 MHz dan Penyelenggara Jaringan TetapLokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas di Pita FrekuensiRadio 800 MHz;b.

• Latihan Dasar Kepemimpinan senilai Rp. 80.580.000, dengan rincian:Belanja ATK sebesar Rp. 7.290.000,Belanja dekorasi, baleho, plakat sebesar Rp. 3.900.000,Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber sebesar Rp. 6.400.000,Belanja sewa gedung/tempat sebesar Rp. 8.000.000,Belanja mobilitas sebesar Rp. 13.750.000,Belanja konsumsi sebesar Rp. 27.040.000,Belanja perlengkapan/kebutuhan lainnya sebesar Rp. 14.200.000,i.

  Cerdas Cermat senilai Rp. 27.460.000, dengan rincian:Lomba cerdas cermat sebesar Rp. 10.700.000,Belanja sewa sebesar Rp. 5.900.000,Belanja mobilitas sebesar Rp. 500.000,Belanja konsumsi sebesar Rp. 6.000.000,Belanja cetak sebesar Rp. 1.010.000,Belanja spanduk/dekorasi/baleho sebesar Rp. 3.350.000,j.

  DPK KNPI Bati BatiPelatinan Wirausaha Muda senilai Rp. 35.250.000,dengan rincian: Belanja ATK sebesar Rp. 5.400.000, Belanja dekorasi, baleho, plakat sebesar Rp. 3.650.000, Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber sebesar Rp. 3.400.000, Belanja sewa gedung/tempat sebesar Rp. 600.000, Belanja mobilitas sebesar Rp. 15.000.000, Belanja konsumsi sebesar Rp. 6.600.000, Belanja perlengkapan sebesar Rp. 600.000,y.

  Cerdas Cermat senilai Rp. 27.460.000, dengan rincian:Lomba cerdas cermat sebesar Rp. 10.700.000,Halaman 43 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUSTPK/2019/PT BJMBelanja sewa sebesar Rp. 5.900.000,Belanja mobilitas sebesar Rp. 500.000,Belanja konsumsi sebesar Rp. 6.000.000,Belanja cetak sebesar Rp. 1.010.000,Belanja spanduk/dekorasi/baleho sebesar Rp. 3.350.000,j.

• No. 111PK/Pid.Sus/2009berikuta.Bantuan sidang tumpang tindih dengan uang paketyang sudah tersedia anggarannya dalam DASK DPRDKabupaten Rembang;Bantuan mobilitas Pimpinan dan Anggota DPRDtumpang tindih dengan belanja perjalanan dinasyang sudah tersedia anggarannya dalam DASKSekretariat DPRD Kabupaten Rembang cq bagianbelanja Pelayanan Publik.

  No. 111PK/Pid.Sus/2009 Operasiona B : Operasio Tunjangan Operasio Bantuan : dumilan Shim Jml stihantuan Asistens wa ; 3 Tali dikurangi :No Nama Jabatan Pemerintah Sidang i Fraksi THR Mobilitas nal Kesejahte nal Operasio Asih pajak dipotongan Pemilu raan Pimpinan nal pajak1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15A Anggota DPRDPeriode 199920041 H.

  Honorarium THR ; Asistensi Fraksi ; Bantuan sidang; Bantuan Mobilitas ; Bantuan kegiatan Operasionalpemerintahan ; Tali Asihb.

  Bantuan Mobilitas 47 org x 50.000.000Rp. 2.350.000.0005. Biaya Keg. Ops & PelaksanaanPemerintahan Rp.1.899.750.0006. Tali asih 3 org x 4.000.000 Rp.12.000.0007. Bantuan Ops. Pemilu Rp.200.000.0008. Bantuan Kesejahteraan DPRD' Rp. 98.000.000Jumlah Rp.4.954.500.0002.1.04.2.1.032 Insentif Rp.1.905.500.201.2 . 000InsentifHal. 165 dari 133 hal. Put. No. 111PK/Pid.Sus/2009 1.

• Solusi Mobilitas Bangsa;

• 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.Solusi Mobilitas Bangsa

1. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

• dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

• Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
• Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) bundle Buku Pemilik Kendaraan Bermotor asli dengan nomor seri: 3583420-A, nomor polisi: BL 2319 ZB, merk: Honda, type: NF 125 TD, model Solo, tahun pembuatan: 2009, warna: Merah Hitam, nomor rangka: MH1JB81119K483417, nomor mesin: JB81E1479107, nomor BPKB: 3583420-A, atas nama pemilik: Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Mobilitas

• 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor asli dengan nomor seri: 0100586/AC/2009, nomor polisi: BL 2319 ZB, merk: Honda, type: NF 125 TD, model Solo, tahun pembuatan: 2009, warna: Merah Hitam, nomor rangka: MH1JB81119K483417, nomor mesin: JB81E1479107, nomor BPKB: 3583420-A, atas nama pemilik: Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Kab. Bireuen.

• 1 (satu) kunci asli dari sepeda motor nomor polisi: BL 2319 ZB, merk: Honda, type: NF 125 TD, model Solo, tahun pembuatan: 2009, warna: Merah Hitam, nomor rangka: MH1JB81119K483417, nomor mesin: JB81E1479107, nomor BPKB: 3583420-A, atas nama pemilik: Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Kab. Bireuen; dan.

• 1 (satu) lembar surat asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 36/DS/I/2010, tanggal 8 Januari 2010, tentang Penyerahan 1 (satu) unit sepeda motor (becak motor modifikasi) nomor polisi: BL 2319 ZB, merk: Honda, type: NF 125 TD, model Solo, tahun pembuatan: 2009, warna: Merah Hitam, nomor rangka: MH1JB81119K483417, nomor mesin: JB81E1479107, nomor BPKB: 3583420-A, atas nama pemilik: Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Kab. Bireuen kepada saudara MARZUKI ARAHMAN.

• Latihan Dasar Kepemimpinan senilai Rp. 80.580.000, denganrincian:Belanja ATK sebesar Rp. 7.290.000,Belanja dekorasi, baleho, plakat sebesar Rp. 3.900.000,Belanja tenaga abhli/instruktur/narasumber sebesar Rp.6.400.000, Belanja sewa gedung/tempat sebesar Rp. 8.000.000,Belanja mobilitas sebesar Rp. 13.750.000,Belanja konsumsi sebesar Rp. 27.040.000,Belanja perlengkapan/kebutuhan lainnya sebesar Rp.14.200.000,i.

  Cerdas Cermat senilai Rp. 27.460.000, dengan rincian:Lomba cerdas cermat sebesar Rp. 10.700.000,Belanja sewa sebesar Rp. 5.900.000,Belanja mobilitas sebesar Rp. 500.000,Belanja konsumsi sebesar Rp. 6.000.000,Belanja cetak sebesar Rp. 1.010.000,Belanja spanduk/dekorasi/baleho sebesar Rp. 3.350.000,j.

  10.700.000, Belanja sewa sebesar Rp. 5.900.000, Belanja mobilitas sebesar Rp. 500.000, Belanja konsumsi sebesar Rp. 6.000.000, Belanja cetak sebesar Rp. 1.010.000, Belanja spanduk/dekorasi/baleho sebesar Rp. 3.350.000,j.

  DPK KNPI Bati BatiPelatihan Wirausaha Muda senilai Rp. 35.250.000,dengan rincian:Belanja ATK sebesar Rp. 5.400.000,Belanja dekorasi, baleho, plakat sebesar Rp. 3.650.000, Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber sebesar Rp. 3.400.000, Belanja sewa gedung/tempat sebesar Rp. 600.000, Belanja mobilitas sebesar Rp. 15.000.000, Belanja konsumsi sebesar Rp. 6.600.000,Belanja perlengkapan sebesar Rp. 600.000,.

• Menyatakan Paman Pemohon bernama AGUS BUDIMAN, mengalami sakit dan tidak memiliki kemampuan untuk bertindak dan berpikir secara baik, karena kelainan jantung dan pembuluh darah dengan riwayat parkinson sehingga mengalami gangguan untuk mobilitas, maka dinyatakan di bawah pengampuan;3. Memberi ijin kepada Pemohon FANNY ANGELIA dahulu bernama TJIA KWIE HIONG di sebut juga TJIA FANNY ANGELIA untuk bertindak sebagai Wali Pengampu bagi pamannya bernama AGUS BUDIMAN tersebut;4.

  BasukiRakhmat 215 Situbondo adalah dalam perawatan rawat jalan karena kelainanjantung dan pembuluh darah dengan riwayat parkinson, sehingga mengalamigangguan untuk mobilitas;Halaman 10 dari 11 Penetapan No.44/Pdt.P/2017/PN Sit.Bahwa berdasarkan bukti P 6 berupa foto copy KTP atas nama AgusBudiman, P7 berupa KK atas nama Kepala Keluarga Allen SastraWirapranata, telah membuktikan bahwa orang yang diampu bernama AgusBudiman bertempat tinggal di wilayah Situbondo;Bahwa berdasarkan bukti P 8 berupa Kutipan

  Menyatakan Paman Pemohon bernama AGUS BUDIMAN, mengalami sakitdan tidak memiliki Kemampuan untuk bertindak dan berpikir secara baik,karena kelainan jantung dan pembuluh darah dengan riwayat parkinsonsehingga mengalami gangguan untuk mobilitas, maka dinyatakan di bawahpengampuan;3. Memberi ijin kepada Pemohon FANNY ANGELIA dahulu bernama TJIAKWIE HIONG di sebut juga TJIA FANNY ANGELIA untuk bertindaksebagai Wali Pengampu bagi pamannya bernama AGUS BUDIMANtersebut;4.

• pemeriksa barang saksi MARIA ULFA SANEN,Selaku Pemeriksa Barang yaitu saksi SUHARDI LIMBANADI dansaksi SAUNA SABIR;; 222222 222 noone one one oeBahwa terhadap dana TU sebesar Rp 733.962.940. tersebut,dipergunakan untuk membiayai kegiatan pendukung pelaksaankegiatan jumbara diantaranya yaitu : e Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 28.550.000,e Belanja ATK kegiatan Rp 30.612.940.e Belanja Cetak Rp 70.000.000,e Belanja Penggandaan Rp 4.800.000.e Sewa Gedung ruang rapat Rp 85.000.000.e Sewasarana Mobilitas

  KALUKUpada berita acara pemeriksaan yang dibuat pada hari senin 27April 2016, menjelaskan bahwa terhadap sewa gedung Aulakantor Kecamatan Lolaki sebesar Rp 5.000.000, oleh saksihanya menerima dana sebesar Rp 500.000,; Sarana Mobilitas mobil jenis Bus sebanyak 2 Unit Perunit Rp7.000.000, Pihak ketiga yaitu MULYADI alamat Kel. Biga Kec.Kotamobagu Utara dan Lelaki VENTY ENGKOL Alamat Kel.Karombasan Manado, Mobil Pic Up 1 unit Rp 2.000.000 an. LelakiJULIONO BANGKI Alamat Kel. Biga Kec.

  KALUKUpada berita acara pemeriksaan yang dibuat pada hari senin 27April 2016, menjelaskan bahwa terhadap sewa gedung Aulakantor Kecamatan Lolaki sebesar Rp 5.000.000, oleh saksihanya menerima dana sebesar Rp500.000.,; Halaman 21 dari 73 halaman Putusan Nomor 07/Pid.SusTPK/2019/PN Mnde Sarana Mobilitas mobil jenis Bus sebanyak 2 Unit Perunit Rp7.000.000, Pihak ketiga yaitu MULYADI alamat Kel.

  KALUKUpada berita acara pemeriksaan yang dibuat pada hari senin 27April 2016, menjelaskan bahwa terhadap sewa gedung AulaHalaman 36 dari 73 halaman Putusan Nomor 07/Pid.SusTPK/2019/PN Mndkantor Kecamatan Lolaki sebesar Rp 5.000.000, oleh saksihanya menerima dana sebesar Rp500.000.,; e Sarana Mobilitas mobil jenis Bus sebanyak 2 Unit Perunit Rp7.000.000, Pihak ketiga yaitu MULYADI alamat Kel.

  ,Namun perlu saksi menjelaskan bahwa untuk kegiatan sewagedung rapat/pertemuan hanya mengunakan dana sebesar Rp28.250.000, dan sarana mobilitas hanya sebesar Rp 16.000.000,sedangkan kelebihan pembayaran tersebut sebesar RpHalaman 52 dari 73 halaman Putusan Nomor 07/Pid.SusTPK/2019/PN Mnd64.750.000,, Sehingga Total keseluruhan dana yang digunakansebesar Rp 669.212.940,; Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa pejabat yang terkait/terlibatlangsung dalam kegiatan jumbara yaitu Pengguna AnggaranMerangkap

• /2018/PA.Seldalamnya kebutuhan yang bersifat insidentil seperti kebutuhan untuk biayasekolah ataupun biaya berobat;Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rataratatingkatinflasi dan fluktuasi harga kebutuhan seharihari serta kebutuhan hidup anakyang semakin bertambah sesuai dengan bertambahnya usia, maka MajelisHakim berpendapat bahwa Tergugat perlu menambah nominal nafkah anakyang telah ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh persen) setiap tahunnya;Menimbang, bahwa terhadap alat transportasi untuk mobilitas

  anakPenggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaiberikut;Menimbang, bahwa esensi dari kehendak Penggugat sebenarnyaadalah untuk dapat mengantar anak (kepentingan mobilitas anak Penggugatdan Tergugat) ke sekolah, sehingga dengan demikian tidak menjadi penting alattransportasi apa yang harus dipakai untuk antar jemput anak Penggugat danTergugat ke sekolah;Menimbang, bahwa keinginan Penggugat untuk mengantar jemputanak Penggugat dan Tergugat ke sekolah dengan motor matic Honda

  Varioadalah satu hal yang patut diapresiasi tetapi karena Tergugat hanya mampuuntuk memberikan motor matic Honda Beat dengan keadaan sesuai dengankemampuannya sekarang maka perlu untuk dipertimbangkan;Menimbang, bahwa karena esensi dari keinginan Penggugat tersebutadalah untuk mobilitas anak sebagaimana pertimbangan dimuka, maka MajelisHakim mempertimbangkan untuk memberikan motor matic Honda Beatsebagaimana kesanggupan Tergugat tersebut untuk mobilitas antar jemputHim 25 Putusan Nomor 0113/Pdt.G

• Sedangkankepada Terdakwa II Johny Antonio Ahmady tidak dibebankan untuk membayar uangpengganti sebagaimana tututan Penuntut Umum sebesar Rp. 176.636.148,27(seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu sratus empat puluhdelapan rupiah koma dua puluh tujuh sen) padahal berdasarkan fakta yang terungkapdi persidangan semua dana yang dicairkan dalam pekerjaan Penyiapan Sarana danPrasarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100K) Kabupaten PidieJaya pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas

  Menetapkan Barang bukti berupa: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPASKPA) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun 2008; Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Aceh(DPAL SKPA) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun2009; Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan lampiran Nomor: 0002421tanggal 24 September 2008 untuk pembayaran uang muka kerja sebesar20% kepada PT.

  Anggaran/Kuasa PenggunaBarang dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tenaga Kerja danMobilitas Penduduk Tahun Anggaran 2008 tanggal 03 April 2008; Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954.1/064/2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaBarang dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tenaga Kerja danMobilitas Penduduk Tahun Anggaran 2009 tanggal 15 Juni 2009; Buku Kas Umum (BKU) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas

  Pidie Jaya dengan nilai Rp.110.230.080, (seratus sepuluh jutadua ratus tiga puluh ribu delapan puluh rupiah); Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas PendudukProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954/866/2008 tanggal 10April 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu PejabatPenatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran diLingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk ProvinsiNanggroe Aceh

  Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas PendudukProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954/1556/2008 tanggal11 September 2008 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas TenagaKerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh DarussalamNomor : Ku.954/866/2008 Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu PejabatPenatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran diLingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk ProvinsiNanggroe

• untuk keperluankantor dan keperluanpribadinya.Bahwa selanjutnya Terdakwa menyiapkan dokumen LaporanPertanggungjawaban guna melengkapi administrasi yang diperlukan ataspenggunaan danaHonorium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja JasaHalaman 4 dari 47 hal Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2020/PT TTEPelengkap Pelaksanaan Kegiatan, Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempatdan Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat tersebut, berupa :1.

  Halmahera Barat TahunAnggaran 2017, untuk keperluan Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan,Belanja Jasa Pelengkap Pelaksanaan Kegiatan, Belanja SewaGedung/Kantor/Tempat dan Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat,denganHalaman 10 dari 47 hal Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2020/PT TTEnilai pertanggungjawaban yang tidak dapat dibuktikan kebenarannyasebagai berikut: No OBYEK PKKN NILAI PKKN JUMLAH(Rp) (Rp)1 2 3 41. Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 1.150.000,00,+ 1.150.000,00,2.

  Belanja Sewa Sarana Mobilitas/Transportasi 4.700.000,00, Belanja Sewa Mobil Bis 1.700.000,00, Belanja Sewa Mobil PickUp 500.000,00, 4 Belanja Transportasi Pemulangan Paskibraka 2.500.000,00, 4JUMLAH PKKN 124.750.000,00, Bahwa tindakan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada DinasPemuda dan Olahraga Kab.

  untukkeperluan kantor dan keperluan pribadinya.Halaman 14 dari 47 hal Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2020/PT TTE BahwaselanjutnyaTerdakwamenyiapkandokumenLaporanPertanggungjawaban guna melengkapi administrasi yang diperlukan ataspenggunaan danaHonorium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja JasaPelengkap Pelaksanaan Kegiatan, Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempatdan Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat tersebut, berupa :1.

  Belanja Sewa Sarana Mobilitas/Transportasi 4.700.000,00, Belanja Sewa Mobil Bis 1.700.000,00, Halaman 21 dari 47 hal Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2020/PT TTE Belanja Sewa Mobil PickUp 500.000,00, Belanja Transportasi Pemulangan Paskibraka 2.900.000,00, JUMLAH PKKN 124.750.000,00, Bahwa tindakan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada DinasPemuda dan Olahraga Kab.

• Termohon tidak menyetujui langkah Pemohon untuk membeli sepedamotor, padahal sepeda motor itu sebenarnya ingin diberikan kepadaTermohon untuk mobilitas Termohon seharihari ; 4.3. Ketika sedang hamil, Termohon sering mengatakan kepada Pemohonbahwa Termohon ingin bercerai setelah anak Pemohon dan Termohondilahirkan ; 4.4.

  Sepeda Motor yang menurut Pemohon akan diberikan kepadaTermohon untuk mobilitas Termohon sesuai dengan permohonan Pemohon angka 4.2.

  Penggugat Rekonvensi menuntut sebuah sepeda motor yang akandiberikan Tergugat Rekonvensi sebagai sarana mobilitas sehariharisesuai pernyataan dalam posita 4.2 ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut,Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengenai nafkah lampau TergugatRekonvensi menolak karena sejak berpisah, Tergugat Rekonvensi tetapmemberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, adapun mengenai nafkahiddah Tergugat Rekonvensi menolak karena Penggugat Rekonvensi telah36bersikap

  nusyuz, begitupun mengenai tuntutan maskan dan kiswah, Tergugatrekonvensi menolak karena selama menikah, segala perlengkapan dankebutuhan isteri telah dipenuhi, selanjutnya mengenai tuntutan mutah,Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah),sedangkan tuntutan mengenai sepeda motor, Tergugat Rekonvensi menolakkarena di samping sudah tidak ada barangnya, motor matic yang semula akandiberikan sebagai mobilitas seharihari Penggugat Rekonvensi adalah hasiltukar tambah sepeda

  PenggugatRekonvensi yang menyangkut mutah patut dikabulkan sebagian ; Menimbang, terhadap pemberian mutah ini dapat pula diterapkanketentuan firman Allah SWT surah AlBagarah ayat 241 yang berbunyi:40unle la> 99 ,20L Elio wlallaoUyArtinya : kepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikan olehsuaminya) mutah ang maruf sebagai suatu kewajiban bagi orang orang yangbertaqwaMenimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi perihal sepeda motoryang akan diberikan Tergugat Rekonvensi sebagai sarana mobilitas