Nasioanl DR. CiptoMangunkusumo yang ditandatangani Dr.dr.

Nasioanl DR. Cipto Mangunkusumo yang ditandatangani Dr.dr.

Putusan Nomor 40 K/TUN/2016Badan Pertanahan Nasioanl No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan HakPengelolaan, yakni Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dankebenaran data yuridis dan data fisik permohonan pembatalan hak atastanah serta mencocokkan hak atas tanah dengan amar putusanPengadilan dengan data yuridis yang terakhir sebelum diproses lebihlanjut sesuai dengan ketentuan peratuan perundangundangan yangberlaku, dan apabila berkas dianggap

Pejabat Tata Usaha Negara maka Keputusan Tata Usaha Negaratersebut cacat prosedur dan akibatnya Keputusan Tata Usaha Negaratersebut bisa dibatalkan;Bahwa berdasarkan hal tersebut, tindakan Tergugat yang tidakmengajukan permohonan kepada Menteri Agraria/ Kepala BadanPertanahan Nasional tentang adanya perbedaan data fisik dan datayuridis sedangkan hal tersebut diamanatkan oleh peraturan perundangundangan kepadanya, yakni Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanMenteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasioanl

Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasioanl (BPN) Provinsi Lampung di Teluk Betung Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab, Tanggamus di Kota Agung;

Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasioanl/ATR Jakarta Barat
Turut Terbanding/Tergugat I : PHE SUSILAWATY
Turut Terbanding/Tergugat II : TJHAI NAM LIUNG
Turut Terbanding/Tergugat IV : RONNY KURNIAWAN

sebelumnya tertulis dan dibaca Hartati Sigiro, lahir di Bengkulu, tanggal 31 Maret 1995 sesuai / sebagaimana dimaksud dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771067103950001, menjadi tertulis dan dibaca Hartati, lahir di Bengkulu, tanggal 31 Maret 1995 sesuai / sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 687/Um/1995, Ijazah Sekolah Dasar Pelita Kasih Kota Bengkulu Nomor DN 26 Dd 3818221, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Kota Bengkulu Nomor DN-26 DI 0000208, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasioanl

Penggugat:Grace Cecilia KolondamTergugat:1.Robert Mahino2.Anna Susanan3.Kantor Kecamatan Sukaluyu Cq Camat Sukaluyu4.SaiminTurut Tergugat:1.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIOANL PROVINSI JAWA BARAT Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR2.Dra. SUCIE AMATUL QUDUS, SH PPAT3.Kepala Desa Sindangraja

Lalu, terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirgasegera melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Mapilli;Bahwa saat tiba di Jalan Poros Majene, tepatnya di Dusun Lampa Toa,Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, mobil yang terdakwa dan saksi AndikaAlias Bapak Dirga pergunakan diberhentikan oleh beberapa orang yangmengaku dari personil Badan Narkotika Nasioanl (BNN) Kabupaten PolewallMandar yang langsung mengamanakan terdakwa dan saksi Andika AliasBapak Dirga, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Pol.Alias Bapak Dirga pergunakan diberhentikan oleh beberapa orang yangmengaku dari personil Badan Narkotika Nasioanl (BNN) Kabupaten PolewallMandar yang langsung mengamanakan terdakwa dan saksi Andika AliasBapak Dirga, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkotikajenis shabu yang saksi Andika Alias Bapak Dirga buang di jalan tepatnya disamping pintu depan sebelah kanan mobil serta bungkusan narkotika jenisshabu berada di atas dasboard mobil, dimana dalam

Lalu, terdakwa dan saksi Andika Alias Bapak Dirgasegera melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Mapilli;Bahwa saat tiba di Jalan Poros Majene, tepatnya di Dusun Lampa Toa,Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, mobil yang terdakwa dan saksi AndikaAlias Bapak Dirga pergunakan diberhentikan oleh beberapa orang yangmengaku dari personil Badan Narkotika Nasioanl (BNN) Kabupaten PolewaliMandar yang langsung mengamanakan terdakwa dan saksi Andika AliasBapak Dirga, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c/q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Selatan c/q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioanl di Prabumulih sebagai TERGUGAT III,4. OTORITAS JASA KEUANGAN DI JAKARTA : sebagai TURUT TERGUGAT ;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c/q KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Selatan c/q Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasioanl di Prabumulih yang beralamat di JI. Sudirman Km.6Cambai Prabumulih yang selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT III,4.

Kartini Teh Nasioanl,kemudian pada saat saksi beristirahat siang saksimendengar adakeributan para karyawan pabrik Teh uang mengakat ada pencuri helmdi area parkir kKendaraan karyawan pabrik teh, kemudian saksi ikutmemeriksa kendaraan saksi dan ternyata I(Satu) buah helm Merk INKmilik saksi sudah diambil dari tempat saksi menyimpan, kemudian saksimelihat pelaku sudah tertangkap dan sedang bersembunyi di goronggorong, beberapa waktu kemudian Terdakwa keluar dari tempatpersembunyian Terdakwa dan kemudian

Kemudian Penggugatmengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mau berceraidari Tergugat serta memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusannya;Bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas pelanggaran taklik talakTergugat tersebut dan Penggugat telah membayar uang sejumlah Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti / iwad/ kepada Tergugat melalui Hakimsebagai kuasa penerima untuk kemudian menyerahkannya kepada Badan AmilZakat Nasioanl untuk keperluan ibadah sosial;Bahwa segala

Bahwasecara jelas dan terang terdapat suatu kekhilafan Pengadilan TinggiJambi dalam memberikan putusan dengan mengabaikan letak dan batasbatas tanah yang sudah jelas diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesiamelalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioanl Propinsi Jambi, yaitu :a. BerupaPeta Bidang Tanah HGU yang merupakan lampiran dari bukti T1, Sertifikat Hak Guna UsahaNomor 3 Tahun 2002; danb.

Bahwa Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Tergugat sebagaimana dalam HGUnomor 27 masa belakunya adalah sampai pada tanggal 31 Desember 2010 yangmana HGU Nomor 27 tersebut berasal dari Penggantian dari sertifikat Hak GunaUsaha Nomor 4/Tb.T (Sisa);Bahwa mengenai massa berlaku nya HGU milik Tergugat aquo yang telahberakhir maka Tergugat juga telah mengajukan perpanjangan HGU nomor 27 keBadan pertanahan Nasioanl Republik Indonesia yang mana permohonanperpanjangan HGU tergugat telah diterima dan diproses

KESIR ALAM 15 HaVs MAHAD 14 HaLUAS 120 Ha 24a Bahwa pembebasan tanah sebelum dikeluarkan Hak Guna Usaha oleh BadanPertanahan Nasioanl telah Tergugat selesaikan hak dan kewajiban selaku pihakpemohon berdasarkan ketentuan peraturan yang mengaturnya, pembebasan lahandan proses ganti rugi dapatbuktikan dengan dokumendokumen proses pelepasandan proses ganti rugi pada tahun 1982 dan 1983 antara lain :1Surat dari Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria KantorAgraria Kabupaten Lampung Utara Kota

sah;Bahwa setelah terbit Hak Guna Usaha atas nama Tergugat maka Tergugatmenanami pohon Karet guna kepentingan industri karena usaha Tergugatbergerak dibidang perkebunan karet, semenjak Tahun 1980 sampai dengan2001 tidak pernah ada klaimklaim atas lahan milik Tergugat oleh Masyaratsekitar;Bahwa memang Hak Guna Usaha Nomor 27 yang Tergugat miliki telahhabis masa berlakunya semenjak tanggal 31 Desember 2010 namunTergugat tglan mengajukan permohonan perpanjanganHak Guna Usaha aquo ke Badan Pertanahan Nasioanl

Milik (SHM)Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pat.G/2016/PN CbiForm02/SOP/06.8/2016Nomor : 1218/ Cijayanti sebagaimana diuraikan dalam surat ukurNomor : 34022/1997 tanggal 12 Desember 19997 tercatat atas namaHendra Witama (Tergugat Il) kepada Kantor Badan pertanahanNasional Kabupaten Bogor (Turut Tergugat Il) Ternyata diketemukanFakta bahwa permohonan proses balik nama atas Setifikat Hak Milik(SHM) Nomor : 1218/ Cijayanti tersebut tidak dapat diproses olehKantor Badan Pertanahan Nasioanl

SurunalaPangestu (Tergugat ) dengan Penjual yaitu Hendra Witama (Tergugat II)maka oleh pihak Kantor Badan Pertanahan Nasioanl Kabupaten Bogor(Turut Tergugat II) telah mengadakan beberapa upaya mediasi akan tetapitidak pernah dihadiri oleh pihak Ny.

Permodalan Nasioanl Madani Kantor Cabang Jemebr
Terbanding/Tergugat IV : Notaris / PPAT Kristian Gandawidjaja, S.H., M.H.
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bondowoso

Bombanatersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan obyekgugatan Nomor : 340 a tanggal 4 Nopember 2008 dan SuratKeputusan obyek gugatan Nomor : 342 a tanggal 5 Nopember 2008tersebut bertentangan dengan peraturan dan perundang undanganyang berlaku i.c pasal 3 dan pasal 20 ayat (1) Undang UndangNomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok PokokAgraria, pasal 2 dan pasal 4 ayat (1) huruf a, Peraturan MenteriNegara Agraria Kepala Badan Pertahan Nasioanl

kefarmasian yangmeliputi perbuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi (termasuk obat danbahan obat), pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat,pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembanganobat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentauan peraturanperundang undangan;Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Labolatorium Pusat pengujian obat danmakanan Nasioanl

kefarmasian yangmeliputi perbuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi (termasukobat dan bahan obat), pengamanan, pengadaan, penyimpanan danpendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasiobat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harusdilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangansesuai dengan ketentauan peraturan perundang undangan;Bahwa benar berdasarkan laporan pengujian dari Labolatorium Pusatpengujian obat dan makanan Nasioanl

praktikkefarmasian yang meliputi perbuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi(termasuk obat dan bahan obat), pengamanan, pengadaan, penyimpanan danpendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat sertapengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenagakesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentauanperaturan perundang undangan, berdasarkan laporan pengujian dari Labolatorium Pusatpengujian obat dan makanan Nasioanl

Ariyanto didepan Goa Jepangatau di jalan daerah Blok Teluk jo lalu kendaraan tang terdakwa bawa dihentikan olehpetugas dari Taman nasioanl Meru Betiri lalu terdarwa bersamasama sdr.

kefarmasian yangmeliputi perbuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi (termasuk obat danbahan obat), pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat,pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembanganobat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentauan peraturanperundang undangan;Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Labolatorium Pusat pengujian obat danmakanan Nasioanl

kefarmasian yangmeliputi perbuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi (termasukobat dan bahan obat), pengamanan, pengadaan, penyimpanan danpendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasiobat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harusdilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangansesuai dengan ketentauan peraturan perundang undangan;Bahwa benar berdasarkan laporan pengujian dari Labolatorium Pusatpengujian obat dan makanan Nasioanl

praktikkefarmasian yang meliputi perbuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi(termasuk obat dan bahan obat), pengamanan, pengadaan, penyimpanan danpendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat sertapengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenagakesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentauanperaturan perundang undangan, berdasarkan laporan pengujian dari Labolatorium Pusatpengujian obat dan makanan Nasioanl

menilai bahwaGugatan Penggugat telah jelas memuat syarat formal dan syarat materil, yaknidengan menyebutkan Identitas Para Pihak, objek gugatan, dan tuntutan hak (Petitum)Penggugat, sehingga Ekspesi Tergugat pada point 1 diatas tidaklah beralasan danoleh karena itu dinyatakanditolak ;2.Tentang Gugatan Kurang Pihak (Exeptio Plurium Litis Consortium) ;Bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak menarik sebagai Para Tergugat/TurutTergugat yakni : Kepala Desa Silomlom, Camat Simpang Empat, BadanPertanahan Nasioanl

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sepertitersebut diatas ; 77 2222222 ===Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsi point ke2 yang menyatakanpada pokoknya Bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak menarik sebagai ParaTergugat/Turut Tergugat yakni : Kepala Desa Silomlom, Camat Simpang Empat,Badan Pertanahan Nasioanl (BPN) Kabupaten Asahan, istri Tergugat, saudarakandung Tergugat, yang memiliki, menguasai tanah terperkara berdasarkanSertifikat Hak Milik, diantaranya SHM Nomor : 197

Pembebasan Tanah (TPT);3 Berdasarkan Penetapan Konsinyasi dan Hapusnya Hak atas tanah, Bupatiatas permohonan instansi yang membutuhkan tanah, menerbitkan keputusanuntuk melaksanakan pembangunan fisik;4 Apabila setelah Penetapan Konsinyasi Sah dan Berharga termohon berubahpikiran mau menerima Uang Ganti Rugi (UGR) maka mekanisme / syaratpembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) sama seperti proses untuk yangmenerima (butir 2) tetapi proses pemberkasan dan penelitihan langsungditangani oleh Badan Pertanahan Nasioanl

permohonanTim Pembebasan Tanah (TPT);Berdasarkan Penetapan Konsinyasi dan HapusnyaHak atas tanah, Bupati atas permohonan instansiyang membutuhkan tanah, menerbitkan keputusanuntuk melaksanakan pembangunan fisik;Apabila setelah Penetapan Konsinyasi Sah danBerharga termohon berubah pikiran mau menerimaUang Ganti Rugi (UGR) maka mekanisme / syaratpembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) sama sepertiproses untuk yang menerima (butir 2) tetapi prosespemberkasan dan penelitihan langsung ditanganioleh Badan Pertanahan Nasioanl

ataspermohonan TimPembebasan Tanah(TPT) ;3 Berdasarkan PenetapanKonsinyasi danHapusnya Hak atastanah, Bupati ataspermohonan instansi yang membutuhkan tanah, menerbitkan keputusan untukmelaksanakan pembangunan fisik;4 Apabila setelah PenetapanKonsinyasi Sah danBerharga termohonberubah = pikiran = maumenerima Uang GantiRugi (UGR) makamekanisme / syaratpembayaran Uang GantiRugi (UGR) sama sepertiproses untuk yangmenerima (butir 2) tetapiproses pemberkasan danpenelitihan langsungditangani oleh BadanPertanahan Nasioanl