Ditemukan 200 data
118 — 50
Lampiran SK Direksi No.KP/189/DIR/R tanggal29 April 2005 Terdakwa Susilo Prayitno selaku Project Managermemiliki Tugas dan tanggung jawab antara lain :Melakukan supervisi dalam melakukan implementasi penyempurnaanidentitas perusahaan terutama ke unit organisasi kantor wilayah dan kantorMemberikan arahan terhadap jalannya proyek secara keseluruhan.Bertindak sebagai Project Owner yang bertanggungjawab kepada Direksiatas keberhasilan implementasi penyempurnaan identitas perusahaan diseluruh unit organisasi.Mengkoordinasikan
SUSILO PRAYITNO MBA selakuProject Manager sesuai butir 3.2. huruf d Lampiran SK Direksi No.KP/189/DIR/R tanggal 29 April 2005memiliki tugas dan tanggung jawab untukmengarahkan terhadap jalannya proyek secara keseluruhan agar sesuai BPPBarang dan Jasa PT.
Setiap unit yang berwenang melaksanakanpengadaan jasa harus memiliki HPS yaitu perkiraan harga yangdikalkulasikan secara keahlian/propessional, HPS harus disahkan olehpemimpin unit yang akan melaksanakan pengadaan barang dan atau jasasebelum acara pembukaan penawarane Bahwa sesuai denganbutir 3.2. huruf d Lampiran SK Direksi No.KP/189/DIR/R tanggal 29 April 2005memiliki tugas untuk mengarahkan terhadapjalannya proyek secara keseluruhan agar sesuai BPP Barang dan Jasa PT.Bank Negara Indonesia (Persero
73 — 8
tidakkeberatan dan membenarkannya;3.Rahayu Padmawati,S.Farm,Apt, dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikanketerangan dipersidangan ini;Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan denganperkara terdakwa, dan keterangan yang saksi berikan kepadapenyidik adalah keterangan yang sebenarnya;Bahwa saksi ikut dalam TIM pemeriksaan Balai POM bersamapetugas Kepolisian Resort Palangka Raya berdasarkan surat tugasKepala Balai POM No.KP
96 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Agustus 2005, secarakedinasan telah ditanggapi oleh: Sekretaris Ditjen Bina Pelayanan Medik DepartemenKesehatan Rl denganmenerbitkan surat No.KP.04.05.2.235 tanggal 22 Juli2005 dan suratNo.KP.04.05.9.3069 tanggal 27 Juli 2005 ;3 Kepala BIKL & PPM Medan dengan menerbitkan suratNo.KP.04.05.2.235 tanggal 22 Juli 2005 dan suratNo.KP.04.05.9.3069 tanggal 27 Juli 2005 ; Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen KesehatanRl denganmenerbitkan surat No.HK.02.06.2.0545 tanggal 5 Oktober2005speerihal: Permohonan
140 — 30
obat, pelayanan obat atasresep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahanobat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut:Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebutdi atas, saksi Dasrizal, SEbersama Petugas atau Penyidik Negeri Sipil dari Balai Besar POM Padangberdasarkan Surat Tugas Kepala Balai POM Padang No.KP
38 — 6
sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 TentangKesehatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa denganCaracara sebagai berikut:e Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas,awalnya saksi Dahlan, S.Si dan saksi Hamdan SetiyadiMadjid, S.Si selaku petugas dari Balai Besar POM Makassarberdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Balai Besar OMdi Makassar No.KP
67 — 25
pengusaha,koperasi yang berminat sekabupaten Mabar).1 (satu) berkas Surat Pemerintah kabupaten Manggarai Barat dinasperhubungan dan Infokom nomor : 550/135/IV/Dishubinfokom 2009tanggal 24 april 2010 perihal teguran kepada Kuasa direktur PT.permata intan perkasa .1 (satu) lembar dokumen surat sertifikat Keselamatan (certificate ofseaworthiness) nomor : PK.650/1/9/Kpl.Plw2010 tanggal 4 Februari2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor pelabuhan Polewali.1 (satu) lembar dokumen surat Pas tahunan sementara NO.KP
hal 56 dari 72 hal2324.25.26.27.28.29.30.31.1 (satu) berkas Surat Pemerintah kabupaten Manggarai Barat dinasperhubungan dan Infokom nomor : 550/135/IV/Dishubinfokom 2009tanggal 24 april 2010 perihal teguran kepada Kuasa direktur PT.permata intan perkasa .1 (satu) lembar dokumen surat sertifikat Keselamatan (certificate ofseaworthiness) nomor : PK.650/1/9/Kpl.Plw2010 tanggal 4 Februari2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor pelabuhan Polewali.1 (satu) lembar dokumen surat Pas tahunan sementara NO.KP
30 — 21
Perbuatan manadilakukan dengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugasgabungan dari Balai POM dan POLDA SULTRA melakukanOperasi Gabungan Daerah (OGD) berdasarkan Surat PerintahMelaksanakan Tugas Kepala Balai POM di Kendari No.KP.06.106.09.12 tanggal 07 September 2012, pada saat melakukanpenggeledahan di rumah Terdakwa JUHARWATI, Amk yang jugamerupakan tempat praktik perawat Terdakwa, petugas menemukanObat daftar G (daftar obat sebagaimana terlampir
135 — 31
Lampiran SK Direksi No.KP/189/DIR/R tanggal 29April 2005 Terdakwa Susilo Prayitno selaku Project Manager memilikiTugas dan tanggung jawab antara lain :Melakukan supervisi dalam melakukan implementasi penyempurnaanidentitas perusahaan terutama ke unit organisasi kantor wilayah dan kantorcabang.Melakukan review terhadap status proyek.Melakukan monitoring budget dan issue proyek.Memberikan arahan terhadap jalannya proyek secara keseluruhan.Bertindak sebagai Project Owner yang bertanggungjawab kepada
SUSILO PRAYITNO MBA selaku ProjectManager sesuai butir 3.2. huruf d Lampiran SK Direksi No.KP/189/DIR/Rtanggal 29 April 2005 memiliki tugas dan tanggung jawab untukmengarahkan terhadap jalannya proyek secara keseluruhan agar sesuai BPPBarang dan Jasa PT.
Bank Negara Indonesia (Persero) Tok Nomor : IN/0187/UMMtanggal 01 November 2002 (Up Dating tanggal 11 Mei 2004 surat Nomor :IN/0031/UMM), yaitu Setiap unit yang berwenang melaksanakan pengadaanjasa harus memiliki HPS yaitu perkiraan harga yang dikalkulasikan secarakeahlian/propessional, HPS harus disahkan oleh pemimpin unit yang akanmelaksanakan pengadaan barang dan atau jasa sebelum acara pembukaanpenawaran harga,;Bahwa sesuai dengan butir 3.2. huruf d Lampiran SK Direksi No.KP/189/DIR/R tanggal
Kalau ikut rapat dengan timCl dalam kompetensi pengadaan formulir dan signage (logo logo di gedung),perwakilan dari Div umum;Bahwa diperlihatkan SK no.KP/053A/JAR/9/R tanggal 28 Maret 2005 tentangpanitia lelang dan penunjukan langsung yang ditandatangani Susilo Prayitno.Isinya tentang pengadaan renovasi banking hall dan furniture;Bahwa diperlinatkan SK no.
Lampiran SK Direksi No.KP/189/DIR/R tanggal 29 April 2005 Terdakwa Susilo Prayitno selaku Project Manager memilikiTugas dan tanggung jawab antara lain :1. Melakukan supervisi dalam melakukanimplementasi penyempur naan identitasperusahaan terutama ke unit organisasikantor wilayah dan kantor cabang.2. Melakukan review terhadap statusproyek.3. Melakukan monitoring budget dan issueproyek.4. Memberikan arahan terhadap jalannyaproyek secara keseluruhan.5.
1.JOHANES M.ARITONANG
2.ARDHI PADMA YUDHA KOTTAMA, SH
Terdakwa:
ROBERTH ANAMOFA ALIAS ROBY
56 — 36
dibawah sumpah atau janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediamemberikan keterangan sesuai keahlian dan pengetahuan ahli; Bahwa ahli merupakan staff Pengujian Pangan dan Bahan Bahaya BalaiBesar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura yang bertugas melakukanpengujian pangan dan bahan bahaya termasuk minuman keras; Bahwa ahli bekerja berdasarkan Surat perintah Melaksanakan Tugas dariKepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura No.KP
1.HARI NAURIANTO,SH
2.JENTI SIBURIAN,SH
Terdakwa:
FLORA HABEAHAN BINTI USMAN HABEANHAN
90 — 28
Kunto Darussalam Kab.Rokan Hulu berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai BesarPengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No.KP.06.01.853.DikInv.LK.11/2017 Tanggal 05 Juli 2017. Bahwa saksi melakukan pemeriksaan di Toko Obat Andalan Farma yangterletak di JI. Bagan Tujuh Kec. Kunto Darussalam. Bahwa pemilik Toko Obat tersebut adalah terdakwa Flora Habeahan.
MAT YASIN
Terdakwa:
SALLY PUTRI ANUGRAH ENI SAMBUL
83 — 47
kapal barang No.AL 501/384/6/SYB.TPK-19 tgl. 27 Juni 2019;
- Sertifikat keselamatan radio kapal barang No.AL 502/391/6/SYB.TPK-19 tgl. 27 Juni 2019;
- Sertifikat nasional garis muat kapal sementara BKI NO.00958-TP/D1.S/2019 tgl. 27 Juni 2019;
- Sertifikat klarifikasi sementara (Mesin) BKI NO.00958-TP/B1.S/2019 tgl. 27 Juni 2019;
- Sertifikat klarifikasi sementara (Lambung) BKI NO.00958-TP/B1.S/2019 tgl. 27 Juni 2019;
- Dokumen keselamatan pengawakan minimum No.KP
185 — 71
JAR/7.538tgl 02 Maret 2005 perihal kKewenangan nominal transaksi / otorisasi cabang;e 1 (Satu) rangkap SK kantor cabang matoangin PT BNI Persero Tbk No.KP/1588/Mat/1/R/tanggal 6 agustus 2002 tentang pengangkatan pegawaitetap an. Hairil Hafid;e 1 (Satu) lembar surat PT.Bank BNI Persero Tbk No.
JAR/7.538tgl 02 Maret 2005 perihal kewenangan nominal transaksi / otorisasi cabang;Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2015/PN MRS1 (Satu) rangkap SK kantor cabang matoangin PT BNI Persero Tbk No.KP/1588/Mat/1/R/tanggal 6 agustus 2002 tentang pengangkatan pegawaitetap an. Hairil Hafid;1 (Satu) lembar surat PT.Bank BNI Persero Tok No.
53 — 38
Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenLampung Tengah No.KP.460/21/II/1994 tertanggal 5 Agustus 1994tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Kapuan Kencana Sejati(Penggugat) untuk tanah Seluas + 800(Delapan Ratus) Hektar terletak diDesa Gunung Batin Udik dan Desa Gunung Batin llir KecamatanTerbanggi Besar Kabupaten Daerah Tingkat Il Lampung tengah untukKeperluan Perkebunan Jagung, (Fotokopi dari Fotokopi, diberi tandaBukti P3a) ;10.
Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Lampung Tengah No.KP.460/21/IL/1994 tertanggal 5Agustus 1994 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT.
83 — 15
Makanan (POM) Makassar sesuai tugas dantanggung jawabnya yakni melakukan pengawasan terhadap sediaanfarmasi, kegiatan produksi, penyimpanan dan pengangkutan sebelumproduk berupa obat, makanan dan kosmetik di distribusikan atau di jualke konsumen, dasar tersebut tim Balai POMdapat memasuki setiaptempat yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanandan pengangkutan dan perdangangan sediaan farmasi, dan padatanggal 18 september 2014 KepalaBalai Besar POM Makassarmenerbitkan Surat Tugas No.KP
PKJ1414tanggung jawabnyayakni melakukan pengawasan terhadap sediaanfarmasi, kegiatan produksi, penyimpanan dan pengangkutan sebelumproduk berupa obat, makanan dan kosmetik di distribusikan atau di jualke konsumen, dasar tersebut tim Balai POM dapat memasuki setiaptempat yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanandan pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi, dan padatanggal 18 september 2014 Kepala BalaiBesar POM Makassarmenerbitkan Surat Tugas No.KP.06.01.1055.09.14.768 tanggal
88 — 31
S.Parman No. 65 Patangpuluhan, Yogyakarta yang mempekerjakan 3 (tiga)orang karyawan dalam usaha menjual dan mengedarkan obat tradisional,kosmetika, obat dan pangan; Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014 sekitar jam 11.00 Wib.petugas Balai Besar POM (BBPOM) dengan surat tugas No.KP.07.01.964.10.14.7308 tanggal 7 Oktober 2014 didampingi Korwas PPNSPolda D.lLY melakukan penertiban terhadap peredaran obat tradisional dankosmetika mengandung bahan berbahaya dan tanpa ijin di daerah D.LYmelakukan
DRS. SAPARI, APT., M.Kes
Tergugat:
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia,
386 — 305
Penerbitan objek sengketa juga telah sesuai denganketentuan Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan TeknisPensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/DudaPegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:1) Pada tanggal 24 September 2018, Sekretaris Utamamelalui Surat Nomor KP.05.04.2.242.09.18.4776menyampaikan kepada Penggugat untuk melengkapiberkas kepegawaian guna diproses pensiunnya ;2, Pada tanggal 17 Oktober 2018, Kepala Biro Umumdan Sumber Daya Manusia melalui Surat No.KP
Kepala BadanKepegawaian Negara melalui surat nomor: D.III 2630/V, 1605/14, perihal permohonanmasukan/informasi mengenai pejabat yangdiberhentikan melewati BUP, menanggapi suratKepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia No.KP.04.011.24.242.10.18.10414 tanggal 17 Oktober2018 bahwa pada pokoknya berdasarkan SuratKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.2630/V.73/99 tanggal 17 Januari 2014 Poin 2 huruf bangka 3 apabila telah diberhentikan dari jabatannyadan usianya lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun
67 — 48
Bukti T 4 ; Surat Panggilan (Pertama) Sipat Rahasia dari Ka.Sie.Pelayanan Kepegawaian Rawat Inap No.KP.04.01/08.KSPKRI/1.2.2/2014, tanggal 2 Juli 2014,atas nama Wawan Setiawan, S.Kep., (fotokopi sesuailegalisir) ;5. BuktiT 5 : Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit ParuDr. M. Goenawan Partowidigdo Sipat Rahasia No.Halaman 51 dari 70 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN Jkt.6. Bukti T 67. Bukti T 78. Bukti T 89. Bukti T 98. Bukti T 109.
Kepala Biro Kepegawaian, (fotokopi cap basah);Surat dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.KP.04.01/MENKES/329/2016, tanggal 13 Juni 2016,Halaman 52 dari 70 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN Jkt.Hal Tanggapan Banding Administratif a.n.
101 — 76
100.000.000, (seratus jutarupiah)18 Barang bukti berupa uang sejumlah Rp 56.413.000, (lima puluh enamjuta empat ratus tiga belas ribu rupiah)hal 117 dari 63 hal Perkara No. 30/PID/TPK/2014/PT.DKI11811819 Barang bukti berupa uang sejumlah Rp 49.000.000, (empat puluhsembilan juta rupiah )20 Barang bukti berupa uang sejumlah Rp 40.000.000, (empat puluh jutarupiah)21 Copy RKAKL Pusrengun Tahun Anggaran 201022 Copy DIPA Pusrengun Tahun Anggaran 201023 Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.KP
setelah diperhitungkan dengan besarnyapidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp.5.000.000, (lima juta18138Barang bukti berupa uang sejumlah Rp 49.000.000, (empat puluhsembilan jutarupiah );19 Barang bukti berupa uang sejumlah Rp 40.000.000, (empat puluh jutaDirampas untuk negara;2222002220 Copy RKAKL Pusrengun Tahun Anggaran 201021 Copy DIPA Pusrengun Tahun Anggaran 2010Barang bukti nomor 21 s/d 22 tetap terlampir dalam berkas perkara.23 Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.KP
162 — 87
Djamil PadangNomor : Kp.03.03/11/121/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang pembebasansementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakkan medik di RSUP MDjamil Padang, dilakukan adalah dalam kepentingan untuk kelancaranpemeriksaan klarifikasi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksayang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur Utama No.KP.02.07/01/107/2012 tanggal 10 Maret 2012 justru penghentian dari kewajibansementara untuk memberikan pelayanan penting untuk semua pihak baik
71 — 42
Menteri Perhubungan No.KP. 393. Tahun 2007, tanggal 28 Desember2007; Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangantersebut maka Terdakwa MOHAMAD SAIDIN, SH. Yangmembenarkan indentitas tersebut mempunyai tugas pokok dankewenangan serta tanggung jawab selaku Kepala Bandara BrangBiji Sumbawa Besar berdasarkan SK.