saksi korban danmengenai kepala belakang bagian kanan saksi korban, bahwa selama terdakwamelakukan perbuatan tersebut saksi korban tidak melakukan perlawananterhadap terdakwa, kemudian setelah kejadian tersebut saksi korban pulangkerumah dan sampai dirumah perut saksi koroban merasa mual dan pusingkemudian muntahmuntah, dan tidak lama kemudian terdakwa pergi ke RumahSakit SWA untuk berobat.Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami lukalukasebagaimana diuraikan dalam VISUM ET REPERTUM, Nomor001

korban dan mengenai kepala belakangbagian kanan saksi korban, bahwa selama terdakwa melakukan perbuatantersebut saksi korban tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa,kemudian setelah kejadian tersebut saksi koroban pulang kerumah dansampai dirumah perut saksi korban merasa mual dan pusing kemudianmuntahmuntah, dan tidak lama kemudian terdakwa pergi ke Rumah SakitSWA untuk berobat;Bahwa akibat perobuatan terdakwa, saksi korban mengalami lukalukasebagaimana diuraikan dalam VISUM ET REPERTUM, Nomor001

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor :29/HK.03.1Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan PasanganCalon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihnan Bupati dan WakilBupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Berdasarkan Putusan PanitiaPengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai Nomor001/KS/33.19/II/2018 (Bukti P2);3.

Putusan Nomor 02 P/PAP/2018 sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Paniai Tahun 2018;Bahwa sesuai Putusan Panwas Kabupaten Paniai Nomor001/KS/33.19/II/2018, telah memerintahkan TERMOHON untukmembatalkan Keputusan TERMOHON Nomor295/HK.03.1Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang PenetapanPasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta PemilihanBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tanggal 27 Februari2018, yang dalam amar Putusannya menyatakan membatalkanKeputusan TERMOHON Nomor25

Putusan Nomor 02 P/PAP/201829/HK.03.1Kpt/9108/KPU.Kab/ 11/2018 tentang PenetapanPasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati PesertaPemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018Berdasarkan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan UmumKepala Daerah Kabupaten Paniai Nomor001/KS/33.19/II/2018, bertanggal 28 Februari 2018;Bahwa kedua Keputusan TERMOHON in iitis Nomor25/HK.03.1Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 dan Keputusan Nomor26/HK.03.1Kpts/9108/KPU.Kab/II/2018, dikeluarkan berdasarkanhasil verifikasi terhadap

9) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengikat PasanganCalon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilinan Bupati danWakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, dan karenanyaTERMOHON berkeberatan atas Putusan Panwas KabupatenPaniai Nomor 001/KS/33.19/II/2018, bertanggal 28 Februari 2018yang memerintahkan TERMOHON untuk membatalkan KeputusanTERMOHON a quo;Bahwa oleh karena Putusan Panwas Kabupaten Paniai Nomor001

Membatalkan Putusan Panwas Kabupaten Paniai Nomor001/KS/33.19/II/2018, bertanggal 28 Februari 2018 adalah cacathukum.AtauApabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono).Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil jawabannya,Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T1sampai dengan Bukti T7 :1.Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PaniaiNomor 28/HK.03.1Kpt/9108/KPU.Kab/ 1/2018 tentang PembatalanKeputusan KPU Nomor 25

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 10 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT115623.16/2014/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 04 Februari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00894/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Mei 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak April 2014 Nomor001

Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00894/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 24 Mei 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak April 2014, Nomor001

Menyatakan demi hukum, bahwa Surat Kesepakatan Bersama Nomor001/SKB/I/2015 tertanggal 09 Januari 2015 sah dan mengikat sebagaiUndangUndang bagi Penggugat dan Tergugat ke1;3. Menyatakan demi hukum, bahwa perbuatan Tergugat ke1 yang tidakmelaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2,Pasal 3, dan Pasal 4 Surat Kesepakatan Bersama Nomor 001/SKB/I/2015 kepada Penggugat merupakan perbuatan Wanprestasi;4.

yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya menuruthukum yang baik dan benar yang berlaku di Negara Republik Indonesia(ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut telah dikabulkan sebagian olehPengadilan Negeri Tangerang dengan Putusan Nomor 330/Pdt.G/2016/PNTng., tanggal 12 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan sah dan mengikat Surat Kesepakatan Bersama Nomor001

Foto Copy Kutipa Akta Perkawinan Gereja Nomor001/SN/GPSDI/II/2002 tanggal 08 Februari 2002, yang telah dicocokkansesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P4;5. Foto Copy Surat Keterangan dari Desa Wayame Nomor472/1571/DW/X1/2018 tanggal 19 November 2018 atas nama GamisMelky Linansera, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meteraisecukupnya, yang diberi tanda P5;6.

KartuTanda Penduduk atas nama Para Pemohon Jeheskel Linansera dan ElisabethElkel serta Kartu Keluarga, Para Pemohon bertempat tinggal Passo RT. 025/RW. 005 Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon maka PengadilanNegeri Ambon berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tertanda P1 sampaidengan P7 dan keterangan 2 (dua) orang saksi maka diperoleh fakta : Bahwa Para Pemohon menikah sesuai Agama Kristen di Saumlakipada tanggal O08 Februari 2002, sesuai Akte Nomor001

Tim Pemulihan Manajemen:Tergugat meminta kepada Penggugat sesegera mungkinmenghentikan Kontrak Kerja Sama Operasional Nomor001/PDE/H/V/2014 pada saat pertemuan ini;Menanyakan kerugian Penggugat dengan dihentikannya kerjasama ini;Berapa besar tuntutan Penggugat kepada Tergugat dengandiputuskannya kontrak kerjasama ini;B.

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah salah menerapkanhukum karena mengambil alin pertimbangan Hakim Pengadilan NegeriPalembang pada halaman 34 putusan Pengadilan Negeri PalembangNomor 205/Pdt.G/2014/PN.Plg., tanggal 26 Mei 2015 yang menyatakanBahwa perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat Nomor001/PDPDE/H/V7/2014, tanggal 8 Mei 2014 tersebut telah memenuhi syaratsahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata,dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal

Nomor 1726 K/Padt./2016menganut azas kebebasan berkontrak (asas konsensualisme) yangmenentukan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaiundangundang bagi mereka yang membuatnya;Menimbang, bahwa dengan sahnya Perjanjian Nomor001/PDPDE/H/V/2014, tanggal 8 Mei 2014 tersebut secara hukum makaperjanjian tersebut mengikat bagi Penggugat maupun Tergugat, sehinggadengan demikian petitum Penggugat angka 1 (satu) dapat dikabulkan";Pemohon Kasasi katakan salah penerapan hukum, karenaTergugat/Pembanding

bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 22 Februari 2016 dankontra) memori kasasi tanggal 14 Maret 2016 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Palembang yang membatalkanputusan Pengadilan Negeri Palembang, ternyata tidak salah menerapkanhukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat Nomor001

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Januari2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, register nomor001/Pdt.G/2011/PA.Tli Tanggal 5 Januari 2011 sebagaimana perbaikan yang diajukan dipersidangan, mengajukan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut: 1.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berupayamenasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil,kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Januari 2011, yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, register nomor001/Pdt.G/2011/PA.Tli Tanggal 5 Januari 2011 yang oleh Penggugat diajukan perbaikansebagaimana tersebut di muka.

Nomor 2842 K/PID.SUS/2015Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu Nomor001/PKKWTDGUHRD/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 ; 4(empat) lembar kwitansi pengobatan atas nama JON FERNANDES ; Kartu Pengenal Nam Page atas nama JON FERNANDES ; Struk gaji bulan Maret 2013 atas nama JON FERNANDES ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi JON FERNANDES ;Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;Membaca

tenagakerja melalui program Jaminan Sosial Tenaga Kerja oleh perusahaan bagitenaga kerja yang melakukan hubungan kerja sesuai dengan ketentuanundangundang ini ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana dendasebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan digantidengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;Menetapkan barang bukti yang terdiri dari :2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu Nomor001

Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu Nomor001/PKKWTDGUHRD/I/2014 tanggal 02 Januari 2013 ; 4 (empat) lembar kwitansi pengobatan atas nama JON FERNANDES ; Kartu Pengenal Nam Page atas nama JON FERNANDES ; Struk gaji bulan Maret 2013 atas nama JON FERNANDES ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi JON FERNANDESLUMBANTORUAN ;Membebankan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan padatingkat kasasi kepada Negara ;Demikianlah diputuskan

Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 6 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put115557.16/2014/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 4 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00854/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 22 Mei 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Maret 2014 Nomor001

disampaikan;Dan dengan mengadili sendiri:Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi a quo terhadapKoreksi DPP Penyerahan sebesar Rp.223.553.042 dan koreksi PajakMasukanFaktur Pajak Tidak Lengkap dengan nilai sebesarRp.36.163.958 dan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00854/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentangKeberatan Wajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor001

Bahwa atas upaya tersebut, Panwas Kota Medan telah menerbitkan SuratPanitia Pengawas Pemilihan Kota Medan Nomor001/232/PANWAS/06/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 perihalRekomendasi Pengunduran Jadwal Rapat Rekapitulasi Hasil PerhitunganPage 6 of 57Perolehan Suara di Tingkat Kota Medan (selanjutnya disebut SuratPanwas Kota Medan Nomor 001/232/PANWAS/06/XI1/2015). 6. Bahwa Surat Panwas Kota Medan Nomor 001/232/PANWAS/06/XII/2015pada pokoknya menyatakan halhal sebagai berikut : 2.

UU No. 8 Tahun 2015 yangmemuat ketentuan bahwa KPU Kota mempunyai tugas menindaklanjutiPage 8 of 57dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan danlaporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan ; 12.Bahwa seharusnya KPU Kota Medan menindaklanjuti dengan segerarekomendasi Panwas Kota Medan sebagaimana yang tertuang dalamSurat Panitia Pengawas Pemilihan Kota Medan Nomor001/232/PANWAS/06/X1I/2015 tanggal 14 Desember 2015 perihalRekomendasi Pengunduran Jadwal Rapat Rekapitulasi Hasil PerhitunganPerolehan

:Menyatakan bahwa Perikatan Jual Beli Nomor001/INV/TSG/2004 tanggal 21 Juni 2004 dan PerjanjianKerjasama Nomor 10 yang dibuat dihadapan NotarisTRINIKEN TIYAS TIRLIN, SH adalah sah dan mengikat.Menyatakan Penggugat telah membayar' lunas kewajibankepada Tergugat sebagaimana dalam Perikatan Jual Belidan Perjanjian Kerjasama tersebut sejumlah Rp.389.050.000, ; eee eeeMenghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.176.000, (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Mohon agar barang bukti berupaSurat surat 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor001/VER/IKF/FK/P/1/2010 tanggal 7Januari 2010 An. Briptu YongkyLatumahina yang dikeluarkan oleh RSProf. Dr. Kandow Manado dan ditandatangani oleh dr. Erwin Kristanto, SH,SpF.Tetap disatukan dalam berkas perkara.

amarnyasebagai berikutMenyatakan Terdakwa tersebut di tas yaituAnwar, pangkat Pratu) NRP 31030279460682,terobukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana : Pembunuhan".Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam)Tahun.Menetapkan selama waktuTerdakwa menjalani penahanandikurangkan' seluruhnya daripidana yang dijatuhkan.Pidana tambahanDipecat dari dinas~ militercq TNI AD.Menetapkan barang barang bukti berupa :1) Surat surat1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor001

Asli Surat Keterangan Tidak Mampu nomor001/SKTM/RT.02/RW.01/SBR/VI/2019, yang dikeluarkan oleh KetuaRT 02 Rw.01.

;fro oS ol pe Wl Je slaall, ~~Artinya : Hakim boleh memutus perkara atas orangyang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti)dikemukakan PenggugatMenimbang, bahwa majelis telah berupaya untukmemberikan nasehat pada Penggugat agarmengurungkan niatnya melakukan perceraian, namun upayatersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatanPenggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan pulabukti surat berupa Surat Keterangan Tidak mampu nomor001

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan padatanggal 26 Desember 1980 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Tembarak Kota Temanggung sesuaidengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor001/Kua.11.23.17/PW.01/01/2019 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor265/1 1/XII/1980 tanggal 02 Januari 2019;2.

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnyaitu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agarmengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil;Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinyatetap dipertahankan oleh Penggugat;Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No. 0000/Pdt.G/2019/PA.JTBahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor001

Ambodale semasa hidupnya pada sekitar tahun1960 memiliki dan mengolah tanah negara bebas menjadi kebun seluaslebin dari 3 hekto are yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor001/D.L/1964 tanggal 12 Desember 1964 yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Lepo Lepo yang ikut diketahui oleh Kepala PemerintahanKecamatan Kendari dan Kepala Kantor Agraria Daerah Kendari:3. Bahwa tanah milik dan olahan Almarhum H.

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 2, karenaPenggugat telah keliru menentukan objek gugatan berupa sebidang tanahyang diklain Penggugat sebagai pemilik karena tidak berkorelasi denganobjek gugatan, sebab Surat Keterangan Kepala Desa Lepo Lepo Nomor001/D.L/1964 tanggal 12 Desember 1964 yang diketahui oleh KepalaPemerintahan Kecamatan Kendari dan Kepala Agraria Daerah Kendariadalah suatu dalil yang tidak berdasar hukum, karena sejak Tahun 1964hingga tanah tersebut menjadi objek sengketa

Menyatakan Surat Keterangan Kepala Desa Lepo Lepo Nomor001/ D.L/1964 tanggal 12 Desember 1964 yang diketahui oleh KepalaPemerintahan Kecamatan Kendari dan Kepala Kantor Agraria DaerahKendari dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Sebidang TanahNomor 593.21/75/KK/2013 tanggal 4 Juni 2013, yang menjadi alashak Terbanding, semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensitidak mempunyai kekuatan hukum;4.

Nomor 3018 K/Pdt/2017ahwa pertimbangan hukum tersebut di atas jelasjelas tidak konsistenkarena Judex Facti Tingkat Banding dalam pertimbangannya telahmengakui keabsahan Surat Keterangan Kepala Desa Lepo Lepo Nomor001/D.L/1964 tanggal 12 Desember 1964 (bukti POO1) sebagai buktipenguasaan fisik atas sebidang tanah, sedangkan Sertifikat Hak PakaiNomor 18 terbit di atas tanah objek sengketa nanti pada tahun 1981yang berarti bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 18 terbit di atas tanahyang dikuasai oleh almarhum

Pada tanggal 27 Januari 2010, Kuasa Bendahara Umum DaerahDinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPPKAD) Kota Gorontalo menerbitkan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Nomor 0091/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaranluran Internet bulan Januari 2010 sesuai surat tagihan Nomor001/Infotek/I/2010 = tanggal 18 Januari 2010 ~~ sebesarRp30.800.000,00.

Pada tanggal 27 Januari 2010, Kuasa Bendahara Umum DaerahDinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPPKAD) Kota Gorontalo menerbitkan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Nomor 0091/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaranluran Internet bulan Januari 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor001/Infotek/I/2010 tanggal 18 Januari 2010 sebesar Rp30.800.000,00.Hal. 35 dari 104 hal. Put.

Pada tanggal 19 Januari 2011, Kuasa Bendahara Umum DaerahDinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Nomor 0052/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaranluran Internet bulan Januari 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor001/Infotek/I/2010 tanggal 3 Januari 2011 sebesar Rp40.800.000,00.Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor002/SPM/LS/ 1/25.01.01.2011 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpadipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansipembayaran dan SPP Nomor

Menyatakan Barang Bukti berupa :1) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0091/LS/1.25.01.01/2010 SKPDKantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 27 Januari2010 untuk pembayaran luran di Lingkungan Pemda Kota GorontaloSelang Bulan Januari 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor001/INFOTEK/I/2010 tanggal 18 Januari 2010;2) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0146/LS/1.25.01.01/2010 SKPD:Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 08 Februari2010 untuk pembayaran luran di Lingkungan

Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016Gorontalo Selang Bulan April 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor001/INFOTEK/IV/2011 tanggal 01 April 2011;17) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0936/LS/1.25.01.01/2011SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 03Mei 2011 untuk pembayaran luran di Lingkungan Pemda KotaGorontalo Selang Bulan Mei 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor009/INFOTEK/V/2011 tanggal 01 Mei 2011;18) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 1185/LS/1.25.01.01/2011SKPD :Kantor Pengelola Data

Bahwa pada tanggal 15 Juli 2019 Tergugat secara sepihak memutus kerjasama dengan Penggugat dan membuat Pengumuman Nomor001/ARR/VII/2019 yang mencantumkan halhal sebagai berikut :1. Pembangunan diteruskan oleh owner Bapak Endang Supriadi;2. Pembayaran angsuran dialinkan ke nomor rekening Bapak Endangsupriadi BRI 370401004475507;3. Untuk suratmenyurat akan dilanjutkan melalui owner;4. Untuk pembayaranpembayaran yang telah masuk ke pihak Ibu Indri tetapakan diperhitungkan dengan harga rumah;5.

harus dianggapberitikad baik dalam membeli unit rumah, dimana hak konsumen tersebutdilindungi oleh undangundang ;Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidakdisangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti halhal sebagai berikut:1.Antara Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi dengan TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi terdapat hubungan hukum mengenaikerja Sama pembangunan perumahan Ar Roja yang dituangkan dalamMemorandum of Understanding Pemilik Lahan dan Pengembang Nomor001

Untuk pembayaranpembayaran yang telah masuk ke pihak Ibu Indritetap akan diperhitungkan dengan harga rumah; Bagi yang refund, kami mohon mengajukan permohonan refund danpengembalian akan diverifikasi terlebin dahulu dan akan dikembalikansesuai PPJB.Tanggal 19 Agustus 2019 telah diadakan musyawarah antara PenggugatKonvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ PenggugatRekonvensi yang menghasilkan Surat Pernyataan Bersama PemutusanMemorandum of Understanding Pemilik Lahan dan Pengembang Nomor001

Memorandum of Understanding Pemilik Lahan dan Pengembang nomor001/KJSAR ROJA / PERORANGAN / XI / 2018 (selanjutnya disebutPerjanjian), tanggal 1 Nopember 20182.

Surat Pernyataan Bersama untuk Pemutusan Memorandum ofUnderstanding Pemilik Lahan dan Pengembang Nomor 001/KJSARROJA/PERORANGAN/XI/2018, tanggal 19 Agustus 2019;Hal mana perjajian tersebut dibuktikan oleh Penggugat dalam bukti P1 dan P9hal 34 dari 43 hal Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PN.CbiMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakanMemorandum of Understanding Pemilik Lahan dan Pengembang nomor001/KJSAR ROJA / PERORANGAN / XI / 2018 yang dibuat pada tanggal 1Nopember 2018 oleh Endang Supriadi

Justru, Penggugat sendiriyang memasukkan Tergugat IIl dan Tergugat IV, untukbertindak atas nama bersama selaku Pemilik Tanah sebagaiPihak Pertama, karena pembuatan dan penyusunan draftMemorandum Of Understanding (MoU) Nomor001/MoU/PLUPPP/05/2016 Tanggal 8 Agustus 2016,sepenuhnya dilakukan oleh Penggugat.

Bahwa benar, berdasarkanPasal 2 angka 4Memorandum of Understanding (MoU) Nomor001/MoU/PLUPPP/05/2016, tanggal 8 Agustus 2016,Penggugat diangkat sebagai Direktur oleh Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT.

Tunas Trisakti berdasarkan AktaJual Beli Nomor : 015/2017 tanggal 10 April 2017, dandiperlukan untuk digunakan dalam pelaksanaanpembangunan perumahan sebagaimana yang diatur dalamMemorandum of Understanding Nomor001/MoU/PLUPPP/05/2016 tanggal 8 Agustus 2016;19.

TrisaktiLand yang diwakili oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, bertindak selaku Pihak Kedua, yang salah satukewajiban utamanya adalah penyedia dana untuk prosespembangunan perumahan, termasuk kebutuhan TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi, sebagaimana yang diaturdalam Pasal 4 Memorandum Of Understanding Nomor001/MoU/PLUPPP/05/2016 tanggal 8 Agustus 2016;18.

Menyatakan Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi telah melakukan perbuatan Wanprestasiterhadap Memorandum Of Understanding Nomor001/MoU/PLUPPP/05/2016 Tanggal 8 Agustus 2016Tentang Pemberdayaan Lahan Tanah DaratPembangunan Proyek Kawasan Perumahan Bhuceri(Bumi Cireunik Indah) Blok Kampung Cireunik DesaKarang Papak Kecamatan Cisolok Pelabuhan RatuKabupaten Sukabumi;5.

BPR Artha Mertoyudan Yang beralamat kantor di Jl RE MartadinataNo 20 Cilacap , dalam hal ini diwakilikuasanya Sunaryono dan Harun Arrasyd,berdasarkan Surat Kuasa Nomor001/AM/DIRUT/IV/2021 yang telah didaftarkandi kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap No99/SK/4/2021/PN.Clp tanggal 27 April 2021,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MelawanMAYSAROH Tempat lahir Cilacap pada tanggal 31 Mei1966, Jenis Kelamin Perempuan, PekerjaanMengurus Rumah Tangga, bertempat tinggaldi JI Rambutan Rt 001 Rw 004 JeruklegiWetan

DanPerjanjian Kesepakatan Bersama Pinjam Meminjam Uang Nomor001/KOPEN/KTR/23002008 ini berlaku selama 6 (enam) bulanterhitung mulai tanggal 25 Februari 2008 sampai dengan 24Agustus 2008;e Bahwa PT.PISS sepakat mengadakan pembaharuan dan/atauperubahan dan perpanjangan waktu pembayaran terhadapPerjanjian Nomor 001/KOPEN/KTR/23002008, denganmenandatangani Perjanjian Kesepakatan Bersama PinjamMeminjam Uang antara Koperasi Karyawan PT.

PISS sepakat mengadakan pembaharuan dan/atau.perubahan dan perpanjangan waktu pembayaran terhadap Perjanjian Nomor001/KOPEN/KTR/23002008, dengan menandatangani Perjanjian KesepakatanBersama Pinjam Meminjam Uang antara Koperasi Karyawan PT. Elnusadengan PT.PISS Nomor 137/KOPEN/KTR/23002010 tanggal 30 November2012, yang pada intinya merubah besaran Pinjaman PT. PISS kepada KoperasiHal. 7 dari 17 hal. Put.No. 14 K/Pdt.Sus/2013Karyawan PT.

PISS Nomor001/KOPEN/KTR/23002008, tanggal 18 Februari 2008;b. Bunga 11,75 % x 4 tahun (per18 Feb 2012) sebesarRp.4.253.500.000, (Rupiah); Bunga 0.9 % x 10 bulan (MaretDesember 2012) sebesar Rp. 814.500.000,c. Bahwa oleh karena itu, total hutang PT. PISS kepada Pemohonsebesar Rp. 14.118.000.000, (delapan belas miliar delapan ratuslima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);5.